Dynamics of Village Head Election Arrangements

This study aims to analyze the arrangement of village head elections from the beginning of independence until now. The method used in this study is the normative legal research method regarding primary and secondary legal materials. The legal materials obtained are then analyzed descriptively. The results showed that the arrangement of the selection of village heads has its dynamics in line with the development of the politics of the law of the state that occurs. The existing legal, political conditions influence determining the conditions for the candidates of village heads. Although it has been regulated for a long time, it turns out that all existing laws and regulations have not made arrangements related to the provisions of the supervisory mechanism and the mechanism of resolving disputes for the selection of village heads. Regulation of the Minister of Home Affairs on the Selection of Village Heads attaches supervisory duties to the regional election committee. However, it does not make arrangements for how the surveillance process should be conducted.On the one hand, in the regulation, it is expressly mentioned the existence of supervisors in the implementation of village head elections. Nevertheless, it did not specify who the superintendent was. Similarly, the settlement of disputes for the selection of village heads is left entirely to the Regent /Mayor to do so. Granting authority to the head of the region can undermine the democratic process built by the village through the selection of village heads

Pemetaan Sumber Daya Karang Taruna Desa Buhu

Program dalam kegiatan ini berupa Pemetaan Sumber Daya Karang Taruna Desa Buhu. Tujuannya adalah memberikan manfaat khususnya terhadap aparat pemerintah desa beserta organisasi pemuda karang taruna desa agar lebih produktif dalam pengembangan desa. Adapun manfaat dalam pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik, melalui pemetaan potensi yang ada di desa, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hasil dari pengabdian ini adalah berdasarkan RPJM Desa Buhu menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi desa disektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan. Menjadi suatu persoalan dewasa ini, pemuda Karang Taruna Desa Buhu belum bisa menangkap peluang bisnis dan usaha kreatif dan pengelolaan potensi desa Buhu. Sehingga melalui program pengabdian pemetaan sumber daya Karang Taruna Desa Buhu ini diharapkan mampu memberikan edukasi yang dapat menciptakan dan memotivasi pemuda karang taruna untuk lebih produktif dalam pengelolaan potensi desa yang dikemas dalam usaha ekonomi produktif. The program in this activity is in the form of Mapping coral resources of Buhu Village Cadets. The goal is to provide benefits, especially to village government officials and village cadet coral youth organizations to be more productive in village development. The benefits in developing the economic life of the community in a better direction, through mapping the potential that exists in the village, as well as the establishment of village partnerships with universities, especially the Faculty of Law, Gorontalo State University. The result of this service is based on the Buhu Village Medium-Term Development Plan, it shows that there are several potential villages in the Agriculture, Fisheries, and Animal Husbandry sectors. It is a problem today, the youth of Karang Taruna Buhu Village have not been able to grasp business opportunities and creative efforts and manage the potential of Buhu village. So that through the Buhu village coral cadet resource mapping service program, it is hoped that it will be able to provide education that can create and motivate coral cadet youth to be more productive in managing the potential of the village packaged in productive economic efforts.

Anotasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Asas Pembentukannya

Abstrak Penelitian ini difokuskan pada persoalan pembentukan perangkat daerah berlandaskan asas pembentukannya. Asas pembentukan perangkat daerah menjadi prinsip bagi pemerintah daerah dalam merekonstruksi kembali organisasinya menjadi organisasi yang responsif terhadap perubahan dalam upaya menggerakan roda pembangunan daerah dan pemberian layanan yang baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat susunan perangkat daerah yang dibentuk belum didasarkan pada asas pembentukannya. Salah satunya adalah susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat dilihat dari belum terakomodirnya urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada perangkat daerah. Selain itu, terdapat perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan melebihi kapasitas yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pemetaan kembali susunan perangkat daerahnya. Langkah yang harus ditempuh adalah dengan melakukan perubahan terhadap Perda No. 11 Tahun 2016. Kata Kunci: Asas; Perangkat Daerah; Pemerintah Abstract This research focused on the issue of the formation of regional apparatus based on the principles of their formation. The principle of forming regional apparatus is a principle for regional governments in reconstructing their organizations into organizations that are responsive to change in an effort to move the wheels of regional development and provide good services. This study uses a type of normative legal research with a statute approach. The results of the study show that there is an arrangement of regional instruments that have been formed that have not been based on the principles of their formation. One of them is the organizational structure of the regional apparatus of the Gorontalo Provincial Government. This can be seen from the lack of accommodation of government affairs in the field of labor in the regional apparatus. In addition, there are regional apparatus that carry out government affairs exceeding the capacity ordered by statutory provisions. Therefore, it is expected that the Gorontalo Provincial Government will re-map the composition of the regional apparatus. The step that must be taken is to make changes to Local Regulation No. 11 of 2016. Keywords: Principle; Regional Apparatus; Government.Abstrak Penelitian ini difokuskan pada persoalan pembentukan perangkat daerah berlandaskan asas pembentukannya. Asas pembentukan perangkat daerah menjadi prinsip bagi pemerintah daerah dalam merekonstruksi kembali organisasinya menjadi organisasi yang responsif terhadap perubahan dalam upaya menggerakan roda pembangunan daerah dan pemberian layanan yang baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat susunan perangkat daerah yang dibentuk belum didasarkan pada asas pembentukannya. Salah satunya adalah susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat dilihat dari belum terakomodirnya urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada perangkat daerah. Selain itu, terdapat perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan melebihi kapasitas yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pemetaan kembali susunan perangkat daerahnya. Langkah yang harus ditempuh adalah dengan melakukan perubahan terhadap Perda No. 11 Tahun 2016. Kata Kunci: Asas; Perangkat Daerah; Pemerintah Abstract This research focused on the issue of the formation of regional apparatus based on the principles of their formation. The principle of forming regional apparatus is a principle for regional governments in reconstructing their organizations into organizations that are responsive to change in an effort to move the wheels of regional development and provide good services. This study uses a type of normative legal research with a statute approach. The results of the study show that there is an arrangement of regional instruments that have been formed that have not been based on the principles of their formation. One of them is the organizational structure of the regional apparatus of the Gorontalo Provincial Government. This can be seen from the lack of accommodation of government affairs in the field of labor in the regional apparatus. In addition, there are regional apparatus that carry out government affairs exceeding the capacity ordered by statutory provisions. Therefore, it is expected that the Gorontalo Provincial Government will re-map the composition of the regional apparatus. The step that must be taken is to make changes to Local Regulation No. 11 of 2016. Keywords: Principle; Regional Apparatus; Government

