Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigm interpretative. Data diperoleh dengan obsevasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan, Keabsahan data dilakukan dengan uji credibility, triangulasi sumber data, triangulasi teori dan uji transferability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Tompobulu dalam melakukan penerapan Aplikasi Siskeudes telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporanya di Desa Tompobulu sudah mekalukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut namun tidak  terstruktur dengan baik karena Aparat  Desa Tompobulu  masih kurang  Sumber daya manusia terkait dengan tugas dari  masiing- masing aparatur Desa Tompobulu dalam menjalankan tupoksi masing-masing sehingga sistem pemerintahan di desa Tompobulu masih kurang  sebagaimana amanahkan permendagri dan UU No. 6 Tahun 2014 oleh karena itu  Desa Tompobulu  telah menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi sehingga semua proses pengerjaan dapat terselesaikan  dengan baik yang kemudian penerapan aplikasi siskeudes dapat menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam mewujudkan tata kelolah desa yang baik

BUDIDAYA DAN PRODUKSI KOPI DI SULAWESI BAGIAN SELATAN PADA ABAD KE-19

Coffee has been known as a commodity by the inhabitants of southern Sulawesi since the 17th century, but its commercial cultivation was only done by the encouragement Dutch colonial government in the upland areas in the directly ruled Governments lands (bergregentschappen) since 1860. Coffee was cultivated in the upland Northern Districts, Bantaeng in the Southern Districts, Bulukumba and Sinjai in Eastern Districts, Selayar Island where coffee was cultivated by the inhabitants in cooperation with the governments officials and village-heads. The cultivated cofffe was exported overseas to countries such as The Netherlands, Singapore, United States, France, Papua Nuginea, Dili Timor, and areas around the Dutch Indie

Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca TAP MPR No.I/MPR/2003

This paper tries to see the position of Pancasila in the reality of nation and state. Pancasila is basically not just a blank slog that appears suddenly, but has the importance of trying to bring together universal values with local wisdom excavated by founding fathers as inclusive core values. That Pancasila is needed for a society that is highly fragmented by tribe, religion, language, and custom, besides the position of Pancasila as the legal norm and the ethics of state administration. No less important is that Pancasila also has significance as a national identity which then differentiates it from other nations. However, this seems to be considered reduced by some circles, especially after the issuance of MPR Decree No. I / MPR / 2003.Keywords: Pancasila, Basic Country and Ideology of the Nation Tulisan ini mencoba melihat kedudukan Pancasila dalam realitas berbangsa dan bernegara. Pancasila pada dasarnya bukan hanya sekedar semboyan kosong yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi memiliki arti penting yang mencoba untuk mempertemukan nilai-nilai universal dengan kearifan lokal yang digali oleh para founding fathers sebagai core values inklusif. Bahwa Pancasila dibutuhkan untuk masyarakat yang sangat terfragmentasi oleh suku, agama, bahasa, maupun adat-istiadat, di samping kedudukan Pancasila sebagai norma hukum dan etika penyelenggaraan negara. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa pancasila juga memiliki arti penting sebagai identitas nasional yang kemudian membedakan dari bangsa yang lainnya. Namun, hal ini tampaknya dianggap tereduksi oleh sebagian kalangan terlebih setelah dikeluarkannya TAP MPR No. I/MPR/2003.Kata kunci : Pancasila, Dasar Negara dan Ideologi Bangs

Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia

Hak dan problematikanya adalah sebuah persoalan yang nyaris menjadi topik hangat yang diperbincangkan setiap saat, betapa tidak, sebab persoalan hak adalah persoalan yang langsung mengena jati diri manusia sebagai penyandang hak. Sementara itu usaha usaha kearah penegakan dan pengakuan hak asasi manusia terus diusahakan sampai pada adanya jaminan per- lindungan dan pengakuan yang tertuang pada berbagai kon- stitusi, baik di dalam peraturan internasional maupun nasional (Indonesia). Termasuk ke dalam usaha mengakomodir hak-hak atas lingkungan dan hak lingkungan itu sendiri. Untuk ukuran Indonesia, telah berevolusi 3 (tiga) undang-undang lingkungan yang mencoba mengangkat norma hak-hak individu dan hak- hak sosial ke dalam rumusan pasal-pasalnya, baik itu dengan cara mengadopsi (meratifikasi) hasil-hasil pertemuan inter- nasional atau dengan menggali sendiri kesadaran lingkungan masyarakat, atau terkadang melalui yurisprudensi. Terlepas  dari adanya usaha tersebut, pada kenyataannya tetap saja dalam tataran implementasi, terkadang masih ada hak-hak  yang terlanggar (termasuk hak lingkungan) terlebih menyang- kut hak gugat masyarakat.

