SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN TENAGA KERJA ASING DI INDDONESIA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi hukum atas pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing di indonesia dan bagaimana peran pemerintah dalam proses pengawasan tenaga kerja asing di indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia dengan dikeluarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diatur lagi dalam suatu perundang-undangan tersebut, seperti di dalam UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan TKA, tetapi merupakan bagian dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru tersebut. Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja dengan mengeluarkan izin penggunaan tenaga kerja asing. Untuk dapat bekerja di Indonesia, TKA harus mempunyai izin tinggal terbatas yang terlebih dahulu sudah harus mempunyai visa untuk bekerja di Indonesia atas nama tenaga kerja asing yang bersangkutan, untuk dikeluarkan izinnya oleh Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM. 2. Setiap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak hanya legal saja yang mendapatkan perlindungan tetapi TKA yang illegal pun dilindungi sehingga keberadaannya perlu diatur dalam suatu instrumen hukum internasional. Instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas perusahaan dan tenaga kerja asing merupakan Departemen Tenaga Kerja, untuk yang mengawasi TKA sebagai orang asing merupakan kewenangan Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM.Kata kunci: Sanksi Hukum, Pelanggaran, tenaga kerja asin

From monarchy to the republic: European Union democracy promotion in Nepal

The study evaluated the role played by the European Union in facilitating the swift transition of Nepal from a monarchy to a democratic republic where the people exercised control over the leadership and governance of the country through their elected representatives. Nepal had been trying to shift from centralized absolute power of a kingdom to the decentralized distributive power of the people through a democracy for quite some time, but failed in most attempts, as the leadership of the kingdom would not allow for the integration of democratic ideologies in the governance of the country. The study used qualitative secondary reviews, with a particular focus on case studies, to identify and establish the significance of the EU’s involvement in facilitating the democratization of Nepal. The results obtained from this study indicated that the European Union was actively involved in the process of democratization of Nepal, whereby it provided humanitarian assistance, and financial aid, in addition to interfering as a member of the international community in calling out the injustices of the government, especially human rights injustices. The results established that the EU formally began supporting the democratization process in the country in the year 2006, during the II People’s Movement, which resulted in a successful regime change in Nepal, and a transition in the style of governance, with preference for a democracy over a monarchy, as this was the best political solution of protecting human rights in Nepal, while promoting economic growth and development.O estudo avaliou o papel desempenhado pela União Europeia na facilitação da rápida transição do Nepal de uma monarquia para uma república democrática onde o povo exercia o controle sobre a liderança e governança do país por meio de seus representantes eleitos. O Nepal vinha tentando mudar do poder absoluto centralizado de um reino para o poder distributivo descentralizado do povo por meio de uma democracia por algum tempo, mas falhou na maioria das tentativas, pois a liderança do reino não permitiria a integração de ideologias democráticas na governança do país. O estudo utilizou análises secundárias qualitativas, com um enfoque particular em estudos de caso, para identificar e estabelecer a importância do envolvimento da UE na facilitação da democratização do Nepal. Os resultados obtidos neste estudo indicaram que a União Europeia esteve ativamente envolvida no processo de democratização do Nepal, através do qual prestou assistência humanitária e financeira, além de interferir como membro da comunidade internacional na denúncia das injustiças do governo, especialmente as injustiças de direitos humanos. Os resultados estabeleceram que a UE começou formalmente a apoiar o processo de democratização do país no ano de 2006, durante o II Movimento Popular, que resultou em uma mudança de regime bem-sucedida no Nepal, e uma transição no estilo de governança, com preferência por uma democracia sobre uma monarquia, pois esta era a melhor solução política para proteger os direitos humanos no Nepal, ao mesmo tempo em que promove o crescimento e o desenvolvimento econômico

KEWENANGAN BANK INDONESIA PASCA TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bank Indonesia sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana kewenangan Bank Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan Bank Indonesia sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah 1) kewenangan Bank Indonesia dibidang pengawasan perbankan secara umum meliputi: memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan dibidang perbankan, melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan, 2) kewenangan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan meliputi pembinaan dan pengawasan bank; 3) kewenangan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi bank. 2. Kewenangan Bank Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu: pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter meliputi operasi pasar terbuka,  penetapan Giro Wajib Minimum, penetapan BI rate, menetapkan kebijakan nilai tukar, pengelolaan cadangan devisa, peran sebagai lender of the last resort; Kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran meliputi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.Kata kunci: Kewenangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuanga

SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana denda apabila dilakukan oleh korporasi di bidang pangan dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana denda terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang    Pangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk perbuatan pidana korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana denda, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Bentuk-bentuk tindak pidana terjadi akibat korporasi melakukan perbuatan dengan dengan sengaja tidak menaati ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang telah mengatur standar keamanan pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. 2. Pemberlakuan sanksi pidana denda terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145 selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan. Selain pidana denda korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu; atau  pengumuman putusan hakim.Kata kunci: Sanksi Pidana, Denda, Korporasi, Pangan

Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Menurut Hukum Perdata

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pengangkatan anak dan bagaimana pengaturan tentang kedudukan anak angkat dalam mewaris menurut hukum perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Pengangkatan anak berakibat pada hak mewaris, juga suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang sah yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 2. Didalam KUHPerdata tidak diatur mengenai ketentuan mewaris untuk anak angkat, namun didalam staatblad 1917 Nomor 129 mengatur tentang akibat hukum pengangkatan anak yaitu anak angkat menjadi sejajar kedudukannya dengan anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat menurut hukum Perdata dapat mewaris lewat ketentuan hibah dan wasiat

