72 research outputs found

    Review of Sharia Economic Law Concerning Consumer Protection in the Sale and Purchase of Used Vehicle Parts

    Get PDF
    The purpose of this study is to find out the practice of buying and selling used auto parts, to find out consumer protection in the practice of buying and selling used auto parts, to find out the review of Islamic law in the practice of buying and selling used auto parts at Kliwon Market, Surakarta. The method used is a descriptive method with a qualitative research type. The type of data used in this research is primary and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews, documentation. Data analysis using qualitative analysis. The results of the research show that the practice of buying and selling in the Klithikan market is  identified as gharar qalil. This gharar is still understandable and does not reach buying and selling which is prohibited by sharia

    ISTILAH-ISTILAH PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN DAN HADIS NABI MUHAMMAD SAW

    Get PDF
    Alquran adalah sumber ilmu pengetahuan yang pertama dan utama. Sebagai wahyu, ia mempunyai fungsi sebagai kitab petunjuk (hudan) dan rahmat bagi seluruh alam.             Dengan demikian, Alquran mengandung nilai-nilai, sistem, dan tata cara dan pandangan hidup (the way of life). Tidak hanya masalah akidah, ibadah, dan muamalah yang diatur di dalamnya. Masalah-masalah sosial, politik, budaya, ekonomi, dan pembentukan kepribadian yang agung juga diatur, termasuk di dalamnya tentang pendidikan.             Dalam Alquran ditemukan banyak istilah yang berkaitan dengan pendidikan. Beragam istilah atau term itu, antara lain, ta'lȋm, tarbiyah, tazkiyah, irsyâd, dan lain sebagainya.             Penelitian ini ditulis dengan metodologi bayânȋ, dengan pendekatan metode tafsir maudlu’ȋ, atau deskriptif filosofi

    Persepsi Masyarakat Tentang Kemudahan Penggunaan Aplikasi OVO dan Hukum Islam OVO

    Get PDF
    Electronic money has been widely used in various ways, at this time the development of electronic money The OVO application is one of the platforms used as a medium for payment transactions with digital payment methods, there is an OVO cash balance. With the OVO application, the user must register on an application that has determined what must be completed when registering and if already registered, he wants to use the application for transactions, he must first refill it using mobile banking if he doesn't have it or can use the ATM Bersama machine. The purpose of this study was to determine and analyze the effect of public perception of convenience on transactions using electronic money on the OVO application. This research method is a descriptive research type. The collection tool used a questionnaire, with the sample used in this study OVO users. The results of data analysis in this study indicate that the perception of the ease with which people transact using e-money on the OVO application shows that respondents say they have the convenience of transacting using the OVO application. The Ovo application carried out by the OVO user community fulfills the mukhtalifah contract because it is a creative form of ijtihad in today's modern business transactions. Respondents who stated that the OVO application was easy, 1 person disagreed (2.4%), neutral 3 people (7.3%), agreed 22 people (53.7%) and strongly agreed as many as 15 people (36.6). %). From these results, it shows that respondents who agree that the OVO application is easy

    Ijtihad Muhammadiyah (Telaah Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2005-2010)

    Get PDF
    Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng dalam kurun waktu 2005-2010 membahas masalah-masalah keislaman, keummatan dan kebangsaan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi umat menjadikan Majelis Tarjih dan Tajdid terutama PWM Jateng merumuskan beberapa permasalahan yang berkembang, sehingga menjadikan mantap dalam bermuhammadiyah. Rumusan dari masalah yang akan diteliti, berkaitan tentang: (a) Persoalan apa saja yang menjadi bahasan dalam Musyawarah Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng dalam kurun waktu 2005-2010? (b) Bagaimana metode ijtihad yang digunakan dalam Musyawarah Mejlis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng?. Tujuan penelitian ini untuk menjawab pokok masalah seperti yang dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Manfaat Penelitian: (1). Manfaat Akademis: a). Untuk menambah khazanah keilmuan tentang model ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng. b).Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan atau pembanding bagi peneliti lain dengan masalah sejenis. (2). Manfaat Praktis: a). Membuka wawasan Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng tentang permasalahan umat yang begitu komplek yang segera dicarikan jawabannya. b). Kontribusi terhadap umat tentang penggunaan ijtihad dalam menghadapi persoalan kehidupan yang sangat kompleks. Penilitian ini termasuk jenis penelitian bibliografis, dan karena itu sepenuhnya bersifat library research (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, didapatkan hasil penelitian bahwa, Pembahasan Materi dalam Musyawarah Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng dalam kurun waktu 2005-2010, yakni terdiri dari 9 (sembilan) kategori, yakni pertama, aqidah dan ibadah. Kedua, zakat tentang kadar zakat profesi dan beberapa masalah zakat fitrah. Ketiga waris dan hibah. Keempat, makanan yang halal. Kelima, masalah pernikahan tentang mengkritisi RUU Hukum terapan serta Nikah Sirri dan Mut‘ah. Keenam, sosial politik. Ketujuh, pendidikan tentang mencari model ideal pondok Muhammadiyah. Kedelapan, teknologi dan kebudayaan, dan yang kesembilan adalah menengok HPT tentang peninjauan kembali beberapa putusan tarjih dan HPT. Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng dalam berijtihad menggunakan sistem ijtihad jama‟iy (bayani, qiyasi, dan istishlahi), sehingga pendapat pribadi dari anggota majelis tidak dapat dipandang sebagai pendapat majelis. Tidak mengikat diri kepada sesuatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat imam-imam mazhab dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan, sepanjang sesuai dengan nash (berdasar al Qur`an dan al-Sunnah al-Sahihah) atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya keputusan majelis yang paling benar. Justru menerima koreksi dari siapapun, sepanjang menyertakan dalil-dalil yang kuat (lebih kuat)

    Praktik Khiyar dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Ir.Soekarno Sukoharjo dalam Perspektif Hukum Islam

    Get PDF
    This study aims to understand how Islamic law regarding khiyar in buying and selling clothes at the Ir Soekarno Sukoharjo market. This research uses a field research method, research that takes place in the IR market. Soekarno Sukoharjo. With the nature of descriptive research and by solving problems with a qualitative normative approach . The data were obtained through direct observation, namely the clothing traders at the Ir. Soekarno Sukoharjo. The khiyar process that occurs is in accordance with the Islamic religion but most sellers do not understand and know khiyar. there are also some traders who have not implemented khiyar, therefore this research is expected to understand how the khiyar process that occurs in buying and selling clothes at the Ir Soekarno Sukoharjo Market has been running according to Islamic Shari'ah

    Analisis Pemanfaatan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten)

    Get PDF
    Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) has been designated by the World Health Organization as a global pandemic. Indonesia is one of the countries with high cases of Covid-19 transmission, therefore the government is moving quickly to stop the spread of the virus, one of which is the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy. This causes community mobility to be disrupted and has an impact on the community's economy, especially rural communities. To overcome the economy of the affected village communities, the government is trying to allocate village funds for handling Covid-19. However, in practice, some people in Karangturi Village think that there is an injustice in the process of using it. The implementation of good governance according to Islam is able to present maqashid sharia in all its policies. The purpose of this study is to determine the use of village funds in Karangturi Village in handling Covid-19 and to analyze the use of village funds in Karangturi Village in terms of Maqashid Syariah. This type of research is qualitative with a case study method and with data collection through observation, interviews and documentation. The results of this study stated that the use of village funds in Karangturi Village for handling Covid-19 and Direct Cash Assistance was 71% or Rp. 672,293,000 of the total village fund budget is very relevant to one of the principles of maqashid sharia, namely protecting the soul (hifz an-nafs) because with this policy, the village government can assist most people in meeting the necessities of life to maintain life safety

    Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Sejahtera Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Pada Masa Pandemi Covid-19

