Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional

Negara pantai dan negara kepulauan memiliki tantangan atas pulau terluar yang memiliki kondisi jarak dan pelaksanaan penegakan hukum juga pengawasan terbatas. Keterbatasan ini mengeskalasi potensi masalah atas pelaksanaan kedaulatan hukum. Metode penelitian secara normatif melihat masih belum jelasnya pengaturan pulau yang tersebar yang kenyataannya memiliki karakter berbeda. Hasil peneltian bahwa, perlu adaya perhatian dan perlindungan negara pantai atas wilayah pulau terluar dengan pengaturan kolaborasi dalam kerangka peraturan hukum laut kontemporer, perlindungan pulau tersebar perlu kolaborasi antar negara pantai yang berdekatan dan negara kepulauan di wilayah perbatasan. Pulau terluar menjadi objek terekspose untuk dimanfaatkan dengan kekurangan bila pengawasan negara pantai dan negara kepulauan tidak dibenahi. Perlu pemikiran kembali pengaturan pulau dengan karakteristik terluar dan menawarkan opsi kolaborasi untuk kepentingan bersama atas pulau terluar dengan tetap penghormatan kedaulatan negara

Prosedur Pemberian Izin Kunjungan Bagi Orang Asing berdasarkan Undang-Undang Imigrasi di Indonesia

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga transportasi memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dan kunjungan dari suatu negara ke negara lain. Keadaan ini harus dipandang sebagai hal yang wajar tanpa menghilangkan kewaspadaan karena tanpa disadari pasti akan membawa dampak permasalahan terutama pada lalu lintas antar negara. Dapat dipastikan tidak semua orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan manfaat. Pengaturan Keimigrasian di Indonesia adalah dalam rangka antisipasi penyalagunaan izin orang asing masuk ke Indonesia

Ultra Vires Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas

The Board of Directors in carrying out the management of the company is subject to the principles of civil law. If the Board of Directors deviates from the principle, it is called conducting Ultra Vires. This action can certainly have positive and negative consequences for shareholders both majority and minority can test at the General Meeting of Shareholders. The ultra vires action by the directors is detrimental to the creditor, the legal mechanism that needs to be studied in more depth to get the answer. This study aims to analyze the legal protection of creditors for directors of limited companies conducting Ultra Vires and analyze legal remedies against restoring the creditor's rights to directors of limited companies conducting Ultra Vires. (1) Does the law regulate the protection of creditors for directors of limited companies conducting Ultra Vires ?; (2) How does the law restore creditor rights over the directors of the limited company to conduct Ultra Vires ?. With these legal issues, the basis for protecting third parties. These principles include the Goodwill Principle, the Pacta Sunt Servanda Principle and the Modern Ultra Vires Doctrine. By relying on these fundamentals, preventive legal protection and repressive legal protection can be given. Legal remedies for recovery are based on the first, actions containing aspects of repairing and preventing, and secondly, actions or efforts containing aspects aimed at recovering, including ratification and compensation.Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan tunduk pada prinsip-prinsip hukum keperdataan. Apabila Direksi menyimpang dari prinsip maka disebut melakukan Ultra Vires. Tindakan ini tentu bisa berakibat positif dan negatif bagi pemegang saham baik yang mayoritas maupun minoritas dapat menguji dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Tindakan Ultra Vires yang dilakukan direksi merugikan pihak kreditur, mekanisme hukum perlu dikaji lebih mendalam untuk mendapatkan jawabannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap kreditur atas direksi Perseroan Terbatas melakukan Ultra Vires dan menganalisa upaya hukum terhadap pemulihan hak kreditur atas direksi Perseroan Terbatas melakukan Ultra Vires. (1) Apakah hukum mengatur terhadap perlindungan Kreditur atas direksi Perseroan terbatas melakukan Ultra Vires?; (2) Bagaimana hukum melakukan pemulihan hak kreditur atas direksi Perseroan terbatas melakukan Ultra Vires?. Dengan isu hukum tersebut maka dasar untuk memberikan perlindungan terhadap Pihak Ketiga. Dasar-dasar tersebut meliputi Asas Itikad Baik, Asas Pacta Sunt Servanda dan Doktrin Ultra Vires Modern. Dengan bertumpu pada dasar-dasar tersebut, maka dapatlah diberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya hukum untuk pemulihan berdasarkan pertama, tindakan yang mengandung aspek memperbaiki dan mencegah, serta yang kedua, tindakan atau upaya yang mengandung aspek yang bertujuan memulihkan, meliputi tindakan ratifikasi dan pemberian ganti rugi

