Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Provinsi Gorontalo

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum di Desa Dumati serta perlindungan hukum terhadap pelepasan hak atas tanah yang berorientasi keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan penelitian empiris dimana dengan data primer yang diperoleh di lapangan, baik dari responden dan informan yang terkait langsung dengan objek dan subjek dalam penelitian ini serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, pendapat para ahli dan literatur hukum, dan peraturan-peraturan terkait.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelepasan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk Pembangunan Jalan Lingkar Gorontalo khususnya untuk wilayah Desa Dumati Kecamatan Telaga biru kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadaan Tanah, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012. Kurang sesuainya pengadaan tanah tersebut tidak tercapainya kesepakatan musyawarah dalam penetapan ganti kerugian karena hasil penilaian berdasarkan data dalam daftar nominatif yang tidak lengkap dan pada saat konsultasi publik pelaksana pengadaan tanah tidak menjelaskan tentang persyaratan maupun dokumen yang perlu dilengkapi oleh penerima ganti kerugian, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugia terhadap pihak yang berhak.Perlindungan hukum terhadap pelepasan hak atas tanah yang berorientasi keadilan dimana sudah diadakan sosialisasi dan musyawarah, tetapi sangat minim, dan tidak pernah terjadi kata sepakat, namun tetap dieksekusi, disinilah perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah tidak tercapai dengan baik, beberapa pihak yang berhak tidak diajak musyawarah untuk menentukan besarnya ganti kerugian namun langsung diberikan amplop yang telah berisi tentan nilai/besaran ganti kerugian yang diterima oleh pihak yang berhak. Hal ini tidak memberikan hak kepada pihak yang berhak untuk melakukan sanggahan atas nilai ganti kerugian yang dirilis namun langsung ditetapkan tanpa ada musyawarah terlebih dahulu

Juridical Review Of Working Agreements On The Safety Of Ship Crew

The purpose of writing is to describe the legal relationship between sea work agreements and work agreements based on the Labor Law in Indonesia and to describe the effectiveness of the implementation of sea work agreements on the work safety of crew members. This type of research uses an approach focused on normative legal research with a legal concept related to analysis and construction carried out with specific methods. In general, in an agreement, there is an object where the parties agree to enter into law to carry out the work. For this reason, the rights and obligations of the crew in the PT AWB work agreement have been implemented. They are guided by statutory regulations, including employers'

Formulasi Pengaturan Kewenangan Penghapusan Data Masyarakat yang Dicatut Sebagai Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan mengemukakan gagasan mengenai formulasi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat ini bertujuan untuk melindungi hak konstitusional masyarakat, memperjelas lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat, dan mencegah pencatutan data masyarakat oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu. Formulasi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat ini meliputi lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat dan lembaga yang berwenang mengawasi jalannya kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu ini

MEMBANGUN DESA RAWAN BENCANA MELALUI PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN KELOMPOK TANGGAP BENCANA BAGI PEMUDA DESA TUPA

Desa Tupa Kabupaten Bone merupakan wilayah yang sangat rentan bencana berupa  tanah longsor dan banjir, dikarenakan wilayah ini didominasi bukit dan sungai, faktor curah hujan yang cukup tinggi serta kemiringan lereng yang mempengaruhi daya dukung tanah. Melalui Pengabdian Masyarakat  Kolaborasi  antara Dosen dan Mahasiswa ini, diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tanggap bencana  yang setiap saat mengintai. Kondisi ini membuka peluang kepada Mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan bermasyarakat serta mengelola persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Tupa dari bencana alam yang sering dihadapi, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan analisis dan mengelola tim, berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing hingga menghasilkan gagasan terhadap bentuk pengabdian masyarakat yang tepat. Adapun metode pengabdian masyarakat ini dimulai dari tahap persiapan berupa pengumpulan data, survey, koordinasi dengan stakeholder kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan berupa sosialisasi dan pelatihan kepada Kelompok Pemuda Desa Tupa sekaligus dengan pembentukan kelompok pemuda tanggap bencana oleh Pemerintah Desa  Tupa sebagai bentuk pemecahan masalah melalui model Rekayasa Sosial. Hasil yang dicapai melalui program ini, adalah proses penyadaran pemuda sebagai ujung tombak masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan dan terbentuknya kelompok pemuda tanggap bencana. Bagi Mahasiswa, menghasilkan gagasan model Pengabdian Masyarakat serta gagasan yang bersifat teoritis dan praktis