    Get PDF
    The purpose of this study was to determine the impact of the covid-19 pandemic on problematic murabahah financing in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Sejahtera Sragen and to find out the efforts made in handling problematic murabahah financing in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) during the COVID-19 pandemic. The type of research used in this research is field research. The types and sources of data use primary and secondary data. Primary data obtained by interview and observation. Secondary data obtained from library research. Data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis using deductive analysis. The results of this study are efforts to resolve problematic financing in murabahah contracts at BMT NU Sejahtera Masaran Sragen, among others, carried out by means of friendship, emotional approach, giving warning letters to customers, and restructuring financing, among others (restructuring, reconditioning and recheduling). Recheduling is the most effective treatment in handling problematic financing in murabahah contracts due to the Covid-19 pandemic because customers feel helped by the existence of this policy at BMT NU Sejahtera Masaran Sragen

    Peran Baznas Terhadap Sektor Umkm Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Baznas Surakarta)

    Get PDF
    This study aims to find out how the role of Baznas Surakarta in the micro, small and medium enterprises (MSME) sector affected by Covid-19. This research uses qualitative methods and data collection methods. This research was conducted on December 7, 2021. From the results of the study, it was found that the existence of the Baznas Surakarta was beneficial for the MSME sector affected by the Covid-19 pandemic. The MSME Empowerment and Support Program is carried out by giving capital money, business tools, business assistance and monitoring to mustahiq in Surakarta so that those concerned can run or even develop their business. On the other hand, it is necessary to pay close attention to the selection of mustahiq candidates in the hope that these funds are used in accordance with what should be intended and not used for other interests

    Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Di Sumatera Utara

    Get PDF
    The title of this research is "The Position of Daughter in Toba Batak Inheritance Law in North Sumatra". Departing from the problem of inheritance law for girls in Batak Toba customary inheritance law and how the rights as heirs of daughters are in Batak Toba inheritance law. consideration of the distribution of inheritance for girls in the Toba Batak custom. This type of research is descriptive/qualitative research. The data that the author collects is from the results of direct interviews with the Toba Batak indigenous people in North Sumatra, precisely in Mangkai Lama Village. In general, in Batak Toba customary law, girls are treated the same as boys. But daughters can enjoy their father's property in a variety of ways. "Holong Ate" (Love) refers to the transfer of property from parents to their children, whether male or female. The gift of property has a different term. The assets given to sons are known as "Panjaean Treasures" while daughters' valuables are known as "Pauseang"

    Mekanisme Operasional Bank Wakaf Mikro Menurut UU NO. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dan UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Al Manshur Klaten)

    Get PDF
    Agung Laksono. I000160043. Operational Mechanism of Micro Waqf Bank According to Law No. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions and Law No. 41 of 2004 concerning Waqf (Case Study at Al Manshur Barokahing Gusti Klaten Micro Waqf Bank). Micro and Small Enterprises (MSEs) still dominate the economy in Indonesia today. This sector is able to absorb a lot of workforce, but it also has limitations, one of which is access to sources of capital from banks and eventually access to credit to loan sharks with high interest rates. Micro Waqf Bank (BWM) can be an alternative for the community, especially around Islamic boarding schools which are engaged in the Micro, Small Business sector. The presence of Micro Waqf Bank is expected to be a solution for MSEs entrepreneurs to avoid the trap of usury which is prohibited in Islam. However, there are still many pros and cons to the legality aspects of the Micro Waqf Waqf where it operates as a waqf institution or a microfinance institution. This study aims to review the operational suitability of the Micro Waqf Bank in terms of the applicable laws in Indonesia. The legality of Micro Waqf Bank still causes polemic which is operationally guided by Law No.1 of 2013 concerning Micro Financial Institutions with the license of Islamic Microfinance Institutions (LKMS) which applies the model of raising funds through waqf as capital and the concept of waqf in the operation of Micro Waqf Bank as a naming institution , then this institution must also be based on Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. This study uses field research with a normative approach. The data collection method used is by interview, documentation. The results of the data analysis explain that operationally the Micro Waqf Bank is more in accordance with Law No. 1 of 2013 on Microfinance Institutions than is guided by Law no. 41 of 2004 concerning Waqf
    corecore