Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah

This study aims to determine the certification of halal products through the LPPOM MUI. In an effort to maintain the sustainability and effectiveness of halal certification and smooth administration, LPPOM MUI makes provisions for the halal guarantee system through its letter No: SK 13 / Dir / LPPOM MUI / III / 13 dated March 31, 2013. This halal product certification system is an integrated system that neatly arranged and maintained properly to regulate the ingredients in the product, human resources involved in the production, production process, and product distribution procedures. In responding to the needs of the community and the responsibility of the MUI (Indonesian Ulama Council) to protect the community, efforts are made to establish an institute for the study of drugs, food, cosmetics. In this case the researcher is interested in revealing that with the existence of this halal product certification, whether it has made it easy for all people to maintain their religion and assets or make it difficult for people to choose products that must be consumed for daily life. Humans will get happiness when all needs both dhohir and heart, and all desires are fulfilled. This study uses qualitative research with a phenomenological and normative approach. Data retrieval used is secondary data sourced from publications which include scientific journals, books, websites and newspapers that make this problem discussed in research

Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam

Adultery or fornication is a major sin Islam. Even though the doer is subject to heavy punishment, consented sex without marriage in form of prostitution and sex affairs remain at large. Islamic criminal law warn those who commit this sin with a hundred lashes if the doer is unmarried person, and with stoning to death if he or she is a married person as well as the denial of biological bond between the father and the born child. Nonetheless, even though during the time when the prophet was still alive, adultery was still evident as it is reported from some Prophetic Tradition about the case of Maiz and Ghamidiyya.Nowadays, with the presence of quarters for prostitution in big cities or small town, adultery seems to gain legal status in Indonesia. Such a decision has benefits, but its negative aspects are also several. There are more visits to the prostitution areas, more pregnancy, illegitimate and then deserted children which in turn create new social problems.The statistics from Directorate General for Social Service and Rehabilitation at the Ministry of Social Welfare shows that there are 3.488.309 deserted children, 1.178.824 infants, and 10.322.674 of those potentially to be deserted. Many of those children are resulted from adultery. Admittedly, Islam do not recognize hereditary sin, yet illegitimate children, especially of adultery, have to swallow social stigmatization from the time they are born, in school, in workplace, and in their marriage. This article describes adultery in Islamic law and its punishment. In addition, it also explains family lineage of children resulted from adultery, their guardianship, their inheritance, and their adoption

Tradisi intelektual muslim Uzbekistan

Uzbekistan khususnya dan Asia Tengah umumnya adalah suatu kawasan yang belum menjadi perhatian serius dalam studi Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di luar itu, Timur Tengah misalnya mendapatkan perhatian yang lebih kuat dibanding dengan kawasan-kawasan lain. Kenyataan ini menyebabkan ketimpangan dalam studi kawasan sehingga baik dalam pembelajaran maupun dalam penelitian, kawasan Asia Tengah hampir tidak tersentuh. Oleh karena itu, perlu ada rintisan awal untuk mengembangkan studi kawasan agar keterlibatan UIN Sunan Ampel dalam wacana akademik lebih kokoh sehingga memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan pengetahuan tentang kawasan Asia Tengah. Langkah ini bisa disebut sebagai salah satu bagian dari road map untuk mewujudkan World Class University. Cita-cita itu perlu didukung dengan kebijakan yang konkret untuk mengembangkan kurikulum studi kawasan, penelitian yang terarah, pusat studi kawasan Asia Tengah, dan tentu saja diperlukan suasasana akademik yang bisa mendukung proses-proses kajian tentang Asia Tengah

Tradisi intelektual muslim Uzbekistan

Uzbekistan khususnya dan Asia Tengah umumnya adalah suatu kawasan yang belum menjadi perhatian serius dalam studi Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di luar itu, Timur Tengah misalnya mendapatkan perhatian yang lebih kuat dibanding dengan kawasan-kawasan lain. Kenyataan ini menyebabkan ketimpangan dalam studi kawasan sehingga baik dalam pembelajaran maupun dalam penelitian, kawasan Asia Tengah hampir tidak tersentuh. Oleh karena itu, perlu ada rintisan awal untuk mengembangkan studi kawasan agar keterlibatan UIN Sunan Ampel dalam wacana akademik lebih kokoh sehingga memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan pengetahuan tentang kawasan Asia Tengah. Langkah ini bisa disebut sebagai salah satu bagian dari road map untuk mewujudkan World Class University. Cita-cita itu perlu didukung dengan kebijakan yang konkret untuk mengembangkan kurikulum studi kawasan, penelitian yang terarah, pusat studi kawasan Asia Tengah, dan tentu saja diperlukan suasasana akademik yang bisa mendukung proses-proses kajian tentang Asia Tengah

Metodologi Hukum Islam Abd al-Ḥalīm Maḥmūd

This article discusses the concept of ijtihād (legal reasoning) and the typology of legal thought of Abd al-Ḥalīm Maḥmūd. According to Maḥmūd, ijtihad is devoting all abilities of a mujtahid to arrive at the essence and substance of a problem intended by the Prophet Muhammad. This definition is supported by the division of ijtihād into two: ijtihād istinbāṭī, the object of which is the texts of the Qur'ān or the Sunnah, and ijtihād taṭbīqī, the object of which is legal problems of the time. Mahmud maintains that a mujtahid should meet certain qualifications such as the abilities of understanding Arabic language, memorizing the Qur'ān, understanding asbāb al-nuzūl (causes of revelation), memorizing the Traditions of the Prophet related to legal matters, and the brilliance in making legal reasoning and conclusions. Maḥmūd belongs to moderate group that agrees with the formalization of private laws, while public laws in his view serve only as materials for national laws. Maḥmūd also gives an emphasis on the integration between naṣṣ (text) and maqāṣid al-sharī'ah (the objectives of law)

