MENJELASKAN RELASI ANTARA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN KORUPSI DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT SIPIL DI KOTA MALANG

Artikel ini menjelaskan relasi antara kualitas pelayanan publik dengan korupsi dan keterlibatan masyarakat sipil di Kota Malang. Tulisan ini tersusun melalui studi pustaka, dokumentasi dan wawancara terbatas karena ada penyebaran Covid-19. Jelas, bahwa kualitas pelayanan publik yang baik di Pemerintahan Kota Malang dipengaruhi oleh sistem administrasi atau Standart Operating Procedure (SOP), tingkat pengetahuan dan sikap profesional dari Aparatur Sipil Negara (ASN), keberadaan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi yang terjadi di Kota Malang bermula dengan terjadinya mal-administrasi dalam urusan pelayanan publik dan tidak berfungsinya peran ideal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Malang.    This article explains the relationship between the quality of public services and corruption and the involvement of civil society in Malang City. This paper was structured through literature study, documentation and limited interviews due to the spread of Covid-19. It is clear, that the quality of good public services in Malang City Government is influenced by the administration system or Standard Operating Procedure (SOP), the level of knowledge and professional attitudes of the State Civil Apparatus (ASN), the existence of civil society in government administration. Corruption that occurs in Malang City begins with the occurrence of mal-administration in matters of public services and the dysfunction of the ideal role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Malang City. 

MALANG CORRUPTION WATCH SEBAGAI GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI-KORUPSI DI DAERAH

Corruption is a problem that threatens various sectors, such as politics, education, economy, culture, and health. At the area level, corruption cases are a threat that is difficult to detect because of the absence of ad-hoc institutions in conducting surveillance. Therefore, it takes an independent civil society at the area level to enable monitoring and voiced the idea of anti-corruption. This study aims to determine the role of non-governmental organizations namely Malang Corruption Watch in building an anti-corruption culture in Malang Raya. The method used in writing this article is a literature study. The results of this study indicate that Malang Corruption Watch is a non-governmental organization that has an independent nature. In overcoming the problem of communal corruption, Malang Corruption Watch provides citizenship education to the people’s in the form of people political education, public schools, citizen forums, community groups guarding public services, campaigning for anti-corruption movements, and anti-corruption schools to increase the critical power of citizens in addressing the middle public problems happen. Furthermore, there are several posts complaints that are provided so that citizens can easily express their aspirations to realize an anti-corruption cultur

KIPRAH NON GOVERNMENT ORGANIZATION DALAM BINGKAI CIVIL SOCIETY DI INDONESIA (Studi di Malang Corruption Watch /MCW Sebagai Sosial Kontrol Hukum di Malang Raya)

ABSTRAKKasus korupsi yang belum mereda, di Indonesia berdiri Organisasi non Government atau NGO yang berfokus pada monitoring kegiatan pemrintahan terutama terkait proses anggaran belanja dan pembangunan yang didalamnya rentan akan tindak korupsi. ICW adalah salah satu NGO yang berdiri yang berfokus pada pengawasan terhadap tindak korupsi yang terus terjadi didalam badan pemerintah. Karena kasus korupsi sudah merebak luas di Indonesia, tidak hanya pada sector pusat sector daerah pun terdapat kasus korupsi. MCW pun berdiri sebagai wujud ICW dalam sector daerah Malang raya. MCW sendiri merupakan organisasi non profit dan non government yang dibentuk untuk menyuarakan dan mewakili kepentingan public. Keterbukaan pemerintah yang kurang serta pengawasan public yang minim membuat tindak korupsi tidak akan mudah berakhir. Dari situlah MCW hadir sebagai penjembatan anatara kepentingan public dengan pemerintah.  Kata Kunci : Korupsi, NGO, Publi

GERAKAN ANTI KORUPSI MALANG CORRUPTION WATCH

Journey of the indonesia cannot be separated from the whose name corruption, various problems corruption then make a nation it tries to with very hard to do the eradication of corruption, then now kpk, the commission would grow up and incarnate as a power terlembaga, however kpk but many that blocks, so that his movement often in politician, in addition problems arise related the area of that causes limited kpk in running tasks and functions. Then institutions here needed in regions have motion based in society to be opposition from government in the fight against corruption the , one of which is unfortunate corruptions watch that is unfortunate highway , to attract football to scrutinize about lunge mcw as of a motion social , this research use the model descriptive qualitative , with data source of interviews and documentation. MCW is non-governmental organizations which has grown and developed social as of a motion that which appears or present of former activist in the era of reformasi, mcw use 3 strategies in efforts to eradicate corruption namely, prevention, law enforcement, anti-corruption education

