KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS ATAS BENDA JAMINAN HAK ATAS TANAH DEBITUR PAILIT

ABSTRACT The debtor's bankruptcy is the debtor who has been declared bankrupt by a court decision. Construction fiduciary based jurisprudence is the delivery of trust property rights. The realm of jurisprudence delivery of this material known as constitum possessorium, which is a form submission where the goods delivered are allowed to remain in the possession of the party submitting. The formulation of the issues raised are (1) how creditors rights under the law guarantees and bankruptcy law? (2) How is the legal effect of the suspension of the execution of the object guarantee land rights for the secure creditor? Issues to be discussed will be assessed from the viewpoint of normative, normative legal research is legal research that examines the written laws of the various aspects, namely the theory, history, philosophy, comparative, structure, and composition, scope and content, consistency general description and article after chapter, formality and binding provisions of a law, as well as the legal language used. The results showed, that the right of creditors under the law guarantees and bankruptcy law that authorized the secure creditor rights holders collateral (especially the security rights and the rights of fiduciary) which has been granted by the Law of Guarantees (Article 15 in conjunction with Article 21 of the Act Mortgage and Article 14 in conjunction with Clause 27 Paragraph (3) of the Law Fiduciary) that can execute their rights without being affected by the bankruptcy, so it can be understood that the authority of the creditors separatists have been taken arbitrarily in bankruptcy law (Article 56 Paragraph (1) and Article 59 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment) and the authority of the separatist creditors replaced by a curator. The legal consequences suspension of execution on bankruptcy law also raises symbolize different things to the position and authority of the creditors rights separatists, which was originally a higher position than other creditors, having rights were separated and the right of precedence, with the postponement of the execution, then the position and authority of the secure creditor to be on par with unsecured creditors and authority replaced by a curator. Keywords: Creditors Separatists, Objects Security, Debtor Bankrup

AKIBAT HUKUM TERHADAP JAMINAN KREDIT YANG HILANG ATAU RUSAK

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11, kredit adalah :Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam pelaksanaan pemberian kredit, Bank tetap meminta agunan dari pemohon kredit selain analisis etikad baik dan kemampuan pemohon kredit. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan yang mengartikan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas. Jaminan tambahan berupa jaminan materiil (berwujud) yang berupa barang-barang bergerak atau benda tetap atau jaminan inmateriil (tak berwujud). Di dalam pemberian kredit oleh suatu bank, sebelumnya dilakukan penilaian atas permohonan kredit tersebut. Maksud penilaian terhadap permohonan kredit itu, pertama untuk meletakkan kepercayaan dan kedua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila kredit ternyata disetujui untuk diberikan. Dengan penilaian kredit ini diharapkan pemberian kredit ini tidak berdampak bagi kegagalan usaha debitur atau kemacetan kreditnya. Dalam hal ini bank selaku debitur jelas meminta jaminan atau anggunan kepada pihak kreditur. Bila jaminan tersebut telah sesuai dengan besar nominal pinjaman maka bank akan menyetujuinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini setelah perjanjian kredit disetujui oleh para pihak debitur dan kreditur, bagaimana akibat hukumnya antara debitur dan kreditur bila jaminan kredit hilang. Kata Kunci : Akibat Hukum, Jaminan / Anggunan, Kredit ABSTRACT Law No. 10 of 1998 on the amendment to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, Article 1 paragraph 11, credit is: the provision of money or claims that may be equalized at the money, based on a loan agreement or agreement between a bank and another party requiring the borrower to repay completely the debt after a certain period of time by giving interest. In practice of credit disbursement, the Bank still requests collateral from applicants for credit other than good ethical and capability analysis of the credit applicants. This is in compliance with the Banking Law defining collateral as an additional guarantee submitted by the debtors to the bank in the framework of granting the facility. The additional guarantees are material security (tangible) in the form of movable goods or fixed objects or immaterial guarantees (intangible). In providing a credit by a bank, prior appraisal to the loan application is made. The purpose of the appraisal to the credit application is, first, to lay down trust and second to avoid unexpected issues in the future if the credit is approved to be granted. Under this credit assessment, it is expected that the provision of this credit will not affect the failure of the debtor business or credit congestion. In this case the bank as the creditor will requests for a guarantee or collateral to the debtor. If the guarantee is in accordance with the nominal amount of loan, the bank will approve it pursuant to the applicable regulations. In this case after the credit agreement is approved by the parties, the debtor and creditor, what are the legal consequences between the debtor and creditor when the credit guarantee is lost. Key words: Legal, guarantee/collateral, credi

FUNGSI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) BALI DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PDAM KOTA DENPASAR

ABSTRAK Di Indonesia , gerakan perlindungan konsumen menggema dari gerakan serupa di Amerika Serikat. YLKI yang secara popular dikenal sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah. Kerugian – kerugian yang di alami konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hukum perjanjian antara konsumen dengan produsen , maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Adapun rumusan masalah dari sekripsi ini adalah bagaimana kedudukan dan fungsi YLPK dalam melindungi kepentingan konsumen dan hambatan apa saja yang di hadapi YLPK dalam melindungi kepentingan konsumen. Tipe penelitian yang di gunakan di penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu metode yang jenis penelitianya lebih menekankan data primer, yaitu data yang di proleh di penelitian untuk mengkaji penerapan hukum di masyarakat yang bertujuan untuk memahami dengan benar mengenai kedudukan, fungsi dan upaya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali di dalam melindungi konsumen. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya masukan baru yang diperlukan dalam wawancara tersebut. Adapun penggunaan pedoman wawancara dimaksudkan untuk efektifitas dan efisiensi yang menjadi target wawancara, sehingga wawancara tersebut tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Adapun simpulan dari dibuatnya skripsi ini adalah fungsi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali di dalam melindungi kepentingan konsumen adalah sebagai lembaga non pemerintah yang akan memperjuangkan hak – hak konsumen sesuai pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 agar kembali terciptanya rasa saling menghargai antara produsen dan konsumen. Kata Kunci : Fungsi, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, Dalam Melindungi, Kepentingan Konsume

KEABSAHAN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT HUKUM ISLAM

ABSTRAK Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang wanita dengan waktu yang sama. Menurut Agama Islam bahwa poligami itu dibolehkan bagi seorang laki – laki muslim kawin dengan empat orang wanita, apabila mampu dan sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri – istrinya dalam memberikan nafkah dan pembagian waktu giliran. Apabila tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah kawin dengan seorang saja. Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Berdasarkan perkara Nomor 443/Pdt.G/2015/PA.Dps. tentang permohonan izin poligami yang tercatat di Pengadilan Agama Denpasar, permohonan yang masuk dalam hal izin poligami terbatas pada permohonan yang berdasarkan pada alasan atau factor penyebab poligami karena penyakit istri yang tidak dapat disembuhkan dan karena adanya kebutuhan seksual suami yang tinggi sehingga istri tidak dapat melayani kewajibannya sebagai istri. Dalam memutus perkara poligami, lebih diutamakan kemaslahatan dari pada kemudhorotan karena prinsip kemaslahatan tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kemaslahatan dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Perkawinan ibarat pisau bermata dua. Jika dipegang orang yang benar, maka akan bermanfaat. Sebaliknya, jika dipegang orang yang salah, maka akan menimbulkan bahaya, bukan hanya bagi diri pelakunya, melainkan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Akibat yang ditimbulkan dari adanya permohonan izin yang dikabulkan oleh pengadilan yaitu sebagai dasar dilakukannya perkawinan antara Pemohon dengan calon istri kedua dan sah nya anak yang akan dilahirkan oleh calon istri kedua. sehubungan dengan perkara izin poligami ini, bahwa hakim memberikan putusan dikabulkannya permohonan tersebut dikarenakan majelis hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain,selain itu majelis hakim sudah menganggap barang bukti cukup dan adanya pernyataan dari istri pertama bahwa rela dan tidak keberatan di poligami. Kata Kunci: Poligami,Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban, Hukum Isla

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN RUMAH KOS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 24 TAHUN 2013

ABSTRACT Home is one of the basic human needs that serves as a refuge. Along with the increasing urbanization in Badung regency in various kinds of facilities in the field of tourism, trade, education and other facilities, so it becomes an attraction for the people to come and find a place to live. Residence in one of the intention is a boarding house with rental system in monthly time, thus, so the need for legal certainty in the management of boarding house by taking into account the social values contained in the community. The formulation of the issues raised are (1) How is the management of boarding house according to Regional Regulation of Badung Regency Number 24 Year 2013? (2) How is the licensing procedure in the management of boarding house in Badung regency? Problems that will be discussed will be studied based on normative point of view, that is research which describes the problems that exist, to further discussed by studying legal theories then linked with legislation related to the Management of House Kos in Local Regulation. The result of the research shows that business management arrangement of boarding house in Badung regency is regulated in Local Regulation Number 24 Year 2013. In order to regulate the provision in the business of boarding house in accordance with the concept of law state and regional autonomy principle, the scope in the management of boarding house. In accordance with the management of the boarding house described in the Regional Regulation No. 24 of 2013 that every manager of boarding house must have a permit, so the permit is said to be the basis in arranging a business. The licensing procedures in the management of boarding houses have not been regulated in Regional Regulation No. 24 of 2013 on the Management of Board Houses. The authority in the permit of the boardinghouse manager is given by the Bupati while the issuance of the permit is done by the Head of BPPT. Procedure of home board management permit must be adjusted with SOP (Standard Operational Procedure) which has been described in the provision of Regulation of Regent Number 35 Year 2013 concerning Standard Operating Procedure of Integrated Licensing Service Agency. Keywords: Home Management, Permits, Procedure

KEDUDUKAN PIHAK KETIGA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Abstract In settlement of dispute in the administrative court it is possible there are interested third parties in the case of others who want to come in and have to given opportunity to defend their rights. How about the third party is a person or civil legal body who then be placed as defendants party by the judges, it is course contrary to article 1 number 12 of the Act No. 51 in 2009, which states that who have position is only the agency or officer of Administrative administrative officer. The entry of third parties or the intervenient in dispute of administrative court posible aqivalent in the civil court, the provisions contained in Aricle 83 Act No. 5 in 1986. Someone who felt have interest could enter into the ongoing dispute on their own initiative or at the judge intiatives. In practice a third party that is not a agency or officer of administrative court beside could positioned as plaintiff party, bu the judge can also position them as party of defendant II Intervention

KEKUATAN HUKUM BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA

In this development, technological progress also affects the social order, life and even the rules prevailing in society. However, although the laws in Indonesia are flexible, not all aspects of life can be explicitly regulated in legislation. The Criminal Code is not explicitly regulated on electronic evidence in the proceedings. Only in the KUHAP are 5 valid evidences, namely letter proof, witness testimony, expert information, guidance, and description of the defendant. Although electronic evidence does not seem to have a strong legal force when viewed from the standpoint of ordinary criminal law, but in some special laws and regulations it has recognized and firmly established the position of electronic evidence as a valid evidence in the trial . In the trial of a murder case by Jessicka Kumala Wongso, there was a debate about the validity of electronic evidence in the form of CCTV recordings presented at the hearing. The expert witness of the convicted lawyer said that the recording can not be used as evidence because the evidence is not included in the 5 valid evidence in the Criminal Procedure Code. In other cases, the proof of a sound recording recording a conversation between sn, ms, mf, had also been debated in the trial. The case was finally closed after Setya Novanto chose to resign from the post of chairman DPR RI Keywords: Evidence, electronic evidence, evidentiary powe

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU PADA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME)

Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan juga melalui perkembangan teknologi internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet, baik berupa download lagu atau video clips saat ini sangat memprihatinkan. Banyaknya website yang menyediakan download lagu gratis, sehingga dengan mudahnya pengguna mendapatkan lagu secara cepat dan gratis di internet. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan mengenai kendala dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada para pencipta dan upaya pencegahan yang harus dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta atas lagu dan musik di internet. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data hukum sekunder. Data dikumpulkan dengan tehnik studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini, diperoleh data bahwa terdapat banyaknya kendala dalam perlindungan hak cipta atas lagu dan musik di internet dan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta lagu dan musik di media internet yaitu dengan sosialisasi dan penanaman kebiasaan kepada masyarakat untuk memahami norma-norma yang ada, memberikan teguran dan pemblokiran terhadap website yang memfasilitasi illegal download. Kata Kunci : Hak Cipta, Internet, Pembajakan Musik

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA VILLA OLEH ORANG ASING DI KABUPATEN GIANYAR

Bali is a tourist destination, some of the people who live in the tourism area will use the opportunity to provide facilities to meet the needs of tourists such as residential facilities for tourists during a vacation, so there are so many leased various types of dwelling. In Gianyar regency there are more rented villas and the most dominant as tourists are foreigners. However, based on the information obtained in the process of renting a villa is often found some villas in the area of Ubud and other areas in Gianyar , there are some problem occurs either due to violations of the rules of the lease agreement villa or a wanprestasi from one party and mostly done By foreigners, so that the Covenant becomes very important. From there the problem is how legitimate villa lease agreement by foreigners in Gianyar regency? What are the factors that cause the occurrence of wanprestasi in villa lease agreements by foreigners in Gianyar regency and how to solve them? Research methods are empirical juridical research with approach of sociological problem. Sources of data obtained from the primary data are by interviewing the informant that some villa managers in Gianyar regency and secondary data obtained from law books, journals and others. While the technique of collecting field data by interviewing informant and library data collection technique by recording, then the data obtained is systematically analyzed by using legal argument and with inductive deductive method which result is presented with descriptive analysis. From the result of the discussion, it is concluded that the validity of villa lease agreement by foreigners is in accordance with the provisions of Article 1320 of the Indonesian Civil Code namely the existence of agreement, competence, a certain subject matter and an unlawful cause. Factors causing wanprestasi in villa lease agreement by foreigners are negligence, deliberate and overmacht. From the results of most research is due to negligence. How to solve that can be taken if there is wanprestasi with the settlement of Litigation and Non Litigation. Keywords: wanprestasi, villa leasing, foreigne

KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE DALAM SENGKETA PERDATA

Digital Signature as evidence in civil disputes under the ITE Act on Information and Electronic Transactions. This research is a normative research, is descriptive is to describe and describe all data obtained from the results of literature studies related to the title of legal writing in a clear and detailed which then analyzed in order to answer the problems studied. Secondary data type is data obtained from some information or facts obtained indirectly, through literature study consisting of documents, literature books, and others related to the problem under study. Data analysis techniques used are qualitative data analysis techniques that is by collecting data, qualify, then connect theories related to the problem and finally draw conclusions to determine the results. Activities undertaken in the form of data collection, then the data is reduced to obtain special data relating to the issues being discussed for later review by using the norm in material or retrieve the contents of the data adjusted to the existing provisions and finally drawn conclusions and will get verification / truth objective. The result of the research, by using the Laws approach, can be concluded that before the existence of Law No 11 Year 2008, there have been Law No. 8 of 1997 on Corporate Documents Article 3, Article 4 and Article 12 which have implicitly acknowledged the strength of proof Against electronic data. Now with the Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions has given a strict recognition that even though it is only a code, Electronic Signatures have the same position with the manual signature in general that has the power of verification and legal effect of law. It is contained in Article 11 of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions so that the strength of proof is the same as a manual signature in the authentic deed, that is, complete and perfect, when the substance is seen, it is in accordance with the principles of the formulation of legislation. Good invitation. The principles are contained in Law No. 10 of 2004 on the Establishment of Legislation Regulations Article 5 and Article 6 which is a principle of clarity of purpose, principle can be implemented and the principle of clarity of the formula. Thus, digital signatures are legitimate evidence and have valid legal consequences, which can be used as a judge's consideration in deciding a case. Keywords: Proof, Digital Signature, Civil L