IBN HAZM DAN GAGASAN USHUL FIQH DALAM KITAB AL IHKAM FI USHUL AL AHKAM

Ibn Hazm is famous for his intellectual productivity and knowledge. He contributed to the development of Islamic legal thinking, especially in the field of Ushul Fiqh. Through a range of works such as al-ihkam fi Ushul al-Ahkam, he demonstrates his expertise in the field, using styles like no other scholars. This article examines the ideas of Ibn Hazm, employing a combined method of history and descriptive analysis. The article finds that Ibn Hazm refuses the use of ra'y such as qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, sadd al-dara 7 and ta 'Urn al-ahkam in Islamic legal theory

HUDUD, TA'ZIR DAN QOWAD DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM

Secara bahasa, Fiqh berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan, yang berarti mengenai, faham. Sedangkan secara istilah fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan deinikian, secara singkat bisa didefinisikan jika fiqh merupakan himpunan hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil­ dalil terperinci. Sedangkan jlnayah, secara bahasa berarti, nama bagi basil perbuat an seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan secara ist ilah jiniiyah berarti; suatu istilah unt uk perbuat an yang dilarang oleh syara' baik perbuat an tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Dalam konteks ini pengertian jinayah sama dengan pengertian jadmah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Mawardi bahwa jarlmah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman /lad dan ta 'zir. Apabila kedua kata fiqh dan jinayah digabungkan maka pengertian Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang Oarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil ter­ perinci. Pengertian ini sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif sebagaimana yang dikemuka­kan oleh Musthofa Abdullah dan Ruben Ahmad. Keduanya memaknai bahwa hukum pidana ialah hukuman mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah yang mengat ur masalah tindak pidana dan hukumannya

NATION STATE VIS -A- VIS KHILAFAH ISLAMIYAH : TELAAH KOMPARASI-PARADIGMATIK PANDANGAN SEKULARISME DAN ISLAMISME

Tidak adanya rule of game yang sistemik dalam berpolitik bagi umat Islam yang diwariskan oleh Muhammad Saw.Menggambarkan bahwa realitas politik adalah realitas kemanusiaan yang berdialog dengan ruang sosial dan budaya. Ungkapan Nabi "antum a' lamu bi syuuni dunyakum" patut untuk menjadi pijakan awal atas realitas politik sebagai bagian dari urusan dunia, bukan urusan agama. Namun,nabi mewariskan seperangkat moral dan etika kemanusiaan yang bersifat umum sebagaimana tersirat dalam teks-teks al Qur'an dan hadith, misalnya anjuran menebar perdamaian (af sau al salam) kepada sesama manusia, kesamaan hak, sikap adil dan lainnya. Karenanya, politik Islam yogyanya tidak terkesan banyak terjebak dalam ranah penempatan agama dalam ranah politik praktis. mengingat konsekwensinya ia harus berhadapan dengan keragaman nilai yang berlaku dikalangan masyarakat, baik nilai agama, budaya maupun suku. Politik Islam juga tidak sekedar mengekor dengan konsep-konsep politik yang berkembang di Barat, misalnya konsep demokrasi, negara bangsa (nation state) dan sejenisnya. Tanpa mengurangi kelayakannya, Karakteristik politik harus tetap dimiliki, tidak mengekor ke Timur juga tidak ke Barat

Analisis Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Dalam PerspektiF Al-URF

This research aims to analyze Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 concerning early repayment discounts in Murabahah financing from the perspective of Al-URF. The main issues addressed in this study include the compatibility between Islamic finance principles and the concept of Al-URF, the influence of Al-URF on the interpretation and implementation of the fatwa, and the implications of Al-URF for Murabahah financing. The objective of this research is to investigate the impact of Al-URF on the understanding and practice of early repayment discounts as outlined in the fatwa. A mixed-method approach will be employed, combining qualitative and quantitative methods. The research will involve analyzing the fatwa, Islamic finance literature, case studies, and empirical data. The findings of this study are expected to contribute to the ongoing discourse on the integration of Islamic finance principles with contemporary financial practices, highlighting any discrepancies or gaps in the understanding and application of early repayment discounts in Murabahah financing from the perspective of Al-URF

IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM MEKANISME PASAR

Artikel ini bertujuan untuk menemukan tentang keterkaitan antara maslahah mursalah dengan mekanisme pasar pada masa Rasulullah dan masa sekarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research dengan pendekatan deskriptif. Rasulullah pada zamannya menolak melakukan intervensi harga dikarenakan harga yang berlaku pada pasar berdasarkan mekanisme pasar alami. Harga yang berlaku pada saat itu berdasarkan suplay dan demand. Namun, Ibnu Tamiyah memperbolehkan pemerintah melakukan intervensi harga pada saat ini seperti ketika terjadinya kolusi antar penjual, monopoli, dan terancamnya kebutuhan masyarakat. Pemerintah mempunyai andil dalam penentuan harga di saat-saat tertentu. Diperbolekannya intervensi harga oleh ibnu taimiyah adalah merupakan bentuk kemaslahatan umat manusia dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal negatif yang akan dirasakan oleh penjual maupun pembeli.   Kata Kunci: Maslahah Mursalah, Mekanisme Pasar, dan Intervensi Harga