AKUNTABILITAS SOSIAL PEMERINTAH DESA KARANGANYAR DALAM MEWUJUDKAN DEBATIK (DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI) DI KABUPATEN PURBALINGGA

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan akuntabilitas sosial Pemerintah Desa Karanganyar dalam mewujudkan Debatik (Desa Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi) Di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang dipilih yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik sensus. Lokasi penelitian dilakukan pada Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Desa Karanganyar mencanangkan desa digital sejak tahun 2017 dengan kepemilikan sejumlah aplikasi yang dapat membantu pemerintahan desa. Proses deliberatif dan proses keterlibatan menjadi bagian krusial pada akuntabilitas sosial Pemerintah Desa Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Karanganyar dianggap telah menjalankan proses deliberatif sebesar 50%. Pembahasan mengenai proses deliberatif terbagi menjadi dua hal lagi yakni suportif terhadap bawahan dan mendengarkan pendapat. Kondisi suportif terhadap bawahan sebesar 57,1%, bentuknya tidak lain berupa dukungan dan semangat terhadap bawahan, kemudian mayoritas responden sebesar 42,9% menjawab bahwa pimpinan telah berhasil untuk mendengarkan pendapat. Kepala Desa Karanganyar telah menyelenggarakan proses keterlibatan sebesar 42,9%. Proses keterlibatan terbagi menjadi dua hal lagi meliputi mendukung usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas serta interaksi yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan. Sebesar 50% responden menilai pimpinan sangat memberikan dukungan terhadap usaha bawahan, sedangkan hasil lainnya mencapai 50% untuk respon interaksi dan hubungan yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan

PENGUKURAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANYUMAS

The problems that arise in this research is how the measurement of poverty used in Banyumas. This study aims to determine the accuracy of the measurement of poverty used in Banyumas Regency. Dutta and Kumar (2013: 496) consider that a poverty measure needs to be associated with the ownership of physical assets and human assets. Physical assets may include ownership of household facilities, types of houses, sources of drinking water, toilet facilities, cooking fuel, productive assets and natural assets. Human assets consist of educational history, existence, and health of pregnant/ breastfeeding and the health status of household members against chronic diseases. The study was conducted with a qualitative approach. Informant selection techniques used in the study was purposive. Location of the study conducted at BPS (Central Statistics Agency), Dinsosnakertrans (Social, Employment and Transmigration Services) and Bapermas-PKB (Agencies of Community Development, Women and Family Planning) of Banyumas Regency. The results showed that the measurement of poverty versions of the Central Statistics Agency (BPS) is considered the most appropriate and closer to the reality in Banyumas based aspects of the ownership of physical assets and human assets. The results of poverty measurement BPS micro covers almost entirely of six sub-aspects of physical assets including ownership of household facilities, types of houses that are owned, use drinking water source of household, type of toilet that is owned, cooking fuel used and the ownership of natural assets, except ownership productive assets, while three sub-aspects of human assets entirely covers education history owned by a household, the existence, and health of pregnant and lactating women, the health status of household members to complete the chronic disease have on the measurement of micro BPS poverty

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Banyumas: Model Pergeseran Paradigma Pengelolaan Potensi Desa

AbstrackThe formation of BUMDes has been in accordance with the direction of the development of the paradigm of public administration, because there has been a paradigm shift from Old Public Administration to New Public Management which is implemented in the village government. Therefore, the establishment of Village Owned Enterprises (BUMDes) is one model of utilizing village financial capacity to utilize village potential and assets. The purpose of this study is to compare the traditional management of village potential through the village government and management based on public enterprises (public enterprise). The results of the study indicate that there are fundamental differences in the management of village potential. Therefore, the shift in the village potential management model from the government to a public enterprise for managing village potential has been on the right path. BUMDes as a form of public enterprise at the village level is moving from a bureaucratic paradigm to the business sector, but not just pure business but social business.  Keywords: Local Competitiveness, New Public Management, Public Enterprise, Social Businesses Model. AbstrakPembentukan BUMDes telah sesuai dengan arah perkembangan paradigma administrasi publik, karena terjadi pergeseran paradigma dari Old Public Administration ke New Publik Management yang diterapkan di pemerintah desa. Oleh karena itu, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu model pemanfaatan kapasitas finansial desa untuk pemanfaatan potensi dan aset desa. Tujuan penelitian ini membandingkan pengelolaan potensi desa secara tradisional melalui pemerintah desa dan pengelolaan berbasis badan usaha publik (public enterprice). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pengelolaan potensi desa. Oleh karena itu, pergeseran model pengelolaan potensi desa dari pemerintah ke arah public enterprise untuk pengelolaan potensi desa telah berada di jalan yang benar. BUMDes sebagai bentuk public enterprise di level desa bergerak dari paradigma birokratik ke sektor bisnis, namun bukan sekadar bisnis murni melainkan bisnis sosial.  Kata Kunci: Local Competitiveness, New Public Management, Public Enterprice, Social Businesses Model.

