The Information Content of Implied Volatility in the Hong Kong and Singapore Covered Warrants Markets

This paper examines the informational content and predictive power of implied volatility over different forecasting horizons in a sample of European covered warrants traded in the Hong Kong and Singapore markets. The empirical results show that time-series-based volatility forecasts outperform implied volatility forecast as a predictor of future volatility. The finding also suggests that implied volatility is biased and informationally inefficient. The results are due to the fact in Hong Kong and Singapore the covered warrants markets are dominated by retail investors, who tend to use covered warrants’ leverage to speculate on the price movements of the underlying rather than to express their view on volatility.

PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KARTU TELKOMSEL PADA TOKO SIMBOLON PONSEL DI BALIGE KABUPATEN TOBASA

ABSTRAKSIPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran promosi yaitu periklanan, penjualan pribadi dan hubungan masyarakat secara simultan dan parsial terhadap keputusan konsumen dalam pembelian kartu telkomsel pada toko Simbolon Ponsel di Balige kabupaten TOBASA. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 96 responden. Persamaan analisis linear berganda diperoleh nilai Y = 2,940 + 0,297X1 + 0,237X2 + 0,326X3 + e. Artinya terdapat hubungan yang positif antara variabel periklanan (X1), penjualan pribadi (X2) dan hubungan masyarakat (X3) terhadap keputusan konsumen (Y). Hasil uji simultan nilai Fhitung 12,103 > Ftabel 2,70 dan berada pada tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka Ha diterima. Artinya secara simultan (serempak) periklanan (X1), penjualan pribadi (X2) dan hubungan masyarakat (X3) berpengaruh terhadap keputusan konsumen (Y). Hasil uji parsial periklanan (X1) menghasilkan nilai thitung 2,404 dan signifikan 0,018, penjualan pribadi (X2) menghasilkan nilai thitung 3,021 dan nilai signifikan 0,003 dan hubungan masyarakat (X3) menghasilkan nilai thitung 3,555 dan signifikan 0,001. Nilai signifikan yang dihasilkan masing-masing variabel < 0,05 maka H0 diterima. Artinya secara parsial periklanan (X1), penjualan pribadi (X2) dan hubungan masyarakat (X3) berpengaruh terhadap keputusan konsuemen (Y). Hasil uji koefisien determinasi menghasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,260. Artinya variabel bebas yang terdiri dari periklanan, penjualan pribadi dan hubungan masyarakat mampu menjelaskan variabel terikat yaitu keputusan konsumen sebesar 26%, sedangkan selebihnya 74% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kata Kunci : Periklanan, Penjualan Pribadi, Hubungan Masyarakat, Keputusan Konsume

Canada Advertiser and Essex Advocate (Sandwich)

Title Variation Essex Advocate Publication Dates 1850-1853? Frequency Weekly Online Holdings Essex Advocate 1851: Nov. 20 (Vol. 2: no. 6) 2p. 4p.?; pages 3-4 are probably missing Canada Advertiser and Essex Advocate 1853: Jan. 20 (Vol. 3: no. 13) (Whole no. 117) 4 p.1853: Feb. 3 (Vol. 3: no. 15) (Whole no. 119) 4 p.https://scholar.uwindsor.ca/essexcountyontarionewspapers/1004/thumbnail.jp

A Two-Phase Maximum-Likelihood Sequence Estimation for Receivers with Partial CSI

The optimality of the conventional maximum likelihood sequence estimation (MLSE), also known as the Viterbi Algorithm (VA), relies on the assumption that the receiver has perfect knowledge of the channel coefficients or channel state information (CSI). However, in practical situations that fail the assumption, the MLSE method becomes suboptimal and then exhaustive checking is the only way to obtain the ML sequence. At this background, considering directly the ML criterion for partial CSI, we propose a two-phase low-complexity MLSE algorithm, in which the first phase performs the conventional MLSE algorithm in order to retain necessary information for the backward VA performed in the second phase. Simulations show that when the training sequence is moderately long in comparison with the entire data block such as 1/3 of the block, the proposed two-phase MLSE can approach the performance of the optimal exhaustive checking. In a normal case, where the training sequence consumes only 0.14 of the bandwidth, our proposed method still outperforms evidently the conventional MLSE.Comment: 5 pages and 4 figure

SANKSI PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN (HOAX) MELALUI MEDIA ONLINE

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada dasarnya juga terdapat dalam Pasal 390 KUHP, hanya saja dalam Pasal tersebut terdapat frase “menyiarkan kabar bohong”. dalam tindak pidana ini sarana yang digunakan adalah media elektronik. Internet merupakan salah satu fasilitas yang digunakan melalui media elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan dan mengkaji tentang pertanggungjawaban dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

KEJAHATAN SIBER YANG MENJADI KEKOSONGAN HUKUM

Pada era teknologi sekarang ini, semakin banyak terjadinya kejahatan dalam bidang&nbsp; teknologi atau yang lebih dikenal sebagai Cyber Crime, yang mana kejahatan-kejahatan tersebut selalu berkembang setiap tahunnya. Banyaknya kasus-kasus Cyber Crime tersebut tentu meresahkan masyrakat, sehingga diciptkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun tidak semua kejahatan yang terjadi dapat dilindungi oleh Undang-Undang ITE tersebut, ada banyak kasus-kasus kejahatan siber yang tidak ada perlindungan hukumnya sehingga hal ini membuat adanya kekosongan hukum.In today's technological era, there are more and more crimes occurring in the field technology or better known as Cyber Crime, where these crimes are always growing every year. The number of Cyber Crime cases has certainly disturbed the community, resulting in the Creation Of Law Number 11 Of 2008 Concerning Electronic Information And Transactions And Law Number 19 Of 2016 Concerning Amendments To Law Number 11 Of 2008 Concerning Electronic Information AndTransactions.However, not all crimes that occur can be protected by the ITE Law, there are many cyber crime cases where there is no legal protection so this creates a legal vacuu

Strategi Komunikasi Museum KAA sebagai Soft Power Diplomasi Indonesia

Museum KAA merupakan satu-satunya museum yang ditetapkan sebagai soft power diplomasi Indonesia oleh kementerian luar negeri, karena Museum KAA membantu proses diplomasi Indonesia dengan membentuk opini baik di mata masyarakat lewat nilai KAA yang disebarkan kepada masyarakat dalam dan luar negeri dalam aktivitas Museum KAA. Dalam melakukan perannya sebagai soft power diplomasi Museum KAA melibatkan proses komunikasi dalam menjalankan strategi komunikasinya. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui “Strategi Komunikasi Museum KAA sebagai Soft Power Diplomasi Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dengan paradigma konstruktivis serta pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan museum KAA melakukan penerapan konsep participatory publik dalam setiap strategi yang dijalankannya. Museum KAA menyebarkan nilai-nilai KAA menggunakan media baru yang mampu melibatkan partisipasi masyarakat, mengadakan event sehingga tercipta partisipasi masyarakat serta membentuk sebuah komunitas yang memiliki ketertarikan yang sama yaitu sahabat museum. Kata kunci : soft power, communication, strategy, participatory public

Modeling and Predicting Future Trajectories of Moving Objects in a Constrained Network

http://ieeexplore.ieee.org/Advances in wireless sensor networks and positioning technologies enable traffic management (e.g. routing traffic) that uses real-time data monitored by GPS-enabled cars. Location management has become an enabling technology in such application. The location modeling and trajectory prediction of moving objects are the fundamental components of location management in mobile locationaware applications. In this paper, we model the road network and moving objects in a graph of cellular automata (GCA), which makes full use of the constraints of the network and the stochastic behavior of the traffic. A simulation-based method based on graphs of cellular automata is proposed to predict future trajectories. Our technique strongly differs from the linear prediction method, which has low prediction accuracy and requires frequent updates when applied to real traffic with velocity changes. The experiments, carried on two different datasets, show that the simulation-based prediction method provides higher accuracy than the linear prediction method

KAJIAN YURIDIS PERAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DALAM OPTIMALISASI POTENSI UMKM GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI YANG SEIMBANG DAN BERKEADILAN

The role of business competition is very important in the context of market balance in order to make a perfect market, in this case run by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). In relation to business competition laws and policies, KPPU has the task of supervising the implementation of MSME partnerships. The problem that the author will examine is the role of competition law and policy in optimizing the potential of SMEs in order to create a balanced and just economy. The approach method that will be used is normative juridical which is focused on conducting a juridical analysis related to business competition law and MSMEs. The research results obtained are the role of law and business competition policy towards optimizing MSMEs in accordance with the objectives of the establishment of Law 5 of 1999, one of which is, creating a conducive business climate through regulation of fair business competition so as to ensure certainty of equal business opportunities for large business actors., medium business actors, and small business actors and so on, to create effectiveness and efficiency in business activities.&nbsp;Peran persaingan usaha sangat penting dalam konteks keseimbangan pasar demi menjadikan suatu pasar yang sempurna dalam hal ini dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Terkait dengan hukum dan kebijakan persaingan usaha KPPU memiliki tugas pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM. Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis mengenai peran hukum dan kebijakan persaingan usaha dalam optimalisasi potensi umkm guna mewujudkan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan . Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk melakukan analisis yuridis terkait hukum persaingan usaha dan UMKM. Hasil penelitian yang diperoleh adalah peran hukum dan kebijakan persaingan usaha terhadap optimalisasi UMKM berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan UU 5 Tahun 1999 salah satunya yaitu, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehinggal menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil dan selanjutnya, terciptanya efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha