IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN DIKAITKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), membawa harapan dan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia. Namun demikian sebelum pemberlakuan UUOJK, telah terdapat pengaturan mengenai perlindungan konsumen, yakni dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ruang lingkup pengaturan UUPK pada dasarnya juga mencakup perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yakni perbankan, lembaga pembiayaan dan asuransi. Metode penelitian merupakan metode yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode normatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dalam UUOJK pada dasarnya merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Namun karena adanya perbedaan definisi konsumen dalam UUPK dan UUOJK maka secara umum UUPK bukan merupakan lex generalis dari UUOJK. UUOJK dapat dipandang sebagai lex specialis dari UUPK sepanjang mengenai konsumen dalam pengertian konsumen menurut UUPK.Enforcement of the Act No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority (UUOJK) brings hope and legal certainty for consumer protection in the financial service sector in Indonesia. However, there has been a regulation on consumer protection, namely in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) before the enactment of UUOJK. The scope of UUPK regulation also basically includes consumer protection in the financial service sector which are banking, finance and insurance institutions. This study is a normative legal research which studies library materials or secondary data. The study is analytical descriptive that uses normative methods. Based on the results and discussion, it is concluded that regulation of consumer protection in the financial service sector written in UUOJK is basically special rules governing consumer protection in the financial service sector. However, UUPK is generally not a lex generalis of UUOJK due to different definition of consumer in UUPK and UUOJK. In the case of term consumer according to UUPK, UUOJK can be regarded as lex specialis of UUPK

Survei Kesehatan Propinsi Maluku 1991: Hasil Kajian Deskriptif

An integrated household health survey has been conducted in Maluku Province in 1991 by the Research Center for Humatities and Social Science University of Indonesia, National Institute of Health Research and Development MOH, University of Pattimura and University of Sam Ratulangi. The objective of this survey is to obtain a general picture of health conditions of Maluku province and to compare with the results of the National Health Household Survey 1986 (NHHS \u2786). Methodologies, location of samples and questionaires used are the same as the NHHS \u2786 with a small modification. The number of samples is lower than the NHHS \u2786. Some limitations of the survey are also recognized. The results show some changes of demographic, health, and socio-economic conditions. The sample with age group below 10 years was 29.4% in 1986 and 24.7% in 1991, over 55 years was 7.7% in 1986 and is 8.9% in 1991 while illiteracy was 13% in 1986 and 3.5% in 1991. There is an improvement of some the health status indicators and health services coverage. Crude Death Rate in 1986 was 7.2%, while in 1991 5.3%. Infant Mortality Rate in 1986 was 66.1% in 1991 dropped to 63.2% while the Child Mortality Rate under 4 years was 11.4% in 1986 and 10.2% in 1991. However, the results also indicate some persistent conditions of community health behaviours. Health is found as a complex problem which is influenced by many factors. Health management service improvement, appropriate health manpower planning, improvement of health manpower quality, improvement of "PKMD" understanding and application, intensification of community participation, better intersectoral coordination, development and implementation of the concept of the center of group of islands for health services are recomended as a result of this discriptive analysis

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERBASIS KEARIFAN LOKAL: PELUANG DAN TANTANGAN

One of the functions of traditional institutions is to maintain the balance of the order and harmony of indigenous peoples. This research discusses the existence and the possibility of applying consumer dispute settlement based on local wisdom. The research method used empirical juridical supported using primary data secondary data. The results showed that the existence of traditional institutions in resolving the dispute depends on the obedience and submission of indigenous peoples would be customary law and traditional institutions. The implementation of consumer dispute settlement possible based on local wisdom applied with due regard to regional characteristics, customs and laws. Keywords: consumer, local wisdom, settlement of disputes.Salah satu fungsi lembaga adat adalah menjaga keseimbangan tatanan dan  keharmonisan masyarakat adat. Penelitian ini mengkaji mengenai eksistensi dan kemungkinan penerapan penyelesaian sengketa konsumen berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer ditunjang data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tergantung kepada ketaatan dan kepatuhan masyarakat adat akan hukum adat dan lembaga adat. Penerapan penyelesaian sengketa konsumen berbasis kearifan lokal memungkinkan diterapkan dengan memperhatikan karakteristik daerah, adat istiadat serta peraturan perundang-undangan. Kata kunci: konsumen, kearifan lokal, penyelesaian sengketa

The Contribution of Research to Human Resources on Health

THE CONTRIBUTION OF RESEARCH TO HUMAN RESOURCES ON HEALT

Kombinasi Herbal Steam Bath dan Massage Terapi pada Ibu Nifas dalam Mencegah Post Partum Blues

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of a combination of herbal steam bath and massage therapy as a way to prevent post partum blues of postpartum mothers. This type of quasi experiment research design with pre-test and post-test control group. The results of the study, herbal steam bath and massage therapy are more effective than conventional puerperal care in the prevention of post partum blues with a p-value <0.05. Conclusion, Herbal steam bath and massage therapy can be used as an alternative therapy in the prevention of post partum blues.   Keywords: Herbal Steam Bath, Massage therapy, Postpartum Blues, Postpartum Blue

Overall Policy Formulation Processes and Implementation Method with a Special Focus on Human Resources for Health: a Learning Experience of Indonesia Case

Penelitian ini merupakan studi explorasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme proses pengembangan dan implementasi kebijaksanaan bidang kesehatan khususnya dititik beratkan pada bidang pengembangan tenaga kesehatan. Data dan informasi dikumpulkan dengan melakukan diskusi intensif dengan para pengambil kebijaksn di lingkungan Departemen Kesehatan yang ada kaitannya dengan mekanisme pengembangan ketenagaan bidang kesehatan tersebut. Subjek penelitian adalah para Eselon I, II dan Ill di lingkungan Sekretariat Jenderal Depkes, khususnya Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes), dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai (Pusdiklat), serta di lingkungan Inspektorat Jenderal, khususnya Inspektorat Kepegawaian

Akibat Tidak ada Perubahan Kepemilikan atas Efek dalam Perjanjian Repurchase Agreement (REPO) Ditinjau dari Hukum Pasar Modal

Tulisan ini bertujuan untuk melihat Transaksi Repurchase Agreement atau dikenal juga dengan Transaksi Repo adalah perjanjian jual beli Efek dengan komitmen untuk menjual atau membeli kembali pada waktu dan harga yang ditentukan. Masalah difokuskan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum dari ketiadaan perubahan kepemilikan efek dalam Repo Agreement dalam perspektif hukum pasar modal. Perkembangan transaksi Repo di Indonesia diiringi juga dengan munculnya berbagai permasalahan dalam praktiknya. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari hukum perjanjian. Data–data dikumpulkan melalui kepustakaan dan studi lapangan, dan alat pengumpul data studi dokumen dan wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa perjanjian Repo yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek/obyek Repo melanggar Pasal 3 ayat (1) POJK No. 09/POJK.04.2015 sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yang sah. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut adalah perjanjian menjadi batal demi hukum dan kembali ke keadaan semula seakan-akan perjanjian tidak pernah ada