Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli yang Menjadi Obyek Sengketa Serta Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah yang Belum didaftarkan Ditinjau dari UU No 5 Tahun 1960

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA dan kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA.Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA dimana Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena dilakukannya jual beli. 2. Kendala Kendala dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA diantaranya adalah dengan berakhirnya hak hak atas tanah menurut sistem UUPA, yaitu hak atas tanah itu berakhir tanpa kerja sama dalam artian relatif atau pun sepersetujuan seperti yang kita kenal untuk sahnya suatu persetujuan seperti yang diatur oleh Pasal 1320 BW dari pemiliknya semula.  Pemilik tanah dapat kehilangan sama sekali haknya (karena melanggar ketentuan prinsip nasionalitas, ataupun melanggar haknya) ataupun dipaksa untuk menyerahkan haknya itu kepada orang lain, karena pelelangan tanahnya karena menunggak pembayaran piutangnya, ataupun diserahkan kepada Negara atau pihak ketiga lainnya karena pencabutan hak ataupun pembebasan hak pembangunan.   

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 680/PDT.G/2019/PN.SGR)

Notaris ialah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam amar putusan kasus perdata dengan nomor 680/Pdt.G/2019/PN.Sgr dinyatakan bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 29 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 30 yang dibuat oleh Notaris batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang menjadi sebab dari kebatalan kedua akta tersebut adalah karena ditemukannya cacat hukum pada keduanya. Dengan adanya akta autentik yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Penulis dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, diperoleh hasil bahwa Notaris yang bersangkutan pada kasus ini dapat dimintai dua jenis pertanggungjawaban hukum yaitu secara administratif yang ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, kemudian pertanggungjawaban secara perdata yaitu dengan ganti rugi

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya

This research was conducted with the aim of knowing how to regulate the concept of unlawful acts and how the similarities and differences in default with unlawful acts. Using normative juridical research methods, it is concluded: 1. Unlawful acts (Onrechtmatigedaad) are a provision regulated in Article 1365 of the Civil Code that occurs a lot in society. Based on Article 1365 of the Civil Code, there are a number of elements, namely: 1. The existence of an act; 2. The act is against the law; 3. There is a mistake on the part of the perpetrator; 4. There is a loss to the victim; and 5. There is a causal relationship between actions and losses. 2. Legal acts have developed through jurisprudence both in the Netherlands and in Indonesia, which expands the meaning of legal acts not only violating the law, but also violating the decency and decency that live and prevail in society

Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya telah Meninggal Dunia

Perkawinan masuk ke dalam kategori peristiwa hukum dan suatu jalan bagi manusia untuk meneruskan keturunannya. Ikatan dua subjek hukum tersebut terjalin dapat berdampak luas pada harta kekayaan dan anak yang lahir dalam Perkawinan tersebut. Salah satunya merupakan hak waris bagi anak yang menjadi bagian keturunan antara suami dan istri tersebut. Perkawinan menurunkan harta kekayaannya kepada ahli waris khususnya kepada anak, namun terdapat beberapa kasus terdapat perceraian yang menyebabkan akibat hukum terhadap ahli warisnya terkait harta kekayaan. Selain perceraian yang berdampak terhadap harta kekayaan pada ahli warisnya adalah meninggalnya orang tua sang anak, sehingga menyebabkan anak menjadi yatim piatu. Anak yang menjadi yatim piatu mendapatkan asuhan dari wali yang ditunjuk oleh orang tua anak sebelum ia meninggal ataupun dari pihak keluarga ayah atau ibunya yang ingin menjadi wali bagi anak tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan ialah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan pada penelitian ini ialah seorang anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya akan tetap mendapatkan asuhan dari wali apabila ia belum mencapai umur 18 tahun. Bagi wali yang ingin mendapatkan hak asuh anak dapat meminta penetapan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat

Perlindungan Konsumen Korban Transaksi Pay Later Traveloka (Contoh Kasus Trias Dian Lestari)

Economic development as part of the concept of national development, as an effort to realize the welfare of the people who are just and prosperous. In order to strengthen national development, the government invites the banking world to participate in collecting and distributing public funds, both on a small and large scale. The government issued basic rules of banking law, namely Law Number 10 of 1998 concerning Banking (which was later shortened to the Banking Law). The aim is to regulate various banking activities, both transactions, depositing money, investment and credit so that the public also gets legal protection. Implementation of financial business services to connect lenders with loan recipients to reach loan agreements in rupiah directly through digital platforms using internet services. PayLater is a technology-based lending and borrowing service with the motto "buy first, pay later". Consumers are often considered to have an unequal position with business actors. Consumers are powerless in the face of a stronger position from business actors. This is not in line with the regulations in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (later abbreviated as UUPK), especially Article 4 concerning consumer rights, including the right to comfort, security and safety in consuming goods and / or services received in accordance with the agreement or not as it should be. Based on this reason, the title of this study was raised, namely "Consumer Protection of Traveloka PayLater Transaction Victims (Example: Trias Dian Lestari Case)

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI ATAS KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Notary staff has a very important role in assisting the performance of a notary in providing deed-making services. Apart from being able to help the performance of a notary in carrying out his position, he must also be able to be an instrumental witness in making and formalizing notarial deeds as long as they meet the requirements stipulated in Article 40. Law on the Office of Notaries, namely witnesses who are at least 18 years old who are categorized as legal subjects who are capable of carrying out legal actions, understand the language used in the deed, can put signatures and initials, because the notary employee acts as an instrumental witness in the formalization of the deed, already entered into the realm of law which has legal consequences, so that if a notarial deed in the future occurs a problem or case, the notary employee automatically becomes involved in the problem or case. Witnesses in notary deed cases must also receive legal protection and their safety must be guaranteed in the event of a case or lawsuit in court against a deed where the status of being a witness. Even though the actions of a notary employee as an instrumental witness in the formalization of a notarial deed are included in the field of notarialism, the Law on the Position of a Notary does not provide legal protection for witnesses in the formalization of a notary deed, especially for notary employees. In the absence of provisions in the Notary Office Law regarding protection for notary employees who become instrumentair witnesses in the formalization of deeds, legal protection for notary employees who act as witnesses can only be found in provisions outside the notary office regulations

Analisis Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2925 K/Pdt/2019)

One of the legal acts in the agreement is leasing, which is regulated in Articles 1548 to 1600 of the Civil Code. In Article 1548 of the Civil Code, leasing is defined as an agreement, by which one party binds himself to give the enjoyment of an item to the other party during a certain time, with the payment of a price agreed by the latter party. People can lease various types of goods, both fixed and movable. Sometimes a lease agreement often raises various legal issues, such as default or breach of promise or unlawful acts. Unlawful acts in a lease agreement can be interpreted as a negligent act or any act that violates agreed rights and/or obligations and is contrary to applicable laws and regulations, causing material or immaterial losses to others. This research is intended to analyze the legal consequences arising from unlawful acts committed by the renting party through Supreme Court Decision Number 2925 K/Pdt/2019. By using a normative juridical approach, the results of this study show that the actions of the subletting party can be categorized as unlawful acts because it terminates the lease agreement unilaterally, while there is still a validity period of the lease to which the tenant is entitled. This caused the tenant to be materially and materially disadvantaged, so they sued until the cassation level

Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Keberadaan jabatan Notaris dilandasi oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam membuat akta autentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Penelitan dari identifikasi masalah di atas bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap Akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris terhadap kekuatan pembuktian akta, baik secara formil maupun materiil. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tanggung jawab notaris sebagai Pejabat umum (Negara) terkait pembuatan Akta Notaris di luar wilayah jabatannya. Penelitian di bidang hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, untuk menganalisis akibat hukum pembuatan akta notaris di luar wilayah jabatannya. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa akibat hukum terhadap akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris terhadap kekuatan pembuktian akta, baik secara formil maupun materiil menyebabkan akta notaris batal demi hukum atau tidak sah dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan tanggung jawab notaris sebagai Pejabat Umum (Negara) terkait pembuatan Akta Notaris di luar wilayah jabatannya adalah pertanggungjawaban perdata dan administrasi. Pertanggungjawaban perdata dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, dan pertanggung jawaban administrasi dapat diberi sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat

Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perjanjian Tidak Tertulis

In unwritten agreements between customers and savings and loan cooperatives, defaults by customers can have significant legal consequences for both parties. Default occurs when customers do not fulfill their obligations in accordance with the agreed agreement, such as not paying installments on time. The legal consequences of this default may vary depending on the provisions contained in the agreement and the applicable law. The research method used is normative law. The results showed that for customers, the legal consequences of default can be in the form of fines or surcharges, cancellation of the agreement, or even lawsuits. Meanwhile, for savings and loan cooperatives, the legal consequences can include financial losses due to not receiving payments on time and a tainted reputation in the industry. The importance of clarity and certainty in agreements is an important emphasis in this context, so that the rights and obligations of both parties can be clearly understood. In addition, compliance with applicable laws and regulations is also a key factor in responding to defaults, so that both parties can maintain balance and fairness in their contractual relationship

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DALAM ARISAN BERBASIS ONLINE

In essence, Indonesia is a state based on law as stated in the Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph 3, so that every community activity is regulated by using law as a tool to carry out order, justice, security and development. One form of guarantee provided by law in its products is the legal relationship between legal subjects and other legal subjects in the economic field which cannot be separated from everyday human activities with the existence of arrangements regarding agreements. One that relates to agreements is online-based arisan which is based on written or oral agreements, thus providing protection to legal subjects to avoid unwanted things such as not having good faith in carrying out online arisan activities, especially those that can be a default form. Therefore the researcher uses a type of normative research method with a statutory approach. The results of this study are that the legal consequences arising from non-payment of online arisan funds can cause losses and are included in the category of default in the agreement so that they are required to compensate for losses and the conclusion in this study is that repayment can be carried out by means of litigation and non-litigation