Rancang Bangun Aplikasi Pendataan Potensi Desa / Kelurahan Berbasis Web

Setiap tahun mahasiswa Universitas SamRatulangi mengikuti mata kuliah “Kuliah Kerja Nyata” (KKN). Selama diterjunkan ke desa/kelurahan di kabupaten/kota dalam cakupan wilayah provinsi Sulawesi Utara, mahasiswa akan melakukan pendataan yang berhubungan dengan potensi desa/kelurahan yang ada sesuai lokasi penempatan masing-masing. Terkadang di beberapa desa/ kelurahan belum tersedia fasilitas akses internet sehingga proses pengisian data harus dilakukan secara manual dan dicetak lalu dikumpulkan kepada panitia pada saat program KKN selesai. Selanjutnya laporan potensi desa/kelurahan tersebut akan dikumpulkan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNSRAT hal ini menyebabkan data yang telah terkumpul sangat sulit dianalisa karena belum terkomputerisasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang database potensi desa/kelurahan dan membangun sebuah aplikasi yang akan digunakan untuk melakukan pendataan potensi desa/kelurahan sehingga data-data yang ada dapat disatukan serta membantu pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dalam penelitian ini aplikasi dibangun dengan menggunakan ​framework codeigniter secara portable yang ditempatkan dalam flashdisk sehingga aplikasi dapat bekerja baik secara daring maupun non daring. Pihak LPPM UNSRAT akan membagikan flashdisk berisi aplikasi pendataan potensi desa/kelurahan saat pembekalan KKN sesuai lokasi penempatan mahasiswa dimana satu flashdisk berlaku untuk satu desa/kelurahan. Selama berada di lokasi penempatan mahasiswa akan melakukan pengisian data potensi desa/kelurahan. Setelah data potensi desa/kelurahan selesai diinput maka flashdisk yang berisi aplikasi pendataan akan dikumpulkan kembali ke pihak LPPM UNSRAT. Selanjutnya Pihak LPPM UNSRAT melakukan penyatuan seluruh data-data potensi desa/ kelurahan dari seluruh flashdisk melalui aplikasi pendataan potensi desa/keluraha

PEMBUATAN PETA POTENSI KELURAHAN SECARA FOTOGRAMETRIS UNTUK PENUNJANG PEMBANGUNAN BAGI PEMERINTAH KELURAHAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Desa/Kelurahan diwajibkan memiliki Peta Desa/Kelurahan secara fotogrametris yang dapat digunakan sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan. Spesifikasi teknis Peta Desa/Kelurahan secara fotogrametris telah dikeluarkan oleh Badan Informasi Gespasial melaui Perka No 3 Tahun 2016 tentang spesifikasi teknis penyajian Peta Desa/Kelurahan secara fotogrametri. Namun dalam pelaksanaannya dengan jumlah SDM Informasi Spasial di Tingkat Daerah yang masih terbatas belum tentu semua pemerintah derah telah menyusun Peta Desa/Kelurahan secara fotogrametris. Pemerintah Kelurahan Banyumanik sebagai Pelaksana Permerintahan Kelurahan sangat berkomitmen terhadap pembangunan kelurahan melihat pentingnya Peta Kelurahan secara fotogrametris. Peta Kelurahan secara fotogrametris ini harapannya tidak hanya memuat informasi batas tetapi juga potensi kelurahan. Peta Kelurahan secara fotogrametri ini akan dikembangkan ketingkat RW dengan skala peta yang lebih besar dan lebih rinci. Dengan jumlah tenaga Informasi Spasial yang cukup terbatas di Pemerintah Daerah oleh karena itu Departemen Teknik Geodesi dan Pemerintah Kelurahan Banyumanik bekerjasama mengadakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu program peningkatan pembangunan Kelurahan. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebuah peta potensi desa yang memberikan informasi secara lengkap mengenai obyek-obyek potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Banyumanik

Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga Bencana dan Desa/kelurahan Tangguh Bencana

Bencana alam sering terjadi di Indonesia, Kementerian Sosial membuat kebijakan programkampung siaga bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuat kebijakan programdesa/kelurahan tangguh bencana. Keduanya, merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulanganbencana berbasis komunitas. Sehingga terkesan terjadi tumpang tindih program. Oleh karena itu penelitianini membandingkan kebijakan program kampung siaga bencana dan desa tangguh bencana dilihat darilembaga pembuat kebijakan, tujuan, konsep desa/kelurahan dan kampung, organisasi pelaksana, pelaksana,mitra organisasi, konteks ekologikal, protokol intervensi, populasi target.Hasil penelitian menunjukkan berbeda dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Kementerian Sosial RI tidak hanya sebagai pembuat kebijakan akan tetapi juga melaksanakan fasilitasilangsung pembentukan kelembagaan kampung siaga bencana. Konsep kampung pada kampung siagabencana cenderung pada merek program bukan kampung sebagai wilayah sedangkan pada desa/kelurahan merupakan konsep kewilayahan desa/kelurahan itu sendiri. Tujuan dari kampung siaga bencanacenderung lebih kompleks yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat, membentuk jejaringdan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensidan sumber daya sedangkan pada desa/kelurahan tangguh bencana lebih cenderung sebagai upayapeningkatan penanggulangan berbasis komunita

Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga Bencana dan Desa/kelurahan Tangguh Bencana

