The Effect Of PP 55 Of 2022 Implementation And Taxation Socialisation On Tax Compliance Level Of MSMEs

This study aims to examine the effect of the Implementation of PP 55 of 2022 and taxation socialization on the tax compliance of MSMEs in Medan City. In this study, data were obtained from questionnaires distributed to 51 MSME respondents in Medan City. The analysis results show that the Implementation of PP 55 of 2022 and taxation socialization together have a positive and significant effect on the tax compliance of MSMEs. These results indicate that tax incentive policies such as PP Number 55 Year 2022 can help MSMEs in economic recovery post Covid-19 pandemic, while the government's intensive taxation socialization can increase taxpayer compliance to fulfill all their tax obligations. In order to improve the tax compliance of MSMEs, continuous socialization regarding tax incentive policies and the use of digital technology are needed to increase the effectiveness of tax education

PENGARUH TINGKAT NATURITY LEVEL TERHADAP BILLING SISTEM DENGAN PENDEKATAN COBIT 4.1 PADA PT BAKRIE TELECOM. TBK

PENGARUH TINGKAT NATURITY LEVEL TERHADAP BILLING SISTEM DENGAN PENDEKATAN COBIT 4.1 PADA PT BAKRIE TELECOM. TBK - Billing distribution, billing cycle, billing system, control, CobIT

PERAN GURU PKN DALAM MEMPERSIAPKAN SISWA UNTUK MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) (STUDI KASUS SMK NEGERI 5 MEDAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru PKn dalam mempersiapkan siswa dalam mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di SMK Negeri 5 Medan tahun pelajaran 2016/2017. Adapun metode yang digunakan penulis ialah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi dari penelitian ini adalah kelas XI dengan jumlah keseluruhan 120 orang siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 % dari jumlah populasi yakni 48 orang secara acak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik sederhana yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan tabel frekuensi. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah guru PKn yang profesional telah melakukan tugas dan tanggungjawab dalam mempersiapkan siswa di SMK Negeri 5 Medan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sedang berlangsung di Indonesia. Guru PKn selain mengajarkan materi pelajaran juga telah mengajarkan siswa bagaimana cara bertanggung jawab, berkomunikasi yang baik, percaya diri, kemandirian dan terutama karakter bagi peserta didik di SMK Negeri 5 Medan. Peranan guru PKn tersebut terlihat dari hasil penelitian yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada siswa sebagai responden yang didukung dengan hasil wawancara terhadap guru PKn di SMK Negeri 5 Medan yang menunjukkan bahwa dengan adanya informasi mengenai MEA menjadikan siswa menjadi lebih semangat dalam memperbaiki diri baik dari segi ilmu pengetahuan (keahlian) maupun dari segi karakternya

KEPASTIAN HUKUM JUAL BELI TANAH HAK MILIK TANPA MELALUI PPAT (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH)

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kepastian hukum jual beli tanah hak milik tanpa melalui PPAT dan bagaimanakah praktek jual beli tanah hak milik tanpa PPAT yang terjadi di masyarakat sekarang ini yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1.              Jual beli tanah tanpa melalui PPAT pada umumnya sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat sahnya suatu perjanjian, namun jual beli tersebut tidak memeliki suatu kekuatan hukum yang menjadi suatu bukti kuat mengenai kepemilikan atas tanah tersebut. Maka jual beli tanah harus dan wajib dibuat dihadapan PPAT untuk menjamin suatu kepastian hukumnya sebagaimana yang telah diatur dalam PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya yakni sertifikat. Sehingga dengan sertifikat itu pemegang hak atas tanah akan terjamin  eksistensi haknya, serta bukan hanya menguasai tanah tersebut secara fisik saja namun juga secara yuridis. 2. Praktek jual beli tanah yang terjadi dalam masyarakat kenyataannya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat kebanyakan masih melakukan proses jual beli tanah hanya secara lisan saja berdasarkan asas kekeluargaan/kepercayaan antar kedua belah pihak, serta masih menggunakan hukum adat yang dengan prinsip terang dan tunai, yang kemungkinan besar dapat menyebabkan suatu permasalahan dikemudian hari. Dan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan tentang aturan atau tata cara jual beli tanah, serta akan pentingnya sertifikat jual beli tanah. Apabila terjadi suatu sengketa, maka dapat dilakukan penyelesaian secara litigasi dan nonlitigasi.Kata kunci: hak milik; jual beli; ppat

DAMPAK KREDIBILITAS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP NILAI TUKAR DI INDONESIA

ABSTRACT SISKA LUMBAN GAOL. The Impact Credibility Of Fiscal Policy on the Exchange Rate Case In Indonesia. Cooperative Economics Education, Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, in 2015. This study aims to determine whether the credibility of fiscal policy as seen from the rules of the deficit, the debt rule, discretionary, has an influence on the exchange rate in Indonesia. The method used in this study is in the form of time series of the year 2001 (1)-2013 (4) with a sample of 52 points. Data exchange is taken by Bank Indonesia JISDOR in real time. Then the government expenditure data taken from the Central of Statistics. Data derived from the total debt of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. This study uses multiple linear regression model by adding a dummy variable, namely the phenomenon of 2008 financial crisis and inflation targeting, 2005. The findings indicate the model of deficit rule is not significant and does not contribute in stabilizing the exchange rate. Furthermore, the rules of the debt by adding a dummy variable inflation targeting in 2005 shows that the rule of debt can affect the exchange rate. The increase in the debt rules can stabilize the exchange rate. Then, the discretion is not significant so it does not affect the exchange rate. Then, a dummy variable inflation targeting in 2005 debt shows significant results. If the debt rules can be realized with the planned debt rules, a small deviation will then be able to stabilize the exchange rate. The financial crisis of 2008 and 2005 inflation targeting did not respond to the exchange rate. The implication is that the government pay attention to the long-term debt in order to stabilize the exchange rate because the higher the debt, the rules will result in the exchange rate stable. Keywords: Deficit rule, debt rule, discretionary, exchange rat