An Assessment of Avian Populations Within the FAP 431 Project Area, Cook, Dupage, and Will Counties, Illinois

Final Report, issued June, 1989Report issued on: June 1989INHS Technical Report prepared for Ilinois Department of Transportation, Bureau of Location and Environmen

PENGARUH PRODUCT FITUR, BRAND NAME, PRODUCT PRICE, DAN SOCIAL INFLUENCE TERHADAP PURCHASE INTENTION SAMSUNG SMARTPHONE DI SURABAYA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengaruh product feature, brand name, product price dan social influence terhadap purchase intention samsung smartphone di surabaya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software SPSS 18.0 for Windows dan Amos 22. Pengujian hipotesis penelitian ini dengan melihat nilai signifikan (critical ratio) dari uji valid. Data diperoleh secara langsung dari responden yang memenuhi karakteristik populasi yang ditentukan dengan melakukan penyebarkan kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 187 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh product feature terhadap consultation with salesperson. Selanjutnya brand name tidak meningkatkan purchase intention. Selebihnya, pengaruh product price terhadap consultation with salesperson tidak terbukti. Social influence memiliki hubungan positif terhadap purchase intention dalam penelitian ini

Wewenang Presiden Terhadap Permohonan Grasi Dari Terpidana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Presiden atas permohonan pengajuan Grasi dari Terpidana dan bagaimana penerapan Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Grasi, pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa Perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. 2. Penerapan grasi dalam perspektif hukum pidana adalah: Grasi sebagai hak warga negara; Grasi sebagai hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana; Hubungan grasi dengan tujuan pemidanaan; Grasi bukan merupakan intervensi eksekutif

KAJIAN HUKUM TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG DI BUAT OLEH KEPALA DESA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akta di bawah tangan bisa dijadikan dasar penerbitan sertifikat dan sejauhmana kekuatan hukum surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa dalam transaksi jual beli.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akta di bawah tangan diakui dalam KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 telah ditentukan syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan dihadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Fungsi akta ada 2 yaitu fungsi formal yang menentukan lengkapnya (bukan untuk sahnya) dan fungsi akta sebagai alat bukti di kemudian hari. 2. Bahwa kekuatan hukum surat keterangan tanah Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah akan memperoleh kekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah. Surat keterangan tanah merupakan alat bukti tertulis dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah, namun karena Surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka Surat keterangan tanah tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan Sertifikat  hak atas tanah.Kata kunci: Kajian Hukum, Akta Jual Beli, Kepala Des

KEPASRAHAN HIDUP: Kajian Hermeneutik Pengkhotbah 3: 1-15 Mengenai Perspektif Semua Ada Waktunya

Special ministers are presented by God to serve the congregation, based on the tasks carried out in the church they try to realize the church's calling, which means fellowship, witness and serve. The duty of service that has been given to them is regulated in the church order of a particular synod with various regulations to declare attendance in the congregation. In congregational life, of course, there is a difference in income between those with low and high income in the field of community economy. Sometimes this affects the treatment of special servants to the congregation, based on observations made there are some congregations with low income feel that they are treated differently by special servants compared to the way they treat high-income congregations. Instead of the task as a special minister described they are expected to approach the church regardless of how much the church gives to them, prioritize the work of service for the church in accordance with the work of the ministry taught and make the Church understand the word of God written in the Bible and do the commands that have been given through the testimony of the Bible

PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Wewenang Pengadilan Negeri Terhadap Praperadilan Menurut KUHAP dan bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut KUHAP. Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Menurut KUHAP tidak ada ketentuan di mana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan ataukah tidak pada suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum. Seperti telah disebut dimuka dominus litis adalah jaksa. Bahkan tidak ada kewenangan hakim untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik. Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. 2. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman  rumah tangga tempat kediaman orang, begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang. Kata kunci: praperadilan, hak asasi manusi

Essential but Unprotected: App-basedFood Couriers in New York City

This report contains the findings from a participatory action research project that examined the working and living conditions of delivery workers engaged by digital platforms (also known as apps) to deliver restaurant food orders to consumers in New York City. The research was conducted under a partnership between the worker center Workers' Justice Project and The Worker Institute of Cornell University's ILR School and involved both primary and secondary research, including a survey of500 app-based couriers doing deliveries in NYC, focus groups of workers, and individual interviews.The goal of this report is to raise awareness among stakeholders about the challenges that the tens of thousands of app-based delivery workers confront in NYC, to inform policy and advocacy efforts that would improve labor standards and workplace safety in this industry

EKOSPRITUAL: MEREKONSTRUKSI SPIRITUALITAS GEREJA DI TENGAH KRISIS EKOLOGI BERDASARKAN TINJAUAN PERJANJIAN BARU

The earth is home to all of God's creatures. Nature is the environment where humans live and work in the reality of life. Humans as spiritual beings have the responsibility to protect and care for nature. The current ecological crisis is a sign that humans have failed in carrying out their duties and responsibilities to preserve nature. Excessive exploitation of nature to fulfill human satisfaction has damaged the natural environment. This ecological crisis has led to an increase in the earth's temperature and environmental pollution that is detrimental to humans. Seeing the increasingly bad state of the environment, this research discusses how to build a spiritual church to respect and appreciate nature. The research method used is qualitative research with a phenomenological approach to see the phenomenon that occurs as a whole. Based on this research, it can be seen that the church needs to build a spirituality that cares about the environment. The texts in the New Testament provide teaching for the church to protect the universe

GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL HUKUM TUA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA

AbstrakGaya kepemimpinan yang relatif baru dalam studi-studi kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan trasnformasional. Kepemimpinan transformasional mencakup dua unsur yang bersifat hakiki, yaitu “relasional” dan “berurusan dengan perubahan riil”. Kepemimpinan transformasional terjadi ketika seorang (atau lebih) berhubungan dengan orang-orang lain sedemikian rupa sehingga para pemimpin dan pengikut saling mengangkat diri untuk sampai kepada tingkat-tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Bahwa Gaya Kepemimpinan Hukum Tua belum sepenuhnya menunjukan Gaya Kepemimpinan Transformasional, Hal itu dilihat dari Gaya Kepemimpinan seorang Hukum Tua yang seharusnya memimpin secara demokratis namun seringkali masih Otoriter atau mengambil keputusannya sendiri tanpa mengadakan musyawarah mufakat. Dilihat juga dari segi memotivasi para Perangkat Desa, Hukum Tua belum bisa sepenuhnya memberikan motivasi kepada Perangkat Desa, dapat dilihat juga dari SDM yang ada di Desa dimana belum ada pelatihan khusus untuk para Perangkat Desa agar dapat meningkatkan kinerja Para Perangkat Desa dan Hukum Tua juga masih kurang dalam melakukan inovasi-inovasi baru yang membangun untuk kinerja para Perangkat Desa, Hukum Tua juga masih kurang dalam hal memberikan arahan-arahan atau masukan-masukan yang baik untuk meningkatkan kinerja perangkat desa.Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Transformasional, Kinerj