AGAMA DALAM PROSES KEBANGKITAN ADAT DI INDONESIA: Studi Masyarakat Rencong Telang Kerinci Jambi

After the fall of the New Order, Indonesia witnessed a political revival of traditions. Four factors have been identified as that lead to the revival: first, orchestrated campaigns by local and international NGOs to protect traditional communities’ access to lands and natural resources; second, as efforts by local elites to fill the power vacuum after the centralist new order government ended; third, struggles by local groups that suffered marginalization during the previous regime to reclaim their rights; finally, efforts by local groups to adopt alternative social norms in organizing their communities.  However, a more detailed description on how these revivals carried out is difficult to find. This article put forward such a description, in the case of the Rencong Telang community in Kerinci, Jambi. After almost two decades of decline, the authority of Adat can finally be restored after the corrupt elites have been replaced. Interestingly, it was personal religiosity that served as the criterion to replace them, while leadership accountability always failed to do so. This finding will also enrich the discussion on the relationship between adat and religion beyond conflict and harmony.Pasca runtuhnya Orde Baru, peran adat mengalami kebangkitan politik di berbagai daerah. Paling tidak ada empat faktor yang dianggap mempengaruhi kebangkitan tersebut: pertama, kampanye LSM internasional yang mendorong hak-hak masyarakat adat; kedua, sebagai upaya mengisi kekosongan otoritas lokal pasca runtuhnya rezim Orde Baru; ketiga, sebagai upaya kelompok minoritas yang merasa tertindas selama Orde Baru; dan terakhir, adat sebagai alternatif membangkitkan idealisme tatanan sosial--namun tidak banyak penjelasan bagaimana proses kebangkitan tersebut terjadi. Kebangkitan otoritas adat di kalangan masyarakat Rencong Telang, Kerinci, Jambi menjadi kasus yang menarik. Setelah hampir dua dekade mengalami kemerosotan--seiring dengan kemerosotan ekonomi yang diiringi perubahan politik akibat desentralisasi--Adat kehilangan otoritasnya karena tokoh adat terjebak pragmatisme politik dan instrumentalisasi adat untuk pragmatisme politik berujung pada saling pecat. Berbagai upaya konsolidasi dilakukan, dan baru berhasil setelah dilakukan penegakan sanksi adat secara tegas. Menariknya, yang menjadi kriteria penegakan sanksi adalah ketaatan beragama. Sehingga agama menjadi kriteria kredibilitas lembaga Adat. Ini sekaligus menjadi tambahan pengayaan bagi kajian relasi adat dan agama yang selama lebih banyak memperdebatkan konflik dan harmoni

Islamist party and democratic participation:Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998 - 2006

Die vorliegende Studie untersucht das politische Verhalten einer indonesischen islamischen Partei, der „Partei für Wohlstand und Gerechtigkeit“ (PKS). Kritiker werfen der Partei vor, dass ihre Ideologie undemokratische Elemente enthalte. Die Beteiligung der PKS an demokratischen politischen Prozessen sei daher weder ernsthaft noch nachhaltig. Die vorliegende Studie folgt einem neo-institutionalistischen Theorieansatz nach Douglas C. North, um den Einfluss der Ideologie auf das politische Verhalten der PKS gegenüber den demokratischen politischen Institutionen in Indonesien zu untersuchen. Die Hypothese der Arbeit lautet, dass Ideologie immer dann die dominante Richtlinie für das politische Verhalten der Partei bildet, wenn die formellen Institutionen wirkungslos sind. Dies ist weniger stark der Fall, wenn die formellen Spielregeln funktionieren. This research studies the political behavior of an Indonesian Islamist party named the Prosperous Justice Party (PKS). Critics have argued that there are undemocratic elements in the PKS ideology—such as mixing religion with politics and its perceptions on gender equality and religious pluralism—and thus its participation in democratic politics seems to be neither serious nor sustainable. Applying new-institutionalism perspective formulated by Douglas C. North, it examines the impact of ideology on the political behaviors of the PKS, vis-à-vis the democratizing political institutions in the country. This research hypothesizes that ideology will be dominant as a guideline for party behavior whenever the formal institutions are ineffective, and it will be less so when the formal rules of the game function properly