KA’E WAE GE: KISAH MENCARI PERSAUDARAAN DALAM BENANG PUTUS (PENCIPTAAN PERTUNJUKAN TEATER BERBASIS FOLKLORE ASE KA’E MANGGARAI TIMUR, FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR)

Fokus dalam artikel ini adalah penciptaan drama musikal Ka’e Wae Ge, sebuah folklore genre ceritera rakyat berasal dari kampung Taga, Desa Golo Nderu, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kisah ini digarap secara kreatif dengan memadukan unsur lakon, tari dan musik yang berlatar lokalitas Manggarai. Ka’e Wae Ge mengisahkan dua bersaudara yang meninggalkan rumah dan pergi tanpa tujuan karena diusir ibu tiri. Ka’e berarti Kakak, Waeberarti Air, Ge merupakan partikel penegas. Jadi, secara leksikal berarti Kakak berikan aku air. Teori yang digunakan dalam proses penciptaan adalah Teori Penciptaan Perspektif Wallas. Dalam perspektif Wallas, proses kreatif meliputi empat tahap, yaitu (1) persiapan, (2) inkubasi, (3) iluminasi, dan (4) verifikasi.Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah etnografi. Metode ini meminta peneliti untuk menyelami data dan mengalaminya. Hasil penelitian dan penggarapan (penciptaan) menghasilkan drama musikal Ka’e Wae Ge yang menggabungkan secara kreatif unsur tradisi antara folklore masyarakat Manggarai dengan beberapa elemen kebudayaan lain seperti tarian atau atraksi tradisional Caci dan nyanyian khas Manggarai Nenggo. Garapan kreatif terhadap unsur lakon, musik dan tari mengekspresikan pesan penting kisah ini adalah “benang.” Benang menjadi metafora persaudaraan. Ketika benang (hubungan persaudaraan putus, maka muncullah kebencian hingga terjadi konflik yang tampak dalam adegan Caci. Janganlah sesekali menggunting atau memutuskan benang (persaudaraan) itu. Karena ke manapun atau di manapun tetap kita bersaudara. Rasa persaudaraan itu yang mengatasi kering (tampak dalam setting di padang pasir). Sedangkan caci memberikan dimensi konflik harus diselesaikan secara indah dan menyenangkan. Benang (rasa bersaudara) itulah yang mempersatukan kita. Demikian, lagu nenggo yang berisikan syair-syair tua mengibaratkan perjalanan (hidup) harus dituntun oleh petuah atau nasihat-nasihat untuk membekali perjalanan. Perjalanan di hutan diibaratkan sebagai kehidupan yang penuh tantangan, kadang menakutkan, kadang menyenangkan. Itulah hakekat hidup yang sesungguhnya disempurnakan oleh kekurangan dan kelebihan

The Influence of Organizational Culture and Teamwork on Employee Performance at PT. Bank Sulut, Tbk.

Human resource is one of resources that determine the organization success. Because of that, organizations are demanded to manage the human resources well for the organization survival. With a support from upper level management, an employee works confidently in team and increases productivity of the organization. Basically, Bank Sulut is a government regional bank that has a wide network spread across several regions in Indonesia. To serve customers well Bank Sulut has a foundation of organizational culture that existing until today, which includes: fast serving of customers in more gentle way, treat customers as partners by developing better services, and consider about customers way of thinking in developing the services better. The research objectives is to analyze the influence of organizational culture and teamwork on employee performance. Organizational culture is shown by the values, traditions, and behaviors that employees share in their organizations. A team is an identifiable set of two or more individuals interacting within a larger organizational context to reach a common goal through specific interdependent roles and task boundaries. In this research is found that Employee maximum performance is needed in running a good organization, the more maximize employee performance the better the organization will be. Keywords: organizational culture, teamwork, employee performance

Sosialisasi Pemerintah Desa Tentang Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kepada Masyarakat Desa Mariri Lama Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow

: Socialization village government on rural infrastructure development programs to the rural community in Mariri lama village subdistrict Poigar Bolaang Mongondow district. Introduction: The development program with the aim of improving the welfare of rural communities was a major attention by the Indonesian government. One is the rural infrastructure development program which is a component-based community development under the umbrella of the PNPM Mandiri, the component activities include facilitation and community mobilization so as to make identification of the problem and the availability of access to basic infrastructure, planning and implementing infrastructure development program, the objectives of the activity for the welfare of this society. Program walk in the village Mariri Lama subdistrict Poigar Bolaang Mongondow. But the obstacles encountered in this program is on the socialization problem that is sometimes lacking in the program to provide information on rural villagers or otherwise less responded or participate in a program promoted by the government. Theory and Methods: This study uses symbolic interaction theory and qualitative research methods. Results: The socialization of rural infrastructure development program is not optimal because it is still getting some obstacles and barriers of society. Suggestion: Community awareness of the benefits and usefulness of the PPIP program needs to be increased again by always providing information related to the plan and execution as well as the applicable rules of the Rural Infrastructure Development Programme

SANKSI ATAS TINDAK PIDANA PELANGGARAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

Tujuan dilakukannya penelitian ini, Untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan dan pemberlakuan sanksi atas tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan:1)Jenis-jenis pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan, seperti pelaksana penempatan tenaga kerja atau pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan perlindungan mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Pemberi kerja melarang mogok kerja dan melanggar persyaratan bagi tenaga kerja asing Adanya pelanggaran terhadap pekerja penyandang cacat, anak dan perempuan dan jenis-jenis pelanggaran hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 186 sampai dengan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2) Pemberlakuan sanksi atas tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berupa sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau sanksi pidana denda sesuai dengan jenis pelanggaran hukum yang terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku