6 research outputs found

    HUBUNGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KOTA BENGKULU

    Get PDF
    Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan sadar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan penyalahgunaan narkoba dengan gangguan pada kesehatan reproduksi perempuan di Lembaga Pemasyaratan. Metode yang digunakan survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini pengguna narkoba dengan Total Sampling. Data diambil dengan membagikan kuesioner kemudian dilakukan analisis univariat, analisis bivariat Chi-square, serta Multivariat Uji statistik yang digunakan adalah Multiple Logistik Regresion. Hasil penelitian sebagian besar (75%) remaja yang menggunakan narkoba mengalami gangguan reproduksi p=0.037, OR=7.333. Pendidikan rendah (58.8%) mengalami gangguan reproduksi p=0.022, Sebagian besar menikah (64.3%) mengalami gangguan reproduksi p=0.013, OR= 5.700. Sebagian besar (72.2%) yang menggunakan Narkoba ≥ 3 tahun mengalami gangguan reproduksi. Sebagian besar (60%) pengguna narkoba dengan golongan Psikotropika dan narkotika mengalami gangguan kesehatan reproduksi. Analisis multivariat faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap gangguan reproduksi adalah lama penggunaan narkoba nilai p= 0,006; OR= 14,927 CI (2.196-101.472). Perlu memberikan peningkatan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Bengkulu. Kata Kunci: Narkoba, kesehatan reproduksiHealthy Indonesia 2025 is a proactive behavior to maintain and improve health and be aware of the law. The aim of the study was to determine the relationship between drug abuse and reproductive health disorders at the Bengkulu City Penitentiary. The method used is an analytic survey with a cross sectional approach. The population is drug users in Correctional Institutions with Total Sampling. Collecting data by distributing questionnaires then performed univariate analysis, bivariate analysis with Chi-square, and Multivariate The statistical test used was Multiple Logistic Regression. Most of the results (75%) of adolescents who use drugs experience reproductive disorders p=0.037, OR=7.333. Low education (58.8%) experienced reproductive disorders p=0.022, Most were married (64.3%) experienced reproductive disorders p=0.013, OR= 5.700. Most (72.2%) who use drugs ≥ 3 years experience reproductive disorders. Most (60%) drug users in the psychotropic and narcotics group experience reproductive health problems. Multivariate analysis of the factors that most dominantly influence reproductive disorders is duration of drug use, p = 0.006; OR= 14.927 CI (2.196-101.472). It is necessary to provide an increase in the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) in the City of Bengkulu. Keywords: Narcotics, reproductive healt

    Analisis Implementasi Sosialisasi Pemberian Asi Eksklusif Oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) Di Kabupaten Bengkulu Selatan

    Full text link
    Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008-2009 tidak mencantumkan data tentang cakupan ASI eksklusif. BPS tidak mempunyai SOP dalam melakukan pelayanan kebidanan. Salah satu tugas bidan adalah melakukan sosialisasi pemberian ASI eksklusif kepada ibu hamil, bersalindan nifas serta masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi sosialisasi dalam pemberian ASI eksklusif oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tehnik pengumpulan data adalah indepth interview. Informan utama yaitu 3 orang BPS wilayah perkotaan dan 2 orang BPS wilayah pedesaan, triangulasi dengan 5 orang kepala puskesmas, kasie gizi dan ketua IBI. FGD dilakukan pada 3 orang ibu dan 3 orang masyarakat (keluarga pasien)pada setiap BPS terpilih. Hasil penelitian pada variabel implementasi sosialisasi pemberian ASI eksklusif masih terbatas pada penyuluhan individu serta tidak memiliki bahan-bahan penyuluhan. Pada variabel komunikasi antara kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan dan ketua IBI terhadap BPS masih belum ada. Pada variabel sumberdaya (sarana prasarana) di BPS masih kurang menunjang keberhasilan program ASI eksklusif.Disposisi masih belum mendukung peningkatan cakupan ASI eksklusif, pada variabel struktur birokrasi tidak terdapat format pelaporan dari BPS ke Puskesmas dalam implementasi sosialisasi pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Bengkulu Selatan.Disarankan bagi Dinas Kesehatan membuat regulasi kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) tentang pemberian ASI eksklusif dan membuat larangan BPS bekerjasama dengan Perusahaan susu formula. Bagi kepala Puskesmas untuk melakukan supervisi dan monitoring ke BPS. Bagi BPS diharapkan agar meningkatkan frekuensi sosialisasi pemberian ASI eksklusif dan tidak bekerjasama dengan pabrik susu formula.Profile of South Bengkulu district health office 2008 – 2009 did not include data on exclusive breastfeeding coverage. Private practice midwives (BPS) did not have standard operating procedure (SOP) in providing obstetric service. One of midwives duties was to provide exclusive breastfeeding socialization to pregnant women, childbearing mothers and community. The objective of this study was to analyze the implementation of exclusive breastfeeding socialization by BPS in South Bengkulu district. This study applied qualitative method and using in-depth interview as data collection technique. The main informant was 3 private practice midwives in the city area and 2 private practice midwives in the rural area. Triangulation was done to 5 head of puskesmas, chief of nutritional unit and head of Indonesian Midwifery Association (IBI). Focus group discussion was conducted to 3 mothers and 3 people in the community (family member of the patient) in each selected BPS. Results of the study showed that implementation of exclusive breastfeeding socialization variable was still limited to individual education and no education materials were provided. There was no communication among head of puskesmas, head of district health office and head of IBI towards BPS. BPS facilities were still insufficient to support the success of exclusive breastfeeding. Disposition had not supported exclusive breastfeeding coverage improvement. In the bureaucracy structure variable, there was no reporting format from BPS to puskesmas on exclusive breastfeeding socialization implementation in South Bengkulu district. It was suggested to district health office to formulate regulation policy in the form of decree regarding exclusive breastfeeding and to forbid collaboration between BPS and infant formula companies. Head of puskesmas had to do supervision and monitoring to BPS. Private practice midwives were expected to improve the frequency of exclusive breastfeeding socialization and to avoid collaboration with infant formula companies