LEISURE, SAFETY, AND SUSTAINABILITY ON POST-PANDEMIC TOURISM: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Tourism is one of the most affected industries by the COVID-19 pandemic. Globally, in less than 6 months after the outbreak of the epidemic, this sector experienced a decline of up to 74%--as it set back to 1990s. However, many tourism-related studies include the keyword or even the title 'post-pandemic' which implies a nuance of optimism for the tourism sector. Using a systematic literature review (SLR), this article explores studies that include keywords and topics 'post-pandemic' in global and Indonesian contexts. Three main points were found: First, there is a global fact that local scale tourism is more sustainable than regional and international tourism. Second, behind the losses due to the decline in income during the pandemic, there is a hidden benefit in the form of restoring natural resources that have been damaged by tourism activities. Third, the emergence of a more systematic mapping of tourist preferences in determining tourist destinations and activities, which is more oriented towards safety, health, and strengthening social relationships with family and colleagues rather than excitement and offering lower cost discounts. The article also found that most post-pandemic tourism recommendations tend to be non-operational due to their failure to provide an operational definition of what the meaning of 'post-pandemic'.Pariwisata merupakan salah satu industri yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Secara global, dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah mewabahnya epidemi, sektor ini mengalami penurunan hingga 74%--kembali ke volume tahun 1990. Namun, banyak penelitian terkait pariwisata memasukkan kata kunci atau bahkan judul 'pasca pandemi' yang menyiratkan nuansa optimisme terhadap sektor ini untuk bangkit. Dengan menggunakan sistematika literature review (SLR), artikel ini mengeksplorasi kajian yang memasukkan kata kunci dan topik 'pasca-pandemi' dalam konteks global dan Indonesia. Tiga poin utama ditemukan: Pertama, adanya fakta global bahwa pariwisata skala lokal lebih berkelanjutan daripada pariwisata regional dan internasional. Kedua, di balik kerugian akibat penurunan pendapatan selama pandemi, terdapat keuntungan tersembunyi berupa pemulihan sumber daya alam yang telah rusak akibat kegiatan pariwisata. Ketiga, munculnya pemetaan preferensi wisatawan yang lebih sistematis dalam menentukan destinasi dan kegiatan wisata, yang lebih berorientasi pada keselamatan, kesehatan, dan penguatan hubungan sosial dengan keluarga dan rekan kerja daripada kegembiraan dan penawaran diskon biaya yang lebih rendah. Artikel tersebut juga menemukan bahwa sebagian besar rekomendasi pariwisata pasca-pandemi cenderung tidak operasional karena kegagalan mereka untuk memberikan definisi operasional tentang apa itu 'pasca-pandemi'

Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Berbasis Hasil

Komplikasi Reformasi Birokrasi terlihat lebih dalam di daerah yang menganggap bahwa Reformasi Birokrasi merupakan pemborosan, abstrak, bias Jakarta, dan tidak partisipatif. Buku ini menjadi panduan praktis bagi pemerintah daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berbasis hasil. Dikatakan RB berbasis hasil karena dengan mengikuti panduan ini akan mampu merumuskan reformasi Birokrasi yang aplikatif dan implementatif berdasarkan potensi masing-masing daerah

Monitoring Pelayanan Publik: Pemerintah Daerah

Bagaimana pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap reformasi birokrasi yang telah dijalankannya? Seringkali reformasi hanya manis dalam perencanaan, namun pahit dalam hasil yang dicapai. kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu secara kultur reformasi birokrasi dianggap sebagai formalitas belaka, dan kurangnya pemahaman terhadap bagaimana seharusnya monitoring harus dilakukan. Buku ini dapat menjadi guidance bagaimana dan apa langkah pemerintah daerah untuk melakukan monitoring atas reformasi yang dijalankannya

Penyusunan roadmap reformasi birokrasi berbasis hasil : buku panduan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sering kali terbentur dengan perencanannya, yaitu bagaimana Road Map Reformasi Birokrasi seharusnya disusun agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Buku ini menjadi panduan praktis bagi pemerintah daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berbasis hasil

Monitoring Pelayanan Publik: Organisasi Masyarakat Sipil

Salah satu problem dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah adanya kesenjangan antara program refromasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah dengan harapan masyarakat. Problemnya adalah masyarakat seringkali acuh tidak acuh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. penyebabnya ada dua macam. Pertama, karena memang ketidak-pedulian masyarakat. Kedua, ketidak tahuan masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Buku ini memberikan panduan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi