NOUN PHRASES TRANSLATION IN “METAMORPHOSIS” NOVELLA BASED ON VENUTI’S TRANSLATION STRATEGIES THEORY

The research entitledNoun Phrases Translation in Metamorphosis Novella Based on Venuti’s Translation Strategiesaims to classify types of noun phrases in the Metamorphosis novella,identify the specific translation strategiesand investigate the professional translator’sreasons behind the use of that translation strategies via interview. The research uses a qualitative approach and descriptive analysis method in obtaining and analyzing the specific translation strategies (Jacob, 1998; Maxwell, 1996)and alsoquantitative approach to describe the percentage of noun phrases and translation strategies category (Lohr, 1999). The results of the research show that there are nine types of noun phrase found in theMetamorphosis novella and nine translation strategies were applied by the professional translator. The research also shows that there is a correlation between the result of the data analysis with the answer of the professional translator which explains that the professional translator tends to use domestication strategy. Based on interview data, the results indicate that there are severaladvantages and weaknesses of being a translator who tends to use domestication translation strategy. The advantages are: (1) The reader can more easily understand the story of the novella. (2) Although the novel is not a local product but many aspects of local cultures can be included in the novella. (3) The readers will feel that the translation is more natural.On the contrary, the weaknesses of a translator who tends to use domestication translation strategy are: (1) The novella becomes less imaginative. (2) The cultural aspects in the source language are being paled. (3) There will be a huge ‘gap’between the terms in source language and the target language if the translator is not translate it correctly. Keywords: Noun Phrase, Translation Strategies, Venuti Penelitian yang berjudul Noun Phrases Translation in Metamorphosis Novella Based on Venuti’s Translation Strategies bertujuan untuk mengklasifikasikan jenis frasa nomina dalam novelaMetamorphosis, mengidentifikasi strategi penerjemahannya, dan menyelidiki alasan dibalik penggunaan strategi terjemahandaripenerjemahprofesional melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif dalam memeroleh dan menganalisis strategiterjemahan (Jacob, 1998; Maxwell, 1996) dan juga pendekatan kuantitatif untuk menggambarkan persentase frasa nomina dan kategoridaristrategiterjemahan (Lohr, 1999). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sembilan jenis frasanominadan sembilan strategi penerjemahan diterapkan oleh penerjemah profesionaldalam novellaMetamorphosis. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada korelasi antara hasil analisis data dengan jawaban dari penerjemah profesional yang menjelaskan bahwa penerjemah profesional cenderung menggunakan strategi domestikasi. Berdasarkan datahasildari wawancara, hasil menunjukkan bahwa ada beberapa keuntungan dan kelemahan menjadi penerjemah yang cenderung menggunakan strategi penerjemahan domestikasi. Keuntungan adalah: (1) Pembaca dapat lebih mudah memahami cerita novel tersebut. (2) Meskipun novel ini bukan produk lokal tetapi banyak aspek budaya lokal dapat dimasukkan dalam novel tersebut. (3) Para pembaca akan merasa bahwa terjemahan lebih alami. Sebaliknya, kelemahan dari penerjemah yang cenderung menggunakan strategi terjemahan domestikasi adalah: (1) novel tersebut menjadi kurang imajinatif. (2) aspek budaya dalam bahasa asalakanmemudar. (3) Akan ada 'jarak' antara istilah dalam bahasa sumber dan bahasa target jika penerjemah tidak menerjemahkan dengantepat. Kata kunci: Frasa Nomina, Strategi Penerjemahan, Venut

MENELISIK KETENTUAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT

Dalam peradilan pidana, saksi dan korban memiliki kedudukan yang sangat penting, karena kedudukannya yang sangat vital, seorang saksi dan korban harus mendapatkan perlindungan secara maksimal. Salah satu perkara pidana yang komplek dalam proses pembuktiannya adalahperkara pelanggaran HAM berat. Dalam pelanggaran HAM berat, seseorang yang menjadi korban atau saksi harus mendapat perlindungan dari negara. Menarik untuk dikaji lebih jauh, mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban dalam perkara pelanggaran HAM berat.Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dirasakan tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara pelanggaran HAM berat yang komprehensif. Tulisan ini mencoba menelisik mengenai kebijakan formulasi perlindungan saksi dan korban dalam perkara pelanggaran HAM berat pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, permasalahan yang diangkat yaitu: (1) bagaimana kebijakan formulasi perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat dalam hukum positif? (2) bagaimana kebijakan formulasi perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAMberat pada masa yang akan datang?&nbsp

