Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)

This study aims to analyze the factors that affect individual taxpayers in meeting their tax obligation. The independent variable in this study is the realization pay tax, service tax authorities, knowledge and understanding of tax laws, the perception of the effectiveness of the tax system. While the dependent variable in this study is the willingness to pay taxes. This study used a nonprobability sampling technique using this type of sampling Incidental sampling. Primary data collection method with questionnaires and secondary data with documents in the collection. Respondents were sampled from the 50 respondents who constitute individual taxpayers and registered with the Tax Office Primary Singosari taxpayer classified as effective. Analysis of the research data using multiple linear regression analysis. Based on the analysis of this study showed that awareness of paying taxes to the value β1 = 0.180, the value of the service tax authorities β2 = 0.205, knowledge and understanding of tax laws with β3 = 0.296 and the value perception of the effectiveness of the tax system with the value of β4 = 0.261, respectively variables affect the willingness to pay taxes to the value of a = 1.542

Jurnalpelaksanaan Sanksi Administrasi Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi di Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban)

SIDIMAS ADITIAATMAJA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pelaksanaan Sanksi Administrasi Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi di Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban). Tunggul Anshari SN., SH.MH., Lutfi Effendi, SH.MH.Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Salah satu bentuk nyata retribusi daerah ini adalah retribusi pelayanan pasar. Di Kabupaten Tuban, terdapat permasalahan dimana retribusi pelayanan pasar seringkali mengalami keterlambatan, sehingga wajib retribusi terkena sanksi administrasi. Pelaksanaan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Penelitian ini mengungkap tentang pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, hambatan dan upaya penanggulangannya pelaksanaan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian adalah di Dinas Perekonomian dan Pariwisata sub Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Daerah di Kabupaten Tuban. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data primer serta studi pustaka serta penelusuran akses internet untuk data sekunder. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penetapan tarif retribusi pelayanan di pasar Kabupaten Tuban diukur berdasarkan tingkat pengguna jasa dan tarif retribusi, pemungutan pembayaran retribusi pelayanan dilaksanakan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Dinas Pasar Kabupaten Tuban sebagai kolektor yang pemungutannya dilakukan oleh petugas UPTD. Jenis pelanggaran dalam retribusi adalah keterlambatan pedagang dalam membayar retribusi serta memindahkan izin berdagang kepada pedagang lain tanpa seizin UPTD. Sanksi dalam Pelangaaran retribusi pasar ini berdasarkan Pasal 19 yaitu berupa denda administrasi sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang. Hambatan dalam pelaksanaan sanksi administrasi adalah: kurangnya kesadaran pedagang, kurang tertibnya pelaksanaan administrasi, dan perpindahan hak milik dari pedagang lama ke pedagang yang baru tanpa pemberitahuan kepada UPTD Pasar. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya: Meningkatkan kesadaran wajib retribusi, peningkatan kompetensi SDM aparatur, melakukan pendataan retribusi, monitoring dan pengawasan serta penagihan, koordinasi dan konsultasi, pemenuhan sarana mobilitas. Sedangkan saran yang bisa diberikan antara lain untuk pembuat Peraturan Daerah di Kabupaten Tuban, agar mengenai sanksi pada Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar lebih diperjelas dan dipertegas. Kemudian diperlukan pengawasan dalam hal retribusi untuk menghindari adanya pelanggaran di lapangan. Selain itu sosialisasi tentang retribusi pelayanan pasar juga perlu ditingkatkan

Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kpp Pratama Malang Selatan dan Kpp Pratama Banyuwangi Periode 2009–2013)

One of the efforts that had been made by Indonesia Taxation Authority in order to create fairness in term of the taxation of the personal tax income (WPOP) was the introduction of the non-taxable income (PTKP). This study aims to analyze the changes of the Ministry of Finance\u27s regulation Number PMK-162/PMK.011/2012 concerning the PTKP adjustment toward the growth of the number of the personal taxpayer (WPOP) and the income tax revenue (PPh) on KPP Pratama Malang Selatan and KPP Pratama Banyuwangi.This study used the descriptive qualitative approach. The data analysis on this study used the descriptive statistics, comparison analysis and trend analysis. The result of the analysis shows that the rate of growth of the number of taxpayers is not affected by the change of PTKP, the income tax revenue section 21 in KPP Pratama Malang is affected by the change of PTKP, in contrast in KPP Pratama Banyuwangi, the income tax revenue section 21 is not affected by change of PTKP. However the income tax revenue of the tax income 25/29 is not affected by change of PTKP in both KPP

Analisis Kinerja Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan USAha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/per/m.kukm/v/2006 (Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan PT Gudang Garam, Tbk “Mekar” Kediri Periode 2011-2013)

Cooperative performance is one factor that must be taken to ensure that the purpose of the cooperative to run well. Cooperative aims to improve the welfare of members in particular and society in general. The study was conducted to assess the performance of the cooperative based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 06 / Reg/ M.CSME / V / 2006. Location study on Cooperative Employees (Kopkar) PT Gudang Garam, Tbk "MEKAR" 2011-2013 period. Aspects of assessment used is the aspect of organization, governance and management, productivity , as well as the benefits and impacts. This research is a descriptive research with quantitative approachment. The performance assessment conducted in Kopkar PT Gudang Garam, Tbk "MEKAR" during the 2011-2013 period fluctuating results. The average value of performance based aspects of the organization during the period 2011-2013 amounted to 89.77 with a very good description, aspects of governance and management amounted to 70.83 with a good description, aspects of productivity amounted to 59.37 with sufficient description, as well as aspects of the benefits and impacts at 96.87 with a very good description

Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan ( studi kasus di poltabes surakarta)

COSMAS DIMAS D.D E 1103040. “IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN”. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007. Penulisan Hukum (skripsi) ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai hak-hak tersangka yang dilindungi dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan.serta mengetahui seberapa besar hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan hak-hak tersangka tersebut. Selain itu, penulisan hukum ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat ditentukan dalam meraih gelar sarjana ( S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini merupakan ruang lingkup penelitian empiris, dan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif. Lokasi penelitiannya di POLTABES Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada nara sumber di POLTABES Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Dalam menganalisis data penulis menggunakan model analasis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa yang mempunyai peranan terpenting dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan adalah penyidik, karena dalam proses pemeriksaan penyidiklah yang berkuasa serta mengatur jalannya pemeriksaan,sedangkan tersangka hanya megikuti proses tersebut dengan hanya perasaan takut karena dia merasa dianggap bersalah, dengan demikian penyidik dapat dengan mudah menekan tersangka. Dalam pelaksanaan hak-hak tersangka terdapat beberapa hambatan antara lain hambatan yang timbul dari tersangka yaitu kurangnya pengetahuan akan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, seringnya tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit serta tersangka tidak menunjukan sikap yang kooperatif dan hanya bersikap diam, sedangkan hambatan yang muncul dari pihak penyidik terjadi karena kurangnya sikap profesionalitas yang dilakuan dalam penyidikan, penyidik hanya memburu waktu tanpa menghormati hak-hak tersangka dan melakukan tekanan-tekanan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka