Penerapan Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan evaluasi pembelajaran anak usia dini di taman kanak-kanak dharma wanita persatuan bandar lampung. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan Bandar Lampung”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen analisis. Data dianalisis menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Implementasi Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan Bandar Lampung menyatakan bahwa dari lima indikator ada empat indikator yang sudah terpenuhi diantaranya (1) Merumuskan atau menetapkan kegiatan (2) Menyiapkan alat atau teknik penilaian (3) Menetapkan kriteria penilaian (4) Menentukan nilai. Namun, ada satu indikator yang belum terpenuhi yaitu mengumpulkan data. Pendidik kurang untuk mengumpulkan data hasil kegiatan pembelajaran. Seharusnya secara rutin pendidik mengumpulkan data hasil kegiatan pembelajaran pada peserta didik yang telah dilakukan.  Hal tersebut dilakukan supaya dalam pelaksanaan rekapitulasi penilaian nantinya pendidik tidak kesulitan untuk mendeskripsikan hasil pembelajaran pada peserta didik.Kata kunci: Evaluasi Pembelajaran AUD, Pendidik, Jurnal Al-Athfa

Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage

In 2014–2017, there were two tests of the same norms in the Marriage Law, namely the Constitutional Court Decision Number 74 / PUU-XII / 2014 and 22 / PUU-XV / 2017. However, there is a difference in the verdict between one judgment and the next. In Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017, the Constitutional Court changed the previous stance that stated that the age limit norm was constitutional, changing it to unconstitutional, which led to the follow-up of the lawmakers to revise the Marriage Law. This study will compare judges' considerations in the decisions of Constitutional Court Number 74 / PUU-XII / 2014 and Number 22 / PUU-XV / 2017. It will be sought against the Constitutional Court's background changing its stance from one ruling to the next. This research uses normative research methods with a conceptual and philosophical approach to legislation. The results showed that the difference underlying the two rulings was in the excavation of legal sources by judges in their legal considerations

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta

Sengketa konsumen merupakan salah satu hal yang perlu diresponi secara pro-aktif mengingat perkembangan bidang perindustrian dan perdagangan secara nasional maupun dalam skopa kawasan ASEAN. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa baik secara out of court maupun sebagai bagian dalam penyelesaian perkara di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketanya. Efektifitas ini dilihat berdasarkan terbentuknya Akta Perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa. Jika Akta Perdamaian terbentuk, maka hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur efektifnya mediasi. Hukum acara yang berlaku baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini ke dalam peradilan. Oleh karena itu, posisi mediasi sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata sejatinya dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis dalam menelaah mengenai efektifitas mediasi dalam sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif-kualitatif

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI D.K.I. JAKARTA

Sengketa konsumen merupakan salah satu hal yang perlu diresponi secara pro-aktif mengingatperkembangan bidang perindustrian dan perdagangan secara nasional maupun dalam skopa kawasanASEAN. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa baik secara out of courtmaupun sebagai bagian dalam penyelesaian perkara di pengadilan dalam menyelesaikan sengketakonsumen. Penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luarpengadilan dengan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketanya.Efektifitas ini dilihat berdasarkan terbentuknya Akta Perdamaian dari kedua belah pihak yangbersengketa. Jika Akta Perdamaian terbentuk, maka hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur efektifnyamediasi. Hukum acara yang berlaku baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, mendorong parapihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikanproses ini ke dalam peradilan. Oleh karena itu, posisi mediasi sebagai bagian dari Hukum AcaraPerdata sejatinya dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalampenyelesaian sengketa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatifempirisdengan spesifikasi deskriptif-analitis dalam menelaah mengenai efektifitas mediasi dalamsengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta.Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatifkualitatif

Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di DKI Jakarta

Sengketa konsumen merupakan salah satu hal yang perlu diresponi secara pro-aktif mengingat perkembangan bidang perindustrian dan perdagangan secara nasional maupun dalam skopa kawasan ASEAN. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa baik secara out of court maupun sebagai bagian dalam penyelesaian perkara di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketanya. Efektifitas ini dilihat berdasarkan terbentuknya Akta Perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa. Jika Akta Perdamaian terbentuk, maka hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur efektifnya mediasi. Hukum acara yang berlaku baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini ke dalam peradilan. Oleh karena itu, posisi mediasi sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata sejatinya dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis dalam menelaah mengenai efektifitas mediasi dalam sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif-kualitatif

Menakar Justice For Peace dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mediasi (Studi Keputusan BPSK No. Reg. 004/REG/BPSK-DKI/I/2016)

