PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

ABSTRACT Courts as part of the criminal justice system are used by litigants as a place to obtain justice by upholding a simple trial with a fast time and low cost. Judges in the process of conducting trials refer to the principles of trial examination. Some of the principles of trial examination are examinations open to the public and direct and oral examinations. At present, the corona virus pandemic (Covid-19) is endemic in the world, including in Indonesia, which also affects the implementation of trials in court which results in direct trial processes facing each other in the courtroom cannot be carried out.The type of research used is a type of normative research where the implementation of research is carried out by examining library materials or only based on secondary data. Researchers obtained research material through a normative juridical approach. The normative research approach is a legal research approach based on legislation. Conducted on the problem by referring to the side of legislation then appear literature or scientific work and doctrine (expert opinion).Examination in criminal cases with ordinary examinations, broad regulatory provisions, with the stages of court examination starting with the reading of indictments, exceptions, responses of public prosecutors, interlocutory decisions, evidence, requisites, pledoi, replicates, duplicates and decisions. Each inspection process is carried out face to face. However, this has changed since the Covid-19 outbreak, where the Supreme Court as the judiciary body issued Circular No. 1 of 2020 which is used as new in carrying out criminal case trials in court. Subsequently, a joint agreement was signed between the Supreme Court, the Attorney General's Office and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (KEMENKUMHAM RI) regarding the Implementation of Trials via Teleconference. Based on this, during the Covid-19 pandemic, trials in cases were carried out through the Teleconference system. Keywords: Covid-19 pandemic, trial process, Criminal Cas

PENANGANANAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENERIMA LAPORAN/PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

ABSTRACT Violence against women is a part of social reality and is not a new case even though the place and time are different, but in principle it is considered the same. This equation can be seen from many phenomena in society which illustrate that it is increasing and this also affects the mistreatment of women. In the criminal law (KUHP) there are several arguments that are directly related to and can be considered as acts of physical violence against women, namely articles 351 to 356 of the criminal law. Apart from the KUHP (KUHP) which provides legal protection for female victims from physical violence, this is also regulated in Article 6, Article 16 regarding protection, and Article 44 recognizes criminal sanctions in the Law on the Elimination of Domestic Violence or the Law on Domestic Violence. stairs. Keywords: Handling, Investigator, Allegations, Criminal, Domestic Violence

MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN

Narkotika di Indonesia dilarang untuk diedarkan dan dipergunakan untuk disalahgunakan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika dijadikan barang bukti dalam persidangan atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekutan hukum tetap. Selanjutnya barang bukti narkotika tersebut akan dilakukan pemusnahan oleh kejaksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dimana penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, untuk menjawab pertanyaan dan hitpotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Asahan. Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi Pemerintahan Daerah terkait seperti : BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup yang dimana barang butki dimusnahakan dengan cara : di bakar, di blender, di buang kelaut. Hambatan – hambatan dalam pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan adalah kurangnya sumber daya manusia, Alat-alat yang kurang memadai dan kurangnya anggaran untuk melakukan pemusnahan Narkotika

Academic dishonesty: an empirical study of personal beliefs and values of undergraduate students in Malaysia

The relationship between academic dishonesty and personal beliefs and values has been studied in many Western countries. However, the relationship between these variables have not been widely examined among higher education students in Malaysia. The purpose of this study is to determine the influence of personal beliefs and values, which consist of idealism, relativism and religious faith, on undergraduate students' academic dishonesty. A total of 2447 undergraduate students from four research universities in Malaysia participated in this study. The findings revealed that personal beliefs and values are significantly related to academic dishonesty. This study also indicated that idealism and religious faith are negatively related with academic dishonesty. Meanwhile, no significant relationship exists between relativism and academic dishonesty. Furthermore, the study found, after controlling for social desirability, idealism is the highest contributor to academic dishonesty. Based on the findings, it can be concluded that idealism and religious faith are important deterrents to academic dishonesty

IMPLEMENTASI ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II B TANJUNGBALAI

Setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan asimilasi yang tepat Sesuai dengan kebutuhannya. Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan mengatur bagi narapidana yang hendak berasimilasi, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan yaitu berperilaku baik, berperan aktif dalam program pelatihan yang baik sesuai dan menjalani (setengah) hukuman. Lembaga Pemasyarakan Kelas IIB Tanjungbalai sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara yang melakukan pembinaan terhadap narapidana termasuk narapidana narkotika, tentunya juga patuh dan taat pada peraturan penrundang-undangan terkait pemberian asimilasi terhadap narapidana. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang prosedur asimilasi dan penerapan asimilasi di  Lembaga Pemasyarakan Kelas IIB Tanjungbalai.Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris meruapakan suatu penelitian yang akan mengkaji persoalan yang diangkat dikaji berdasarkan data-data ataupun fakta-fakta yang terjadi dilapangan.Pelaksanaan Asimilasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan bahwa setiap narapidana yang akan mendapatkan asimilasi telah mendapatkan surat Penelitian Kemasyarakatan yang berisiskan uraian perbuatan narapidana selama menjalani pembinaan. Bagi para narapidana narkotika persyaratan yang harus dipenuhi bilamana ingin mendapatkan asimilasi yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Selain dari pada itupara narapidana kasus narkotika yang mendapatkan asimilasi yang divonis pengadilan dengan hukuman penjara dibawah 5 tahun. Kata kunci : Asimilasi, Narapidana, Narkotik

PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAKAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING)