PENGUATAN PEMAHAMAN REMAJA PANTI ASUHAN AL HIKMAH WONOSARI, NGALIYAN TERHADAP SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Sistem sanksi dalam hukum pidana dapat dikualifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu jenis sanksi pidana (straf) dan jenis sanksi tindakan (maatregel). Keduanya merupakan jenis sanksi yang digunakan oleh beberapa sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Model sistem sanksi tersebut dikenal dengan istilah double track system. Selain dianut oleh KUHP, double track system juga dikenal dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU Narkotika menggunakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan untuk menegakkan normanya. Jenis pidana yang digunakan dalam UU Narkotika yaitu mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan jenis tindakan yang digunakan adalah rehabilitasi. Dalam UU Narkotika, terdapat dua jenis rahabilitasi, yaitu rehabilitasi sosial dan medis. Di sisi lain, berdasarkan data yang didapatkan, remaja merupakan kelompok usia yang rentan untuk menjadi penyalahguna narkotika. Menurut BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2,3 juta palajar atau mahasiswa di Indonesia pernah menggunakan narkotika. Fakta ini menunjukkan bahwa masih kurangnya edukasi dikalangan remaja mengenai penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini merupakan sarana edukasi dalam memberikan pemahaman kepada para remaja untuk tidak menjadi penyalahguna narkotika, dengan cara memahami dari aspek sanksi hukumnya. Hal ini dikarenakan dalam hukum pidana, sanksi bersifat sebagai paksaan psikis bagi setiap orang. Dalam artian, orang akan berpikir dua kali untuk melakukan suatu tindak pidana apabila telah memahami sanksi hukumnya. Sasaran kegiatan ini adalah remaja panti asuhan Al Hikman Ngaliyan. Sedangkan metode pelaksanaan dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap awal, pelaksanaan, dan evaluasi

Fault-tolerant pitch-rate control augmentation system design for asymmetric elevator failures in a combat plane

summary:Combat planes are designed in a structured relaxed static stability to meet maneuver requirements. These planes are unstable in the longitudinal axis and require continuous active control systems with elevator control. Therefore, failures in the elevator can have vital consequences for flight safety. In this work, the performance of classical control approach against asymmetric elevator failures is investigated and it is shown that this approach is insufficient in the case of such a failure. Then, a fault-tolerant control system is proposed to cope with these failures and it is shown that this controller can successfully deal with such failures. The F-16 aircraft is taken as an example case. A detailed nonlinear dynamic model of this aircraft is presented first. In the F-16 aircraft, the elevator surfaces are in two parts, right and left, and can move independently. Therefore, to obtain a more realistic and difficult failure scenario, it is assumed that the elevator is asymmetrically defective. Two types of failures commonly observed on the elevator surfaces (freezing and floating) are aerodynamically modeled and it is shown that the pitch-rate control augmentation systems in the conventional structure cannot cope with these elevator failures. In order to overcome this problem, a fault-tolerant control system is proposed. It is shown that this controller can successfully cope with the aforementioned failures without any degradation in flight safety

Hedeflenmeyen Bilgi Uyaranının Davranış Öncesi ve Sonrası Uyarana Eklenerek Sunulması Fark Yaratır mı?

