Communicative Planning As Institutional Capacity Building: From Discourse/Network To Opportunity

The paper redefines the ideas about communicative planning as not only participatory and democratic practice but also capacity building oriented toward the improvement of governance styles and consciousness. So far capacity building has focused on the exploitation of social resources internal to actors. These internal resources include knowledge (argumentation, debate, discourse formation etc) and relational (network, coalition, alliance etc) building. The paper argues that in dealing with very complex planning problems characterized by fragmented and uncertain institutional systems, the internal resources need to be coupled with the exploration of resources external to actors, namely the political opportunity structure and moment of opportunity. The analysis implies that the performance of communicative decision-making process as capacity building can be assessed in three aspects: strategic and inclusive actors’ involvement, the building of actors’ awareness on neglected but important planning issues and agendas, and consistency and deliberation in realizing and delivering agreed planning ideas, frameworks and decisions

Towards a Global View on Suburban Gentrification: From Redevelopment to Development

The gentrification literature, which is originated in the urban context, has now extended to suburb. Using content analysis on previous related case studies, this article shows that suburban gentrification is not necessarily a natural phenomenon resulting from disinvestment as the neighborhood lifecycle approach commonly suggests. As long as there is a development trigger, the suburb can gentrify anytime as it generally has a lower land value and a lower risk than urban area. The private sector and government play a key role in initiating and facilitating it to happen. In suburban context, the impacts of gentrification is complex, entailing varying negative and positive implications for the physical environment, the economies, and the society

MODEL KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PERENCANAAN SISTEM TRANSPORTASI WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG RAYA (Inter-regional Cooperation Model of Transportation System Planning in the Greater Bandung Metropolitan)

Decentralization policy in Indonesia gives development authority at local government level which cause fragmentation among regions. On the other hand, there are some government affairs that need to be managed jointly between several regions, so that inter-regional cooperation is necessary. Greater Bandung Metropolitan has rapid development from Bandung City to regions arround it. With the increasing of activity rate, good infrastructure planning including transportation system planning are needed. Decision making in planning implies many considerations, so that transaction cost such as information, negotiation, enforcement, and agency were involved. For the purpose of increasing public services, study of inter-regional collaboration models are needed. Based on the analysis, found that there are factors that will cause transaction costs such as unequal distribution of information, conflict of interest, actor who dominates, and lack of commitments of stakeholders. Then the results obtained that the model that appropriate to applied in Greater Bandung Metropolitan is jointly-formed authority, which is an institution consisting of representatives from each local governments and has the authority to execute policy in particular sector

Gentrifying the Peri-Urban:Land use confl icts and institutional dynamics at the frontier of an indonesian metropolis

This chapter aims to specify the meaning of gentrification in rapidly peri-urbanising metropolitan regions in the context of Indonesia’s rapid transition to decentralisation and democracy. It discusses a case study of conflict over an environmental revitalisation project in a peri-urban area of Bandung City. The analysis focuses on the political processes, tactics and strategies supporting and opposing peri-urban gentrification and their consequences. The analysis illustrates how these political dynamics mediate the interaction between the movement of capital and the spatial reorganisation of social classes. It is argued that in the context of a peri-urbanising metropolis, gentrification needs to be narrated less in terms of class-based neighbourhood succession and more in terms of competing cross-class coalitions emerging at local and regional levels

LOW-TECH INNOVATION AND LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT: CASE STUDY THE TRADITIONAL BATIK INDUSTRY IN PEKALONGAN MUNICIPALITY

Innovation is no longer purely a project of high-tech industries. The decade has seen a paradigm shift of the meaning and the process of innovation creation from a linear model that largely focuses on R&D, toward a non-linear model through informal and interactive processes. As a result, low-tech industries with a low level of R&D can also make innovations and benefit the regional economy. In Indonesia, such innovation may be linked to the development and survival of cultural industrial clusters. One of Indonesia’s unique cultural industries is batik. Using a qualitative analysis, this paper explores the impact of process and product innovations in the batik industry on the local economic development of Pekalongan Municipality, Indonesia’s largest batik-producing city. The study is based on semi-structured interviews with batik entrepreneurs, which show that innovations have contributed to the cutting of production costs and, thus, increasing the industrial units’ income; the emergence of new batik entrepreneurs; and an increase in tourist visits, supporting businesses and facilities

KEBERLANJUTAN SOSIAL GATED COMMUNITY THE TAMAN DAYU DI KABUPATEN PASURUAN

Dibutuhkan suatu pemahaman utuh terhadap isu-isu sosial yang muncul sebagai dampak dari adanya gated community. Konsep yang dapat mengakomodasi isu sosial tersebut adalah keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial penting dikaji karena dapat menggambarkan secara utuh isu-isu sosial gated community. Keberlanjutan sosial dalam penelitian ini merepresentasikan kondisi dimensi sosial yang berkelanjutan. Kondisi yang dimaksud merujuk pada kondisi tidak adanya permasalahan sosial akibat keberadaan gated community, terutama segregasi dan ketimpangan. Kondisi ini dapat dicapai dengan adanya modal dan integrasi sosial yang dapat mencegah terjadinya permasalahan sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik dan keberlanjutan sosial gated community the Taman Dayu di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Keberlanjutan sosial gated community the Taman Dayu dinilai penting dikaji karena sebagai gated community terbesar di Kabupaten Pasuruan memiliki kemungkinan menghasilkan dampak yang lebih besar. Keberlanjutan sosial ditijau dari dua indikator, ayitu modal sosial (jaringan sosial, kepercayaan dan resiprositas) serta integrasi sosial (sudut pandang terhadap pemisahan sosial maupun spasial serta aksesibilitas terhadap fasilitas) yang datanya diperoleh melalui survei primer menggunakan kuisioner. Keduanya dinilai menggunakan metode indeks komposit untuk mendapatkan nilai indeks keberlanjutan sosial. Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa keberlanjutan sosial gated community the Taman Dayu termasuk sedang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kebijakan pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan pembangunan perumahan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

PERKEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KAWASAN MEBIDANG

Penetapan suatu kawasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi skala nasional mendorong peningkatan aktivitas perkotaan, khususnya di kawasan metropolitan seperti Kawasan Mebidang (Medan, Binjai, dan Deliserdang). Kawasan Mebidang merupakan kawasan perkotaan dari Kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo) dicirikan dengan berbagai aktivitas perkotaan. Untuk menampung berbagai aktivitas perkotaan tersebut membutuhan lahan dan terus meningkat. Proses urbanisasi pun menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan. Dampaknya, lahan produktif seperti lahan pertanian dan perkebunan bahkan kawasan lindung disekitar pusat kota diokupasi untuk pengembangkan permukiman atau lahan terbangun. Kota menjadi kawasan perkotaan yang luas dan melewati batas administrasi. Selain berdampak positif, perkembangan permukiman yang luas menghadapi persoalan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas. Umumnya pemerintah daerah tidak mampu mengimbangi penyediaan prasarana dan sarana tersebut. Tujuan penelitian adalah menjelaskan perkembangan kawasan permukiman di Kawasan Mebidang dalam kurun waktu 10 tahun (2005-2014). Penelitian ini menggunakan metode komparasi penggunaan lahan pada tahun 2005 dengan tahun 2014 untuk melihat perubahan penggunaan lahannya. Untuk melihat penggunaan lahan tersebut dengan cara menginterpretasi data citra pada tahun 2005 dan tahun 2014. Dari perbandingan tersebut disimpulkan terjadi perkembangan kawasan permukiman sebesar 132,76%. Menghadapi perkembangan ini dibutuhkan kerjasama antar pemerintahan dalam pengelolaan kawasan permukiman berbasis regional untuk meminimalkan eksternalitas negatif sekaligus meningkatkan efisiensi

Transisi Energi Terbarukan di Indonesia: Dinamika Kendaraan Listrik dengan Pendekatan Self-organization di Kota Jakarta

Abstrak Transisi energi terbarukan merupakan salah satu perubahan yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Salah satu aktivitas yang banyak menyumbang emisi CO2 adalah aktivitas transportasi. Indonesia menjadi salah satu dari lima negara bersama Cina, Jepang, Korea, dan India menjadi penyumbang CO2 terbanyak kepada global terutama dalam transportasi. Hadirnya transisi kendaraan listrik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi serta energi terbarukan. Self-organization merupakan pendekatan perencanaan transformatif untuk melihat kompleksitas transisi. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, analisis kebijakan, dan analisis feedback loop, artikel ini ingin menunjukkan bagaimana proses transisi kendaraan listrik ini di DKI Jakarta, sebagai wilayah perkotaan terbesar dan terpadat di Indonesia. Hasil menunjukkan terdapat peningkatan perubahan kendaraan listrik, dukungan pemerintah, serta feedback positif dan negatif dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan strategi self-organization transformasi kendaraan listrik dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perubahan sistem transportasi di Indonesia. Kata-kata Kunci: Kendaraan listrik; self-organization system, energi terbarukan , DKI Jakarta Abstract The transition to renewable energy is one of the changes that have a positive impact on the environment. One activity that contributes a lot to CO2 emissions is transportation activities. Indonesia is one of the five countries along with China, Japan, Korea, and India to be the largest contributor of CO2 to the world, especially in transportation. The presence of the transition to electric vehicles is one solution to reduce pollution and renewable energy. Self-organization is a transformative planning approach to see the complexity of the transition. By using descriptive analysis methods, policy analysis, and feedback loop analysis, this article wants to show how the transition process for electric vehicles is in DKI Jakarta, as the largest and most densely populated urban area in Indonesia. The results show that there is an increase in changes to electric vehicles, government support, as well as positive and negative feedback from the community. This study recommends a self-organization strategy for transforming electric vehicles by involving various parties in the process of changing the transportation system in Indonesia. Keywords: Electric vehicle, self-organization system, renewable energy, DKI Jakarta

Gentrifying the Peri-urban: Land use Conflicts and institutional dynamics at the Frontier of an Indonesian Metropolis

This paper aims to specify the meaning of gentrification in rapidly peri-urbanising metropolitan regions in the context of Indonesia’s rapid transition to decentralisation and democracy. It discusses a case study of conflict over an environmental revitalisation project in a peri-urban area of Bandung City. The analysis focuses on the political processes, tactics and strategies supporting and opposing peri-urban gentrification and their consequences. The analysis illustrates how these political dynamics mediate the interaction between the movement of capital and the spatial reorganisation of social classes. It is argued that in the context of a peri-urbanising metropolis, gentrification needs to be narrated less in terms of class-based neighbourhood succession and more in terms of competing cross-class coalitions emerging at local and regional levels