The Existence of Maslahah Mursalah as the Basis of Islamic Law Development in Indonesia

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi maslahah dalam wacana perkembangan hukum Islam. Selanjutnya, makalah ini menguraikan keberadaan masalah dan melihat lebih dalam ke dalam implementasi masalah sebagai dasar untuk pengembangan hukum Islam di Indonesia. Makalah ini adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan doktrinal. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa konsepsi maslahah adalah metode penggalian hukum Islam yang didasarkan pada aspek manfaat dan kebaikan bagi manusia selama tidak bertentangan dengan norma syariah Islam. Selain itu, implementasi masalah sebagai dasar untuk penemuan hukum Islam di Indonesia tidak dapat disangkal. Hal ini dapat dilihat dari daruratnya undang-undang atau peraturan di bawahnya yang mengatur berbagai aspek hukum Islam di Indonesia dalam menanggapi masalah kehidupan masyarakat sebagai dampak dari zaman dan teknologi

Persepsi Kelompok Syahadatain terhadap Nilai-nilai Toleransi di Banyumas

Islam sebagai agama yang membawa rahmat sering tereduksi oleh dominannya penafsiran doktrin syari'ah oleh masing-masing kelompok keagamaan. Hanya karena mereka tidak saling komunikasi dan saling silaturahmi, maka bila adapersoalan, sulit dicari jalan solusinya. Oleh karena itu ketika diajukan ide untuk membentuk forum silaturahmi intelektual dan sosial, ecara umum mereka menyetujuinya. Dalam pengembangan nilai-nilai toleransi, kelompok aliran Syahadatain sangat toleran, baik dalam melakukan ibadah salat maupun dalam kehidupan sosial. Sebagaimana keberadaan kelompok aliran lainnya seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad, Islam, Salâfí maupun lainnya, mereka adalah saudara se-agama, karena mereka telah bersyahadat. Bahkan ketika jamaah Syahadatain melakukan tawasul dengan wirid membaca surat Al Fatihah, ditujukan kepada seluruh Shahabat, para ‘ulama, para guru mereka, dan semua orang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, dengan tanpa memandang mereka dari mana madzhabnya

Karakter Kelompok Aliran Islam Dalam Merespons Islamic Social Networking Di Kabupaten Banyumas

: This study aims to describe (1) the perception and conception of the Islamic sects towards the values of tolerance, moderation and brotherhood; and (2) the character of the Islamic sects in response to the existence of information technology (IT), especially to the social media of Islamic Social Networking used as the center for functioning the media of "Joint Consultation Forum". The method used in this research was descriptive qualitative with an interactive analysis technique. The subjects of this research were: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Salafi, the Tabligh (preaching) participants, and the Indonesian Islamic Mission Institute (LDII). The results of this research are that: (1) the Islamic sects have the character of giving more priorities to their own group interests compared with the common interests, particularly if they relate to matters concerning the religious affairs. Although their views on the values of tolerance, moderation and brotherhood were very good and worthy of application, but they were still a mere discourse and thinking; and (2) the character of Islamic sects' response to the social media of Islamic Social Networking still lacked enthusiasm. This could be seen from their in difference in joining the socialization activities and participation in the social networks that have been launched

Penguatan Otonomi Guru di Bawah Tekanan Dominasi Penguasa Daerah

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penguatan otonomi guru di bawah dominasi penguasa daerah. Pendekatan penelitian adalah kualitatif fenomenologis dengan lokasi di Kabupaten Bantul. Subjek sebanyak 37 orang dipilih secara purposive. Pengumpulan data lewat angket terbuka, wawancara mendalam, dan kajian dokumen, serta trianggulasi melalui metode dan sumber, diskusi ahli, dan penjelasan banding. Analisis data dilakukan secara kualitatif fenomenologis. Temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, penguatan otonomi menurut pandangan guru merupakan upaya menguatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Guru yang otonom adalah guru yang tidak terombang-ambing oleh kepentingan politik. Puncak penguatan otonomi guru adalah diperolehnya karakter dan kedaulatan. Kedua, terdapat politisasi guru oleh penguasa daerah melalui ‘praktik terselubung\u27 untuk ‘meraih dukungan\u27 dan berujung pada bargaining politik dan sharing kekuasaan. Ketiga, ada dua bentuk politik dominasi penguasa terhadap guru, yaitu melalui ‘politik kooptasi\u27dan ‘politik pengambilan hati\u27. Keempat, politik kooptasi berimplikasi negatif pada melemahnya sikap kritis guru, sedangkan politik pengambilan hati berimplikasi positif pada meningkatnya jumlah guru dalam studi lanjut dan meningkatnya kesejahteraan guru

Analisis Kebijakan Diskresi Akrual terhadap Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran

The aim of this research would like to see the implementation of accrual accounting basis on Local Government and wanted to investigate whether there is influence of discretionary accruals due to the local government revenue. In theory, accrual basis of accounting is based on the process of recording the transaction on the aspect of the occurrence of an event, although there is no an element of receipts or cash disbursements. The government has issued regulations governing the Minister of Home Affair on the implementation of the implementation of the accrual accounting system of local government. Also from the government has issued Government Regulation No. 71 of 2010 concerning the Government Accounting Standard (PSAP) based on accruals. This study uses a model approach Jones. Reports we examined, among others, the budget realization reports, operations statement (LO), balance sheets and statements of cash flows. Our results indicate that local governments have attempted to apply the accrual in accordance with existing regulations. The impact of the implementation of accrual showed abnormal discreation are worth negative. This indicates that there Decrease income

Dualismi!' Ekonomi-sqsial .Masyarakatlmn Kesenjangan dalam Memperoleh Pendidikan

Kemajuan pembangunan selama Orde Baru sekarang initelah bisa dilihat hasilnya. Salah satu indikator paling menonjoladalah tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesiadi atas rat?-rata negara tlmumnya di dunia, yaitu·" 7%pertahun. Te'tapi hal ini kurang diimbangi dengan tingkat- pemerataan....yang memadai. Akibatnya adalah timbulnya kondisiekonomi .dan s05ia1 masyarakat yang dualistis atau dik~na}.dengan Hdualisme ekonomi-sosial masyarakat ll • Yaitu, munculnyaIIkelompok eHtll secara ekonomi dan sosial di satu sisi,serta lIkelompok marginalII di sisi yang lain.Kendisi demikian pada Kenyataannya menjadi prakondisidan berkedudukan sebagai setting pendidikan yangs.angat berperan dalam menciptakan kesenjangan dalam O1em-·peroleh pendidikan. Sebagian kelompok masyarakat memperolehkesempatan lebih besar dalam mengikuti pendidikan(Perguruan TinggO, sedang ltelompok masyarakat lainnyakurang memperolehnya. Sehingga secara logis, ada pengaruhan tara kondisi ekonomi-sosial masyarakat yang dualististerhadap munculnya kesenjangan dalam memperolehpendidikan.Oleh karenanya, upay-l-upaya untuk mengatasi hal itutelah ditempuh oleh' pemerintah melalui Menter! Pendidikandan Kebudayaan RI. De,ngan cara di samping memberikanpeJuang yang sarna kepada semua warga negara untuk mengikutipendidikan di Perguruan Tinggi. juga: . diberikan per1indunganbagi mereka yang secara ekonomi-scsial kurang beruntung(disadvantaged)