PREPARASI ANTI HY SEBAGAI BAHAN BAKU SEMEN BEKU DAN EMBRIO BEKU BERJENIS KELAMIN BETINA

Penelitian ini bertujuan untuk memproduksi protein Anti H-Y I HY Antisera yang disintesis dari suspensi limpa kelinci jantan belum lepas sapih , kemudian apakah antibody H-Y tersebut dapat dibuat dengan cara melakukan imunisasi pada kelinci jantan dewasa, serta nantinya diuji biologis untuk mengetahui pergeseran sex ratio terhadap anak yang dilahirkan. Hewan coba yang digunakan adalah kelinci jantan yang belum lepas susu, kelinci jantan dewasa untuk diimunisasi dengan suspensi limpa,Untuk purifikasi serum dengan metode SAS yang dilanjutkan dengan dialysis, kemudian kadar antibodi anti HY diukur dengan menggunsksn metode Biuret HasH penelitian menunjukkan bahwa Dari sekitar 15 cc serum hasil bleeding pada minggu ke -7 setelah penambahan SAS dengan perbandingan 1: 1 kemudian dihomogenasi dengan menggunakan vortex akhirnya diperoleh presipitat sekitar 4 cc (bentuk setengah padat), kemudian dengan melihat kurva standar BSA dan nilai absorbansi terlihat kadar antibody anti HY adalah sebesar 21825 I-/g/m

The reality, provisions and conditions of Aqilah

There have been many accidents which result in deaths due to motor accidents which is the majority or hunting or Jihad or other things that result in crime. We find that a lot of people are unaware of the provisions of manslaughter and that the blood money is paid by Aqilah and this is something unknown to some people. Thus, I explained the reality of Aqilah and the important issues that may be hidden to many people. And here lies the importance of this research, and also to know its provisions and conditions through the extrapolation of the views of the four Schools, and to analyse, discuss and clarify the points of agreement and disagreement between them. Moreover, it looked into the views of contemporary scholars to choose the provisions that fit the development of the current era. Through the study, we reached to some important results, most important of which if the offender has no Aqilah, or he has but the Aqilah is unable to pay the blood money (diyyah) for him, it should be paid from the Baitulmal or its representative

PREPARASI ANTI HY SEBAGAI BAHAN BAKU SEMEN BEKU DAN EMBRIO BEKU BERJENIS KELAMIN BETINA

Penelitian ini bertujuan untuk memproduksi protein Anti H-Y I HY Antisera yang disintesis dari suspensi limpa kelinci jantan belum lepas sapih , kemudian apakah antibody H-Y tersebut dapat dibuat dengan cara melakukan imunisasi pada kelinci jantan dewasa, serta nantinya diuji biologis untuk mengetahui pergeseran sex ratio terhadap anak yang dilahirkan. Hewan coba yang digunakan adalah kelinci jantan yang belum lepas susu, kelinci jantan dewasa untuk diimunisasi dengan suspensi limpa,Untuk purifikasi serum dengan metode SAS yang dilanjutkan dengan dialysis, kemudian kadar antibodi anti HY diukur dengan menggunsksn metode Biuret HasH penelitian menunjukkan bahwa Dari sekitar 15 cc serum hasil bleeding pada minggu ke -7 setelah penambahan SAS dengan perbandingan 1: 1 kemudian dihomogenasi dengan menggunakan vortex akhirnya diperoleh presipitat sekitar 4 cc (bentuk setengah padat), kemudian dengan melihat kurva standar BSA dan nilai absorbansi terlihat kadar antibody anti HY adalah sebesar 21825 I-/g/m

KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH

Keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Salah satu institusi pemerintahan yaitu kejaksaan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan fungsi kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan dan penguatan tugas dan fungsi kejaksaan. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (rechtmatigheid) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (Prosecutorial discretionary atau opportuniteit beginselen) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif             Metode penelitian digunakan ialah Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam perspektif siyasah syar’iyah dalam penerapan hukum positif khususnya kewenangan Kejaksaan dalam keadilan restoratif, yang dilakukan dengan membandingkan, mengungkapkan, menyamakan dan menerapkan dari perspektif siyasah syar’iyah, data tersebut yang selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan dengan pokok masalah. keadilan restorative dalam Islam sudah mengajarkan arti pentingnya hukum pidana islam. Ada 3 asas ukum pidana islam yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan umat, juga banyak macam macam hukuman, ada hukuman pokok (Uqubah Ashliyah), hukuman pengganti (Uqubah Badaliyah), hukuman tambahan (Tiba’iyah) dan hukuman pelengkap (Uqubah Takmiliyah)

Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga merupakan pangsa pasar yang cukup menjanjikan untuk penjualan air susu sapi. Universitas Airlangga sejak tahun 2009 mempunyai Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan yang mempunyai aktivitas diantaranya memberikan peluang dan tata cara mengirim lamaran untuk peke~aan, dan mengadakan pelatihan untuk kewirausahaan. Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Airlangga mata kuliah kewirausahaan dilaksanakan pada semester IV dengan beban 2 sks. Penyiapan wirausaha baru melalui peningkatan ketrampilan dalam usaha peternakan sapi perah untuk menunjang program pemerintah dalam ketahanan pangan nasional merupakan magang kewirausahaan yang dibiayai dengan dana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi diikuti oleh sembilan mahasiswa terpilih dengan melalui tahapan seleksi. Kegiatan ini dibimbing oleh tiga orang dosen dan beraktivitas di perusahaan sapi perah milik Nur Rohman yang berdomisili di Wonocolo V1I3, kecamatan Wonocolo kota Surabaya. Indikator kine~a kegiatan ini adalah dihasilkannya rencana bisinis, dengan indikator tambahan bagi mahasiswa peserta magang, bagi pengusaha mitra MKU, dan bagi tim pelaksana dengan lama kegiatan empat bulan. Dalam dua bulan pertama pelaksanaan yang bertepatan dengan bulan puasa, mahasiswa peserta magang melakukan peninjauan pengambilan gambar lokasi peternakan, mewawancarai petemak tentang jenis pakan yang diberikan, jumlah produksi susu per hari, praktek tentang cara pengelolaan sapi perah yang meliputi pembersihan kandang, pemberian pakan, memandikan sapi dan pemerahan susu serta kontrol kesehatan sapi perah, sisa waktu kegiatan dilakukan untuk membuat rencana bisnis. Kesimpulan yang dapat diambil dalam 3 bulan pelaksanaan MKU ini adalah : 1) te~adi penumpukan produksi susu baik pagi maupun siang hari pada saat bulan puasa .2) pembuatan susu masak atau pasteurisasi diharapkan dapat mengatasi keadaan tersebut 3). ampas tahu masih merupakan pakan pilihan yang belum tergantikan untuk sapi perah di kota 4). mahasiswa MKU banyak memperoleh manfaat dengan kegiatan ini dan 5). Pembuatan Rencana Bisnis dengan judul Usaha Pemasaran Susu Masak Siap Saji, Upaya Alternatif Mencegah Penumpukan Susu Segar Saat Bulan Puasa

STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN MANGROVE DI KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

Mangrove area management that does not pay attention to environmental impacts will lead to degradation vulnerability of habitat and mangrove species. This research was conducted using observation and interview methods. Interviews were conducted by purposive sampling using key informants. Data were analyzed using SWOT to identify management strategies for mangrove areas in Lembar District. The results showed that the management strategy of mangrove areas in Lembar District was in quadrant I or an aggressive strategy. Priority strategies in managing mangrove areas in Lembar District include: (a) Formulate regulations on the conservation and utilization of mangrove areas by involving all community groups, (b) Develop a mangrove data bank in collaboration with academics through education, research and service, (c) Prepare zoning plans for the utilization of the Teluk Lembar coastal area, especially mangrove areas to prevent conflicts over utilization , (d) Develop an ecotourism development plan by considering the carrying capacity, and (e) Implementation of enrichment planting programs and widening of mangrove green lanes to increase the effectiveness of the role of mangroves as bioremediators

