RELEVANSI BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS DAN PENGAMPU PENGAWAS : (RELEVANCE OF TREASURE CENTERS AS GUARDIANS AND CURATOR SUPERVISORS )

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga hukum yang dibentuk Belanda untuk mengurus untuk kepentingan ahliwarisnya di  Belanda. Sistem hukum Indonesia tetap mengakuinya sebagai wali pengawas dan pengampu pengawas melalui perundang-undangan yang sudah disesuaikan dengan kepentingan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji  peraturan hukum tertulis, dan pendekatan teori/konsep dalam disiplin hukum dogmatis. Hasil penelitinan menunjukkan bahwa dasar Balai Harta Peninggalan adalah untuk melaksanakan hak normatif seseorang sebagai subyek hukum yang karena hukum dibatasi hak dan kewajibannya dan harta peninggalan yang tidak terurus, Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai kebijakan mengurus kepentingan orang lain dalam sistem hukum Indonesia masih relevan oleh karena tugas dan fungsinya sudah disesuaikan dengan kepentingan hak-hak perdata masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai wali pengawas dan pengampu pengawas menurut KUH Perdata, melainkan juga wali pengawas dan pengampu pengawas seseorang yang berkaitan dengan peraturan-peraturan Indonesia

Constitutional Issue of the Executional Power of Fiduciary Certificates as Equal to Court Decision

The enactment of the Fiduciary Guarantee Law is expected to be able to answer problems in the financing business, but it causes a loss of constitutional rights because it equalizes the executorial power of a judge's decision legally binding with fiduciary certificates. The analysis was carried out by Constitutional Court Decision Number 18/ PUU-XVII/2019; the was carried out by document study and analyzed prescriptively and descriptively. The results showed that the normative basis of the executive power on the fiduciary certificate was born from an agreement registered. So that it can be used as perfect evidence to prove the debtor in breach of contract, and the judge's legal consideration to declare the inconsistent provisions tested are based on not the existence of legal certainty in determining the time of breach of contract (default) and the mechanism for the execution of the Fiduciary Certificat

EKSEKUSI HAK JAMINAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SOLIDER PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk jaminan dalam perjanjian kredit dan eksekusi hak jaminan dalam penyelesaian kredit macet pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Solider Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif–empiris, yang membutuhkan data primer dan data sekunder Analisis data dilakukan dengan cara pendekatan terhadap fakta-fakta di lapangan dan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk jaminan dalam perjanjian kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Solider Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang disesuaikan dengan jenis kredit yang diajukan, dan eksekusi hak jaminan dalam penyelesaian kredit macet dimulai dengan melakukan mediasi jika gagal, dilakukan penarikan obyek jaminan untuk dijual secara bersama, sebaliknya apabila dalam tahap ini juga gagal, tahap akhir yang dilakukan adalah dengan cara pelelangan.Â

PENERAPAN PRINSIP PELAPORAN PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNWRSHIP) ATAS KORPORASI: (IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF BENEFIT OWNER REPORTING FOR CORPORATIONS)

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menjadi pedoman dalam mewujudkan transparansi informasi korporasi di Indonesia serta transaksi keuangan yang terjadi di dalamnya, serta pelaksanaan komitmen internasional untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang melalui rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar menentukan pemilik manfaat dan tujuan dari prinsip pelaporan dari pemilik manfaat. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu norma/peraturan tertulis Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dan menggunakan analisis kualitatif sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima manfaat tidak selalu terdaftar anggaran dasar perusahaan, mempunyai hak menerima manfaat langsung dari perusahaan, memiliki akses informasi tentang keuangan dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan perusahaan. Sedangkan tujuan dari prinsip pelaporan dari pemilik manfaat adalah untuk memenuhi tuntutan transparansi yang erat kaitannya dengan investasi

Problematics of Cyber Law in International Trade Contracts

The use of electronic in transactions can be more efficient and effective and  penetrate the jurisdictional boundaries of a certain country without having to move, but can cause issues related to the authenticity of data and the jurisdiction of courts. This problematic is the reason for research on these problems. This research is a normative legal so that the method of analysis of library materials is used with inductive thinking techniques. The results, show that the authenticity of information and documents is determined by the existence of  the data that can be accessed, and its integrity is guaranteed. In the settlement of disputes in international trade, it is based on the will of the parties, but Indonesia does not yet have specific regulations regarding international electronic agreements so that Indonesian law is still not an option in international electronic agreements, as a result it cannot provide legal certainty for parties

Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat dalam nilai hukum “dalihan natolu” sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia untuk upaya penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Titik beratnya adalah penelitian kepustakaan (library research), sedangkan studi hukum sebagai kenyataan (perilaku) yang bersifat empiris dilakukan melalui penelitian terhadap perilaku atau pola tingkah laku masyarakat mengikuti nilai hukum dalihan natolu  sebagai hukum yang hidup (the living law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia  sepanjang masih eksis sebagai sub  sistem hukum Indonesia juga sebagai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Sebagai sub sistem hukum,  prinsip dalihan natolu,  juga mempunyai tata cara dan pembagian tugas yang tegas antara ketiga unsur kekeluargaan/kekerabatan  dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara kerabat yang terikat dalam prinsip dalihan natolu. Di samping itu, secara yuridis, ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi sebagai penegak hukum wajib untuk selalu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat dalam mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya.This research aims to determine the legal protection of the constitutional rights of the community in the legal value of "dalihan natolu" as part of the Indonesian legal system for law enforcement efforts. This research is a normative-empirical research. The emphasis is on library research, whereas legal studies as facts (behavior) are empirical conducted research on behavior or behavioral patterns of society that apply the legal values of dalihan natolu as a living law. The results show that the legal protection of the constitutional rights of the Toba Batak indigenous people is guaranteed constitutionally within the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia as long as it still exists as a sub-integral of the Indonesian legal system and remains recognized in law enforcement efforts, because as a sub-system of law, the principle of dalihan natolu, also has a clear procedure and division of tasks between the three elements of kinship or kinship in resolving conflicts that occur between relatives who are bound in the principle of dalihan natolu. The reality of the validity of the principle of natolu dalihan is supported by the constitutional recognition of the state and reinforced by the granting of rights to customary law communities as parties to the dispute in the Constitutional Court. In addition, the obligation of judges and constitutional judges as law enforcers to always follow the development of legal values and justice of the community in splving and deciding cases faced to them

RELEVANSI PEMBENTUKAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM HUKUM PERADILAN DI INDONESIA: (RELEVANCE OF THE ESTABLISHMENT OF CUSTOMARY JUSTICE IN THE JUSTICE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar normatif pembentukan peradilan adat berdasarkan  UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan relevansi pembentukan peradilan adat dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang menkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dengan kajian dari berbagai aspek. Teknik analisis dilakukan dengan  penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar normatif pembentukan kembali peradilan adat merupakan penegasan pengakuan negara terhadap hak konstitusional  masyarakat adat dan untuk mendapatkan akses keadilan dibutuhkan melalui peradilan adat yang mempertahankan nilai-nilai hukum adat tersebut. Pembentukan peradilan adat dalam sistem peradilan Indonesia tetap relevan sebagai upaya menjaga kewibawaan hukum adat melalui penegakan nilai-nilai hukum yang masih tetap dipatuhi oleh masyarakat adat

POLITIK HUKUM PENCEGAHAN WARGA NEGARA INDONESIA KE LUAR NEGERI DALAM UU KEIMIGRASIAN: (POLITICAL LEGAL PREVENTION OF INDONESIAN CITIZENS TO ABROAD IN THE IMMIGRATION LAW)

Pengawasan terhadap lalu lintas orang masuk dan keluar wilyah Indonesia, tidak hanya dilakukan kepada Warga Negara Asing tetapi juga kepada Warga Negara Indonesia.   UU Keimigrasian juga membatasi warganegaranya untuk bepergian ke luar negeri yang dianggap sebagai pembatasan hak asasi manusia. Penelitian ini ingin mengungkapkan  politik hukum Indonesia tentang pencegahan warga negaranya keluar negeri dan dasar normatif melakukan tindakan pencegahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. yang mengkaji kaedah hukum dalam arti das Sollen.  yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pencegahan bertujuan melindungi segenap bangsa  dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai upaya penyelarasan politik luar negeri yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia sedangkan dasar normatif pencegahan tersebut  adalah prinsip persamaan di depan hukum, sehingga pencegahan yang dilakukam oleh petugas imigrasi kepada orang yang diduga terlibat dalam kasus hukum sesuai  dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar idiologi pengakuan hak asasi manusia

Dasar Gugatan Cerai Yang Diajukan Suami Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar gugatan perceraian yang diajukan suami terhadap istrinya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim untuk menolak gugatan cerai dari penggugat. Jenis dan sifat penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma dalam berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Blg. Tujuan penelitian menunjukkan bahwa dasar gugatan sudah sesuai dengan huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan pertimbangan hakim untuk menolak gugatan didasarkan pada fakta bahwa penggugat adalah penyebab timbulnya percekcokan dalam rumah tangga oleh karena penggugat telah tinggal bersama wanita lain yang bukan istrinya, jauh sebelum gugatan perceraian diajukan ke pengadilan

Asas ne bis in idem dalam gugatan perbuatan melawan hukum

23-39 Ha