Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Digital (Studi Kasus: PPK LPPM Universitas Terbuka)

Aplikasi pelatihan dan workshop merupakan sistem informasi berbasis website yang memberikan informasi mengenai adanya acara seminar baru yang akan diselenggarakan disertai dengan pendaftaran seminar tersebut. Peserta yang mendaftar merupakan anggota yang telah melakukan registrasi dari sistem informasi ini. Panitia seminar dibentuk oleh kepala unit dibantu oleh staff dan adminnya dengan membuatkan akun login ke sistem. (1) Sesuai dengan jadwal kerja di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka, khususnya di unit Pusat Penelitian dan Keilmuan (PPK) LPPM melakukan kegiatan sebanyak 55 (lima puluh lima) per tahun dimana disetiap kegiatan,  peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat, (2) Proses pembuatan dan validasi sertifikat masih menggunakan cara manual sehingga membutuhkan banyak waktu dan tenaga yang diperlukan. (3) Atas dasar proses yang lambat tersebut maka Tim peneliti menganggap Pusat Penilitian dan Keilmuan (PPK) LPPM perlu mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website agar dapat menjadi sistem informasi untuk mendapatkan sertifikat  yang cepat dan tepat di lingkungan Universitas Terbuka. (4) Penelitian menggunakan skema penugasan dan multi years selama tiga tahun. (5) Keluaran dari penelitian penugasan ini adalah artikel, HKI, dan prototipe aplikasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan format studi kasus yang mana bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan, memberikan infromasi dan penjelasan tentang masalah yang diteliti berdasarkan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan. Penelitian ini mengunakan dua teknik pengumpulan data, yakni  data primer, dan data sekunder. Pada tahap analisis, kami akan menggali informasi dengan cara purposive sampling dengan memilih informan yaitu ketua lembaga LPPM, Kepala Unit PPK LPPM, dan dosen Univeritas Terbuka

Peran Ruang Baca Virtual (RBV) di Masa Pandemi Covid 19: Guna Mendukung Kebijakan Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Jarak Jauh

Indonesia menerapkan status kejadian luar biasa (KLB) pada tahun 2020, hal tersebut disebabkan adanya pandemi covid-19. Pandemi covid-19 berdampak pada semua sektor, tanpa terkecuali sektor pendidikan. Universitas Terbuka sebagai lembaga pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh selalu berusaha memberikan pelayanan pendidikan walaupun di masa KLB. Universitas Terbuka merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang mendukung kebijakan KLB yang dicanangkan pemerintah. Universitas Terbuka dengan slogannya sebagai Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ), telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pembelajaran daring (jarak jauh). Saat ini peran UT hanya menyediakan akses bagi pihak luar dalam hal ini Dosen, mahasiswa, atau masyarakat umum untuk mengakses bantuan belajar dalam format Ruang Baca Virtual (RBV). Dikarenakan menggunakan format single sign on (satu akses untuk semua user) sehingga menyulitkan UT untuk dapat mengetahui pihak masyarakat umum yang sudah menggunakan RBV UT, oleh sebab itu penelitian ini hanya membatasi sejauh mana RBV yang paling banyak diakses, waktu akses, paling sedikit, dll. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data Kuantitatif-deskriptif

Transformation of Public Services in Urban Through The Implementation of Smart City Policy in Tangerang Selatan, Indonesia

This article aims to explore sustainable development which has implications for improving the quality of life of the community through the implementation of smart city policies. This research is a qualitative research. The data was taken in South Tangerang City, Indonesia. The primary data was obtained from the results of the dept interview with key informants, which included the Mayor, bureaucrats, and the community. Secondary data is obtained from government documents, big data (online mass media, other data sources). Data analysis was carried out using qualitative data analysis techniques using the NVIVO application. The findings of this study are 1). The transformation of public services has not been fully supported by community readiness. 2) Smart cities emphasize more on efficiency and effectiveness in government, namely by creating several population applications. education, urban infrastructure, and integrated traffic mobility control. The implication of this research is the need to carry out comparative research on the implementation of smart city policies in Indonesia as well as adding elements of the active role of the community in addition to the 6 (six) dimensions of smart cities