Pelanggaran Hak Asasi dalam Konflik Agraria Terhadap Kelompok Masyarakat Adat di Indonesia

Masyarakat adat Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah sering kali menjadi korban dari kejahatan, di mana sumber daya alam dan pengalihfungsian hutan masyarakat adat Kinipan telah menyebabkan terganggunya keberlangsungan dan kepentingan dasar dari masyarakat. Apa yang terjadi di tanah adat Kinipan tentu bertentangan dengan pasal 18B ayat (2) dan pasal 281 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya, khususnya dalam pemenuhan hak agraria sebagai hak konstitusional. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptis analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan tentang hak dan keberadaan masyarakat telah diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun regulasi itu belum cukup untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan masyarakat adat. Tanggung negara terhadap konflik tersebut yaitu pemerintah memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kinipan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah

Masjid sebagai Agen Baznas: Analisa Potensi SDM Ta’mir Masjid di Kabupaten Jepara

Ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat memberikan potensi yang sangat besar bahkan mampu menjadikan umat Islam sebagai umat yang sangat mulia dan sejahtera, namun kenyataannya peranan dan fungsi zakat belum mampu menghantarkan umat islam menjadi umat yang sejahtera. Potensi zakat nasional sebanyak 217 trilyun dan hingga saat ini belum mampu tercapai. Salah satu faktor karena keterbatasan lembaga penyalur zakat sehingga  penyaluran zakat belum begitu mudah diakses oleh para muzakki. Disatu sisi, keberadaan masjid yang tersebar diseluruh lingkungan masyarakat mampu menjawab atas belum tercapainya jumlah potensi penerimaan zakat dengan menjadikan masjid sebagai agen badan zakat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya manusia (SDM) dan kesanggupan sebagai agen penerimaan zakat oleh ta’mir masjid di Kabupaten Jepara. Metode penelitian ini menggunakan survei, kuesioner dan interview mendalam(indepth interview). Hasil penelitian ini takmir masjid mayoritas bersedia menjadi agen Baznas dalam menerima zakat maal namun memerlukan pembekalan pengetahuan, pemahaman dan standarisasi pengelolaan zakat, baik secara manual maupun secara on-line real time. Selain itu, sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat terutama mereka yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat maal untuk disalurkan kepada organisasi pengelola zakat terdekat (masjid)

منظومة الحكم في الإسلام أصل اعتقادي أم فرعي اجتهادي؟

تناولت هذه الدراسة من جوانب السياسية الشرعية املتعلقة بشكل املنظومة السياسية للدولة اإلسالمية، وتكمن مشكلة الدراسة جانبا مهما حول شكل املنظومة السياسية-الدولة واحلكم-يف الدولة اإلسالمية، هل هو أصل اعتقادي اثبت ال يتغري؟ أم فرعي اجتهادي؟ حيث هتدف الدراسة لبيان شكل املنظومة السياسية للدولة اإلسالمية، وبيان مدى مرونة اإلسالم يف قبوله للمستجدات يف منظومته السياسية، وانتهجت الدراسة املنهج االستقرائي جلمع اآلراء يف املسألة، واملنهج التحليلي لتحليل هذه اآلراء واألدلة ومناقشتها، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أمهها أن املنظومة السياسية اإلسالمية من قبيل الفروع القابلة لالجتهاد، وال حرج من إدخال مستحداثت عليها بشرط موافقتها لروح الشرع وحتقيق املصلحة لألمة. ********************************************************** This study takes a very important aspect about Islamic Politics which is concern the political form for Islamic state, the problem statement for this study lies in the form of political system – countries and rules – is it solid does not change? Or it is can be change and improve? Where this study aims to obvious for the political system for the Islamic Countries, and obvious how can Islam be flexibility in approval the updates in the Political System, and the study approach’s the inductive approach to collect opinions in the subject, and analysis approach to analyzes this opinions and evidences and discussion it, this study will reach to many results, the most important of them that the Islamic Political System is from the branches which accepts diligence, and there is no problem from insert any update on it as long as to approval the spirit of religion and achieve the benefit for people