In this study, the researchers aimed to compare the effectiveness and efficiency of simultaneous prompting procedure in which non-target information was in the antecedent and consequence of teaching trials while teaching core academic skills from general education curriculum to three students with autism spectrum disorder (ASD) in high school mainstreaming classroom who were aged 16 to 17. For this purpose, the researchers used an adapted alternating treatments design. Additionally, the researchers collected social validity data from students with ASD through subjective evaluation and analyzed them descriptively. The effectiveness findings showed that all students acquired target academic skills and non-target information provided in both teaching procedures. Efficiency findings showed that the procedure in which non-target information in the antecedent was more efficient for all parameters except the number of minutes of instruction to criterion. In fact, the procedure in which non-target information in the consequence was shorter in length for one student. Finally, social validity findings showed that all students indicated positive opinions regarding target skills, intervention process, and the outcomes. Limitations and implications for practice and future research are discussed.Bu araştırmada ortaöğretimde kaynaştırma uygulamalarından yararlanan, yaşları 16-17 arasında değişen, otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı olan üç öğrenciye genel eğitim müfredatında yer alan akademik becerilerin öğretiminde hedeflenmeyen bilgi uyaranının davranış öncesi ve sonrası uyarana eklenerek sunulduğu eşzamanlı ipucuyla öğretim uygulamalarının etkililik ve verimliliklerini karşılaştırmak hedeflenmiştir. Bu amaçla tek-denekli araştırma modellerinden uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılmıştır. Ek olarak OSB tanısı olan öğrencilerden öznel değerlendirme yaklaşımıyla sosyal geçerlik verisi toplanarak betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın etkililik bulguları öğrencilerin her iki öğretim uygulamasıyla da hedef akademik becerileri ve hedeflenmeyen bilgi uyaranlarını edindiklerini göstermiştir. Verimlilik bulguları ise toplam öğretim süresi hariç tüm parametrelerde hedeflenmeyen bilgi uyaranının davranış öncesi uyarana eklenerek sunulduğu eşzamanlı ipucuyla öğretim uygulamasının daha verimli olduğunu göstermiştir. Yalnızca bir öğrenci için hedeflenmeyen bilgi uyaranının davranış sonrası uyarana eklenerek sunulduğu eşzamanlı ipucuyla öğretim uygulaması için geçen sürenin daha kısa olduğu görülmüştür. Sosyal geçerlik bulguları ise katılımcıların hedef becerilere, uygulama sürecine ve araştırmanın sonuçlarına ilişkin görüşlerinin olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur

Kebijakan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan

This study aims to analyze the policy on the rights of women victims of sexual violence in educational institutions. Sexual violence in educational institutions is a concern for parents or guardians and students, thereby risking public distrust and having an impact on student acceptance. Women victims of sexual violence endure physical and psychological suffering, as well as stigma from society that sticks for life. The focus of the problem in this study is how the policy on the rights of women victims of sexual violence in educational institutions is. The type of research used is normative juridical, with the specifications of the research carried out in an analytical descriptive manner. Data analysis was done prescriptively. Victims of sexual violence are entitled to medical assistance, psychosocial and psychological rehabilitation assistance and restitution from the perpetrator. The state is obliged to provide special services so that women victims of sexual violence in educational institutions can complete their education. Policy on the rights of women victims of sexual violence in educational institutions through special arrangements for continuing education for the future of women victims from basic education to higher education

IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN NO. 148/PID.SUS/2020/PN.SMN

Ultimum  remedium  sebagai  salah  satu  asas  dalam  hukum  pidana  memiliki kedudukan yang cukup signifikan mengingat asas merupakan pondasi. Ultimum remedium berarti hukum pidana sebagai obat terakhir atau the last resort. Di dalam ranah pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan penerapan ultimum remedium atau atas perkara tersebut hukum pidana merupakan obat terakhir karena tidak memungkinkan untuk dijatuhi hukuman yang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan asas ultimum remedium dalam hukum pidana dan mengetahui implementasi asas ultimum remedium terhadap tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  Putusan  No.  148/Pid.Sus/2020/PN.Smn dikaitkan  dengan  kedudukan  ultimum  remedium  dalam  penegakan  hukum  dan  tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan Kasus. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menelaah kenyataan atau keadaan hukum yang terjadi di lapangan kemudian dikaji atau dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan tertentu didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan penelitian - penelitian lainnya yang terkait dengan tema yang diangkat. Ultimum remedium dalam hukum  pidana bisa  berkedudukan  di  tingkatan sebelum ranah pengadilan. Atau, bisa juga berkedudukan di ranah pengadilan dalam konsep ketika upaya - upaya hukum sebelumnya yang sudah ditempuh tidak tercapai perdamaian antara pelaku tindak  pidana  dengan  korban.  Penggunaan  asas  ultimum  remedium  dalam  menjatuhkan putusan No. 148/Pid.Sus/2020/PN.Smn.  sudah tepat karena mengingat perkara tersebut sudah dalam ranah peradilan, sehingga hukum pidana adalah sebagai obat terakhir untuk mengadili Terdakwa. Namun, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan.