INTENSIFIKASI KOMPETENSI PAJAK PADA RELAWAN PAJAK DI UNIVERSITAS TERBUKA

This study aims to determine the role of the Tax Center at Universitas Terbuka and the intensification of competence for tax volunteers before being deployed to taxpayers in assisting activities in filling out tax returns. This research was conducted through a qualitative method by presenting descriptive data obtained from literature studies and observations at the Tax Center Universitas Terbuka. Intensification is held by providing training materials, namely: Communication and Leadership, Tax Awareness and Annual SPT, Completing Annual Individual SPTs, and Code of Conduct. In addition, webinars, sharing sessions, and literacy clubs are held. All of these activities are a form of Pengabdian Masyarakat as part of Tridharma Perguruan Tinggi and establish synergy with the Banten Regional Office of the Directorate General of Taxes. Based on the evaluation results of Taxpayers who receive assistance from Tax Volunteers, they are satisfied with the services provided by Tax Volunteers, both from their role in providing assistance and also from the way they communicate with Taxpayers, which is considered helpful with the existence of Tax Center activities and hoping that the activities consistently exist annually. Keywords: Tax Competency Intensification; Tax Center; Tax Volunteers.

Naskah Akademik Program Studi S-1 Perpajakan

Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) UT ditawarkan atas dasar kebutuhan pasar. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perpajakan yang dapat mendukung upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat kurang. Kebutuhan yang tinggi di bidang perpajakan, belum diimbangi dengan ketersediaan SDM bidang perpajakan. Jika di lihat jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program perpajakan, hanya sekitar 4 Perguruan Tinggi. Rata-rata mereka memiliki mahasiswa program perpajakan jenjang D-1 sampai D-4/S-1, kurang dari 1000 mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin mengetahui potensi pasar bidang perpajakan secara menyeluruh dan komplek. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti melakukan survai awal kepada 521 responden tentang minat masyarakat terhadap Prodi S1 Perpajakan UT, dilanjutkan dengan melakukan studi banding ke beberapa perguruan tinggi yang memiliki Program Studi S1 atau D4 Perpajakan atau Fiskal, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa 53 persen dari responden mengatakan bahwa Prodi S1 Perpajakan dipilih karena sesuai dengan pekerjaannya saat ini. Kemudian 80,8 persen memilih kuliah di UT karena waktunya dapat fleksibel, sehingga tidak mengganggu mereka untuk tetap bekerja. Sedangkan potensi pasar yang ada, dari Lembaga pemerintah, estimasinya sekitar 1.204 orang; dan dari Lembaga BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta lainya, estimasinya sekitar 59.848 orang

Model Pengembangan Smart City di Indonesia

Design Smart City (SC) disusun untuk mengatasi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, yang memicu permintaan terhadap konsumsi energi pada infrastruktur kota. Problema yang dihadapi masyarakat di kawasan perkotaan adalah permasalahan keterbatasan energi dan air, sampah, dan infrastruktur kota. Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen kota diharapkan akan meningkatkan efisiensi memangkas biaya, dan meningkatkan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan konsep SC dalam kenyataannya berbeda antar kota. Namun pada umumnya penanganan lalulintas dan penanganan sampah menjadi konsep utama dalam pengembangan SC di beberapa negara. Perbedaan implementasi SC dikarenakan aspek: latar belakang sosial ekonomi masyarakat, kondisi (setting) alam dan geografi, struktur ekonomi, pengalaman dalam penggunaan teknologi, kematangan infrastruktur, dan lain sebagainya. Tujuan pengembangan konsep SC di Indonesia adalah meningkatkan kualitas kehidupan melalui efisiensi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan yg semakin baik. Pengertian SC dalam konteks pembangunan kota mencakup 3 tiga kriteria, yaitu ketersediaan jarinagn komunikasi yang kuat dan terpercaya, peran serta pemerintah dan masyarakat dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta upaya pengurangan dalam penggunaaan energi karbon

Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Digital (Studi Kasus: PPK LPPM Universitas Terbuka)

Aplikasi pelatihan dan workshop merupakan sistem informasi berbasis website yang memberikan informasi mengenai adanya acara seminar baru yang akan diselenggarakan disertai dengan pendaftaran seminar tersebut. Peserta yang mendaftar merupakan anggota yang telah melakukan registrasi dari sistem informasi ini. Panitia seminar dibentuk oleh kepala unit dibantu oleh staff dan adminnya dengan membuatkan akun login ke sistem. (1) Sesuai dengan jadwal kerja di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka, khususnya di unit Pusat Penelitian dan Keilmuan (PPK) LPPM melakukan kegiatan sebanyak 55 (lima puluh lima) per tahun dimana disetiap kegiatan,  peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat, (2) Proses pembuatan dan validasi sertifikat masih menggunakan cara manual sehingga membutuhkan banyak waktu dan tenaga yang diperlukan. (3) Atas dasar proses yang lambat tersebut maka Tim peneliti menganggap Pusat Penilitian dan Keilmuan (PPK) LPPM perlu mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website agar dapat menjadi sistem informasi untuk mendapatkan sertifikat  yang cepat dan tepat di lingkungan Universitas Terbuka. (4) Penelitian menggunakan skema penugasan dan multi years selama tiga tahun. (5) Keluaran dari penelitian penugasan ini adalah artikel, HKI, dan prototipe aplikasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan format studi kasus yang mana bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan, memberikan infromasi dan penjelasan tentang masalah yang diteliti berdasarkan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan. Penelitian ini mengunakan dua teknik pengumpulan data, yakni  data primer, dan data sekunder. Pada tahap analisis, kami akan menggali informasi dengan cara purposive sampling dengan memilih informan yaitu ketua lembaga LPPM, Kepala Unit PPK LPPM, dan dosen Univeritas Terbuka

Model 8P Pemasaran Sektor Publik (The 8Ps Model of Public Sector Marketing)

Dalam pandangan sebagian masyarakat Indonesia, sektor pemerintah tidak membutuhkan marketing. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena pemerintah dianggap tidak perlu mencari keuntungan dalam proses bisnisnya. Padahal marketing pemerintahan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan akan menumbuhkan brand image pemerintahan. Brand image pemerintahan yang tumbuh secara positif dan secara tidak langsung berhubungan dengan akuntabilitas publik. Konsep pemasaran pemerintahan perlu dibangun dengan ditopang inovasi dalam pemerintahan. Model 8P Pemasaran Sektor Publik tersebut merupakan hasil penelitian tentang pemasaran dalam pemerintahan khususnya pada sektor pariwisata, yang dilaksanakan di Kabupaten Toba Samosir. Di Indonesia, sektor pariwisata merupakan harapan dalam meningkatkan pendapatan nasional dan daerah. Sektor pariwisata berperan penting dalam membantu untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan. Pariwisata adalah leading sector dalam meningkatkan pendapatan nasional dan daerah karena pertumbuhannya bernilai positif dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Pada level pemerintahan daerah di Indonesia, sektor pariwisata merupakan urusan pilihan dalam pemerintahan yang dapat dikembangkan oleh pemerintahan daerah, yang daerahnya dianggap memiliki potensi pariwisata. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran pemerintahan, yang dinamakan Faktor 8P Pemasaran Sektor Publik, meliputi people (masyarakat), product (produk), price (harga), promotion (promosi), physical evidence (bukti fisik), processes (proses yang berhubungan dengan perizinan dan birokrasi), place (lokasi), dan policy (kebijakan). Delapan factor tersebut harus ditopang oleh inovasi dalam tata kelola pemerintahan, seperti pemanfaatan artificial intelligence dan kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan. Faktor yang paling penting dalam menunjang keberhasilan marketing pemerintahan, khususnya pada sektor pariwisata adalah policy, yang didalamnya terkandung aspek kewenangan dan anggaran, serta inovasi yang dikembangkan dalam pemerintahan/ sector public. Faktor policy merupakan kebaruan/novelty dalam pengembangan konsep pemasaran pada sector publik