PEMETAAN TINGKAT BAHAYA EROSI DAN ARAHAN KONSERVASI LAHAN DI KECAMATAN KOTA JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR

ABSTRAKTanah, air, udara merupakan sumber daya alam utama yang sangat penting dalam kehidupan terutama dibidang pertanian. Oleh karena itu keadaan tanah harus selalu dijaga dan dilestarikan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya begitu juga dengan air dan udara yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat permeabilitas tanah terhadap erosi di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian menggunakan metode survei yang didasarkan pada hasil pengamatan di lapangan dan analisis tanah di laboratorium, sedangkan analisis spasial menggunakan SIG dengan konsep Interpolasi. Hasil pengamatan di wilayah kajian didapatkan 4 kriteria tingkat permeabilitas yaitu sangat lambat, agak lambat, lambat, dan sedang. Kata kunci: Erosi, Permeabilitas, SI

PERSEPSI TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS TERHADAP PASIEN MENINGGAL DI RS PKU MUHAMMADIYAH GOMBONG

Latar belakang: Seorang dokter pasti akan dihadapkan pada kasus kematian dalam melaksanakan profesinya. Di Rumah Sakit, dari hasil pengamatan dokter dan perawat, pasien yang ditandai dengan pupil midriasis, berhentinya denyut jantung dan pernafasan dianggap telah meninggal dunia atau mati secara klinis. Dalam waktu kurang dari satu jam bahkan kurang dari30 menit, pasien yang meninggal baik di Instalasi Gawat Darurat, rawat inap, ICU dipindahkan ke Instalasi Pemulasaraan Jenazah. Tindakan tersebut bukan berarti tidak menimbulkan perdebatan, karena adanya kemungkinan bahwa pasien hanya mati suri. Waktu yang diperlukan untuk menimbulkan tanda pasti kematian minimal sekitar satu hingga dua jam pasca mati klinis. Tujuan: Mengamati persepsi tenaga medis dan paramedis terhadap pasien meninggal di RumahSakit dalam menentukan diagnosa kematian. Metode: Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Populasi yang diteliti adalah dokter dan perawat di RS PKU Muhammadiyah Gombong. Sampel  yang digunakan adalah dokter jaga dan perawat yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat, ruang Rawat Inap, dan ruang Intensive Care Unit  (ICU) RS PKU Muhammadiyah Gombong.  Pengambilan sampel dilakukan dengan metode judgmental sampling (teknik sampling). Jumlah sampel penelitian diambil 20% dari total sampel yang ada di RS PKU Muhammadiyah Gombong. Hasil: Terdapat variasi atau perbedaan persepsi di antara ketiga dokter mengenai pasien yang dinyatakan  meninggal,  dua  dari  tiga  dokter  memeriksa  tanda  pasti  kematian  pada  pasien. Terdapat variasi atau perbedaan persepsi mengenai pasien yang dinyatakan meninggal dari 37 perawat yang dikelompokkan menjadi tujuh grup sesuai dengan pernyataannya masing – masing, enam dari tujuh grup memeriksa tanda pasti kematian pada pasien. Kesimpulan: Terdapat variasi persepsi tenaga medis dan paramedis terhadap pasien yang meninggal di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Sebagian besar dokter dan perawat telah menerapkan thanatologi dalam mendiagnosa kematian yang pasti pada pasien. Kata kunci: Kematian, persepsi, tenaga medis, paramedi

Changes in Congregational Prayer Practices During the Covid-19 Pandemic in Aceh from Maqashid al-Sharia Perspective