MANAJEMEN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SROWOT KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS

The approach in economic development of rural communities is one of the goals in creating national development. The new paradigm is the economic development of rural communities initiated through strengthening economic institutions is one of the efforts carried out in a sustainable manner. This study aims to determine the management system and mechanism in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in an effort to develop and develop BUMDes and Increase village original income in the casestudy of BUMDes Ujug, Srowot Village, Kalibagor District, Banyumas Regency. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The focus of the research is the management model aspect which is focused on the management of BUMDes Ujug, Srowot Village, Kalibagor District, Banyumas Regency. The informants of this research are elements of the village government, BUMDes managers, community elements and other parties. Data collection techniques are interview, observation and documentation, while the validity of the data using triangulation to obtain valid data. The results of the study refer to the management aspect in termn of planning, organizing, implementing program, monitoring, budgetingBUMDes and evaluating. It is hoped that it can provide big impacts such as good BUMDes management and be able to ncerease the villages original income which is submitted every through deliberation with the parties involved in it.Keyword: Management, BUMDes, Community Empowerment. ABSTRAKSIPendekatan dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa menjadi salah satu tujuan dalam menciptakan pembangunan nasional. Paradigma baru dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa yang di inisiasi melalui penguatan kelembagaan ekonomi menjadi salah satu upaya yang dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan mekanisme manajemen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya pengembangan dan pembangunan BUMDes serta peningkatan pendapatan asli desa dalam studi kasus BUMDes Ujug Desa Srowot Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah aspek model manajemen yang tertuju pada Pengelolaan BUMDes Ujug Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Informan penelitian ini adalah Unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes, unsur masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan validitas data menggunakan trianggulasi untuk memperoleh data secara valid. Hasil penelitian merujuk pada aspek manajemen yang dilihat dari sisi perencanaan, perngorganisasian, pelaksanaan program, pengawasan, penganggaran BUMDes, dan evaluasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa BUMDes Ujug Desa Srowot mampu mengembangkan manajemen dalam pengelolaan BUMDes seiring dengan besarnya penyertaan modal yang ditujukan kepada BUMDes dalam pengembangannya yang diharapkan dapat memberikan impek yang besar seperti pengelolaan BUMDes yang baik dan mampu meningkatkan pendapatan asli desa yang diserahkan setiap tahun melalui musyawarah bersama pihak-pihak yang terlibat didalamnya.Kata Kunci: Manajemen, BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat2022 UPNVJT. All rights reserve

Penguatan Kapasitas Peran Sosial Bumdes dalam Penanggulangan Dampak Ekonomi COVID-19

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi yang paling dekat jangkauannya dengan masyarakat desa memiliki peran sosial penting dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset ini adalah untuk menguatkan kapasitas peran sosial BUMDes dalam penanggulangan dampak ekonomi COVID-19. Metode yang digunakan adalah sosialisasi peran sosial BUMDEs dan pendampingan. Implementasi kegiatan ini meliputi sosialisasi tentang peran sosial BUMDes dan manajemen distribusi paket sembako, masker, dan sabun. Evaluasi sebelum dan setelah kegiatan menunjukkan pengurus BUMDes mengalami peningkatan kapasitas peran sosial dalam penanganan dampak ekonomi COVID-19. Hasil lainnya adalah pemanfaatan potensi desa untuk pengadaan paket sembako. Dengan cara ini, BUMDES dapat menjalan bisnis sosial yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Peran sosial ini perlu dioptimalkan agar BUMDes tidak hanya dilihat dari sisi kegagalannya dalam menjalankan fungsi ekonomi komersial

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA GUNUNG LURAH KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