Bencana alam sering terjadi di Indonesia, Kementerian Sosial membuat kebijakan programkampung siaga bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuat kebijakan programdesa/kelurahan tangguh bencana. Keduanya, merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulanganbencana berbasis komunitas. Sehingga terkesan terjadi tumpang tindih program. Oleh karena itu penelitianini membandingkan kebijakan program kampung siaga bencana dan desa tangguh bencana dilihat darilembaga pembuat kebijakan, tujuan, konsep desa/kelurahan dan kampung, organisasi pelaksana, pelaksana,mitra organisasi, konteks ekologikal, protokol intervensi, populasi target.Hasil penelitian menunjukkan berbeda dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Kementerian Sosial RI tidak hanya sebagai pembuat kebijakan akan tetapi juga melaksanakan fasilitasilangsung pembentukan kelembagaan kampung siaga bencana. Konsep kampung pada kampung siagabencana cenderung pada merek program bukan kampung sebagai wilayah sedangkan pada desa/kelurahan merupakan konsep kewilayahan desa/kelurahan itu sendiri. Tujuan dari kampung siaga bencanacenderung lebih kompleks yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat, membentuk jejaringdan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensidan sumber daya sedangkan pada desa/kelurahan tangguh bencana lebih cenderung sebagai upayapeningkatan penanggulangan berbasis komunita

Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan Simpan-pinjam (Ued/k-sp) di Desa Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

Management Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam (UED-SP) in Gabung Makmur village of Kerinci Kanan subdistrict Siak regency. Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam (UED/K-SP) stipulated in Law Number 6 of 1998. Theoretical concepts used by George Terry (2003:3) which includes planning, organizing, directing, controlling. Main sources of this research is the Village Head of Gabung Makmur once authority UED/K-SP. This research is a qualitative descriptive with triangulation technique that means to reveal phenomena that occur in Management Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam (UED/K-SP) as well as inhibiting factors. The resulte of this research showed Management Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam (UED/K-SP) in Gabung Makmur village of Kerinci Kanan subdistrict Siak regency not optimal. This is because any some hindrance factors of UED/K-SP are the human resource is still low, utilizing karaker UED/K-SP, and financial resorces.Keywords : Management, UED/K-SP,SD

UPAYA TERPADU DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Temuan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kerjasama yaitu melalui perjanjian Momerendum Of Understanding (MoU), mengadakan sosialisasi dan test urine ke seluruh lapisan masyarakat dan pegawai instansi pemerintahan, serta supir angkutan, melakukan bimbingan konseling dan sosial, membentuk Satgas anti narkoba di seluruh desa/kelurahan serta memberikan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada tokoh masyarakat dan agama agar disampaikan kepada masyarakat di seluruh desa/kelurahan. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya personil BNNK dalam melakukan pencegahan, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, masih banyak masyarakat yang takut melaporkan keluarganya yang menggunakan narkoba karena takut dipenjara padahal hanya di rehabilitasi sebelum ada penindakan hukum, peran serta masyarakat dan tokoh agama masih belum dimaksimalkan, kurang optimalnya Satgas anti narkoba di desa/kelurahan

PENERAPAN ANALISIS DISKRIMINAN DALAM PENGELOMPOKAN DESA MISKIN DI KABUPATEN WAJO

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk mengelompokkan objek dengan menggunakan metode pengelompokan Two Step Cluster (TSC) sebagai pengelompokan awal terhadap objek penelitian (desa/kelurahan) berdasarkan variabel pencirinya. Selanjutnya dilakukan analisis Diskriminan untuk memperjelas hasil pengelompokan dan interpretasi hasil TSC. Data sekunder y ang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi tertulis dan identifikasi peubah yang digunakan  tentang desa/kelurahan di kabupaten Wajo provinsi Sulawesi Selatan adalah data Potensi Desa (PODES) tahun 2014 yaitu: X1 (jumlah penduduk), X2 (keluarga tani), X3 (keluarga buruh tani), X4 (keluarga pengguna listrik), X5 (fasilitas pendidikan), X6 (tenaga kesehatan), X7 (kematian penduduk). Objek dalam terapan penelitian ini adalah seluruh desa/kelurahan di kabupaten Wajo. Tahapan analisis data yang dilakukan yaitu  (1) melakukan pengelompokan awal dengan metode TSC terhadap data-data yang diperoleh berdasarkan variabel yang ditentukan, (2) melakukan analisis Diskriminan terhadap hasil pengelompokan TSC untuk memperjelas hasil pengelompokan TSC. Hasil penelitian diperoleh bahwa desa/kelurahan yang tergolong desa miskin dengan kriteria: rendahnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, rendahnya keikutsertaan penduduk usia sekolah, rendahnya kepadatan penduduk, tingkat kematian yang tinggi, banyaknya anggota rumah tangga tani, tingginya persentase rumah tangga buruh pertanian

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DESA/KELURAHAN MANDIRI GOTONG ROYONG OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN SUBANG

Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa/Kelurahan di Kabupaten Subang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analsiis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan adalah evaluasi studi kasus model kelembagaan. Evaluasi kebijakan program pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa/Kelurahan di Kabupaten Subang belum berjalan secara efektif, ketidakefektifan ini akan menganggu serta berdampak kepada progress pemberdayaan masyarakat dan kelembagaannya di seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Subang. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan  Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang terhadap masyarakat Kabupaten Subang belum berjalan secara efektif, karena tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Subang, sehingga pembangunan desa berlanjut tanpa pengelolaan, tahapan penilaian Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong yang lama membuat desa/kelurahan menjadi jenuh.Kata Kunci : Evaluasi Dampak Kebijakan, Pemberdayaan Desa/Kelurahan, Kemandirian Desa/Keluraha