Covid-19 has changed the habits of almost all activities of human life, including religious matters. The worship practices have also changed, such as performing prayers at home, keeping distant rows, and wearing masks. This paper is empirical legal research that seeks to examine the living law in the Aceh society with a maqashid shari’a perpective during a pandemic. The data collection techniques were interview, observation, and document study. It concludes that the government policies, including the 2020 Large-Scale Social Restrictions (PSBB), the 2021 Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM), fatwas of Indonesian Ulema Council (MUI) and Tausiyah of Acehnese Ulema regulating and calling for restrictions on religious activities are rules with benefit values and in accordance with the principle of maqasid al-shari'a. Despite some people's rejection, the policies are, in fact, based on maqasid al-shari'a, namely protecting the life (hifz al-nafs) so that people will not get infected by the virus. Moreover, public safety is the highest law purpose to maintain. The policies also prove the state's role through the rule when conditions endanger the community in addition to avoiding harms as a part of Islamic law orders. (Covid-19 telah mengubah kebiasaan hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan bahkan agama. Pada aspek agama aktivitas ibadah juga mengalami perubahan misalnya himbauan shalat di rumah, menjaga jarak saf dan memakai masker. Tulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang berupaya menelaah hukum sebagaimana yang terjadi dalam realitas masyarakat dengan pendekatan hukum Islam saat pandemi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Kajian ini menyimpulkan bahwa pada awalnya himbauan sebagai pemerintah tidak secara menyeluruh diikuti oleh masyarakat karena setiap daerah berbeda tingkat penularan dan kondisi covid terjadi. Setelah aturan PPKM 2021 diterapkan hal ini relatif teratur termasuk di Aceh karena dibedakan empat level dan berdasarkan tingkat penularan dan korban yaitu, merah, orange, kuning dan hijau. Kebijakan pemerintah agar tidak salat jamaah di masjid pada saat kondisi penularannya tinggi sebenarnya mengacu pada konsep maqashid syari’ah yaitu menjaga jiwa (hifz al-nafs) agar masyarakat tidak tertular virus. Meskipun sebagian masyarakat khusus daerah atau kabupaten yang tingkat penularannya rendah menganggap bahwa shalat berjamaah di masjid tetap harus dilakukan dengan pertimbangan menjaga agama (hifz al-din) sesuai protokol kesehatan. Namun patut dicatat kebijakan pemerintah tersebut mengandung kemaslahatan yang bertujuan untuk menghindari kemudharatan dan menolak bahaya sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih. Sehingga menghindarkan diri dari kemudharatan dan taat kepada pemerintah juga merupakan perintah syariat Islam.

Global economic burden of unmet surgical need for appendicitis

Background There is a substantial gap in provision of adequate surgical care in many low- and middle-income countries. This study aimed to identify the economic burden of unmet surgical need for the common condition of appendicitis. Methods Data on the incidence of appendicitis from 170 countries and two different approaches were used to estimate numbers of patients who do not receive surgery: as a fixed proportion of the total unmet surgical need per country (approach 1); and based on country income status (approach 2). Indirect costs with current levels of access and local quality, and those if quality were at the standards of high-income countries, were estimated. A human capital approach was applied, focusing on the economic burden resulting from premature death and absenteeism. Results Excess mortality was 4185 per 100 000 cases of appendicitis using approach 1 and 3448 per 100 000 using approach 2. The economic burden of continuing current levels of access and local quality was US $92 492 million using approach 1 and$73 141 million using approach 2. The economic burden of not providing surgical care to the standards of high-income countries was $95 004 million using approach 1 and$75 666 million using approach 2. The largest share of these costs resulted from premature death (97.7 per cent) and lack of access (97.0 per cent) in contrast to lack of quality. Conclusion For a comparatively non-complex emergency condition such as appendicitis, increasing access to care should be prioritized. Although improving quality of care should not be neglected, increasing provision of care at current standards could reduce societal costs substantially

Global economic burden of unmet surgical need for appendicitis

Background There is a substantial gap in provision of adequate surgical care in many low- and middle-income countries. This study aimed to identify the economic burden of unmet surgical need for the common condition of appendicitis. Methods Data on the incidence of appendicitis from 170 countries and two different approaches were used to estimate numbers of patients who do not receive surgery: as a fixed proportion of the total unmet surgical need per country (approach 1); and based on country income status (approach 2). Indirect costs with current levels of access and local quality, and those if quality were at the standards of high-income countries, were estimated. A human capital approach was applied, focusing on the economic burden resulting from premature death and absenteeism. Results Excess mortality was 4185 per 100 000 cases of appendicitis using approach 1 and 3448 per 100 000 using approach 2. The economic burden of continuing current levels of access and local quality was US $92 492 million using approach 1 and$73 141 million using approach 2. The economic burden of not providing surgical care to the standards of high-income countries was $95 004 million using approach 1 and$75 666 million using approach 2. The largest share of these costs resulted from premature death (97.7 per cent) and lack of access (97.0 per cent) in contrast to lack of quality. Conclusion For a comparatively non-complex emergency condition such as appendicitis, increasing access to care should be prioritized. Although improving quality of care should not be neglected, increasing provision of care at current standards could reduce societal costs substantially