SISTEM UPAH BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)

Pengaturan Upah dalam hukum positif diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah lama berlaku, namun peraturan ini belum sepenuhnya menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif di Indonesia. Hal ini dikarenakan, secara substansial ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 hanya mempertimbangkan laju inflansi dan pertumbuhan ekonomi serta tidak memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif . Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa hubungan perusahaan dengan pekerjanya seringkali tidak seimbang dalam pelaksanaannya dan penyebab utama terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha didominasi oleh masalah pengupahan. Peraturan upah yang ada masih belum dapat menciptakan hubungan yang kondusif dan harmonis antara pekerja dan pengusaha dibidang pengupahan, ini terbukti dengan adanya unjuk rasa dari serikat pekerja yang rutin dilakukan setiap tahun dan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja besar-besaran bahkan ancaman penutupan perusahaan. Bagi pekerja/buruh sangat membutuhkan upah yang sesuai agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat tercapai kesejahteraan hidup, namun bagi perusahaan perlu juga mendapatkan jaminan apabila sudah menaikkan Upah Minimum tidak terganggu perkembangan dan produktivitas perusahaan tersebut, khususnya bagi perusahaan menengah dan keci

PERJANJIAN BAKU KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Rumah merupakan kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan yang merupakan suatu kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh semua orang untuk membeli secara tunai.  karenanya diperlukan suatu lembaga keuangan untuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Permasalahan dalam bisnis perumahan yang sering muncul adalah ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima segala persyaratan yang tercantum dalam surat pemesanan, yang sering disebut perjanjian baku atau klausula baku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa konsumen merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha. Begitu pula menurut Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Posisi konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya, kemampuan financial dan daya tawar yang rendah. Tata hukum harus memposisikan pada tempat yang adil dimana hubungan konsumen dan pelaku usaha berada pada kedudukan yang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi satu dengan yang lain

ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LANDASAN KEADILAN

Abstract The existence of the principle of presumption of innocence is important both from the point of material criminal law and criminal procedural law, especially from the point of view of human rights. However, in the practice of criminal justice, there are still deviations and abuses of authority, both because of the weaknesses of the normative provisions as well as differences in perceptions among law enforcers (especially prosecutors and judges). The research method used in this study is descriptive analysis and the approach used in this research is a normative juridical approach, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a set of regulations or positive norms in the system. legislation that regulates the problems in this research. After the secondary and primary data were collected, a qualitative analysis was then carried out. Based on the results of data analysis, it is concluded that the recognition of the principle of the presumption of innocence is closely related to human rights that must be respected and upheld,  and the rights of the suspect or defendant must also be respected. To support the principle of presumption of innocence in law enforcement, the Criminal Procedure Code has provided a set of rights that must be respected and protected by law enforcers.   Keberadaan asas praduga tidak bersalah sangat penting baik dari sudut hukum pidana materil maupun hukum acara pidana, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia. Namun, dalam praktik peradilan pidana, masih terdapat adanya penyimpangan dan penyelewengan wewenang baik karena adanya kelemahan-kelemahan dari ketentuan normatif maupun serta perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum (khususnya jaksa dan hakim) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif . Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. serta hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum

Failure Investigation of a Steel Pipe

This paper presents an investigation of a steel pipe failure. The pipe was retrieved from a car cooling system The failure involved some pin holes that cause leakage of liquid coolant of radiator. The corrosion attacks the internal wall of the pipe to the outside and caused the pin hole. The objectives of this project are to find to cause of radiator pipe failure, to apply the knowledge as a mechanical engineering student as well as to recommend the way to improve the pipe service in radiator. In this paper, the pipe failure is investigated by examination the failed steel pipe using several methods such as, visual inspection, microscopy inspection, scanning electron microscopy inspection and energy dispersive spectrographic inspection. A series of failure analyses and nondestructive examination were performed to identify the possible causes of the failures. From the examination, it shows that the sample experienced internal corrosion before the major failure happened. Thorough failure investigation is essential for the effective of radiator system and reliability of the engine. The pin holes are highly probable occurred from internal part of the pipe due to corrosive level of radiator liquid coolant

Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Produk Endorsement Influencer/Selebgram Melalui Media Instagram

AbstrakPerlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukumuntuk memberi perlindungan kepada konsumen. Namun dalam realitasperlindungan konsumen saat ini dengan adanya bisnis online dan pengiklananmelalui Influencer/selebgram berpotensi merugikan konsumen karena pelaku usahakerap mengabaikan larangan pelaku usaha dalam kegiatan periklanan yang diaturdalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sehingga konsumen menjadikorban tipu muslihat dari kegiatan periklanan tersebut. Tujuan dalam penelitian iniialah agar masyarakat lebih mengetahui pola hubungan hukum antara para pihakyakni pelaku usaha, pihak konsumen dan Influencer yang mengiklankan produkserta mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk berbahayayang dipromosikan selebgram melalui Endorsement di instagram. Metodependekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu mengkajinorma-norma hukum yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen dalamperiklanan melalui Endorsement oleh Influencer/selebgram. Spesifikasi penelitianyang digunakan ialah deskriptif analisis. Adapun metode analisis data dilakukansecara deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dari peraturanperundang-undangan dan KUHPerdata serta data sekunder dari studi kepustakaanyaitu literatur dan refrensi terkait perlindungan konsumen. Hasil penelitianmenunjukan bahwa aktifitas yang dilakukan antara pelaku usaha, selebgram, sertakonsumen menimbulkan adanya hubungan hukum Perjanjian Kerja sebagaimanayang diatur pada 1601a KUHPerdata. Pelaku usaha dan konsumen mempunyaihubungan hukum, yaitu perjanjian jual beli yang diatur pada Pasal 1457KUHPerdata. Selebgram dan konsumen tidak memiliki hubungan hukum karenaapapun, kecuali selebgram dikenal oleh kalangan konsumen dan diidiolakan,sehingga konsumen akan tertarik menggunakan produk apapun yang digunakanoleh selebgram, termasuk kosmetik dan perlindungan hukum terhadap konsumendalam jual beli online pada dasarnya telah cukup memadai baik dari tinjauan hukumnormatif maupun empiris untuk memberikan jaminan terhadap para konsumen agarhak-hak nya tidak dilanggar oleh pihak pelaku usaha. Apabila ada konsumen yangmenderita kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha, aturan hukum telahmemberikan jalan bagi konsumen untuk memperjuangkan hak nya yang dilanggarbaik secara perdata maupun pidana. Namun dalam hal ini mengharuskan kesadarandari setiap konsumen untuk secara aktif mempertahankan hak-haknya agar haltersebut tidak dilanggar oleh pelaku usaha yang melakukan kecurangan saatmenjual produknya melalui media online.Kata Kunci : Pelindungan Konsumen, Endorsement Influencer/Selebgram, MediaInstagram

DEKONSTRUKSI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA

Asas legalitas sering dilihat sebagai ketentuan yang secara absolut dianggap benar sehingga secara formil pasti telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang harus ditegakkan bagaimanapun  caranya   dan  mesti diperlakukan sebagai representasi dari nilai-nilai keadilan. Konsekuensi dari pola pikir dan paradigma seperti ini tentu saja adalah persepsi yang berlebihan dengan menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dan undang-undang sama dengan hukum. Paradigma formalistik dalam melihat hukum ini telah berakibat semakin sulitnya menemukan keadilan sejati. Yang ada adalah keadilan yang formal, sempit dan kaku, yakni keadilan yang tidak mewakili semua hak dan kepentingan, baik hak korban, pelaku, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu muncul berbagai wacana untuk menggali Asas Legalitas yang dapat mewakili norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa kedudukan Asas legalitas formil diterapkan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa terhadap orang yang tidak bersalah. Sedangkan asas legalitas materiil untuk mengakomodir hukum tidak tertulis yang masih berlaku di masyarakat. Dekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana dilakukan dengan menggali dan memasukkan nilai-nilai hukum adat agar mampu menyelesaikan penyimpangan kejahatan. Penyimpangan kejahatan dalam artian bukan tergantung pada ketetapan hukum yang ditetapkan dalam hukum pidana secara tertulis, namun menekankan pula pada hukum tidak tertulis

Kesan penularan wabak Covid-19 terhadap sektor perumahan dari perspektif kemampuan pemilikan rumah

Rumah menjadi hak setiap individu seperti termaktub dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 : Everyone has a right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or the lack of livelihood in circumstances beyond his control. (United Nations, 1948) Kemampuan perumahan menjadi agenda penting bagi majoriti negara di peringkat global. Keperluan manusia untuk mempunyai rumah sebagai keperluan asas yang perlu dipenuhi meletakkan isu kemampuan perumahan sentiada diberi tumpuan dan dibahaskan sepanjang tahun..

Architectural value for urban tourism placemaking to rejuvenate the cityscape in Johor Bahru

This study aims to investigate the social significance of urban placemaking in shaping the architectural values of the cityscapes for sustainable tourism. The Johor Bahru City Centre was developed with explicit intention to have public open spaces that can encourage tourism activities in the urban area. Cultural and natural resources are essential to make the tourism industry grow successfully. Historical and archaeological sites also become a part of tourist attraction such as museums, state landmarks, parks, sculptures, monuments and others. In this respect, the architectural values of the city are the tangible assets that the city has, while the cultural and natural values are the intangible assets that can be captured from places that shape tourist perception. Placemaking supports the concept of generating places that improve the relationship between users and space, by increasing the sense of place. This is where the values of architecture must be preserved in order to maintain the identity of the region. Based on an extensive review of the literature and empirical works, this research examines Johor Bahru by extracting its similarities and differences with cities in Singapore and Australia, to derive at a better understanding of the significance of the architectural value and urban tourism placemaking in rejuvenating the city values attached to physical spaces. The benchmarking study analyses the values of architecture and discusses the advantages resulting from various architectural characters in tourism. These relationships are essential to understanding the role of architectural value for urban tourism placemaking in rejuvenating the city. This study found that there is a complex nature of the generations of architectural elements through placemaking