RANCANG BANGUN DC/DC CUK CONVERTER BERBASIS FUZZY LOGIC CONTROL UNTUK KENDALI BATERAI PADA PLTS SKALA KECIL

Energi yang bersumberiidari bahan bakar fosil banyak digunakan untuk menunjang kehidupan manusia dan semakin hari semakin habis serta menimbulkan banyak polusi. Garis katulistiwa yang melewati wilayah Indonesia mengutungkan dengan pancaran sinar matahari sepanjang tahun, memanfaatkan sinar matahari maka digunakan panel surya untuk mengatasi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pemenuhan energi pembangkit listrik. Panel surya masih kurang efisien untuk maksimum keluaran daya yang dihasilkan karena pengaruh dari iradiasi matahari dan suhu di sekitar panel surya Penelitian ini mengusulkan implementasi kendali baterai dan DC-DC Cuk Converter dengan menggunakan algoritma Fuzzy Logic untuk meningkatkan efisiensi sistem pembangkit listrik tenaga surya. Kendali baterai diterapkan untuk mengelola arus masuk dan keluar baterai, sementara DC-DC Cuk Converter berfungsi mengubah tegangan keluaran panel surya sesuai kebutuhan beban. Keputusan menggunakan algoritma Fuzzy Logic didasarkan pada kemampuannya menangani kompleksitas non-linieritas dan fluktuasi dalam sistem energi terbarukan.Simulasi menggunakan MATLAB menunjukkan bahwa sistem kendali Cuk Converter dengan Fuzzy Logic mampu menghasilkan daya rata-rata sebesar 14V dan 3,5A. Implementasi pada prototipe fisik memperlihatkan efisiensi sebesar 14,3V dan arus tertinggi 2,5A

Pengaruh Variasi Jarak Pondasi Dan Panjang Geotekstil Dengan Jarak Vertikal Antarlapis Perkuatan 9,1cm Terhadap Daya Dukung Pondasi Pada Pemodelan Fisik Lereng Pasir Kepadatan 74%

Di Indonesia, tanah longsor menduduki peringkat ketiga bencana yang banyak terjadi. Salah satu cara untuk mengatasi kelongsoran lereng dapat ditempuh dengan melakukan perkuatan lereng. Sistem perkuatan lereng yang digunakan adalah dengan memasang geotekstil woven. Fungsi geotekstil dalam hal ini adalah untuk perkuatan tanah dimana geotekstil berinteraksi dengan tanah melalui gaya gesek atau gaya adhesi untuk menahan gaya tarik, sehingga daya dukung lereng dapat meningkat. Pada penelitian ini digunakan variasi jarak pondasi dari tepi lereng yaitu d=B, d=1,5B dan d=2B serta variasi panjang geotekstil yaitu Lx=0,45H, Lx=0,52H dan Lx=0,49H. Hasil dari pemasangan geotekstil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model lereng mengalami peningkatan daya dukung. Dimana peningkatan daya dukung paling maksimum terjadi saat jarak pondasi dari tepi lereng sebesar d=2B dengan panjang lapisan geotekstil sebesar Lx=0,59H. Berdasarkan pengujian ini dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jarak pondasi dari tepi lereng dan semakin panjang lapisan geotekstil maka daya dukung semakin besar pula

Menalar Kebebasan Beragama Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Mobilisasi Massa Dalam Penodaan Agama

Sebuah sistem hukum berkaitan erat dengan struktur yang ada di dalamnya. Sistem tersebut tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya karena, esensinya harus berjalan bersama-sama agar sebuah cita hukum dapat tercapai. Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut pada sistem hukum yang demokratis. Demokrasi diklaim menjadi sistem yang terbaik digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia dan diartikan sebagai sebuah penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia karena bersinggungan erat dengan persamaan (egalite), equality (keadilan), kebebasan (freedom). Kebebasan dapat diartikan sebagai sebuah kemerdekaan yang diberikan kepada setiap orang dalam melakukan kegiatan sesuai dengan hati nurani dan kehendaknya. Konstitusi telah mengatur mengenai hak kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Secara filosofis,kebebasan beragama juga dapat diartikan sebagai bebas untuk memeluk agama tertentu ataupun bebas untuk tidak memeluk agama. Tetapi ketika manusia telah menentukan kebebasannya, justru negara tidak dapat hadir untuk melindunginya. Kasus penodaan agama yang terjadi akhir-akhir ini marak digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk menyerang orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda, khususnya dalam era politik. Peraturan mengenai penodaan agama, juga tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan sebatas mana unsur penodaan agama tersebut dapat diberlakukan. Bahkan pasal mengenai penodaan agama semakin berkembang dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam kasus penodaan agama pada umumnya selalu terjadi mobilisasi massa secara besar-besaran. Mobilisasi tersebut juga dapat memicu kekacauan di negara yang majemuk seperti Indonesia. Maka, pengkajian ulang mengenai konsep aturan hukum penodaan agama harus segera dilakukan agar masyarakat Indonesia mendapatkan hak pemenuhannya terhadap kebebasan beragama dan hak rasa aman dari ancaman kelompok-kelompok yang menggunakan dalih agama untuk menyerang hak kebebasan orang lain

Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat

Civil Society Organization (CSO) is an organization founded and formed by the community voluntarily based on the similarity of aspirations, wills, needs, interests and objectives to participate in development in order to achieve the objectives of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). But many established organizations are not based on the common vision and mission required by the government. The emergence of a number of radical organizations that perform anarchist actions make people feel uneasy about the actions of mass organizations that commit acts of violence by using the pretext of religion as a justification reason. The Government in this case has considerable authority in Law No. 17 of 2013 on Civil Society Organizations where the ultimate estuary is the revocation of registered certificate which affects the dissolution of problematic community organizations. With the authority granted to the government, it is suggested that the government should be able to crack down on mass organizations which generate problematic causes and break public orders. Keywords: Government Power, Dissolution Of Civil Society Organization, Right to Associatio