Bunga Rampai Opini Guru Besar Antikorupsi: Memperkuat & Mempertahankan KPK

Rencana Parlemen untuk melakukan Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) yang dinilai melemahkan KPK akhirnya tertunda pada akhir Februari 2016 lalu. Penundaan ini setidaknya merupakan respon dari Presiden dan DPR RI terhadap banyaknya penolakan atas rencana Revisi UU KPK. Salah satu kelompok yang menolak Revisi UU KPK adalah para Guru Besar dari Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Guru Besar Tolak Revisi UU KPK

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN KONTROL PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN TATA RUANG DI KOTA (Studi Kasus Pada Malang Corruption Watch)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai peran strategis sebagai pembangunan nasional. LSM berkontribusi penting terhadap pembangunan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan social. Selain itu, LSM merupakan salah satu factor penting dalam aktifitas bernegara, karena dengan adanya LSM dapat diperoleh informasi yang penting sebagai dasar pengembangan terhadap kondisi kehidupan bernegara. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan bagaimana peran LSM, faktor pendukung dan kendala di Malang Corruption Watch terhadap kebijakan tata ruang di Kota Batu. Yang hasilnya akan berdampak terhadap kehidupan berpolitik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait dengan peran yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch terhadap kebijakan tata ruang Kota Batu, serta untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses kontrol kebijakan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana dalam analisisnya peneliti menggunakan teori lembaga swadaya masyarakat oleh Mansour Fakih 2004, yang membahas mengenai pendidikan politik bagi masyarakat dan toeri Hagul mengenai kontroling terhadap kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) MCW telah melakukan pendidikan politik tata ruang kepada masyarakat. 2) MCW telah melakukan fungsi kontroling diantaranya pengawasan, audiensi serta demontrasi berkaitan tata ruang. 3) Sedangkan beberapa factor pendukung yaitu masyarakat luas dan dukungan media. Disisi lain, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian adalah konsistensi dalam mengembangkan masyarakat sipil, ancaman oknum aparat dan ketidakemauan pemerintah dalam membuat kebijakan public pro masyarakat. Kata Kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, Kontrol Publik, partisipasi masyarakat, Tata Ruan

STRATEGI ADVOKASI GERAKAN SOSIAL FITRA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI (Studi Kasus: Forum Indonesia Transparansi Anggaran/FITRA)

Penelitian ini secara garis besar memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis gerakan sosial FITRA dalam pencegahan korupsi. Kedua, pada penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi oleh Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) dalam terciptanya tata kelola yang baik (good governance) sehingga praktek tindakan korupsi dapat dicegah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang anggota FITRA. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi langsung sejak Januari - akhir Maret 2017, serta studi literatur dalam pengumpulan data primer dan sekunder. Penelitian strategi gerakan sosial FITRA dalam pencegahan korupsi peneliti menggunakan teori gerakan sosial dari Sidney Tarrow dan konsep strategi advokasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa FITRA dengan advokasi gerakannya dalam pencegahan korupsi termasuk kedalam gerakan sosial. Analisis gerakan sosial menggunakan teori Sidney Tarrow dengan premis yang sesuai dengan penelitian ini yaitu didalamnya terdapat tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas dan memelihara politik perlawanan dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol publik kepada pemerintah. Gerakan sosial FITRA dalam melakukan strateginya menggunakan pola-pola yang terdiri dari pola kegiatan riset, pola keterbukaan informasi dan pola strategi pendidikan dan pelatihan. Serta advokasi sebagai bagian gerakan sosial, FITRA terdiri dari kerjasama baik dengan simpul jaringan dan kemitraan, persuasi melalui media massa, dan edukasi melalui pendidikan dan pelatihan. Secara menyeluruh gerakan sosial FITRA belum maksimal dalam melakukan perubahan sosial hal ini dikarenakan Seknas FITRA hanya melibatkan stakeholder sehingga masyarakat belum terlibat aktif dan kurang memiliki kesadaran untuk bersama-sama melakukan kontrol publik dan pengawasan sebagai pencegahan korupsi. This research has two main objectives. First, to analyze FITRA's social movement in preventing corruption. Secondly, this study also aims to analyze the advocacy strategy by Forum Indonesia Transparency Budget (FITRA) in the creation of good governance so that corrupt practices can be prevented. This research uses qualitative approach with descriptive method. Informant in this research is 5 member of FITRA. Data collection techniques were conducted through in-depth interview techniques and direct observation from January to end of March 2017, as well as literature studies in primary and secondary data collection. The research of FITRA's social movement strategy in preventing corruption of the researcher uses social movement theory from Sidney Tarrow and the concept of advocacy strategy. The results show that FITRA with its movement advocacy in the prevention of corruption belongs to social movement. The analysis of social movements using Sidney Tarrow theory with the premise in accordance with this research is in it there are collective challenges, common goals, solidarity and maintaining resistance politics by way of monitoring and public control to the government. FITRA's social movements in its strategy use patterns consisting of patterns of research activities, patterns of information disclosure and patterns of educational and training strategies. As well as advocacy as part of the social movement, FITRA consists of good cooperation with network nodes and partnerships, persuasion through mass media, and education through education and training. Overall FITRA social movement is not maximal in doing social change this is because Seknas FITRA only involving stakeholder so that society have not actively involved and lack of awareness to jointly conduct public control and supervision as prevention of corruption