    PENGARUH YOGA TERHADAP PENURUNAN DYSMENOREA PADA SISWI SMP KOTA BENGKULU

    Get PDF
    Kejadian dysmenorhea berdasarkan World Health Organization (WHO) tahun 2018 dihasilkan peristiwa dysmenorhea sebanyak 1.769.425 jiwa (90%). Terapi non farmakologi mirip senam yoga dapat digunakan karena tidak mempunyai imbas samping serta ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan dysmenorhea diantaranya usia menarche, status gizi, dan aktivitas fisik. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk diketahuinya dampak senam yoga terhadap penurunan dysmenorhea serta faktor yg berhubungan menggunakan kejadian dysmenorhea pada siswi SMPN Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pra-eksperiment dengan memakai rancangan one group pretest-postest design dan dengan melakukan survey analitik memakai pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan  menggunakan teknik Total sampling dengan jumlah sampel sebesar 38 siswi yang mengalami dysmenorhea pada Sekolah Menengah Pertama N 04 Kota Bengkulu dengan sampel 38 responden. Metode analisis menggunakan uji wilcoxon dan chi-square. Hasil uji wilcoxon diperoleh bahwa terdapat dampak senam yoga terhadap terhadap dysmenorhea (p-value=0,000). akibat uji chi-square dihasilkan bahwa tidak ada variabel yang berhubungan dengan kejadian dysmenorhea dengan hasil usia menarche (p-value=0,061), dan usang menstruasi (p-value=0,675)

    Analisis Implementasi Sosialisasi Pemberian Asi Eksklusif Oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) Di Kabupaten Bengkulu Selatan

    Get PDF

    Effectiveness of Giving Putri Malu Leaf (Mimosa pudica Linn) and Kangkung Leaf (Ipomoea reptans) in Overcoming Insomnia on Pre-menapousal Women

    Get PDF
    Insomnia is a sleep disorder in the form of repetitive difficulty to sleep or maintain sleep with symptoms always feel tired throughout the day. Insomnia increases in women aged 44-45 years due to decrease estrogen and progesterone level in the body especially gets worse during menopause. This study was intended to know the effectiveness of giving Putri Malu leave (Mimosa pudica Linn) and Kankung Leave (Ipomoea reptans) in overcoming insomnia for pre menapouse women in Bengkulu City 2016. There were 40 pre menapouse women divided by two groups, 20 women were given boiled water of  putri malu leave  (Mimosa pudica Linn) and another 20 women were given boiled water kangkung leave (Ipomoea reptans). The average length of sleep per day in pre-menopausal women who consumed Putri Malu leaf (Mimosa pudica Linn) had longer than women   who consumed Kangkung leaf (Ipomoea reptans). The effectiveness differences among women  who consumed putri malu leaf (Mimosa pudica Linn) were seen from day 1 to day 7 with p = 0,00. While in the group of women who consumed kangkung leaf (Ipomoea reptans) did not significantly  approved (p> 0.05) in overcoming insomnia

