MENDORONG KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS DEMOCRATIC GOVERNANCE: PELAJARAN DARI KOTA KUPANG

Artikel ini didasarkan pada perdebatan konseptual dalam menempatkan dan memposisikan negara (pemerintah) dalam berbagai urusan sosial yang kian berkembang baik bentuk dan kedalamnya. Posisi itu berkisar dua hal yaitu peran negara yang dominan ataupun sebaliknya. Debat semacam ini cenderung dikotomis yang pada aras praksis juga masih menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis menawarkan gagasan democratic governance yang bertumpu pada manajemen kolaborasi. Melalui upaya literatur review dan eloborasi hasil penelitian lapangan penulis, artikel ini diarahkan untuk menunjukkan kemandekan model kebijakan sosial yang cenderung “state oriented†sekaligus menunjukkan kemungkinan secara paradigmatik mengenai cara pikir dan cara kerja kebijakan sosial yang lebih efektif dalam konteks Indonesia saat ini. “State oriented†memiliki karakter hirarkis yang menempatkan persoalan sosial menjadi sangat institusionalis di mana negara menjadi dominan dalam menentukan apa dan bagaimana masalah sosial dipecahkan. Di saat yang bersamaan, aktor nonnegara juga mengalami pelemahan kapasitas menghasilkan “kebijakan komunitasâ€. Democratic governance sebagaimana yang ditawarkan dalam artikel ini sejatinya adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antaraktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Model ini bertumpu pada beberapa hal dasar yaitu resource exchange, interdependence, trust, negosiasi dan reciprocity

Praktik Baik Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH Setelah Exit Program Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Kajian ini berjudul Praktik Baik Pelaksanan Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang). Kajian ini didasarkan pada data banyaknya dana PKH yang tidak digunakan dengan baik di beberapa daerah termasuk di NTT. Realitas seperti itu tidak terjadi disemua tempat. Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Desa Oesena dan Nonbes mempelihatkan praktik baik dari dana PKH. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi usaha yang dikembangkan KPM Program PKH pasca-exit program PKH dan strategi usaha penerima dana PKH pasca-exit program dalam meningkatkan kesejahteraan. Subjek penelitian ini adalah anggota KPM yang pernah menjadi anggota PKH sebanyak 12 orang. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara sampel bertujuan. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, FGD, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Pelaksaanan program dana PKH di desa Oesena dan kelurahan Nonbes sangat baik dan cerdas dalam mengembangkan dana PKH. KPM di Desa Oesena dan Kelurahan Nonbes memenuhi kebutuhan anak sekolah dan ibu hamil terlebih dahulu (30%) dan kemudian menyisihkan dana yang lain untuk ditabung (20) serta mengembangkan usaha rumah tangga (50%). Anggota KPM memiliki jiwa inovatif, kreatif, dan produktif dalam mengelolah dana bantuan PKH. Kelompok Penerima Manfaat (KPM)  PKH di desa Oesena dan kelurahan Nonbes memiliki strategi untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan  membuat rencana anggaran individu, merintis usaha kecil-kecilan, memasarkan produk-produk dari modal dan PKH

Hoaks, Politik dan Risiko Masyarakat Modern

Indonesia’s social space in the past year has been filled with the phenomenon of hoax. The phenomenon of hoax develops alongwith the strengthening and thickening of the national political axis. Society is not treated by true news but it is filled withvarious emotional outbursts. The implication is that the community is divided into small groups based on interests. This causesthe social and cultural space to be rigid and inflexible. By Ulrich Beck, such phenomena are called risk society. Risks arise notonly because of technological developments in physical reason but also because of erroneous social and political practices. In itsdevelopment, Indonesian politics follows the trend of thickening into groups. A society divided into groups has the potential tostrengthen internal integration. As a result, the level of external adaptation is low. Politics is called the most vulnerable regionand is therefore responsible for social divisions. Because of politics, elements of society make social media not only a tool butalso their ultimate goal. There, the people practice various news provocation movements the truth of which cannot be verified.Such reality demands state responsibility in managing the media. Media management is not the same as controlling media.Managing the media is providing literacy education not only to the media and the political elite but also to the general public.Consequently, the logical reasoning for the existence of a civilized Indonesian society should be honed contiously

DINAMIKA KONFLIK SOSIAL BERBASIS TANAH KOMUNAL (Kasus Gendang Nggorang, Desa Watu Tanggo, Kecamatan Reok dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Flores NTT)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik sosial berbasis tanah komunal antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane. Kajian berfokus pada akar, sebab, tensi dan implikasi konflik. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori konflik dan teori perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik tanah komunal antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane adalah perbedaan persepsi sejarah antara masyarakat Gendang Suku/Klan Nggorang dan masyarakat Gendang Suku/Klan Pane, kurang jelasya batas administrasi pertanaman di masa lalu, dan perjanjian kepemilikan tanah yang tidak jelas. Sebab konflik tanah komunal adalah tingginya nilai guna tanah, persepsi yang berbeda mengenai sejarah pembagian wilayah kekuasaan di masa lampau, tumpang tindihnya penggunaan lahan pertanian, ego untuk mempertahankan kebenaran sejarah dan melemahnya fungsi elit tradisional. Tensi konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane adalah adanya keterlibatan suku-suku lain yang menguasai wilayah di sekitar kedua suku dan masuknya politik dalam kehidupan masyarakat. Implikasi konflik tanah komunal ialah retaknya hubungan sosial, adanya kerugian waktu, ekonomi, dan tenaga. Mengagas kembali pertemuan adat (lonto leok) sebagai media penyelesaian konflik. Ini bertujuan agar keamanan masyarakat tercapai dan berujung pada kesejahteraan sosial masyarakat

Kinerja Polisi Dan Keamanan Bangsa

Peran lembaga kepolisian saat ini sangat strategis. Strategisnya peran kepolisian tentu tidak hanya karena fungsionalitas peran kepolisian dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kepolisian saat ini menjadi tambah penting terutama karena urgensinya polisi ketika berhadapan dengan banyak masalah sosial di masyarakat. Salah satu masalah sosial yang penting mendapat perhatian bersama ialah keamanan bangsa. Disebutkan, peran ini bukanlah semata-mata menjadi tugas kepolisian. Peran menjaga keamanan bangsa adalah tugas bersama seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, harus diakui bahwa kepolisan menjadi garda terdepan dalam konteks keamanan bangsa. Berbicara mengenai peran dan funsi polisi sebagai sebuah lembaga keamanan, diskusinya mengarah ke soal kinerja. Di situ, ukuran kinerja harus dibahas dan laik didiskusikan. Disebutkan, kinerja kepolisian akhir-akhir ini disorot terutama karena peran penting yang diembannya

THEORICAL REVIEW: SOCIAL RESPONSES TO COMMUNICATION TECHNOLOGIES THEORY (SRCT THEORY)

This research is a review of a theory in media communication that plays an important role in analyzing the impact of computers and other technologies on human social life. The theory reviewed in this study is the Theory of Social Responses to Communication Technologies. This theory talks about the human response to interactive communication technology with a number of behaviors and attitudes that are determined by the same social rules and expectations that apply when communicating with other humans. The figure who initiated this theory was Clifford Nass. Born on April 3, 1958 in New Jersey - United States. The purpose of this study is to review a media communication theory. This study uses a qualitative method with a literature study approach that investigates the work of the theory initiator, Clifford Nass. The results of the research are a complete description of the theory which consists of figures who initiate theories, history, theoretical models, definitions and assumptions as well as examples of the application of theory in scientific researc