Consumers and business actors as seekers for justice for peace consider the decision of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) as a peace agreement letter containing the values of justice for peace. The problem analyzed in this research was the achievement of justice for peace in the decision of BPSK in Jakarta in decision No. Reg. 004/REG/BPSK-DKI/I/2016 dated January 22, 2016 between Andhie Saad as a consumer and Turkish Airlines as a business actor based on the principles of justice, benefit, and legal certainty. This research used qualitative method with statute approach and conceptual approach based on theories of Jeremy Bentham, John Rawls and Hans Kelsen as elements of justice for peace. The primary legal materials used were Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection and Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 on the Implementation of Duties and Authority of Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). The analysis was carried out using philosophical-normative approach. The result of the research showed that, the resolution of Consumer Dispute through Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in decision of BPSK No. Reg.004/REG/BPSK-DKI/I/2016 has met the values of justice for peace

An Empirical Study in Indonesia of Girl Child Marriage Determinants

Despite increasing socioeconomic development in Indonesia the issue of child marriages remains prevalent among teenage females. To date, there have not been any nationally representative studies examining child marriage determinants via multivariate regression modeling in Indonesia. The following study used data from the 2019 Indonesian Population and Health Survey and the Teenage Reproductive Health Survey to estimate the determinants of child marriage and marital expectations. Multivariate simulations were carried out in order to approximate the association between demographic and socioeconomic characteristics and the following early marriage outcomes: 1) often married or cohabited, 2) married or cohabited before 19 years, 3) married or cohabited before 16 years, 4) self-reported marital age preferences and 5) behaviours that approve female child marriage. Among the child marriage research group, 17 percent reported being married before the age of 19 and 6 percent before 16 years of age (n = 6578, females aged 20-24 at the time of the survey). At approximately 26 years, the average respondent supported marriage, and 5 percent approved of child marriage (n = 8779, unmarried females 15-24). Schooling, wages and media participation have beneficial effects on marriage results, whereas rural residency is a risk factor. There are significant regional differences, reflecting the locations of geographically disparate religious, racial, and social elements. The following study addresses a gap in the knowledge of the Indonesian determinants of child marriage. There seems to be little tolerance for child marriage by girls and young people, suggesting an entry point for systemic interventions that might contribute to lasting progress. Future projects should point to cost-effectiveness factors and assist the government and women activists in understanding programs and strategies that can halt child marriage in Indonesia. Society should prioritize vigorous testing of gender-transformative education and methods for economic improvement

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta

Sengketa konsumen merupakan salah satu hal yang perlu diresponi secara pro-aktif mengingat perkembangan bidang perindustrian dan perdagangan secara nasional maupun dalam skopa kawasan ASEAN. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa baik secara out of court maupun sebagai bagian dalam penyelesaian perkara di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketanya. Efektifitas ini dilihat berdasarkan terbentuknya Akta Perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa. Jika Akta Perdamaian terbentuk, maka hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur efektifnya mediasi. Hukum acara yang berlaku baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini ke dalam peradilan. Oleh karena itu, posisi mediasi sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata sejatinya dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis dalam menelaah mengenai efektifitas mediasi dalam sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif-kualitatif

Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia

Early age marriages have become widely reported through various media both print and electronic media, because early marriage is one of the causes of divorce in Indonesia. Divorce due to early marriage raises social problems in the community, such as high dropout rates for students, poverty, crime. The emergence of early marriage is caused by the low awareness of adolescents to understand Law number 1 of 1974 concerning marriage. This study discusses the understanding of law number 1 of 1974 concerning marriages which plays a role for adolescents to postpone early marriage in Indonesia. This research method uses a quantitative approach, involving 213 adolescent subjects with an age range of 17-22 years. Retrieval of data using a questionnaire that is the attitude of understanding marriage law, life satisfaction, resilience, and delaying early marriage. Analysis of research data using Spearman RHO correlation and non-linear regression. The results showed that the attitude of understanding marital law plays a role in delaying early marriage in adolescents in Indonesia

Pembatalan Perkawinan Orang dalam Gangguan Jiwa “ODGJ” Oleh Garis Keturunan Ke Atas

Dalam melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memahami syarat - syarat yang berlaku pada UU Perkawinan, jika suatu perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi syarat - syarat maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan. tidak hanya memenuhi syarat, pembatalan perkawinan dapat dilaksanakan ketika adanya salah sangka terhadap suami atau istri, meskipun pada prakteknya masih terdapat perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku, hal ini terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4255/Pdt.G/2019/PA.JS)” dimana telah terjadi perkawinan “Orang Dalam Gangguan Jiwa” (ODGJ). Pembatalan ini dimaksudkan untuk membatalkan atau memutuskan hubungan hukum antara suami dan istri, pembatalan dapat dilakukan oleh para pihak suami atau istri, keluarga dalam garis keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembatalan perkawinan orang dalam gangguan jiwa yang dilakukan oleh salah satu pihak garis keturunan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah penelitian normatif, dengan pedekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Sedangkan analisis bahan hukum dengan menggunakan teknik analisis kualitatif