GERAKAN KOMUNITAS YOUTH PROACTIVE (Studi: Tentang Perjuangan Perempuan-perempuan Melawan Korupsi)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran perempuan dalam komunitas antikorupsi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui identitas perempuan di komunitas antikorupsi yang identik dengan gerakan maskulin. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan konsep perempuan, komunitas, gerakan sosial baru dan masyarakat jaringan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Waktu penelitian dari bulan Desember 2016 hingga Maret 2017. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi atau pengamatan, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literature, internet dan studi pustaka. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 4 orang informan kunci, yaitu 1 yang menginisiasi komunitas Youth Proactive dan 3 anggota komunitas Youth Proactive. Selain para informan kunci tersebut, terdapat 1 informan pendukung dan 1 informan untuk Triangulasi data dilakukan dengan cara mewawancarai staff Komnas Perempuan, guna mengkonfirmasi kebenaran kinerja perempuan dalam komunitas antikorupsi Youth Proactive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pentingnya perempuan untuk terlibat dalam komunitas antikorupsi. Melalui komunitas anti korupsi tersebut perempuan dapat menyuarakan suaranya dan mendapatkan edukasi mengenai anti korupsi. Perempuan-perempuan tersebut juga terlibat aktif dalam memberikan ide�ide dalam setiap kegiatan komunitas. Perempuan sebagai aktor dalam gerakan merupakan identitas kolektif yang terbentuk menjadi aksi kolektif dalam anti korupsi di Komunitas Youth Proactive. Melalui media sosial, Komunitas Youth Proactive menyebarkan isu dan menampung suara-suara masyarakat mengenai kasus tindak korupsi. This research to describe the role of women in anti-corruption communities. This research also to determine the identity of women in the anticorruption community that is identical to the masculine movement. The concept used in this research is using the concept of women, community, new social movement and network society. This research used case study method through qualitative approach. Study time from December 2016 to March 2017. Data collection techniques used indepth interview techniques, observation, and documentation studies. Primary data obtained by interview and observation, while secondary data obtained from literature study, internet and literature study. Subjects in this study were 5 people consisting of 4 key informants, 1 who initiated the Youth Proactive community and 3 members of the Youth Proactive community. In addition to the key informants, there was 3 supporting informants and 1 informant for Triangulation of data was done by interviewing Komnas Perempuan staff to confirm the truth of women performance in Youth Proactive anticorruption community. The results of this research indicate that there is a significant need for women to engage in anti-corruption communities. Through this anti-corruption community women can voice their voice and get education about anti corruption. The women are also actively involved in providing ideas in every community activity. Women as actors in the movement are collective identities formed into collective action in anti�corruption in the Youth Proactive Community. Through social media, the Youth Proactive Community spreads the issue and accommodates people's voices about corruption