Capacity Building Of The State Administrative Court In Handling Onrechtmatige Overheidsdaad Cases: Challenges And Optimization Efforts

The State Administrative Court (PTUN) in Indonesia faces a number of challenges in adjudicating cases  of onrechtmatige overheidsdaad, which is an unlawful act of government administration. The new regulation through Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2019 gives the PTUN clearer authority in adjudicating cases like this. However, the problem of unclear administrative law concepts and undetailed regulations in PERMA still hamper the legal process. This research aims to address the problem. With a focus on increasing the capacity of PTUN in dealing with onrechtmatige overheidsdaad cases. The study proposes five important steps to achieve this goal. First, it is necessary to increase the capacity of PTUN through increased budget allocation, human resources, and technology utilization. Secondly, it is necessary to simplify the proceedings in administrative law and mediation should be applied as an effective dispute resolution method. Third, the study suggests evaluation of similar cases as a first step in resolving cases, and mediation should be considered to reduce the backlog of cases that slow down the process. Fourth, it is necessary to strengthen law enforcement authority through the establishment of an independent law enforcement body that can impose sanctions for violations of PTUN decisions. Finally, it is necessary to increase public awareness about their rights and procedures for filing a lawsuit to PTUN through the establishment of legal information centers and education campaigns. The result of this research is a series of concrete solutions that can help PTUN in facing the challenges of adjudicating onrechtmatige overheidsdaad more effectively, ensuring better legal protection for the community, and ensuring government compliance with PTUN decisions

Gaya Kepemimpinan Transformasional dalam Hubungan Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Skpd Provinsi Bali)

The objective of this study is to determine the effect of intern control system, the transformational leadership style, and their interaction on the quality of financial statements. The data collection method is questionnaire technique. The number of samples were 91 employees in regional work unit in Bali Province that selected based on proportionate stratified random sampling method. This study used a quantitative analytical approach, that is Structural Equation Modeling (SEM) with the calculation process assisted by application programs Partial Least Square (PLS). The result shows that the intern control system more effectively and implementation of transformational leadership style causes improvement to the quality of financial statements. The transformational leadership style is not a moderating variable in relation to the internal control system and the quality of government financial statements

ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC USING FACTOR ANALYSIS

The purpose of this study is to identify the factors that influence the socio-economic impact of the Covid-19 pandemic. This study uses explanatory factor analysis that is an analysis that forms new random factors in which the later formed factors or constructs can be interpreted. The case study was conducted in Sawan Village, Sawan District, Buleleng Bali, with six variables explaining the economic impact, and 16 variables explaining the social impact. The results of the study show that there are three factors that explain the economic impact due to Covid-19. They are the income factor, the purchase of quotas and gadgets, and the expenditure factor with the total variance described being 82,178 percent. Meanwhile, the social impact due to the Covid-19 pandemic is explained by three factors, namely the fear of interacting in public places, the fear factor of doing activities outside the home, and the fear of using public facilities with a total variance that can be explained is 73,609 percent

Mengkaji Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Di Indonesia

Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan telah membuat sebuah mekanisme yang baku dimana dengan adanya mekanisme tersebut, setiap orang harus tunduk dan memahami kemana suatu peraturan perundang-undangan harus diujikan. Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih menggunakan mekanisme dua atap. Mekanisme pengujian tersebut tentunya didasarkan pada konstitusi Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung Selanjutnya disingkat MA) yaitu untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Disisi lain dalam pasal yang berbeda yaitu Pasal 24 C UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) yang juga merupakan the guardian of the constitution di Indonesia memiliki kewenangan yaitu salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Mekanisme seperti ini dianggap sebagai sebuah mekanisme yang tidak efisien. Di sejumlah negara mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan dengan sistem satu atap telah dilakukan bertahun-tahun dan dirasa sangat tepat untuk menciptakan efisiensi lembaga peradilan di Indonesia. Maka, konsep pengaturan sistem pengujian satu atap sangat layak untuk dikaji dengan merujuk kepada sistem ketatanegaran di Indonesia dalam konstitusi

Kepastian Hukum Pembukaan Rekam Medis Pasien COVID-19 Dalam Situasi Pandemi

A medical record is a document made by a hospital containing the identity, examination, treatment, and medical actions taken against confidential patients. Medical records are medical secrets that can be shown or disclosed in certain situations, one of which is a pandemic situation. In the event of an outbreak of infectious disease, namely the COVID-19 pandemic situation, medical records belonging to COVID-19 patients can be used by doctors, hospitals, and researchers to identify and analyze the causes as well as be useful for the government to determine policy and regulatory directions to suppress virus transmission. Based on the Minister of Health Regulation on Medical Secrets which regulates the opening of medical records in a pandemic situation, there is a blurring of norms regarding legal certainty and procedures for opening medical records in a pandemic situation. To identify and analyze these problems, the researcher uses a normative legal research method with a conceptual approach and legislation. The results obtained that the opening of medical records of COVID-19 patients in a pandemic situation may only be opened to certain parties such as local government officials, hospital heads, and related parties who play a role in reducing the number of virus transmissions. In addition, the information in the medical record shown is only information related to epidemic control, so the patient's personal confidential information is maintained. KEYWORDS: Disclosure, Confidential, Medical Record, Patient, COVID-1