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum

Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Adat dengan Topik “Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sadar Hukum”. Tujuan lain kegiatan pengabdian adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi berkaitan dengan keberadaan hukum adat serta potensi di Desa Molotabu. Pengetahuan diberikan khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan serta pentingnya hukum adat ditengah masyarakat. Selain itu juga program ini  bertujuan agar masyarakat dan pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilainilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakatMuatan dari beberapa materi yang dibawakan oleh narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut memberikan penekanan bahwa kedudukan kepala desa dalam kepemimpinannya pada dasarnya harus mempunyai kemampuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini disebabkan kemampuan seorang kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat merupakan faktor utama yang sangat menentukan arah pembangunan di desa. Selain itu, kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi desa yang kemudian akan diidentifikasi dengan beberapa masalah yang dapat berpengaruh untuk dipecahkan bersama dengan seluruh aparat desa dan masyarakat agar harapan memajukan desa dapat dicapai. Pemberian edukasi kepada masyarakat desa melalui penyuluhan hukum juga merupakan sebagian upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Molotabu, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG. This program is in the form of Customary Law Counseling with the topic "Legal Counseling in the Context of Realizing a Law-Aware Village". Another goal of community service activities is for the community to know and understand regulations related to the existence of customary law and the potential in Molotabu Village. Knowledge is given especially for the community and the younger generation in understanding the position and importance of customary law in society. In addition, this program also aims for the community and village government to be briefed on attitudes in dealing with problems in the village, as well as providing solutions to governance and utilization of local wisdom values, including provision in terms of tourism management to support the community's economy.The content of some of the material presented by the resource person at the legal counseling activity emphasizes that the position of the village head in his leadership must basically have the ability to provide encouragement to the community to be able to participate in the management of village potential. This is because the ability of a village head to influence the community is the main factor that determines the direction of development in the village. In addition, the village head must also have the ability to explore the potential of the village which will then be identified with several problems that can be influential to be solved together with all village officials and the community so that the hope of advancing the village can be achieved.Providing education to village communities through legal counseling is also part of an effort to increase public understanding of the importance of legal awareness, both based on legislation maximizing financial and administrative accountability systems to support the economic sector of Molotabu Village, as well as the establishment of Village partnerships with Higher Education, especially the Faculty of Law UNG

MEMBUMIKAN PANCASILA: UPAYA PELEMBAGAAN NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA

Melihat perjalanan sejarah Pancasila yang memiliki dinamikanya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sampai saat ini belum menunjukan keharmonisan hidup setiap komponen negara, mengharuskan warga negara untuk memikirkan kembali jalan terbaik bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam koridor Pancasila. Pancasila merupakan ikhtiar kebangsaan yang perlu dijaga dan dirawat demi keutuhan negara sehingga Pancasila tidak hanya slogan semata dengan mengatakan “Saya Indonesia, Saya Pancasila”. Pancasila tak sekadar upaya deklaratif dari pemerintah atau masyarakat, lebih dari itu Pancasila perlu dibumikan dalam kehidupan nyata. Pembumian nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara melakukan pelembagaan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat desa.

