Pengaruh karakteristik eksekutif, profitabilitas, dar dan capital intensity terhadap agresivitas pajak

Kalimantan province is an area rich in coal deposits. That reason has made many coal companies in Kalimantan. However, the number of companies differs from the tax revenue the Regional Office of the DJP of Central and South Kalimantan receives in the coal mining sector. This research was conducted to look at the effect of tax aggressiveness on coal mining sector taxpayers in the South and Central Kalimantan DGT Regional Office. The data used in this study is secondary data, where the data was obtained from the DGT Regional Offices in South Kalimantan and Central Kalimantan. The sample of this research is 71 Taxpayers in the Coal Mining Sector of the DGT Regional Office of South, and Central Kalimantan selected using predetermined criteria. Test results on research show that executive characteristics and profitability significantly influence tax aggressiveness. In contrast, DAR and capital intensity partially have no significant effect on the tax aggressiveness of coal mining sector taxpayers in the working areas of the DGT regional offices in South Kalimantan and Central Kalimantan

Analysis of regional government financial performance and impact on welfare society

This study aims to determine and analyze the influence of local government financial performance consisting of variables of regional independence, effectiveness of regional finances, regional revenue growth, and the suitability of regional spending on welfare society. The study was conducted in 13 regencies/cities in South Kalimantan Province using secondary data from 2013-2017. The study was conducted using 65 data, which were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of the study provide empirical evidence that only the regional independence variable has a significant influence on the welfare society in all regencies/cities in South Kalimantan Province

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) AKIBAT PEMALSUAN TANDA TANGAN SALAH SATU PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor :228/Pid.B/2018/PN Plw)

ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat yang berwenang membuat akta autetik. Hal ini diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam membuat akta PPAT dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum, seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 228/Pid.B/2018/PN Plw, dimana PPATmelakukan pemalsuan tanda tangan salah satu pihak. Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana pengaturan hukum tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang dibuatnya, kedua Bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jika adanya pemalsuan tanda tangan oleh salah satu pihak dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah, dan ketiga Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor :228/Pid.B/2018/PN Plw. Penelitian ini mengunakan Metode Normatif dengan menggunakan data sekunder dan 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian Tanggung jawab PPAT yang terbukti bersalah secara perdata dapat digugat karena perbuatanya melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata oleh pihak yang merasa dirugikan dan secara administrasi dapat dikenakan sanksi yaitu teguran. Sedangkan tanggungjawab pidana PPAT telah terbukti secara sah melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP maka dikenakan sanksi pidana penjara 3 (tiga) bulan. Dasar pertimbangan Majelis Hakim menitikberatkan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh PPAT dan terbukti bersalah sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang bisa membuat dihapuskan pidana terhadap terdakwa Notaris/PPAT Kata Kunci: Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pemalsuan Tanda Tangan, Akta Jual Beli

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN)

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menguji pengaruh partisipasi penganggaran, asimetri informasi terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasistudi empiris pada Politeknik Negeri Banjarmasin. Penelitian ini mengambil sebuah perguruan tinggi karena pendidikan merupakan faktor penting dalam membangun sifat dan akal manusia, sehingga penelitian ini menggunakan Politeknik Negeri Banjarmasin sebagai lokasi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu / pejabat struktural di lingkungan Politeknik Negeri Banjarmasin yang dalam pekerjaannya berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran. Pengumpulan data dengan metode penelitian lapangan atau penelitian survei. Teknik sampling/pengumpulan data primer dengan mengunakan instrument penelitian berupa kuisioner yang diantar langsung oleh penulis. Variabel dalam penelitian ini adalah Variabel Indivenden (X) adalah Partisipasi Anggaran (X1) dan Asimetri Informasi (X2), Variabel Moderasi (Z) adalah Komitmen Organisasi, dan Variabel Dependen (Y) adalah Senjangan Anggaran. Pengukuran variabel dengan mengunakan skala interval dengan skala likert. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Hasil lainnya adalah komitmen organisasi sebagai variabel moderasi tidak mampu memperlemah atau memperkuat pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran, dan mampu memperlemah pengaruh asimetri informasi pada senjangan anggaran

Penilaian Perubahan Lahan Sawah Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Antara Tahun 2010 Dengan Tahun 2015

Kecamatan Gambut merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Terdapat 8.632 Ha tanah yang tersedia untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian (sawah).  Pada kecamatan Gambut terdapat lahan yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan teknologi pengideraan jauh yaitu lahan sawah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS tahun 2015 dan Landsat L4-5 TM tahun 2010 yang kemudian proses pengolahan citra digital dilakukan pada program ENVI 4.5 dan penyajian peta pada Program ArcGIS 10.2. Dalam memonitoring pada daerah penelitian digunakan metode Klasifikasi Terbimbing (Supervised Classification) dan perhitungan luas lahan sawah. Berdasarkan hasil penelitian dan Ground Check dari 10 titik didapat hasil perhitungan ketelitian interpretasi sebesar 90% dengan jumlah luas lahan sawah pada tahun 2010 sebesar 7315.380 Ha dan pada tahun 2015 sebesar 6301.710 Ha.Â

Penilaian Perubahan Lahan Sawah Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Antara Tahun 2010 Dengan Tahun 2015

Kecamatan Gambut merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Terdapat 8.632 Ha tanah yang tersedia untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian (sawah).  Pada kecamatan Gambut terdapat lahan yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan teknologi pengideraan jauh yaitu lahan sawah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS tahun 2015 dan Landsat L4-5 TM tahun 2010 yang kemudian proses pengolahan citra digital dilakukan pada program ENVI 4.5 dan penyajian peta pada Program ArcGIS 10.2. Dalam memonitoring pada daerah penelitian digunakan metode Klasifikasi Terbimbing (Supervised Classification) dan perhitungan luas lahan sawah. Berdasarkan hasil penelitian dan Ground Check dari 10 titik didapat hasil perhitungan ketelitian interpretasi sebesar 90% dengan jumlah luas lahan sawah pada tahun 2010 sebesar 7315.380 Ha dan pada tahun 2015 sebesar 6301.710 Ha.Â