The Family Hope Program is a government program aimed at conditionally poor people with assistance in the form of social protection guarantees in various fields. The Social Protection Program was formed on the basis of the problem of poverty that continues to grow in Indonesia, so that it becomes an alternative step to overcome it. The aim of the Family Hope program in general is to overcome and overcome the problem of poverty that occurs in the community and to create a thriving economy in the community and specifically to help every family that has low income to meet all needs that could not be accessed before. This study aims to describe the evaluation process carried out from the implementation of the Family Hope Program in Gunung Lurah Village, Cilongok District, Banyumas Regency. The method used in this study is a qualitative method through a descriptive approach to describe the analysis of the evaluation of a problem based on the answer to the problem. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. In testing the validity of the data using the source triangulation technique, namely by checking the data that has been obtained through several sources. From the results of the study it can be concluded that the program evaluation process for the implementation of the Family Hope Program in Gunung Lurah Village, Cilongok District, Banyumas Regency in general can run in the community which is carried out by implementing actors with the program's target group. The progress of the Family Hope program can be seen from the activity agenda in the program starting from the initial meeting, disbursement of aid, updating of data on Beneficiary Families and verification of the commitment of the Family Hope Program participants. The commitment built through this program requires an effort to increase public awareness of the use of social assistance in the education sector, which has not yet seen a real increase in this field. A serious effort that can be made is to carry out socialization and education activities on the importance of education in the future to serve as a generation and pioneer of community mobilization in accelerating poverty alleviation. AbstraksiProgram Keluarga Harapan merupakan program pemerintah yang diperuntukan kepada masyarakat miskin secara bersyarat dengan bantuan berupa jaminan perlindungan sosial diberbagai bidang. Program Perlindungan sosial dibentuk atas dasar masalah kemiskinan yang terus berkembang di negara Indonesia, sehingga menjadi langkah alternatif untuk menanggulanginya. Tujuan program keluarga harapan secara umum mengatasi dan menanggulangi Permaslahan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat dan menciptakan perekonomian yang berkembang dimasyarakat dan secara khsusus membantu setiap keluarga yang meinim akan penghasilannya untuk mencukupi segala kebutuhan yang belum bisa diakses sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses evaluasi yang dilakukan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakandalam penelitian ini ialah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan analisis evaluasi suatu masalah berdasarkan jawaban dari masalah tersebut. Teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan menunjukan dalam proses evaluasi program terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas secara umum dapat berjalan di masyarakat yang dilakukan oleh para aktor pelaksana bersama kelompok sasaran program. Berjalannya program keluarga harapan dilihat dari agenda-agenda kegiatan dalam program mulai pertemuan awal, pencairan bantuan, pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat dan verifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan. Komitmen yang dibangu melalui program tersebut perlu adanya uapay peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap pemanfaatan bantuan sosial pada bidang pendidikan yang masih belum terlihat secara nyata peningkatan pada bidang tersebut. Upaya serius yang dapat dilakukan ialah melakuak kegiatan sosialiasi dan edukasi pentingnya pendidikan dimasa mendatang untuk dijadikan sebagai generasi dan pionir penggerak masyarakat dalam mempercepat penanggulangan masalah kemiskinan

Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis untuk Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Lumbir

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dalam rangka implementasi Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian perkembangan BUMDES masih belum optimal sebagai penyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan hal tersebut, dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan pelatihan pembuatan rencana bisnis kepada BUMDes di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Sebelum pelatihan, dilakukan focus group discussion dan survey untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan peningkatan kapasitas para pengelola BUMDes. Pelatihan dilakukan dengan metode ceramah dari praktisi dan tim pengabdi serta praktik pembuatan rencana bisnis.  Pelatihan diikuti oleh 16 orang dari 10 BUMDes. Pasca pelatihan, tim pengelola BUMDes telah berhasil membuat rencana bisnis. Pengabdian ini penting sebagai dasar pengajuan unit usaha BUMDes sebagai badan hukum formal

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 memiliki 32 unit kerja beragam. Upaya untuk melihat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Adapun metode penelitian yang dipilih adalah survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Lokasi penelitian berada pada tujuh instansi yakni DPMPTSP, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan Mrebet, RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata, UPTD Puskesmas Mrebet, dan UPTD Puskeswan. Populasi penelitian adalah mereka yang pernah mendapatkan pelayanan pada lokasi penelitian. Penentuan untuk jumlah sampel dilakukan menggunakan Tabel Morgan dan Krejcie dan diperoleh total sampel sebesar 2.279 responden. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu dua minggu. Mengacu Kepmen PAN No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang unsur pelayanan yang disurvei. Dalam penelitian ini ada 9 unsur pelayanan yang dinilai meliputi beberapa unsur diantaranya persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penangan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Ketujuh OPD yang disurvei ada enam OPD yang mendapatkan nilai SKM pada kategori baik dan ada satu OPD yang mendapatkan nilai SKM pada kategori kurang baik. Nilai SKM yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh OPD sudah melebihi harapan dari pengguna layanan. Nilai SKM tertinggi sebesar 80.62 dengan kategori kinerja layanan Baik (B) diperoleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Sedangkan nilai SKM terendah sebesar 75.64 dengan kategori layanan Kurang Baik (C) diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa SKM pada OPD di Kabupaten Purbalingga masuk kategori Baik (B) yakni pada rentang 76.61 – 88.30. Hal ini berarti secara umum instansi tersebut telah mampu memberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Perilaku pelaksana berpengaruh terhadap semua unsur

DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WONOSOBO

Salah satu bentuk desentralisasi dalam pelayanan publik dapat dilihat dari pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Maksud penyelenggaraan PATEN telah tercantum dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 3 yang diantaranya mengamanatkan bahwa kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Penyelenggaraan PATEN sekaligus menambah peran kecamatan, bukan hanya mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan desa, melainkan juga unit pelayanan publik. Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN dianggap belum maksimal menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan pemerintah kabupaten karena berbagai keterbatasan sehingga kurang mampu memberikan pelayanan yang optimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana sehingga tidak mampu menyediakan kenyamanan dalam proses pelayanan publik. Kondisi demikian membuat masyarakat mengharapkan pemerintah agar keberadaan kecamatan mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka kajian Blue Print Pengembangan Kecamatan dalam Desentralisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo penting untuk dilaksanakan