Analysis Of Judge's Decision Against Substitute Charities In Religious Courts Consider From Islamic Law Commission

The purpose of this study is to analyze the judge's decision in case number: 132/Pdt.P/2019/PA.Gtloviewed from the Compilation of Islamic Law This research uses a normative-empirical legal research type, where an analysis of the written law is carried out with factual events in the field. In this study, the data sources used are primary data consisting of the results of interviews and field observations, the Civil Code, ILC, and judges' decisions related to the issues being discussed; and secondary data (supporting) scientific works, and other sources related to the problems discussed.The results of the study show that first, the substitute heirs proposed by the applicants in case no. 132/Pdt.P/2019/PA.Gtlo from the late. Zubaida Datau may become a substitute heir based on the provisions formulated in the Compilation of Islamic Law (ILC), provided that the plot of land is the property of the late. Saini Datau. However, if the plot of land is the property of the Almh. Kamaria Datau, then the substitute heir proposed by the applicant, must be declared not accepted by the panel of judges at the Gorontalo PA because he is prevented from becoming an heir based on the ILC formulation. Legal considerations of the panel of judges examining case No. 132/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, where the case is declared unacceptable, is that it is unclear/fuzzy, no longer voluntary, but a contentious case, because it contains a dispute between the heirs of the deceased's heirs. Kamaria Datau, and the late. Zubaida Datau

Unraveling The Countermeasures by The Social Service of Gorontalo Province Against The Exploitation of Children with Disabilities

Abstract:This study is intended to (1) find out the role of the Gorontalo Provincial Social Service in overcoming the exploitation of children with disabilities as beggars in Gorontalo Province; (2) to find out what are the inhibiting factors for the role of the Gorontalo Provincial Social Service in overcoming the exploitation of children with disabilities in Gorontalo Province. This study uses empirical legal research methods, which use field facts as the main data in the research being conducted. The data sources used are primary data sources as the main data, and secondary data sources as supporting data consisting of documents and scientific works related to the problems being discussed. The sample used in this research is employees at the the Gorontalo Provincial Social Service, children with disabilities, and parents of children with disabilities. The results show first, the role of the Gorontalo Provincial Social Service is to provide legal protection to children with disabilities who are victims of exploitation as beggars with preventive legal measures consisting of socialization, strengthening of the companion team, and providing social assistance; and repressive legal efforts consisting of coaching and legal assistance. The second, the role of the Provincial Social Service to children with disabilities who are victims of exploitation also experiences obstacles such as the stubbornness shown by children with disabilities and their parents, the lack of competence of disability assistants, and the absence of regional regulations on disability in Gorontalo Province.Keywords: Legal Protection; Children with Disabilities; Exploitatio

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu instrumen untuk menjalanan nilai-nilai di dalam negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksudkan untuk memilih dan menghasilkan pemimpin yang akan melakukan pengelolaan desa dengan segala entitas didalamnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana model kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif melalui pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua model pelaksanaan pilkades di Provinsi Gorontalo, yakni: (1) Model pemilihan kepala desa di Provinsi Gorontalo menggunakan 2 (dua) cara: yakni pencoblosan langsung ke surat suara, dan menggunakan metode e-voting; (2) TPS yang digunakan di setiap penyelenggaraan pilkades di semua kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo hanya 1 (satu), tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan limitasi waktu yang diberikan; (3) Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pilkades belum memiliki mekanisme yang baku; dan (4) Penyelesaian sengketa hasil pilkades, sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah

Juridical Analysis of Minors' E-Commerce Transactions Are Related To Article 1320 of the Civil Code's Agreement Terms

The purpose of this study is to determine the validity of the Terms of Agreement on Transactions through e-commerce conducted by minors, which is divided into two sub-discussions, namely first how the validity of agreements in e-commerce transactions according to Article 1320 of the Civil Code and second how the legal protection of the parties in conducting e-commerce transactions conducted by minors. This type of research is a qualitative literature research with a juridical-normative approach. The results of this study show that agreements through e-commerce are declared valid and declared born when an agreement is reached regarding the object being promised, and cannot be separated from what has been basically stated by Article 1320 of the Civil Code by using electronic media so that the contract is not realized in writing. E-commerce transactions are carried out by parties, one of which is under age, the agreement is considered valid as long as it does not harm both parties, and the underage party understands the agreement that must be fulfilled and is responsible for what has been agreed upon

Implementation of Rural Area Development Based on the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration

This study aims to determine how the implementation of rural area development in Bone Bolango Regency is based on Ministerial Regulation Number 5 of 2016. The legal basis of the rural area development policy is Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The law has the purpose and function of creating a strong, independent, peaceful, and democratic village that is used to regulate the development of rural areas. The results of this study are; 1). The implementation of rural area development in Bone Bolango Regency based on Ministerial Regulation Number 5 of 2016 can be carried out by forming a Coordination Team for Rural Area Development, planning the preparation of the development plan in question, and cooperation and determination of the village sarasan; 2). Obstacles in the implementation of rural area development in Bone Bolango Regency based on Ministerial Regulation Number 5 of 2016 are the lack of formation of a Rural Area Development Coordination Team (TKPKP), and the lack of maximum implementation of rural area development in Bone Bolango Regenc