Technological defelopments at this time are very fast causing new crimes to appear such as crimes of bodily insults commited through social media as facebook, twitter, instagram, whatsaap and so forth. The regulation of the crime of insulting body image is currently using article 27 paragraph 3 of information  law and electronic (UU ITE) transactions by referring to article 315 of the criminal law (KUHP).It means that if the body image insulting act is carried out using social media means the culprit is charged under article 27 paragraph 3 UU ITE, and if the body image insulting act is carried out directly in front of that person then the culprit is charged with article 315 KUHP with mild insult status, and insulting crime this body image is offensive to complaint. Key words: legal arrangements, criminal law, insulting body image

PENGARUH PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SAINTIFIK TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MURID KELAS V SD INPRES 5/81 MALLARI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pembelajaran saintifik, dan gambaran kemampuan penalaran murid, serta untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pembelajaran saintifik terhadap kemampuan penalaran murid kelas V SD Inpres 5/81 Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi experiment dengan desain penelitian non-equivalent control group design. Pada penelitian ini terdapat dua variabel: variabel bebas yaitu pelaksanaan pembelajaran saintifik, sedangkan variabel terikat yaitu kemampuan penalaran. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas I-VI berjumlah 172. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, yang terpilih adalah kelas V dengan kelas Va sebagai kelompok eksperimen berjumlah 25 murid dan kelas Vb sebagai kelompok kontrol yang berjumlah 29 murid. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis deskriptif dan inferensial.Hasil penelitian menunjukkan guru melaksanakan pembelajaran saintifik dengan baik, kemampuan penalaran murid kelompok eksperimen berada pada kategori kurang pada saat pretest sangat baik pada posttest, serta terdapat pengaruh pelaksanaan pembelajaran saintifik terhadap kemampuan penalaran murid kelas V SD Inpres 5/81 Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Kata kunci: Pembelajaran Saintifik, Kemampuan Penalara

Oral hygiene habits and its association with dental caries among children aged 8-12 year in Libyan schools, Klang Valley, Malaysia

Background: Dental caries is a serious public health problem worldwide. Prevalence of dental caries among school children has increased in both developed and developing countries since the last few decades. The objective of this study was to determine the association of dental caries with oral hygiene habits among Libyan school children aged 8-12 years in Klang Valley, Malaysia. Methodology: A cross-sectional study was conducted in three Libyan primary schools in Klang Valley, Malaysia. Five hundred and seventy children aged 8-12 years participated. They were randomly selected using proportional stratified sampling method. Dental caries was assessed using the WHO (1987) criteria. Results: Response rate was 92.5%. The prevalence of dental caries was (55.8%), females have higher dental caries than males. Dental caries was found highly prevalent among; children their aged 10 years (64.7%), children whose father and mother have a job (58.5% and 58.7%) respectively, children whose father and mother have elementary level of education (69.6% and 61.0%) respectively, children who have poor oral hygiene (99.0%). Chi square test showed significant association of dental caries with age group, father’s education level and oral hygiene habits. Logistic regression analysis identified young age (OR=0.085, 95% Cl: 0.017-0.434) and poor oral hygiene (OR=0.001, 95% Cl: 0.00-0.009) were significant predictors of dental caries among children. Conclusions: Prevalence of dental caries is associated with oral hygiene habits of children in this study. Health education on good oral hygiene habits should be emphasized among younger Libyan school children

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE WEBSITE SEPAKBOLA (Studi Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Perjudian secara online yang sedang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini adalah praktik judi bola online, ditambah lagi dengan besarnya animo masyarakat Indonesia terhadap sepakbola. Praktek perjudian bola secara online ini dapat dilakukan kapan saja, karena admin perjudian bola secara online aktif selama 24 jam dan diselenggarakan melalui situs-situs www.sbobet.com, www.sabasports.com, www.bet365.com, www.1xbet.mobi, dan situs-situs lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana implementasi hukum terhadap putusan perkara Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dan melihat bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hukum terhadap pelaku kasus judi sesuai putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan juga library research atau bentuk pengumpulan data melalui kepustakaan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi atau penerapan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengadili terdakwa KENDRY TANRI alias KEN dalam putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn menggunakan pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim, sehingga terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

Family planning practice among married Orang Asli women in Sepang district and its associated factors

Introduction: Family planning allows couples to have their desired number of children and optimum birth spacing. While the contraceptive prevalence rate (CPR) in Malaysia was reported as 52.2% in 2014, little is known regarding the practice of family planning among marginalised groups such as the Orang Asli women. This study aims to determine family planning practice among married Orang Asli women in Sepang district and its associated factors. Methods: A cross sectional study using a pretested questionnaire was conducted in five Orang Asli settlements in Sepang using cluster sampling. Chi-square test and simple logistic regression were used in bivariate analysis, where-as binary logistic regression was used to determine the predictors of family planning practice. Results: 212 (58.4%) participants were current users of family planning, with 68.3% of the users reported using oral contraceptive pills. In the logistic regression models, family planning practice was significantly more common among women who had children (AOR= 43.659, 95% CI: 5.788, 329.323), being housewives (AOR=1.973, 95% CI: 1.205, 3.230) and had higher attitude score (AOR=1.113, 95% CI: 1.006, 1.232). Conclusion: The CPR of current study was about the same as the national CPR in 2014. The predictors of family planning practice among Orang Asli women were having children, being a housewife and having a better attitude towards family planning. Future intervention to increase the CPR should focus on improving women’s attitude regarding family planning