PENINGKATAN PEMAHAMAN MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI DESA PONCORUSO, KECAMATAN BAWEN, KABUPATEN SEMARANG

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam upaya perlindungan terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman melalui pengabdian kepada  masyarakat. Tim Pengabdian dari Universitas Semarang melakukan PkM dalam bentuk penyuluhan di Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah penyuluhan dan tanya jawab, untuk mengetahui pemahaman peserta selama ini mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Peningkatan pemahaman masyarakat Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dilihat dari berbagai pertanyaan berkaitan dengan tema yang dibahas kepada Tim Pengabdian, di antaranya mengenai anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, kesepakatan diversi dan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana (anak yang berhadapan dengan hukum)

MENGGALI KEARIFAN ISLAM DALAM MENYONGSONG RANCANGAN KUHP

Dalam teori limitasi yang dikemukakan Muhammad Syahrur, terkandung suatu pemikiran untuk melakukan reinterpretasi fiqh terhadap ayat-ayat hudud yang selama ini dimaknai secara kaku oleh masyarakat Arab. Syahrur ingin menegaskan bahwa Islam adalah ajaran yang relevan di setiap zaman. Banyak nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam ajaran Islam. Nilai-nilai inilah yang juga diakomodir oleh Rancangan KUHP. Bukan hanya bertumpu pada ajaran-ajaran hukum barat, melainkan juga berangkat dari kearifan lokal, maupun kearifan relijius. Nilai-nilai relijius dijadikan suatu konstruksi asas dalam RKUHP. Dengan adanya integrasi nilai-nilai kearifan dalam Islam, menunjukkan bahwa RKUHP tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual maupun kontekstual, tetapi juga pendekatan relijius.   In the limitation theory proposed by Muhammad Shahrur, contained an idea to do a reinterpretation of fiqh on hudud verses that had been rigidly interpreted by the Arabian. Shahrur would like to emphasize that Islam is a relevant theory in every age. Many wisdom values contained in the theory of Islam. These values are also accommodated by the Draft of Criminal Code (RKUHP). It is not just rely on the theory of Western law, but also departs from local wisdom, and religious wisdom. Religious values are used as a construction principle in RKUHP. The integration of the wisdom values in Islam shows that RKUHP not only uses textual and contextual approach, but also, religious approach

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMALSUAN AKTA KETERANGAN WARIS: STUDI KASUS PUTUSAN NO. 259/PID.B/2015/PN.CJR

Permasalahan  penelitian  ini  tentang  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana   notaris  dalampemalsuan akta keterangan waris dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/ 2015/PN.Cjr. Jenis/tipe penelitian ini penelitian hukum normatif dengan pendekatan  kasus  dengan  spesifikasi penelitian  deskriptif analitis.  Jenis  data  yang  digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/ 2015/ PN.Cjr,perbuatan  Terdakwa  Notaris  AW  dalam  pemalsuan  akta  keterangan  waris  memenuhi unsur-unsur kesalahan yang meliputi (a)dalam membuat akta keterangan waris, Terdakwa Notaris AW merupakan seseorang yang mampu bertanggungjawab; (b) adanya hubungan batin Notaris AW dengan perbuatannya,  yang  berupa kesengajaan  dalam membuat  salinan akta keterangan waris yang berbeda isinya dengan minuta akta; dan (c) tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/2015/ PN.Cjr didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbanganyuridis didasarkan pada surat dakwaan, alat bukti, surat tuntutan, pledoi dan unsur-unsur pasal yang didakwakan, sedangkan pertimbangan nonyuridis didasarkan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana, aspek filosofis pemidanaan dan aspek sosiologis serta psikologis dampak/pengaruh sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Notaris AW