KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KONSEP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP INFORMASI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Dalam negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada pihak-pihak yang diperintahnya. Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah ketika suatu negara yang berdiri di atas tanggung jawab rakyat terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyatnya melalui informasi publik, maka hak atas informasi publik merupakan hak dasar yang ditetapkan oleh konstitusi sebagai kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Keterbukaan informasi publik yang membuka ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi, pilar demokrasi, transparansi, dan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam reformasi konstitusi Indonesia, hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka dan jujur sebagai bentuk pelayanan publik dari lembaga negara dan lembaga pemerintah telah ditetapkan karena pemenuhan hak warga negara atas informasi publik merupakan tanggung jawab. negara melalui pemerintah. sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas kinerjanya sebagai bentuk tegaknya prinsip-prinsip Good Governance. Dengan semangat tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (selanjutnya disebut UU KIP) sebagai salah satu reformasi yang ditandai dengan tata pemerintahan yang baik untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam prosesnya

SURABAYA SINGLE WINDOW SEBAGAI BENTUK INOVASI PELAYAN PERIZINAN DI KOTA URABAYA

Fast and effective public services are a supporter of public administration so that continuous innovation is needed to improve the quality of public services. The city of Surabaya as one of the cities with the title of smart city has tried to always make innovations in an effort to improve the quality of public services, one of which is through the Surabaya Single Window. Surabaya Single Window is an online-based licensing service created to create effective public services. This article attempts to describe how the licensing service innovation carried out by the City Government of Suraya through the Surabaya Single Window covers five important aspects. The method used is descriptive qualitative using secondary data. It was found that the City of Surabaya succeeded in creating public service innovations through the Surabaya Single Window. The Surabaya Single Window has a positive impact on licensing services in the City of Surabaya, although in its implementation there are still certain guarantees.

Kajian Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa Terkait Penanganan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri jugamemiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah danpemerintah pusat. Dalam rangka merespon Covid-19 di wilayah Indonesia terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, perlu dilakukanpenyesuaian sementara pada persyaratan penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana InsentifDaerah dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkanRumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penggunaan dana desa terkait penanganan pandemi Covid-19 berdasarkanPeraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Bagaimana sanksi hukum terhadappenyalahgunaan dana desa terkait penanganan Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukumnormatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (StatuteApproach).Berdasarkan uraian pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu penyaluran dana desa terkait penangananCovid-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada ayat (2) tercantum dalamLampiran II yaitu Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di desamerupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktifberdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkanpendapatan dan menurunkan angka stunting. Sanksi hukum terhadap penyalahgunaan dana desa terkait penanganan Pandemi Covid19 diatur pada pasal 2 ayat (1) undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsiSebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

Analisa Kerusakan Gear Countershaft Transmision pada Sepeda Motor ANF 125 dan Optimasi Umur Pakai

Gear countershaft transmission on the motorcycle engine serves to move the rotary power from input shaft to gear acceleration. Damage to wear and tear on the eyes of the gears and broken on the eyes of the gears. In the event of damage, the tooth will be difficult to move, the transmission jumps out of the tooth, the engine does not work optimally and the engine raises noises.With visual observations of damage to gear countershaft, tests should be performed to ensure the cause of the damage includes testing of material composition, hardness test, tensile test and metallographic tests and microstructure observations. Analysis of test results is compared with the literature, international material standard, perm simulation and other supporting factors are expected to be the right decision reference on the main cause of the damage The conclusions of the main causes of damage are used for the development of extending life time including material improvements, manufacturing, installation methods and the adoption of appropriate maintenance management systems

Pelatihan Pembuatan Blog Bagi Guru SMA Negeri 2 Pagar Alam

Pengabdian menjadi satu dharma yang harus dilakukan oleh civitas perguruan tinggi seperti STTP sehingga semangat berbagi dibangkitkan terus menerus dan pelatihan pembuatan blog ini merupakan semangat itu yang ada pada civitas STTP dilaksanakan pada SMAN 2 Kota Pagaralam yang sangat membutuhkan pelatihan untuk membuat sistem pendukung pembelajaran berbasis internet, bagi SMAN 2 Kota Pagaralam pendukung pembelajaran menggunakan blog sangat penting untuk agar sistem pembelajaran menjadi semakin baik dan mengena kepada para siswa karena dengan blog dan internet siswa bisa mengulang pelajaran yang sudah dipelajari dikelas dengan membuka blog mata pelajaran tertentu yang belum terlalu memahami pada saat dalam kelas, pelatihan dilakukan dengan model seperti seminar artinya dengan penjelasan, dilanjtkan dengan praktek pembuatan blog pendukung pembelajaran. Agar pelatihan pembuatan blog ini mengena maka dilakukan pre dan pos tes, pre tes untuk mengetahui kemampuan awal sebelum pelatihan dan hasilnya para peserta mengetahui teknologi pendidikan yang berbasis blogging tetapi tidak bisa membuatnya, selanjutnya diakhir pelatihan dilakukan pos tes hasilnya peserta pelatihan mampu membuat media pembelajaran menggunakan sarana blog, dan merasa nyaman memberikan sarana tambahan dengan blog

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KONSEP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP INFORMASI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

