Corporate Governance and Disclosure Level in Mining Companies: Evidence from Regulation Changes in Indonesia

This study aims to know the influence of company disclosure after the regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 7 Year 2012 and Regulation of Minister of Finance Number 75/PMK.011/2012 in Indonesian mining companies. The data used in this study come from mining companies listed on the BEI 2010–2014 with a total of 184 mining companies. The analysis technique used is the method of multiple linear regression analysis with the help of software STATA 14.0. Our first prediction is that firms with better governance mechanism will have higher level of disclosure. Regression results indicate that after the government regulations on mining companies, corporate governance practices and ownership structures have no effect on the level disclosure of mining companies in Indonesia.     Keywords: disclosure, corporate governance, ownership structur

Pemetaan Daerah Rawan Longsor Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis Studi Kasus Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang berpotensi terjadi bencana tanah longsor. karena memiliki kemiringan lereng curam (> 25%) dengan jenis tanah dominan adalah andosol yang memiliki sifat peka erosi dan curah hujan tahun 2013 lebih dari 1500 mm. Pemetaan menggunakan tujuh parameter yaitu kemiringan lereng, curah hujan, tata guna lahan, geologi, kedalaman solum, tekstur tanah, permeabilitas tanah.dan masing-masing memiliki skor dan bobot kemudian dilakukan overlay sehingga menghasilkan peta sebaran daerah rawan longsor. Pengerjaan analisis dengan SIG dalam pemetaan zona kerentanan gerakan tanah secara tidak langsung, dilakukan dengan menggunakan software Arcview. Software ini digunakan untuk menghitung persentase kemiringan lereng, dan menghitung dan mengevaluasi unit, klas atau tipe mana dari setiap individu peta yang penting (berpengaruh) terhadap kejadian gerakan tanah. Hasil Penelitian didapatkan daerah yang sangat rawan terkena longsor yaitu telogosari, wringin, tegalampel, pakem, dan maesan

Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Inventori Berbasis Web dan Android

- Pada Perusahaan dagang penggunaan aplikasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, baik dalam memperoleh, mengolah, dan menggunakan data untuk kepentingan Perusahaan. Toko Rutaka merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak dibidang penjualan bahan bangunan, alat-alat listrik, dan rumah tangga. Pencatatan persediaan barang dilakukan secara manual dan belum memiliki sistem yang terintegrasi antara bagian penjualan dan gudang. Pembelian barang dicatat pada buku catatan yang memungkinkan catatan hilang atau rusak. Bagian penjualan harus turun langsung ke gudang untuk memastikan barang yang akan dijual masih tersedia. Peneliti menerapkan metode peramalan moving average yang digunakan untuk mengetahui jumlah barang yang akan di pesan atau beli. Data yang akan digunakan dalam peramalan tersebut yaitu data barang keluar pada gudang selama tiga bulan terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ini dapat meningkatkan efektivitas dalam pencatatan pemesanan barang, retur barang, barang keluar dan masuk, mengetahui stok barang yang tersedia di gudang. Kata Kunci - android, inventori, moving average, peramalan, web

KONDISI SOSIAL BUDAYA PADA DESA ODF DI EKOSISTEM PERBUKITAN, DATARAN RENDAH DAN PANTAI

Salah satu permasalahan besar yang saat ini dihadapi Indonesia adalah sanitasi, terutama kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Banyuwangi merupakan kabupaten yang telah melaksanakan salah satu program STBM yaitu Desa ODF sebanyak 117 dari 217 atau dengan tingkat keberhasilan sebesar 81,57%. Wilayah kerja Puskesmas Klatak menjadi salah satu wilayah yang terverifikasi menjadi desa ODF. Penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional dan rancangan bangun desktiptif observasional. Pengumpulan data dilakukan dengan metode indepth interview, penyebaran kuisioner, dan observasi langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif univariat. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas masyarakat diketiga ekosistem memiliki sosial budaya dengan kategori baik. Di ekosistem perbukitan sebesar (68,2%), ekosistem dataran rendah sebesar (84,1%), dan ekosistem pantai sebesar (72,7%). Dan tidak ada perbedaan pada variable sosial budaya diketiga ekosistem tersebut. Kesimpulannya tidak ditemukan perbedaan keadaan sosial budaya antara masyarakat di ekosistem perbukitan, dataran rendah, dan pantai. Namun saat di lakukan observasi dari ketiga ekosistem tersebut, ekosistem pantai merupakan ekosistem dengan kondisi sosial budaya yang kurang baik

The Analysis of Sustainable Construction Strategies on the Likupang Special Economic Zone (SEZ)

Many challenges are faced in implementing sustainable construction in Indonesia. This research aims to find an effective method for adopting sustainable construction. The method used combines qualitative and quantitative methods by incorporating the identification of significant factors affecting the adoption of sustainable construction. In data collection with the SWOT system, FGDs and interviews provided accurate information regarding factors and strategies to promote sustainable construction, particularly in the Likupang SEZ Project. From the results of the study, the IFSC value for the promotion strategy of sustainable construction in the Likupang SEZ project is the social factor of 0.2, followed by the economic factor of 0.3, the environmental factor of 1.2, and the government support factor, business investment, and cultural factors of 1.4, respectively. The highest IFSC value was obtained for the human resource factor of 1.6. Thus, it can be concluded that human resources must be accompanied by government support along with business investment and cultural influences in order to realize adequate sustainable development projections for the Likupang SEZ project in the future. Doi: 10.28991/CEJ-SP2023-09-07 Full Text: PD

Evaluasi Kegiatan MBKM Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa: PHP2D 2021 KORPS Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Al Azhar Indonesia di Desa Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah

Evaluasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berpedoman pada Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi dengan salah satu amanahnya yaitu terdapat hak bagi mahasiswa untuk belajar di luar universitas. Salah satu peluang dari program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional ialah Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D). Dalam Program PHP2D ini, mahasiswamahasiswa Hubungan Internasional yang tergabung dalam Korps Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAHI) memilih Desa Labuan Lelea di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari menjalankan Program ini.Desa Labuan Lelea merupakan sebuah desa yang berada di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Program utama dari KOMAHI di Desa Labuan Lelea adalah mengembangkan minyak VCO sebagai potensi utama penggerak perekonomian masyarakat desa. Di samping itu KOMAHI juga turut membantu melestarikan lingkungan dengan penanaman 1000 pohon Evaluasi Kegiatan MBKM Program Holistik Pembinaan Dan Pemberdayaan Desa: PHP2D 2021 Korps Mahasiswa Hubungan International (KOMAHI) FISIP Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Di Desa Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah 56 mangrove demi merevitalisasi wilayah pariwisata yang terdampak akibat bencana Tsunami. Dalam artikel ini tim peneliti ingin mengulas lebih dalam terkait evaluasi program MBKM PHP2D yang dilaksanakan oleh KOMAHI Universitas Al Azhar Indonesia di Desa Labuan Lelea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada tahun 2021. Peneliti menyimpulkan program ini sangat efektif dalam mengasah soft skills mahasiswa untuk semakin mendekatkan diri dengan lapisan-lapisan masyarakat. Kata kunci: Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Desa, Pemberdayaan, Pembinaan

HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pemerintah memiliki tugas dalam penyelenggaraan negara untuk kepentingan masyarakat, berupa terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan umum. Perkembangan negara hukum dengan meninggalkan konsep negara penjaga malam (nachtwachterstaat) didasari pada perkembangan negara-negara Eropa yang mengalami krisis ekonomi setelah Perang Dunia II yang melahirkan konsep negara kesejahteraan (sociale rechtsstaat). Wujud kesejahteraan umum merupakan masyarakat yang sejahtera, salah satu indikator masyarakat sejahtera adalah masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi yang berhubungan juga dengan jumlah pendapatan dan pemerataan pendapatan. Pendapatan berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan kondisi usaha. Hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk didalamnya hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tenaga kerja dalam sebuah perusahaan merupakan komponen yang sangat menunjang untuk tercapainya visi dan misi perusahaan dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai persaingan, baik ditingkat lokal maupun global. Sebagai unsur penting dari kegiatan perusahaan, maka perkembangan perusahaan tergantung dari kinerja tenaga kerja yang solid dan efisien, karenanya hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha atau pemberi kerja dan pihak-pihak lain di luar hubungan kerja haruslah diberikan perlindungan, yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak dalam perjanjian kerja. Dalam buku ini membahas konsep umum hukum ketenagakerjaan kemudian dilanjutkan dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia, kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum Indonesia, pihak-pihak dalam hukum ketenagakerjaan dan perjanjian kerja laut bagi WNI awak kapal perikanan berbendera asing, sistem perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial dan K3, pemutusan hubungan kerja serta kebijakan outsourching, kebijakan pengupahan, organisasi ketenagakerjaan, pelaksanaan UU ketenagakerjaan pasca ditetapkannya UU cipta kerja, perselisihan hubungan industrial, undang-undang ketenagakerjaan pasca ditetapkannya undang-undang cipta kerja