Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Dalam Konteks Pendaftaran Tanah

The notary public officials are authorized to make an authentic deed, besides other prescribed by statute the authority. At the time of the anactment UUJN No. 30 Tahun 2004, a debate emerged related to the authority notaries in making the deed assiciated with land. It is in the trigger because of other dignitaries in this PPAT who also has the authority in making the deed associated with land. Then the authority certificate relating to land as what can be made by a notary?. In the process of land registration as mentioned in PP No. 24 Tahun 1997, that which, aids the head of the land office is PPAT, a notary it is not included as the officials who could also help made the deed used for land registration, however there are several a deed which PPAT not authorized to make it so as to be using a notarial deed to or as a bottom land registration certificate as a binding agreement of purchase, the power of selling certificates, here make the meaning of the authority made the deed pertaining to land owned by a notary have become blurred. Here writer trying to look at what the meaning of the deed which as pertaining to land that has been granted to a notary in UUJN, as well as see the basis of maker of laws giving authority to a notary. This research using the normative law methodology, where approach research in use is statuta approach and conceptual approach Research suggests that the significance of related to land certificate which is the authority of the notary is narrow it could make a notarial deed with regard to land as long as it does not constitute the PPAT , then the lawmakers to give the authority is there some kind of notary or the idea that the idea of PPAT and notary to be one, it means that there is only one of the officials in charge of making a deed

Contextual Approach Abdullah Saeed dan Aplikasinya terhadap Ayat Cadar

Polemik penggunaan cadar (niqa>b) sudah menjadi perdebataan klasik para ulama salaf. Perdebatan tersebut berangkat dari perbedaan interpretasidalam menyikapi batasan aurat wanita. Masing-masing memiliki bangunan argumentasi yang kuat baik secara rasional maupun normatif. Dalam konteks ini, penulis ingin melakukan pembacaan terhadap ayat al-Qur'an yang menjadi sumber perbedaan pendapat terkait polemik cadar ini dengan menggunakan teori contextualist approach (pendekatan kontekstual) yang dikembang­kan oleh Abdullah Saeed. Pendekatan seperti ini meniscayakan pembacaan ayat-ayat al-Qur'an dengan tanpa mengabaikan sosio-historis saat al-Qur'an turun, dengan melakukan identifikasi terhadap pesan-pesan dasar yang muncul dari al-Qur'an kemudian mengaplikasikan pesan-pesan tersebut untuk diterjemahkan dalam konteks saat ini

Persepsi Profesi Akuntan terhadap Penerapan Manajemen Laba

This study aimed to determine ( 1 ) how perceptions of the accounting profession ( lecturer , management accountants and students ) to the application of earnings management and ( 2 ) whether there are significant differences in perceptions between faculty , management accountants and students of the management application . Data were collected by questionnaire survey techniques and produce 63 research respondents consisting of 10 accounting lecturer , management accounting 18 and 35 accounting students . The selection of respondents ( sample ) conducted convenience . Validity test performed by bivariate correlation between each indicator score , while reliability test performed with Cronbach alpha statistic test . To find out how well the perception of the accounting profession ( lecturer , management accountants and students ) to the application of earnings management , the data were analyzed with a total score of memproporsikan calculation of each group of respondents with a total score ideally . Then interpreted by the criteria of interpretation of the score. To determine whether there are significant differences between the two groups was conducted using Analysis of Variance ( ANOVA ) with post hoc tests derivative test , SPSS 16 for Windows . The results showed that in general the accounting profession ( lecturer , management accountants and students ) have a negative perception of earnings management application . Third of the accounting profession , the profession \u27s most lecturers have a good perception ( 84.92 % ) compared to the management accounting profession and students . The study also found that there are differences in the perception of earnings management practices between management accountants with lecturers and students , whereas for the management accounting profession with students did not reveal any differences in perception . Nevertheless for the accounting profession in the three groups did not reveal any difference in the average perception is significant about the application of earnings management

Penilaian Situs Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung

Kebijakan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berisikan kewenangan daerah otonom memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Perundang-undangan. Dalam hal percepatan pengembangan potensi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat, terarah, serta berkelanjutan diharapkan memberikan nilai tambah tersendiri. Melalui Inpres No. 3 Th 2003, pemerintahpun – dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika – telah menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional tentang pengembangan e-government. Implementasinya dalam teknologi informasi diantaranya adalah pengembangan situs web pemerintah daerah.Menurut Catatan Depkominfo (2007) menunjukkan bahwa jumlah situs web pemerintah (pusat dan daerah) mencapai 224 buah. Sebanyak 201 situs dapat diakses, dan sisanya 23 buah situs tidak dapat dibuka (www.kominfo.go.id). Meskipun demikian, sampai saat ini isi dari situs pemerintah daerah yang sudah dibangun itu belum diidentifikasi secara jelas. Isi dari situs, seperti informasi apa saja yang disajikan, apakah layanan online yang disediakan, bagaimana keterlibatan masyarakat dengan proses pembuatan kebijakan publik secara online, seperti apa fitur-fiturnya, belum didata/dikaji secara sistematis. Padahal, dari data tersebut kita dapat memperoleh gambaran mengenai sejauh mana perkembangan implementasi e-government di Indonesia. Lebih jauh lagi, berdasarkan data itu dapat dirumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan isi situs pemerintah.Penelitian kali ini dilakukan dengan melakukan kodifikasi kontent situs pemerintah daerah dari tingkat propinsi hingga kabupaten dengan tujuan mengetahui profil situs pemerintah daerah, mengeksplorasi isi/content yang terdapat pada situs pemerintah daerah, mengetahui perbedaan isi/content yang terdapat pada situs pemerintah daerah, dan mengevaluasi isi situs pemerintah daerah. Penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan wilayah kerja BPPI Depkominfo Jakarta. Metode analisa isi dan penilaian panelis dilaksanakan di DKI Jakarta, pelaksanaan in-depth interview terhadap pengelola e-government pemerintah daerah dilakukan di setiap provinsi tersebut.Semua situs pemerintah daerah yang berada di empat provinsi dijadikan populasi penelitian. Terdapat 12 buah situs yang aktif dan dapat di-coding dari 20 buah situs pemerintah daerah yang telah ditentukan. Untuk memperoleh cakupan informasi sesuai tujuan penelitian ini digunakan tiga pendekatan sekaligus yaitu pertama analisa isi (content analysis), lalu penilaian juri/panelis, dan ditambah wawancara mendalam (in depth interview). Analisa isi terhadap situs pemerintah daerah merupakan instrumen penelitian utama, sementara penilaian juri/panelis dan wawancara mendalam digunakan untuk melengkapi temuan analisa isi. Coding instrument yang dibuat mengacu pada coding instrument yang dibuat pada penelitian Zhou (2004). Penelitian ini mereplikasi penelitian analisa isi terhadap situs pemerintah daerah yang dilakukan Zhou di Cina. Yang didalamnya terdapat tiga kategori koding utama yaitu tiga tipe utama e-government: e-governance, e-service, dan e-knowledge.Hasil penelitian menemukan bahwasanya situs pemerintah daerah yang dijadikan obyek penelitian sangat kaya akan informasi. Dua per tiga (62.3%) hyperlink yang terdapat pada situs pemerintah menyajikan informasi yang berasal dari pemerintah (fungsi e-knowledge). Sementara jumlah hyperlink yang dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada pemerintah (fungsi e-governance) hanya seperempatnya (24.3%), dan hyperlink yang menyajikan layanan pemerintah secara online (fungsi e-service) hanya mencapai 13.4%.Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pembuatan kebijakan pengembangan isi situs pemerintah daaerah serta sebagai tolak ukur objektif kuantitas dan kualitas isi situs pemerintah daerah

PENILAIAN SITUS PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, BENGKULU, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG

Kebijakan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berisikan kewenangan daerah otonom memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dalam hal percepatan pengembangan potensi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat, terarah, serta berkelanjutan diharapkan memberikan nilai tambah tersendiri. Melalui  Inpres No. 3 Th 2003, pemerintahpun – dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika – telah menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional tentang pengembangan e-government. Implementasinya dalam teknologi informasi diantaranya adalah pengembangan situs web pemerintah daerah.Menurut Catatan Depkominfo (2007) menunjukkan bahwa jumlah situs web pemerintah (pusat dan daerah) mencapai 224 buah. Sebanyak 201 situs dapat diakses, dan sisanya 23 buah situs tidak dapat dibuka (www.kominfo.go.id). Meskipun demikian, sampai saat ini isi dari situs pemerintah daerah yang sudah dibangun itu belum diidentifikasi secara jelas. Isi dari situs, seperti informasi apa saja yang disajikan, apakah layanan online yang disediakan, bagaimana keterlibatan masyarakat dengan proses pembuatan kebijakan publik secara online, seperti apa fitur-fiturnya, belum didata/dikaji secara sistematis. Padahal, dari data tersebut kita dapat memperoleh gambaran mengenai sejauh mana perkembangan implementasi e-government di Indonesia. Lebih jauh lagi, berdasarkan data itu dapat dirumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan isi situs pemerintah.Penelitian kali ini dilakukan dengan melakukan kodifikasi kontent situs pemerintah daerah dari tingkat propinsi hingga kabupaten dengan tujuan mengetahui profil situs pemerintah daerah, mengeksplorasi isi/content yang terdapat pada situs pemerintah daerah, mengetahui perbedaan isi/content yang terdapat pada situs pemerintah daerah, dan mengevaluasi isi situs pemerintah daerah. Penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan wilayah kerja BPPI Depkominfo Jakarta. Metode analisa isi dan penilaian panelis dilaksanakan di DKI Jakarta, pelaksanaan in-depth interview terhadap pengelola e-government pemerintah daerah dilakukan di setiap provinsi tersebut.Semua situs pemerintah daerah yang berada di empat provinsi dijadikan populasi penelitian. Terdapat 12 buah situs yang aktif dan dapat di-coding dari 20 buah situs pemerintah daerah yang telah ditentukan. Untuk memperoleh cakupan informasi sesuai tujuan penelitian ini digunakan tiga pendekatan sekaligus yaitu pertama analisa isi (content analysis), lalu penilaian juri/panelis, dan ditambah wawancara mendalam (in depth interview).  Analisa isi terhadap situs pemerintah daerah merupakan instrumen penelitian utama, sementara penilaian juri/panelis dan wawancara mendalam digunakan untuk melengkapi temuan analisa isi. Coding instrument yang dibuat mengacu pada coding instrument yang dibuat pada penelitian Zhou (2004). Penelitian ini mereplikasi penelitian analisa isi terhadap situs pemerintah daerah yang dilakukan Zhou di Cina. Yang didalamnya terdapat tiga kategori koding utama yaitu tiga tipe utama e-government: e-governance, e-service, dan e-knowledge.Hasil penelitian menemukan bahwasanya situs pemerintah daerah yang dijadikan obyek penelitian sangat kaya akan informasi. Dua per tiga (62.3%) hyperlink yang terdapat pada situs pemerintah menyajikan informasi yang berasal dari pemerintah (fungsi e-knowledge). Sementara jumlah hyperlink yang dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada pemerintah (fungsi e-governance) hanya seperempatnya (24.3%), dan hyperlink yang menyajikan layanan pemerintah secara online (fungsi e-service) hanya mencapai 13.4%.Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pembuatan kebijakan pengembangan isi situs pemerintah daaerah serta  sebagai tolak ukur objektif kuantitas dan kualitas isi situs pemerintah daerah

PENILAIAN SITUS PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, BENGKULU, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG

Kebijakan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berisikan kewenangan daerah otonom memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dalam hal percepatan pengembangan potensi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat, terarah, serta berkelanjutan diharapkan memberikan nilai tambah tersendiri. Melalui  Inpres No. 3 Th 2003, pemerintahpun – dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika – telah menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional tentang pengembangan e-government. Implementasinya dalam teknologi informasi diantaranya adalah pengembangan situs web pemerintah daerah.Menurut Catatan Depkominfo (2007) menunjukkan bahwa jumlah situs web pemerintah (pusat dan daerah) mencapai 224 buah. Sebanyak 201 situs dapat diakses, dan sisanya 23 buah situs tidak dapat dibuka (www.kominfo.go.id). Meskipun demikian, sampai saat ini isi dari situs pemerintah daerah yang sudah dibangun itu belum diidentifikasi secara jelas. Isi dari situs, seperti informasi apa saja yang disajikan, apakah layanan online yang disediakan, bagaimana keterlibatan masyarakat dengan proses pembuatan kebijakan publik secara online, seperti apa fitur-fiturnya, belum didata/dikaji secara sistematis. Padahal, dari data tersebut kita dapat memperoleh gambaran mengenai sejauh mana perkembangan implementasi e-government di Indonesia. Lebih jauh lagi, berdasarkan data itu dapat dirumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan isi situs pemerintah.Penelitian kali ini dilakukan dengan melakukan kodifikasi kontent situs pemerintah daerah dari tingkat propinsi hingga kabupaten dengan tujuan mengetahui profil situs pemerintah daerah, mengeksplorasi isi/content yang terdapat pada situs pemerintah daerah, mengetahui perbedaan isi/content yang terdapat pada situs pemerintah daerah, dan mengevaluasi isi situs pemerintah daerah. Penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan wilayah kerja BPPI Depkominfo Jakarta. Metode analisa isi dan penilaian panelis dilaksanakan di DKI Jakarta, pelaksanaan in-depth interview terhadap pengelola e-government pemerintah daerah dilakukan di setiap provinsi tersebut.Semua situs pemerintah daerah yang berada di empat provinsi dijadikan populasi penelitian. Terdapat 12 buah situs yang aktif dan dapat di-coding dari 20 buah situs pemerintah daerah yang telah ditentukan. Untuk memperoleh cakupan informasi sesuai tujuan penelitian ini digunakan tiga pendekatan sekaligus yaitu pertama analisa isi (content analysis), lalu penilaian juri/panelis, dan ditambah wawancara mendalam (in depth interview).  Analisa isi terhadap situs pemerintah daerah merupakan instrumen penelitian utama, sementara penilaian juri/panelis dan wawancara mendalam digunakan untuk melengkapi temuan analisa isi. Coding instrument yang dibuat mengacu pada coding instrument yang dibuat pada penelitian Zhou (2004). Penelitian ini mereplikasi penelitian analisa isi terhadap situs pemerintah daerah yang dilakukan Zhou di Cina. Yang didalamnya terdapat tiga kategori koding utama yaitu tiga tipe utama e-government: e-governance, e-service, dan e-knowledge.Hasil penelitian menemukan bahwasanya situs pemerintah daerah yang dijadikan obyek penelitian sangat kaya akan informasi. Dua per tiga (62.3%) hyperlink yang terdapat pada situs pemerintah menyajikan informasi yang berasal dari pemerintah (fungsi e-knowledge). Sementara jumlah hyperlink yang dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada pemerintah (fungsi e-governance) hanya seperempatnya (24.3%), dan hyperlink yang menyajikan layanan pemerintah secara online (fungsi e-service) hanya mencapai 13.4%.Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pembuatan kebijakan pengembangan isi situs pemerintah daaerah serta  sebagai tolak ukur objektif kuantitas dan kualitas isi situs pemerintah daerah

Rancang Bangun Aplikasi Piutang pada Kantor Pemasaran Tanah Kavling Pandugo 200 Surabaya

Pandugo 200 is a company that engaged in the sale and purchase of land plots for cash and credit in Surabaya and Sidoarjo with problems 60,62% of uncollected accounts receivable. This is caused of nothing recording recapitulation of due date and many payment record books of the company. Consequently, the procedure to remind the customer to be hampered and the filing of the customer's credit worthiness decision could not be known immediately. In this study, these problems solved by building accounts receivable application at Pandugo 200 usinG Systems Development Life Cycle (SDLC). Accounts receivable applications that has built able to monitor customer accounts receivable as a reminder of the company through the Short Message Service (SMS), presents a recording of integrated payment on each payment book, the payment classification, and a monitoring report each month accounts. Based on the testing system is known that the Account Receivable Application Pandugo 200 Surabaya has been run appropriately. The application is able to send SMS remainder of credit collection and generate accounts receivable credit reports, customer payment reports, the target of accounts receivables, the difference between the amount of revenue target information with payment claims, and track record of customer payments