Transforming Innovation into Success: The Key to Public Entrepreneurship Success in Public Organizations in Indonesia

This article aims to explore the significance of public entrepreneurship in achieving success and fostering innovation within public organizations in Indonesia. The background of the study highlights the growing recognition of the importance of entrepreneurship in the public sector and its potential to drive positive change and deliver better services to citizens. The research objective is to identify the key factors that contribute to the success of public entrepreneurship in Indonesia's public organizations. A qualitative research method, including interviews and case studies, was employed to gather data and analyze the experiences of successful public entrepreneurs. The findings reveal that factors such as leadership support, a conducive innovation ecosystem, collaboration with stakeholders, and a culture of risk-taking and experimentation are vital for the success of public entrepreneurship in Indonesian public organizations. This research provides valuable insights for policymakers, managers, and practitioners in fostering public entrepreneurship and harnessing the transformative power of innovation for the betterment of public service delivery in Indonesia

Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana

Policy implementation has gained substantial currency and popularity among teoriticians and pratitioners. Many now indicate an interest or involvement in research and discussion about such topic as policy implementation of poverty alleviation program or community development driven program, implementation of decentralization or local autonomy program, and implementation of strategic decision, etc. At the same time, perspectives, schools and program have been introduced and established. In spite of all this interest in policy implementation theories and practices, there is still no aggreement on what policy implementation model applicable to all kinds of development programs or projects, and to different sectors. This article will explain policy implementation concepts and their perspectives, models and measurement criteria with the contour or focus on what, why, and how policy implementation

Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana

Policy implementation has gained substantial currency and popularity among teoriticians and pratitioners. Many now indicate an interest or involvement in research and discussion about such topic as policy implementation of poverty alleviation program or community development driven program, implementation of decentralization or local autonomy program, and implementation of strategic decision, etc. At the same time, perspectives, schools and program have been introduced and established. In spite of all this interest in policy implementation theories and practices, there is still no aggreement on what policy implementation model applicable to all kinds of development programs or projects, and to different sectors. This article will explain policy implementation concepts and their perspectives, models and measurement criteria with the contour or focus on what, why, and how policy implementation.   Kata Kunci: Apa, Mengapa dan Implementasi Kebijakan, Berbasis Pengetahuan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANANIZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa)

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk meneliti dan mengungkapkan secara deskriptif analitis berbagai Implementasi Kebijakan terkait dengan izin mendirikan bangunan yang ada di kantor Pelayanan terpadu Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor pelayanan terpadu Kabupaten Gowa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif  dengan pendekatan penomenologi. Data penelitian ini diperoleh dari dokumen, penelitian relevan, dan informan, buku-buku yang relevan dengan konteks penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan pengamatan, wawancara dan dokumen. Teknik analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif dengan tahapan: (1) data reduksi, (2) data display, (3) data conclusion. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa diterapkan melalui pelaksanaan pelayanan IMB dan penerbitan sertifikat IMB yang mengacu pada unsur-unsur pelayanan publik berupa kesederhanaan, ketepatan waktu, keterbukaan, tidak diskriminatif, efisien, dan ekonomis. Pelaksanaan pelayanan IMB yang sederhana diterapkan melalui kegiatan pelayanan yang sesuai prosedur untuk mewujudkan pelayanan yang memuaskan. Ketepatan waktu dalam penyelesaian IMB minimal 3 hari kerja sesuai mekanisme pelayanan IMB. Keterbukaan diterapkan melalui pengenaan biaya untuk menciptakan transparansi pemberian data dan informasi. Tidak diskriminatif dengan pemberian pelayanan IMB yang adil dan merata. Efisiensi pelayanan yaitu melaksanakan pelayanan sesuai jam kerja berdasarkan komitmen pelayanan yang berlaku. Ekonomis dalam hal ini pengenaan biaya yang terjangkau yang tidak membebani masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Izin Mendirikan Bangunan, Pelayanan Terpad

Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan

Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan publik menarik dibahas dalam kaitannya dengan fokus dan lokus program pembangunan di Indonesia karena dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, desentralisasi pemerintahan merupakan konteks yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, implementasi dan dampak kebijakan merupakan sasaran kritik dari berbagai pihak dan disinyalir bahwa kegagalan sebuah kebijakan pembangunan justru terletak pada masalah implementasinya. Ketiga, esensi dan orientasi evaluasi efektivitas implementasi kebijakan publik tampak melalui manfaatnya terhadap kelompok sasaran yang dituju. Berkaitan dengan hal itu akan dibahas desentralisasi pemerintahan yang melahirkan otonomi daerah. Selanjutnya dianalisis implementasi dan dampak kebijakan publik berdasarkan fokus kritikan dari teoritisi dan praktisi serta bukti empiris mengenai implementasi dan dampak kebijakan atau program pembangunan. Terakhir, diperkenalkan dua hukum umum sebagai alternatif dalam mengatasi masalah implementasi dan dampak, serta rekomendasi kebijakan

The Development of Sustainable Tourism in Kendari City, Indonesia, During the COVID-19 Pandemic Based on the Local Wisdom Approach

The COVID-19 pandemic impacted the tourism sector all over the world. The direction of Kendari’s local wisdom approach to tourism development is still unclear, making Kendari City an unpleasant tourist destination. The pandemic must be seen as a baseline to rebuild the tourism sector. This paper analysed the local wisdom approach to developing sustainable tourism in Kendari City using a literature study. The study provides recommendations that can be implemented in developing the tourism sector. Keywords: Covid-19, Sustainable Tourism, Local Wisdom, White Leg Shrimp Busines

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PEMERINTAHAN

Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan publik menarik dibahas dalam kaitannya dengan fokus dan lokus program pembangunan di Indonesia karena dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, desentralisasi pemerintahan merupakan konteks yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, implementasi dan dampak kebijakan merupakan sasaran kritik dari berbagai pihak dan disinyalir bahwa kegagalan sebuah kebijakan pembangunan justru terletak pada masalah implementasinya. Ketiga, esensi dan orientasi evaluasi efektivitas implementasi kebijakan publik tampak melalui manfaatnya terhadap kelompok sasaran yang dituju. Berkaitan dengan hal itu akan dibahas desentralisasi pemerintahan yang melahirkan otonomi daerah. Selanjutnya dianalisis implementasi dan dampak kebijakan publik berdasarkan fokus kritikan dari teoritisi dan praktisi serta bukti empiris mengenai implementasi dan dampak kebijakan atau program pembangunan. Terakhir, diperkenalkan dua hukum umum sebagai alternatif dalam mengatasi masalah implementasi dan dampak, serta rekomendasi kebijakan. Kata Kunci: Efektivitas Implementasi Kebijakan, Desentralisas

Independence of Election Commission of Regional Head and Deputy Head of Regional Election in Indonesia

Absract: This study aimed to evaluate the implementation of the deputy head local elections of Gowa districts based on the principle of independence. The research is descriptive qualitative with case study approach of Gowa regional head elections in 2010. Techniques of collecting data through observation, interviews, personal experience, and focus group discussion (FGD). The results showed that: Democratization Commission Gowa in terms of independence as organizers of the election has not been implemented properly. Unindependence of Gowa Election Commission is found in aspects: The intervention of government power / political elite in the formation of election commission; political connections, the power of persona, and political tactics are still used in the formation of the Commission team selection and appointment of the Secretary of the Gowa Commission. At the level of PPK and PPS, local government intervention becomes stronger with the dependence PPK and PPS in the use of facilities such as office buildings and facilities therein,in the filing of candidacy at the PPK, PPS, and KPPS, local governments create conditions that limit the role of particular individuals

Pelayanan Klaim Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan klaim peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknis observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan klaim peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dilihat dari lima indikator kualitas pelayanan yaitu : 1) Tangibles (Berwujud) sudah baik 2) Reliability (Kehandalan) belum terlaksana dengan baik 3) Responsiveness (Respon/Ketanggapan) sudah baik 4) Assurance (Jaminan) sudah terlaksana dengan baik 5) Emphaty (Empati) sudah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian empat dari lima indikator kualitas pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi kualitas pelayanan. Kata Kunci. Kualitas, Pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan