Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Regulasi Production Sharing Contract

After the Constitutional Court ruling has implications for regulatory 36/ PUU-X/2012 production sharing contract. Relationship between BP Migas (state) with the Business Entity or Permanent Establishment has put the state\u27s position and business entities or permanent establishments that manage oil and gas in an equal position. As a result, the state lost discretion to make regulations for the benefit of the people, but the state, as a representation of the people in the control of natural resources should have the discretion to make rules that benefit the overall prosperity of the people. Some of the conditions are far from optimal, Indonesian oil and gas industry is still heavily dependent on foreign domination. Associated with the conditions present in Aceh, the amount of funding for oil and gas shares, did not show a decrease in the poverty rat

The Charateristic and Existence of Multinational Petroleum Companies

Spesifisitas penetapan investasi pada konsekuensi hulu minyak dan gas dari peran negara yang cukup besar. Ini karena sektor hulu migas membutuhkan biaya investasi modal yang relatif besar; Risiko tinggi, penggunaan teknologi maju dan sumber daya manusia yang terlatih. Namun, investasi di sektor hulu migas juga memberi keuntungan besar. Oleh karena itu, negara penghasil minyak dan gas berusaha memaksimalkan kontrol penuh atas urusan operasi, produksi, manajemen, dan pemasaran. Kekuatan baru membentuk sistem Internasional antara tahun 1945 dan 1970 yang pada akhirnya menciptakan lingkungan politik dan ideologis di mana kekuatan besar dan Perusahaan minyak flg mereka dapat ditantang oleh negara-negara produsen. Dekolonisasi, Perang Dingin dan gerakan yang tidak bergerak adalah tiga tren yang menunjukkan kemunduran dunia multipolar di mana kekuatan kekaisaran berjuang untuk mengendalikan sumber daya di luar perbatasan mereka dan munculnya dunia bipolar di mana negara-negara baru di Selatan dapat Memainkan kekuatan super melawan satu sama lain

THE CHARATERISTIC AND EXISTENCE OF MULTINATIONAL PETROLEUM COMPANIES

Spesifisitas penetapan investasi pada konsekuensi hulu minyak dan gas dari peran negara yang cukup besar. Ini karena sektor hulu migas membutuhkan biaya investasi modal yang relatif besar; Risiko tinggi, penggunaan teknologi maju dan sumber daya manusia yang terlatih. Namun, investasi di sektor hulu migas juga memberi keuntungan besar. Oleh karena itu, negara penghasil minyak dan gas berusaha memaksimalkan kontrol penuh atas urusan operasi, produksi, manajemen, dan pemasaran. Kekuatan baru membentuk sistem internasional antara tahun 1945 dan 1970 yang pada akhirnya menciptakan lingkungan politik dan ideologis di mana kekuatan besar dan perusahaan minyak flg mereka dapat ditantang oleh negara-negara produsen. Dekolonisasi, Perang Dingin dan gerakan yang tidak bergerak adalah tiga tren yang menunjukkan kemunduran dunia multipolar di mana kekuatan kekaisaran berjuang untuk mengendalikan sumber daya di luar perbatasan mereka dan munculnya dunia bipolar di mana negara-negara baru di Selatan dapat Memainkan kekuatan super melawan satu sama lain

Strategi penguatan pengelolaan bersama minyak dan gas bumi di wilayah laut

140-163 Ha

Pengakuan Hak Konstitusional Pengelolaan Sumber Daya Industri Ekstraktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Resource management, extractive industries have a significant role to state revenues. Extractive industries sector in Indonesia is a very closed industry sectors primarily on revenues derived from state income Cooperation Contract (KKS). Resource management paradigm for the extractive industries exploited only to pursue exchange of reliance State Budget (Budget) by denying the maximum prosperity for  the people. Globalization can not be avoided has affected the existence of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas value-laden liberal-capitalistic. Consequently, there has been a paradigm shift in both the PSC and the people of the country to the tyranny of capital resulted in the country and people can not renegotiate the contract. Therefore, reform of the legal arrangements in the extractive industries absolutely must be done in order to realize the people’s welfare. Urgency juridical formation of the Draft Law on Amendments of Law No. 22 of 2001, based on the decision of the Constitutional Court Case No. 002/PUU-I/2003 and Decision No. 36/PUU-X/2012. Just and prosperous society, as a goal, requires the struggle to create the basics, which is referred  to as the national interests of the Indonesian people. All efforts and actions to ensure the implementation of state remains fixed on the terminus ad quem, just and prosperous  society