    Analisis Implementasi Sosialisasi Pemberian ASI Eksklusif oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011

    Get PDF
    Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Minat Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak 2011 ABSTRAK Lela Hartini Analisis Implementasi Sosialisasi Pemberian ASI Eksklusif oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 xi + 125 + 16 tabel + 2 gambar + 16 lampiran Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008-2009 tidak mencantumkan data tentang cakupan ASI eksklusif. BPS tidak mempunyai SOP dalam melakukan pelayanan kebidanan. Salah satu tugas bidan adalah melakukan sosialisasi pemberian ASI eksklusif kepada ibu hamil, bersalin dan nifas serta masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi sosialisasi dalam pemberian ASI eksklusif oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tehnik pengumpulan data adalah indepth interview. Informan utama yaitu 3 orang BPS wilayah perkotaan dan 2 orang BPS wilayah pedesaan, triangulasi dengan 5 orang kepala puskesmas, kasie gizi dan ketua IBI. FGD dilakukan pada 3 orang ibu dan 3 orang masyarakat (keluarga pasien) pada setiap BPS terpilih. Hasil penelitian pada variabel implementasi sosialisasi pemberian ASI eksklusif masih terbatas pada penyuluhan individu serta tidak memiliki bahan-bahan penyuluhan. Pada variabel komunikasi antara kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan dan ketua IBI terhadap BPS masih belum ada. Pada variabel sumberdaya (sarana prasarana) di BPS masih kurang menunjang keberhasilan program ASI eksklusif. Disposisi masih belum mendukung peningkatan cakupan ASI eksklusif, pada variabel struktur birokrasi tidak terdapat format pelaporan dari BPS ke Puskesmas dalam implementasi sosialisasi pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Bengkulu Selatan. Disarankan bagi Dinas Kesehatan membuat regulasi kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) tentang pemberian ASI eksklusif dan membuat larangan BPS bekerjasama dengan perusahaan susu formula. Bagi kepala Puskesmas untuk melakukan supervisi dan monitoring ke BPS. Bagi BPS diharapkan agar meningkatkan frekuensi sosialisasi pemberian ASI eksklusif dan tidak bekerjasama dengan pabrik susu formula. Kata Kunci : Implementasi Sosialisasi ASI eksklusif, Bidan Praktek Swasta Kepustakaan : 37 (2001-2010) Diponegoro University Postgraduate Program Master’s Program in Public Health Majoring in Health Policy Administration Sub Majoring in Maternal and Child Health Management 2011 ABSTRACT Lela Hartini Analysis on the Implementation of Exclusive Breastfeeding Socialization by Private Practice Midwives in South Bengkulu District, 2011 xi + 125 pages + 16 tables + 2 figures + 16 enclosures Profile of South Bengkulu district health office 2008 – 2009 did not include data on exclusive breastfeeding coverage. Private practice midwives (BPS) did not have standard operating procedure (SOP) in providing obstetric service. One of midwives duties was to provide exclusive breastfeeding socialization to pregnant women, childbearing mothers and community. The objective of this study was to analyze the implementation of exclusive breastfeeding socialization by BPS in South Bengkulu district. This study applied qualitative method and using in-depth interview as data collection technique. The main informant was 3 private practice midwives in the city area and 2 private practice midwives in the rural area. Triangulation was done to 5 head of puskesmas, chief of nutritional unit and head of Indonesian Midwifery Association (IBI). Focus group discussion was conducted to 3 mothers and 3 people in the community (family member of the patient) in each selected BPS. Results of the study showed that implementation of exclusive breastfeeding socialization variable was still limited to individual education and no education materials were provided. There was no communication among head of puskesmas, head of district health office and head of IBI towards BPS. BPS facilities were still insufficient to support the success of exclusive breastfeeding. Disposition had not supported exclusive breastfeeding coverage improvement. In the bureaucracy structure variable, there was no reporting format from BPS to puskesmas on exclusive breastfeeding socialization implementation in South Bengkulu district. It was suggested to district health office to formulate regulation policy in the form of decree regarding exclusive breastfeeding and to forbid collaboration between BPS and infant formula companies. Head of puskesmas had to do supervision and monitoring to BPS. Private practice midwives were expected to improve the frequency of exclusive breastfeeding socialization and to avoid collaboration with infant formula companies. Key words : exclusive breastfeeding socialization implementation, private practice midwives Bibliography : 37 (2001 – 2010
    corecore