TANGGUNG JAWAB ANAK TERHADAP ORANG TUA LANJUT USIA (LANSIA) DI DESA KAARUYAN KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO

Along with the time that continues to turn where previously children who were still toddlers were taken care of by their parents until they moved to the village and got a job and were busy to have a partner and offspring and their own lives, on the other hand the parents who used to raise them have now entered old age which should be the child's obligation to take care of parents at that time. The dilemma that occurs between the obligation to care for wives and children and work with caring for parents when they enter old age or old age. Responding to the phenomenon that occurs related to the child's obligation to choose parents when entering old age. So the service team from the Faculty of Law, Goronalo State University conducted counseling in a number of villages which basically had a number of problems related to this, including Kaaruyaan Village, Paguyaman District, Boalemo Regency, Gorontalo Province. The problems raised in this service include the background of children taking care of their own elderly parents at home and children who entrust elderly parents in nursing homes. Legal review of the responsibilities of children who entrust their parents in nursing homes. This research method uses qualitative methods and discussions in counseling, where the research was carried out in the Kaaruyaan Village area. The subjects of counseling are children who care for and children who entrust elderly parents (Elderly) in Nursing Homes. Observation, interviews and documentation. Extension results. The background of children choosing to entrust elderly parents in the orphanage is triggered by a number of things including work, obstacles in communication between family and parents, incompatibility between the wife / husband and parents in the house. While the background of children chooses to take care of their own parents at home, facilitate communication with parents, control physical health, guarantee the needs and needs of parents daily to apply forms of love and affection to parents

Pendampingan Masyarakat Desa dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik (Penyuluhan Hukum di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato)

The problem of land ownership in Buntulia Village is influenced by the lack of knowledge and awareness of the community about land ownership rights because of the total population of 549 families, 463 people have not registered their own land. This of course raises a fairly basic problem by the village government to be resolved. Therefore, in this downstreaming, the service team provides understanding and legal knowledge to the community about the importance of registering property rights and providing assistance to the community together with the Land Agency through the Border Marks Post Community Movement (GEMA PATAS) in order to increase community participation in installing boundary markings, making it easier for BPN officers to take measurements, as well as being able to accelerate the government program on Complete Systematic Land Registration. Thus the community could see the importance of legalizing property rights to the land in order  to avoid disputes and thereby give legal certainty to the parties

Desa Mandiri Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah

Kondisi eksisting desa Ponipingan sebagai desa pesisir merupakan peluang sekaligus tantangan untuk mengubah paradigma berpikir tentang konsep ketahanan laut. Paradigma yang dibangun adalah konsep ini terkait dengan aspek militer dan aspek keamanannya, bahkan dari segi pengelolaan, masyarakat desa Ponipingan kurang berminat untuk mengelola ruang laut dan hasil laut secara maksimal. Artikel ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan pengabdian berupa publikasi terkait penguatan kapasitas desa melalui pengelolaan sampah/limbah laut sebagai bentuk ketahanan bahari desa Ponipingan yang merupakan wilayah pesisir Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan konsep sistem integrasi “Desa Mandiri Maritim atau Desa Mandiri Maritim” sebagai bentuk ketahanan maritim dan metode pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. Jika ditelaah secara mendalam, program-program yang dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pendidikan maritim khususnya dalam aspek hukum masih dirasa kurang karena banyak program yang dilaksanakan hanya berpusat pada bagaimana sistem administrasi kelembagaannya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pemerintahan ini sangat penting, namun pendidikan maritim dan pangan di desa memiliki peran juga dalam mewujudkan pembangunan nasional. Bagaimana tidak, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa dilandasi wawasan hukum dapat turut menjerumuskan aparat desa ke dalam permasalahan hukum. Artikel disusun secara normatif kualitatif berdasarkan data dan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Rangkaian konsep ketahanan maritim tersebut menghasilkan peningkatan kapasitas desa dari masyarakat hingga aparatur desa. Salah satu indikator peningkatan kapasitas desa adalah terbangunnya sistem integrasi Desa Mandiri Maritim sebagaimana tertuang dalam rancangan keputusan kepala desa Ponipinga