 ABSTRAK Dalam negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada pihak-pihak yang diperintahnya. Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah ketika suatu negara yang berdiri di atas tanggung jawab rakyat terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyatnya melalui informasi publik, maka hak atas informasi publik merupakan hak dasar yang ditetapkan oleh konstitusi sebagai kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Keterbukaan informasi publik yang membuka ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi, pilar demokrasi, transparansi, dan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam reformasi konstitusi Indonesia, hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka dan jujur sebagai bentuk pelayanan publik dari lembaga negara dan lembaga pemerintah telah ditetapkan karena pemenuhan hak warga negara atas informasi publik merupakan tanggung jawab. negara melalui pemerintah. sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas kinerjanya sebagai bentuk tegaknya prinsip-prinsip Good Governance. Dengan semangat tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (selanjutnya disebut UU KIP) sebagai salah satu reformasi yang ditandai dengan tata pemerintahan yang baik untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam prosesnya. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Informasi Publik, Kebebasan  ABSTRACT In a democratic state of law, the management and administration of the state is based on the principles of transparency and accountability in government as a form of government accountability to the parties it governs. Thus, the logical consequence is that when a country that stands on the responsibility of the people is open and accountable to its people through public information, the right to public information is a basic right stipulated by the constitution as a social contract between the state and society. Disclosure of public information that opens up space for the public to participate in the administration of government is one of the pillars of freedom of expression, a pillar of democracy, transparency, and good governance. Therefore, in the reform of the Indonesian constitution, the right of the community to obtain information openly and honestly as a form of public service from state institutions and government agencies has been established because the fulfillment of citizens' rights to public information is a responsibility. state through the government. as a form of government accountability to the people for its performance as a form of upholding the principles of Good Governance. With this spirit, Law Number 14 of 2008 concerning Information Disclosure (hereinafter referred to as UU KIP) was born as one of the reformations marked by good governance to ensure accountability, transparency, and public participation in the process. the formation of public policies as well as a means of controlling good governance. Keywords: Human Rights, Public Information, Freedo

Electronic Tourism Using Decision Support Systems to Optimize the Trips

Pagar Alam is a tourist destination city in the province of South Sumatra, which has many very diverse tourist destinations. The problem is that there is still a lack of information about tourism that tourists can access. This research aimed to build electronic tourism to make it easier for tourists to get the best information and recommendations about tourism in the city of Pagar Alam, which can be accessed anytime and anywhere, as well as improve tourist experience in planning their tourist trips because this electronic tourism platform includes decision making support system, which helps tourists manage their tours according to their needs and abilities. The research method used was analysis by collecting data by observing tourist attractions, calculating predictions using the simple additive weighting method, and from the results of testing with several alternatives, it can be concluded that electronic tourism meets the criteria chosen by tourists after being carried out. The calculation produced the highest preference value for tourist attractions, namely Tugu Rimau, with a value of 13.25. The highest preference value for hotels is Villa Gunung Gare Pagar Alam, with a score of 8.91, and the highest preference score for eating places is Warung Ridwan, with a score of 13.25. The next stage was system design using data flow diagrams, and the final stage was implementation by building electronic tourism using the CodeIgniter framework

Strengthening Project profile Pancasila students for Developing Students' Collaborative Skills

Research purposes This is describe strengthening project profile internal Pancasila students’ application of collaborative skills, obstacles and solutions for cope obstacles encountered student oriented outlook global diversity. Study This use shortethane descriptive qualitative. Subject study This head schools, head of student affairs, Civics teachers, and students. Data collection techniques are interviews, observation and documents. Validity of data use triangulation sources and triangulation technique. Data analysis using interactive models. Research result i.e. Along with rapidly development technology in the 21st century, students No only required for understand aspect cognitive, but also skills like think critical and collaborative. Internal constraints dimensions global diversity at SMA Negeri 1 Jatinom that is its limitations time, lack of source Power. The solution at hand with apply approach involved learning _ student in a way active in activity collaborative. How to apply in character everyday life that is built and brought to life in self individual every student through culture school, learning intracurricular, cocurricular, or extracurricular at schoo

Analysis of Financial Aspect and Operational Aspect in the Estabilishment of the Rural Bank Branch Office Cilacap County in Pandemic Covid-19

Gross Regional Domestic Income Cilacap regency is still dominated by the oil and the gas sector, but sector of Small and Medium Enterprise continues to experience positive development with 5% increase every year. Kroya Sub-district as the center of economic activity in north Cilacap contributes 17% of the number of Small and Medium Enterprise completely of Small and Medium Enterprise in Cilacap. The issue of capital is still major problem for SME players. 69,02% of SMEs needed financial help during the Covid-19 period. Rural Bank is an alternative solution that can be done, the good growth of Rural Bank assets even during the Pandemic, can be used as an initial reference for establishing a New Branch Office in Cilacap Regency. The results of the Operational and Financial analysis can be said to be feasible. In the operational aspect, the company’s activities are planned in accordance with the Covid-19 health protocol. Financial Indicators show good numbers. The value of KAP is 84.47%, Return On Assets is 3.95%, BPO is 78.76%, and LDR is 85.89%. Keywords: Small and Medium Enterprise, Rural Bank, Covid-19, Business Feasibility Stud