PENYULUHAN HUKUM TENTANG EFEKTIFITAS PENANGANAN PELANGGARAN DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

The 2019 Simultaneous Regional Head Elections became an evaluation material in terms of law enforcement against election violations and criminal acts, the number of violations and the lack of active public participation in submitting reports of alleged violations became the starting point for the service team to carry out legal counseling. The methods used are (1) pre-activity by surveying the location of the extension, (2) implementation of activities using the lecture method from the presenter, (3) evaluation by discussion and question and answer. The conclusions of the implementation of this legal counseling include: (1) knowing technically knowing the procedures for conducting elections: (2) knowing the forms of election violations and crimes: (3) knowing problems that may arise in the upcoming elections. Recommendations from the implementation of this activity are the need for harmonization of regulations related to law enforcement in resolving disputes and election violations and it is hoped that the community will be more active in participating and supervising the 2024 democratic party

Kepastian Hukum Hak Informasi: Problematika Konsumen dan Rahasia Dagang

This research is a juridical study of the information rights contained in teh Act Number 8 of 1999 of years and the Act Number 30 of 2020 of years. Within the regulatory framework regarding the right to information on a product, it is a legal issue that has caused a lot of polemic in the business sector. One side, consumers have the right to obtain correct, clear and honest information on any goods/services purchased, and the other side, business actors also have the right to close information on goods/services sold on the grounds that they are protected by trade secrets. This research was conducted using a normative juridical method with conceptual approach and normative approach. This research proved, that there is a conflict of norms regarding the regulation of information rights between The Act Number 30 of 2000 of years and the Act Number 8 of 1999 of years, so that the regulation of information rights does not bring a legal certainty. Therefore, it is necessary to synchronize the arranggement on the regulation of information rights between The Act Number 30 of 2000 of years and the Act Number 8 of 1999 of years

Exclusive Economic Zone: Contemporary Law of the Sea Fisheries Regulations

The sea as an important area in a country must be able to be maintained both for state sovereignty and respect for sovereign rights. This is regulated in the jurisdiction of the territorial sea regime which applies sovereignty and the EEZ regime which applies sovereign rights. This research analyzes the background of agreements on international regulation of the sea and the utilization of fisheries which are also regulated in international law. The current international law of the sea only strictly regulates regional regimes and territorial jurisdiction, while the nature of fisheries cannot follow this. This research method is normative where international fisheries law arrangements still do not exist. The vacuum of international norms is only filled by weak international agreements and their implementation cannot be forced. The history of the current international law of the sea shows that the basis of the agreement is only related to territory and respect for maritime law in the form of international customs. It needs to be understood that the sea as a natural area must be used in a sustainable manner and also must not violate, so the marine potential, especially fisheries, needs to be agreed with strict sea area regulations and optimal utilization within the framework of the welfare and sustainability of marine ecosystems

Pemahaman Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur di Desa Serdang Melalui Proram PKK Peduli Perempuan

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyebutkan salah satu asas perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menjadi calon suami istri telah matang jiwa maupun raganya agar dapat melangsungkan perkawinan, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa sangat dibutuhkan kesiapan mental, fisik, maupun tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan. Provinsi Kepualaun Bangka Belitung, masuk dalam salah satu provinsi di Indonesia yang angkat perkawinan dibawah umur cukup tinggi. Hal ini menjadi permasalahan hukum tersendiri bagi kelangsungan hidup pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Atas kondisi ini, maka penulis tertarik menyelenggarakan pengabdian kepada msyarakat dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu terkait pentingnya pemahaman dispensasi dibawah umur bagi masyarakat di Desa Serdang melalui program PKK Peduli Perempuan. Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dispensasi perkawinan dibawah umur, metode pelaksanaan pengabdiaan yang digunakan adalah melalui penyuluhan dan sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pemahaman dispensasi perkawinan dibawah umur sangat penting diketahui oleh masyarakat

Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)

Peranan masyarakat sangat kuat dan peduli akan cagar budaya yang ada di daerah mereka berupa situs Kotakapur. Masyarakat yang tergabung dalam POKDARWIS Bekawan Desa Kotakapur berupaya menjadikan desa wisata sejarah sangatlah tidak mudah, butuhnya peran serta Pemerintah Kabupaten dan dinas terkait dalam mengatasi satu persatu permasalahan yang menjadi kendala dari pembangunan situs tersebut Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah ruang lingkup Pokdarwis sebagai organisasi kemasyarakatan ? dan kedua bagaimanakah Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan ?. Permasalahan akan dianalisis menggunakan metode penelitian Normatif, dengan menghasilkan jawaban yaitu pertama, Pokdarwis adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan, kedua, urgensi badan hukum pada Pokdarwis adalah kedudukan hukumnya menjadi subyek hukum

Penerapan prinsip yurisdiksi Universal terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana siber (Cybercrime) di Indonesia

Hal. 1-