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM

AbstrakPerkembangan perkonomi dunia dewasa ini turut pula membawa peningkatan pada tren ekonomi syariah. Bersamaan itu pula, peluang terjadinya sengketa (dispute) yang timbul dari hubungan bisnis tersebut juga akan banyak terjadi, diantaranya adalah potensi permasalahan yang terkait dengan sengketa produsen dan konsumen terhadap produk-produk bisnis syari’ah. Perlindungan konsumen, berikut sengketa konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, yang menghendaki adanya keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Di Indonesia, aturan mengenai hal tersebut telah dituangkan ke dalam berbagai undang-undang beserta peraturan lainnya, akan tetapi masih dilakukan secara parsial sehingga tidak dirasakan sebagai perlindungan konsumen muslim dan tidak secara jelas menyebutkan perlindungan konsumen muslim. Termasuk dalam hal ini adalah persoalan penyelesaian sengketa konsumen yang pada prinsipnya terdapat di dalam syariat Islam. Bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah (khususnya perbankan syariah) telah menjadi kewenangan absolut peradilan agama, hanyalah merupakan salah satu bentuk sengketa di antara jenis sengketa konsumen muslim.Kata kunci : Perlindungan hukum, sengketa, konsumen muslimAbstractThe development of the world economy today also brings an increase in sharia economic trends. At the same time, there will also be many opportunities for disputes arising from these business relationships, including potential problems related to the disputes between producers and consumers of Shari'ah business products. Consumer protection, following consumer disputes are an integral part of healthy business activities, which requires a balance of legal protection between consumers and producers. In Indonesia, the regulation regarding this matter has been stated in various laws along with other regulations, but it is still done partially so that it is not felt as a protection for Muslim consumers and does not clearly mention the protection of Muslim consumers. Included in this matter is the issue of consumer dispute resolution which in principle is contained in Islamic law. That sharia economic dispute resolution (especially sharia banking) has become the absolute authority of the religious court, is only one form of dispute among the types of disputes of Muslim consumers.Keywords: Legal protection, disputes, Muslim consumer

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN KREDIT KEPADA UMKM

AbstrakKredit merupakan salah satu program dari bank yang mewujudkan pembangunan nasional bidang ekonomi, yang diharapkan sangat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kredit yang diberikan oleh bank kepada rakyat mengandung resiko sehingga dalam pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus benar-benar melakukan penelitian yang seksama terhadap aspek khususnya dalam penelitian terhadap jaminan. Akan tetapi praktek penerapan pemberian kredit di berbagai perbankan yang ada belumlah sesuai dengan asas-asas hukum ekonom syariah dan juga tidak sesuai dengan UU Perbankan Syariah Pasal 5 No 20 Tahun 2008. Akan tetapi praktek penerapan pemberian kredit di berbagai perbankan yang ada belum berjalan sesuai dengan sistem dan asas-asas hukum ekonomi syariah, dan juga tidak sesuai pada tujuan dalam UU Perbankan Syariah. Misalnya pemberian kredit di bank konvensional tidak disertai dengan pengawasan penggunaan pinjaman beda halnya di sistem perbankan syariah memakai sistem pengawasan langsung pengguna kredit harus sesuai dengan tujuan kredit yang benar-benar dipakai untuk dunia usaha.Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kredit, UmkmAbstractCredit is one of the programs of the bank that realizes the development of the national economy, which is expected to greatly improve the welfare of the people. Credit granted by the people's bank poses a great risk to the person who gives credit and must pay attention to the principles of sound credit based on the principle of prudence. For this reason, before providing credit, banks must really do careful research on aspects, especially in research on guarantees. However, the practice of applying credit in various existing banks is not in accordance with the legal principles of sharia economists and is also not in accordance with Article 5 of the Sharia Banking Law No. 20 of 2008. However, the practice of applying credit in various existing banks has not run in accordance with the system. and the principles of sharia economic law, and also not in accordance with the objectives of the Sharia Banking Law. For example, the provision of credit in conventional banks is not accompanied by supervision of the use of credit, unlike the Islamic banking system, which uses a direct supervision system for credit users, it must be in accordance with the purpose of credit that is actually used for the business world.Keyword: Credit, Sharia Economic Law, Umk

UPAYA KEARAH REALISASI TARGET PENERIMAAN PAJAK

AbstrakPajak merupakan primadona penerimaan dihampir semua negara termasuk Indonesia. Nyaris sebagian besar biaya pembangunan dan pembelanjaan bersumber dari pajak dan mengandalkan penerimaan pajak. Secara garis besarnya pendapatan dan pengeluaran tersebut disusun dan direncanakan melalui RAPBN. Namun  permasalahannya kemudian adalah target penerimaan pajak yang telah ditetapkan lebih banyak meleset dibandingkan realisasi penerimaan itu sendiri. Adapun penulisan ini hendak membahas permasalahan tersebut berdasarkan beberapa teori yang telah ada, diantaranya teori tujuan, teori kepatuhan dan teori sanksi. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan ( penelitian Pustaka) dan metode korelatif hendak diketahui hubungan teori-teori tersebut dengan realisasi penerimaan pajak. Teori kepatuhan terkait dengan teori sanksi dan selanjutnya terkait pula pada teori tujuan. Bahwa untuk merealisasikan target penerimaan pajak sangat dibutuhkan kepatuhan WP. Adapun sanksi merupakan salah satu upaya menjamin adanya kepatuhan tersebut.

PENGUPAHAN : TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Abstract               Labor Problems in Indonesia are classic problems that continue to show themselves to follow the times. Therefore, until now the issue has remained in the range of the limited employment opportunities, high unemployment, low labor resources, low wages and makeshift social security, followed later by demonstrations and strikes. Wages in this case occupy a separate position and become the main agenda for almost every labor movement / demonstration. The irony is that the series of policies contained in the rules in the form of Laws, Government Regulations, Ministerial Regulations and others have not / have been unable to reduce workers' resistance movements and criticism of stakeholders. The gap and imbalance of position between workers / employers and employers, as well as differences in perceptions of wages (UM) are at the core of the problems being faced and try to find solutions by the Government to this day.Keywords, Workers / Laborers, Wages, policies AbstrakPermasalahan  Ketenagakerjaan di Indonesia adalah permasalahan klasik yang terus menampakkan dirinya mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu hingga saat ini permaslahan tersebut masih tetap berkisar diseputar sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya sumber daya tenaga kerja, upah murah dan jaminan sosial yang seadanya, terikut kemudian adalah demonstrasi dan pemogokan. Upah dalam hal ini menempati posisi tersendiri dan menjadi agenda utama nyaris disetiap pergerakan/demonstrasi buruh. Ironinya, rentetan kebijakan yang tertuang dalam aturan baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan lainnya ternyata belum/tidak mampu mereduksi gerakan resistensi kaum pekerja/buruh dan kritikan pihak berkepentingan.  Kesenjangan dan ketidak seimbangan posisi antara pekerja/buruh dan pengusaha, serta perbedaan persepsi terhadap upah (UM) menjadi inti permasalahan yang tengah dihadapi dan coba dicari solusinya oleh Pemerintah hingga dewasa ini.Kata Kunci, Pekerja/buruh, Upah,  kebijaka

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Penerapan pelbagai kebijakan pembatasan oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19 berdampak terhadap sektor produksi, bahkan beberapa di antaranya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pemutusan Hubungan Kerja sebagai dampak pandemi merupakan hal yang sulit dihindari oleh pemberi kerja. Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius dari pemerintah sebagai regulator untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenakerjaan, khususnya jika pilihan terakhirnya memang harus terjadi pemutusan hubungan kerja. Prinispnya, Islam sangat menghormati hak-hak pekerja, bahkan Nabi Muhammad saw memerintahkan untuk membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering. Meskipun tidak ditemukan dalil yang secara spesifik mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang diakibatkan oleh Covid-19, tetapi setidaknya Islam telah memberikan suatu mekanisme penyelesaian masalah, yaitu melalui musyawarah, di mana prinsip-prinsip musyawarah sesungguhnya telah terformalisasi dalam beberapa regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.Kata Kunci: Covid-19; Ketenagakerjaan; Pemutusan Hubungan Kerj

Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan dalam KUHPerdata yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Sedangkan bersifat deskriptif maksudnya penelitian tersebut kadangkala dilakukan dengan melakukan suatu survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang telah ada. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Memang dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara terperinci perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Namun, dari doktrin-doktrin maupun yurisprudensi dapat dilihat perbedaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Pada umumnya upaya yang dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum adalah melalui pengadilan demi mendapatkan suatu kepastian hukum (rechtzekerheid). Namun demikian, dalam prakteknya sering terjadi pencampuradukkan gugatan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang pada akhirnya akan merugikan penggugat. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuannya terhadap batas-batas suatu perbuatan dalam suatu perikatan, mana yang merupakan wanprestasi dan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum Perkembangan jaman yang cepat selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Setiap individu pasti akan memenuhi kebutuhan hidupnya yang sudah barang tentu akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum.