Criminology in Islam; between Human-Kind and Injustice

This article aims to highlight controversies regarding the punishment for criminals. Some legal experts consider that punishment in Islamic crimes is contrary to human rights standards. Such differences are reasonable due to differences in standards in viewing human rights. According to Islamic criminal law, human rights are centred on God (theocentric), while according to criminal law, human rights are human-centred (anthropocentric). On that basis, Islamic criminal law views punishing people who commit crimes with any form of punishment does not conflict with human rights because the perpetrators have sacrificed other people. just Islamic criminal law upholds humanity and justic

Tradisi Kaboro Coi di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam

Kaboro Coi practice was originally just a tradition, but the community has considered it an obligation, not carrying out the cooboro coi will get social sanctions from the community, such as being ostracized and the community no longer cares about any event events (hajatan) conducted by families who do not carry out the Kaboro Coi tradition. Seen from the perspective of Islamic law Kaboro coi practice has a substance that shows the value of togetherness, helping each other to help each other, like the concept of "wata ᾶwanu‘ alal birri wa taqwa ". This study, does not want to see the Kaboro Coi tradition as an act that implies rewards and sins when done and not done, but just want to see why this tradition is important to do.The data used as material for analysis are field data obtained through observation, interviews, and literature studies. This paper confirms that the practice of Kaboro Coi, in the terminology of the Sakuru Monta village community, has become a community practice that aims to facilitate the implementation of the celebration, such as sunna ra ndoso labo nika ra nek

PUNGUTAN LIAR DI DESA BATUGANDA KABUPATEN KOLAKA UTARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara, dan bagaimana padangan hukum Islam terhadap praktik Pungli. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pungli yang terjadi di Desa Batuganda merupakan kasus pertama di Kabupaten Kolaka Utara, yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa Batuganda dengan memungut biaya atas pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap warga Desa Batuganda sebesar Rp. 300.000 pada Tahun 2018; 2) Bupati Kolaka Utara telah melakukan upaya penanggulangan Pungli dengan membentuk Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 700/28 Tahun 2018; 3) Faktor yang menyebabkan terjadinya Pungli, diantaranya sifat tamak, malas, tidak mau bekerja, ajaran agama yang kurang diterapkan, kebiasaan masyarakat yang suka memberi suap, dan kurangnya pengawasan; 4) Ajaran Islam secara tegas melarang praktik Pungli, bahkan termasuk perbuatan yang haram karena mengandung unsur kezaliman.Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Pungli; Surat Keterangan Kepemilikan Tana

PELEMAHAN EKSISTENSI PARTAI POLITIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011

Salah satu fungsi partai politik adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun saat ini, banyak pihak yang menilai bahwa partai politik telah mulai kehilangan arah dan tujuannya. Penelitian ini untuk mengetahui pelemahan eksistensi partai politik pasca berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan bagaimana upaya meminimalisir pelemahan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dianggap membatasi munculnya partai-partai baru dengan menentukan persyaratan pendirian partai politik yang berat untuk memperoleh status badan hukum. Persyaratan tersebut dipersepsikan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan berorganisasi atau berpartai politik. Selain itu, batas maksimal sumbangan perusahaan atau badan usaha berpotensi membuka pintu bagi pengaruh kapital yang lebih besar atas partai politik. Adapun upaya untuk meminimalisir tersebut adalah dengan cara: 1) Mengubah syarat pembentukan dan kepesertaan Pemilu dengan prinsip proporsional; 2) Mempertegas sikap verifikator; 3) Transparansi keuangan partai politik; dan 4) Pendirian partai politik harus melalui persiapan yang matang.Kata Kunci: Eksistensi; Partai Politik; Pelemahan; Undang-undang Partai Politi

TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA LEGISLATIF SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI

Lembaga legislatif memegang peran dan fungsi yang sangat strategis dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dimiliki merupakan instrumen check and balances dalam sebuah negara demokarsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi lembaga legislatif sebelum dan sesudah reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Eksistensi lembaga legislatif sebelum reformasi dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan dan penganggaran. Pada masa Orde baru muncul stigma lembaga legislatif hanya sebagai lembaga stempel terhadap kebijakan preside. Jika kondisi lembaga legislatif tersebut dihubungkan dengan fungsi ahl al-hall wa al-‘aqd, maka keberadaan lembaga legislatif tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Sementara kondisi lembaga legislatif setelah reformasi jauh lebih baik dan berfungsi bila dibandingkan sebelum reformasi. Legislatif memiliki kedudukan yang sejajar dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, prinsip check and balances antar cabang kekuasaan berjalan dengan baik, meskipun akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Tetapi paling tidak, “perselingkuhan” antar cabang kekuasaan tidak separah sebelum reformasi.Kata Kunci: Eksistensi; Lembaga Legislatif; Reformasi; Siyasah Syar’iyya

PENERAPAN AKAD WADIAH PADA LAYANAN PRODUK TABUNGAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAROS

AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap penerapan akad wadiah pada produk tabungan Bank Syariah Mandiri ( Bank Syariah Mandiri Cabang Maros ), Penulis mengambil jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan  Pendekatan Empiris sejauh mana implementasi hukum yang di jalankan dengan sumber data diperoleh dari data primer yaitu data langsung dari para pihak dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Maros sedangkan data sekunder diambil berupa arsip, jurnal, buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian, Pada Bank Syariah Mandiri cabang Maros dalam penerapan akadwadiah pada produk tabungan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Akad wadiah yang diterapkan Bank Syariah Mandiri cabang Maros mengunakan akad wadiah yad dhamanah di mana pihak nasabah dan pihak bank berakad ketika nasabah menggunakan wadiah yad dhamanah maka uang yang ditititpkan akan di kelola pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Maros dengan perjanjian nasabah akan diberikan berupa pemberian insentif (bonus) yang tidak diperjanjikan di awal akad yang hanya diketahui oleh pihak bank serta diberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.Kata Kunci: Akad Wadiah, Bank Syariah Mandiri, Produk Tabungan. AbstractThe main problem in this study examines the review of Islamic law on the application of wadiah contracts on savings products at Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri Maros Branch). run with data sources obtained from primary data, namely direct data from parties in Bank Syariah Mandiri Maros Branch while secondary data is taken in the form of archives, journals, books and other references related to research, at Bank Syariah Mandiri Maros branch in the application of akadwadiah on products savings are in accordance with the Fatwa of DSN MUI 2/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings. The wadiah contract implemented by Bank Syariah Mandiri Maros branch uses a wadiah yad dhamanah contract where the customer and the bank make an agreement when the customer uses the wadiah yad dhamanah, the money deposited will be managed by the Bank Syariah Mandiri Maros Branch with the customer agreement being given in the form of incentives (benefit) which was not agreed at the beginning of the contract which is only known by the bank and provided the best service to the customer.Keywords: Decision, Marrige Ratification, The Cild Marrige

THE TRADITION OF MAPPANGUJU AND DOASSALAMA’' ON BONE’S BUGINESE SOCIETY PILGRIMAGE PROCESS IN PHENOMENOLOGY AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVES

This study aims at explaining the meaning of the traditions of Mappanguju and Doassalama’ 'in the tradition of the Buginese pilgrimage in Bone Regency, South Sulawesi, the role of the Buginese society in preservation of such traditions, and explain Islamic perspective toward legal standing of these traditions. This study employs mix method in both phenomenology and Islamic law perspectives. This method enables to reveals the deepest meaning of traditions of Mappanguju and Doassalama’ and its legal position by using the theory of' urf and maslahah murshalah. Result of this study shows that Mappanguju and Doassalama’' are the local wisdom associated with Hajj procession of the Bugis tribe in Bone Regency. Mappanguju usually is held several days before departuring of pilgrims to the holy land. The initial stage of Such tradition is to gather traditional leaders who have role to psychologically and spiritually prepare pilgrim candidates (appanguju). In Mappanguju tradition, the term "mallise kopporo" (filling a suitcase) is guided by traditional chiefs or elderly people who pray (padduangenna salama'), barzanji (MaddandaRasul) and Doassalama’' (prayer of salvation) for safety, smooth, and strenghtness of pilgrims candidates. In addition, The minuscule changes of such tradition practices between in the past and today as a consequnce of level of understanding of religion and education of the community indicates that the Buginese community in Bone plays a vital role in the development and preservation of the tradition. The Mappanguju tradition in Islamic law perspectives is a part of Urf which leads to strengthness of hajj. Thus, such tradition is not contrary to the Islamic law with the condition that the tradition not leads to shirk activities. On the other hand, tradition of Doassalama’ is suitable to Islamic law because it contains religious values

Analisa dan Desain Maximum Power Point Tracking untuk Generator Induksi pada Aplikasi Sepeda Listrik

Currently, vehicle transportation is becoming a very important tool in helping humans. Therefore an increase in the volume of the vehicle is very high every year. With so many current vehicles could damage the air cleaner in nature, caused by the combustion of residual Fuel (Fuel oil) the vehicles that emit fumes. Therefore it needs an alternative environment-friendly vehicles with electric bicycles. Electric vehicles currently using permanent magnet motors as their motive. On this research the drivers of electric vehicles use the induction generator who has the advantages i.e. a constant round of and excitation does not need another motor as a driving force. This vehicle is also installed on a system power savings, power saving methods is improved significantly. One of them is MPPT (Maximum Power Point Tracking) used in induction generators. MPPT design is modelled using Matlab/Simulink software. The Matlab simulation has manage to obtain 55.04 volts of MPPT. While the generator output voltage without using the MPPT is amount of 40.84 volts. By using perturb and observe algorithm, it is possible to search the optimum power of generator

The Relation of IGF-1 and Insulin Resistance in a Sample of Iraqi Obese Type 2 Diabetic Patients with Macrovascular Disease

Type 2 diabetes mellitus(T2DM) is a metabolic disease that is associated with an increased risk for atherosclerosis by 2-4 folds than in non- diabetics. In general population, low IGF-1 has been associated with higher prevalence of cardiovascular disease and mortality .This study aims to find out the relationship between IGF-1 level and other biochemical markers such as Homeostasis Model Assessment insulin resistance(HOMAIR) and Body Mass Index(BMI) in type 2 diabetic patients . This study includes (82) patients (40 females and 42 males) with age range (40-75) years,(34) non obese diabetic patients and (48) obese diabetic patients. The non obese individuals considered as a controls group, all controls and patients groups with type 2 DM, ischemic heart disease and hypertension, and free from other disease by history and clinical exam .The results showed that serum IGF-1 levels were lower in obese diabetic patients than non obese.HOMAIR has been found to be significantly higher in obese than non obese diabetic patients ,there is negative correlation between IGF-1 and HOMAIR. Body mass index (BMI) was in positive correlation with HOMAIR and innegativecorrelationwithIGF-1. Conclusion of this study was the serum level of IGF-1 is significantly lower in obese than non obese type 2 DM , but HOMA IR is significantly higher in obese diabetic subjects

THE EFFECT OF LEADERSHIP, QUALITY OF HUMAN RESOURCES AND ORGANIZATIONAL CULTURE ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT UTSMAN BIN AFFAN LIBRARY, INDONESIAN MUSLIM UNIVERSITY MAKASSAR

The purpose of this study was to determine the influence of leadership, quality of human resources and organizational culture on employee performance at the Utsman Bin Affan Library of UMI Makassar. The population of this research is the total number of employees within the Utsman Bin Affan library at UMI Makassar, totaling 30 people. The research approach used is descriptive quantitative. Data collection was carried out by distributing questionnaires and literature study. Processing and data analysis using the latest version of the SPSS application. The results of this study indicate that based on partial testing, leadership variables, human resource quality, and organizational culture have a positive and significant effect on employee performance at the Utsman Bin Affan UMI Makassar Library. This can be seen from the value of t-count t-table, namely 2.98 which is obtained from df2 = 26; α = 0.05 and it can also be seen from the significance level value 0.05, namely the leadership variable with the t-test 3.121 2.98 or the significance 0.004 0.05 (significant effect), the variable quality of human resources with t-test 3.566 2.98 or a significance of 0.001 0.05 (significant effect), and the organizational culture variable with t-count 3.006 2.98 or a significance of 0.002 0.05 (significant effect)