Eventonomics As a New Economic Growth Model Jakarta as a Global City: Indonesia

Jakarta, as a global city, must seek a distinctive economic growth model to provide unique experiences for visiting tourists. The relocation of the capital to Nusantara will require Jakarta to prepare a new economic model filled with stability to avoid spillover effects on Jakarta’s economy since it will no longer function as the center of government. The concept of eventonomics is the study of the economic impact of hosting major events, including red-hot industries, MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) events, and multisport events, which can become sources of economic growth packaged within the concept of urban tourism. This can generate foreign exchange as a form of service export and the potential for foreign direct investment that drives economic growth. By replicating Swiftonomics in Singapore, analyzed using the 2016 input-output table and iterated with the RAS Partial Survey to produce the 2023 input-output table, the study examines impacts on output, employment effects, income multipliers, output multipliers, and linkages. The research results show a potential output increase of Rp65.85 trillion and an additional 8.3 million jobs. The sectors with the highest multipliers are wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, while the income multiplier is highest in the manufacturing sector, which is labor-intensive.Jakarta sebagai kota global harus mencari model pertumbuhan ekonomi yang menjadi ciri khas untuk memberikan experience kepada wisatawan yang berkunjung. Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara nantinya menjadikan Jakarta harus menyiapkan model ekonomi baru yang dipenuhi stabilitas supaya tidak ada spillover terhadap perekonomian Jakarta. Konsep eventonomics yakni meliputi red-hot indsutry, MICE event, dan Multisport Event dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang dikemas dalam konsep urban tourism. Penelitian ini menggunakan replikasi Swiftonomics di Singapura yang dianalisis menggunakan tabel input-output 2016 dan diiterasi dengan RAS Partial Survey menjadi tabel input-output 2023 melihat baik dampak terhadap output, dampak tenaga kerja, pengganda pendapatan, pengganda output, serta keterkaitan. Hasil penelitian ini adalah adanya potensi kenaikan output sebesar Rp65,85 triliun serta tambahan lapangan pekerjaan sebesar 8,3 juta, sektor yang mendapatkan pengganda maksimal adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, pengganda pendapatan pada sektor industry pengolahan. Dengan menggerakkan eventonomics maka nilai tambah pada sektor real estate dan daya penyebaran ekonomi pada sektor jasa pendidikan akan berdampak maksimal

Balancing Regional Growth, Equity, and Spatial: The Dilemma of Decentralization in Indonesia’s Development: BPS, IPB University

Studi ini menganalisis dinamika desentralisasi fiskal di Indonesia selama lebih dari dua dekade, dengan fokus pada ketimpangan ekonomi regional. Dengan menggunakan indeks Theil dan Williamson, penelitian ini mengevaluasi kesenjangan pendapatan per kapita di 509 kabupaten/kota dari tahun 2015 hingga 2022. Melalui analisis data panel konvensional dan model spasial seperti Spatial Error Model (SEM), Spatial Autoregressive (SAR), Spatial Autocorrelation Error Model (SAC), dan Spatial Durbin Model (SDM), penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan menilai dampaknya secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan per kapita. Hasilnya menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang bertahan lama, khususnya di Jawa dan Kalimantan, dengan Dana Bagi Hasil (DBH) muncul sebagai faktor yang paling signifikan. Model SDM mengungkapkan bahwa DBH memiliki dampak spasial positif terhadap pendapatan per kapita di wilayah yang sama, namun memberikan dampak negatif pada wilayah tetangga. Temuan ini menegaskan urgensi kebijakan desentralisasi fiskal yang holistik. Rekomendasi strategis termasuk peninjauan alokasi DBH, pembentukan strategi khusus daerah untuk mereduksi kesenjangan regional, insentif investasi dalam negeri, dan peningkatan transparansi anggaran melalui platform Satu Data Indonesia. Tujuan akhirnya adalah untuk mendukung keseimbangan dan ketahanan ekonomi regional.This research delves into the intricate dynamics of fiscal decentralization in Indonesia spanning over two decades, scrutinizing the persistent economic inequality among regions. Employing Theil and Williamson indices, the study evaluates per capita income disparages across 509 districts/cities from 2015 to 2022. Through conventional panel data analysis and spatial models including Spatial Error Model (SAM), Spatial Autoregressive (SAR), Spatial Autocorrelation Error Model (SAC), and Spatial Durbin Model (SDM), the research identifies influential factors and assesses direct and indirect impacts on per capita income. In light of the COVID-19 pandemic, the study discerns its effects by segmenting data pre- and post-pandemic. Results reveal enduring income disparities, particularly in Java and Kalimantan, with profit sharing funds (DBH) emerging as the foremost influencer. SDM exposes spatial influences, unveiling DBH\u27s dual impact on an area\u27s income and its adverse effects on neighboring regions. The findings underscore the imperative for nuanced fiscal decentralization policies. Recommendations advocate region-specific strategies to bridge West-East income gaps, meticulous review of DBH allocation, incentivized domestic investment, and enhanced public involvement for budgetary transparency via the Satu Data Indonesia platform. This three-pronged approach aims at fostering regional economic equilibrium and resilience

The Causal Impact of Education on Marriage in Indonesia: Empirical Findings from a Sharp Regression Discontinuity Design Approach: IPB University

Angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan pada enam tahun terakhir, di mana persentase penduduk usia muda (16-30 tahun) yang belum menikah juga mengalami kecenderungan terus meningkat. Kondisi tersebut dapat memiliki implikasi positif jika dikontribusikan oleh turunnya angka pernikahan dini, namun juga dapat berdampak negatif terutama pada permasalahan demografis. Dari banyaknya faktor yang dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah, fokus penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pernikahan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk berbagai aspek kehidupan individu termasuk salah satunya dalam keputusan untuk menikah. Data yang digunakan adalah Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 serta pendekatan sharp Regression Discontinuity Design (RDD) untuk mengestimasi dampak tersebut. Kebijakan perubahan tahun ajaran baru pada tahun 1978 sebagai instrumen yang eksogen digunakan untuk mewakili lama pendidikan dengan tujuan meminimalkan potensi bias pada hasil estimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama pendidikan yang semakin tinggi memiliki dampak pada peningkatan usia pada pernikahan pertama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat berpotensi untuk menjadi alat intervensi yang efektif untuk menunda pernikahan dalam kaitannya mengurangi angka pernikahan dini. Namun demikian, perhatian khusus juga diperlukan pada kemungkinan dampak negatif penundaan pernikahan pada permasalahan demografis jangka panjang.The marriage rate in Indonesia has declined over the past six years, with the percentage of young people (aged 16–30) who remain unmarried showing a consistent upward trend. This trend can have positive implications if it is driven by a decrease in early marriages; however, it may also have negative consequences, particularly in terms of demographic challenges. Among the many factors influencing an individual\u27s decision to marry, this study focuses on analysing the impact of education on marriage. Education plays a critical role in shaping various aspects of an individual\u27s life, including decisions related to marriage. The data used in this study comes from the 2007 Indonesian Family Life Survey (IFLS) and employs a sharp Regression Discontinuity Design (RDD) approach to estimate the impact. The policy change of the new school year in 1978, used as an exogenous variable, serves as a proxy for years of education with the aim of minimizing potential bias in the estimation results. The study\u27s findings show that longer years of education have an impact on increasing the age at first marriage. The results of this study indicate that education has the potential to serve as an effective intervention tool to delay marriage in relation to reducing the rate of early marriages. However, special attention is also needed regarding the potential negative impacts of delaying marriage on long-term demographic issues

Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Katalisator Perekonomian Regional: Pendekatan IRIO: Institut Pertanian Bogor

Economic disparities between regions in Indonesia remain one of the main challenges in the national development process. The development of the National Capital City (IKN) is seen as an effort to create a new economic growth center outside Java Island to reduce regional economic inequality. This study aims to analyze the impact of investment in IKN development on the national economy using the Indonesian Inter-Regional Input-Output (IRIO) approach, particularly to assess its effects on economic output, household income, and employment absorption. The analysis method used is the 2016 Indonesian Inter-Regional Input-Output (IRIO) model. The findings indicate that increased government investment in IKN development, particularly in the construction sector, has a significant impact on East Kalimantan but also generates output effects in other regions, such as Jakarta, East Java, North Kalimantan, and West Java. Meanwhile, income and labor impacts are also observed in Java Island, Sulawesi Island, Sumatra Island, and partially in Balinusra (Bali-Nusa Tenggara), as well as Maluku and Papua. It is necessary to strengthen economic diversification policies and support for related sectors outside Kalimantan in order to broaden the nationwide spillover effects of the IKN development.Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pembangunan nasional. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dipandang sebagai salah satu upaya untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa guna mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak investasi dalam pembangunan IKN terhadap perekonomian nasional menggunakan pendekatan Inter Regional Input-Output (IRIO) Indonesia, khususnya untuk melihat dampaknya terhadap output ekonomi, pendapatan rumah tangga, serta penyerapan tenaga kerja. Metode analisis yang digunakan adalah Inter Regional Input-Output (IRIO) Indonesia tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan investasi pemerintah dalam pembangunan IKN, berupa investasi pada sektor konstruksi, tidak hanya berdampak signifikan terhadap wilayah Kalimantan Timur saja, tetapi juga dampak output dirasakan oleh wilayah lainnya seperti provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Utara serta Jawa Barat. Sementara itu, dampak pendapatan dan tenaga kerja juga dirasakan berada di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera dan sebagian kecil lainnya di Pulau Bali-Nusra serta Maluku dan Papua. Perlu penguatan kebijakan diversifikasi ekonomi dan dukungan sektor terkait di luar Kalimantan guna memperluas efek spillover pembangunan IKN secara nasional

Identification of Growth Constraints in North Sumatra: A Growth Diagnostics Approach: University of Indonesia, National Development Planning Agency

North Sumatra economy is one of the highest contributors to the regional economy of Sumatra. The declining long-term growth trend of North Sumatra needs to be diagnosed so that a sustainable long-term economic growth can be achieved.  This study focuses on analyzing binding constraint to investment and growth in North Sumatra using the HRV (Hausmann et al., 2005) growth diagnostic framework. The application of the HRV growth diagnostic framework in this study uses the benchmark method. To benchmark North Sumatra with other comparable regions, the hierarchical cluster method is used based on the characteristics of GRDP per capita, Total Population, Area, and Population Density. The benchmarking results found that government failures, especially micro risks including ease of doing business, low access and certainty of land ownership, high transaction costs, high levels of corruption and crime are the main obstacles to investment and economic growth in North Sumatra

Fiscal Decentralization and Governance Performance: Empirical Evidence from the District City Level in Indonesia: BPK, IPB University

Kebijakan desentralisasi dipercaya dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan, namun penelitian yang mengkaji hubungan desentralisasi dengan isu tata kelola pemerintahan masih sangat terbatas. Studi ini bertujuan untuk menguji hubungan antara desentralisasi fiskal dengan kinerja tata kelola pemerintahan yang dievaluasi oleh SAKIP dengan menggunakan data panel yang dikumpulkan dari 508 kabupaten/kota di Indonesia antara tahun 2016 dan 2021. Indikator pendapatan dan pengeluaran digunakan dalam indikator desentralisasi fiskal. Penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran, memiliki dampak yang cukup baik terhadap kinerja tata kelola pemerintahan dengan menggunakan Panel Ordered Probit Regression. Studi sub-sampel mengungkapkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja tata kelola pemerintahan bervariasi tergantung pada apakah suatu yurisdiksi adalah kabupaten atau kota, dan apakah pemerintah daerah tersebut terletak di wilayah Jawa atau di luar Jawa. Dimana pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah di luar Jawa lebih banyak terkena dampak desentralisasi fiskal.Decentralization policies are believed to be able to improve government governance, but research examining the relationship between decentralization and governance issues is still very limited. This study intends to examine the relationship between fiscal decentralization and governance performance as evaluated by SAKIP using panel data collected from 508 districts/cities in Indonesia between 2016 and 2021. Revenue indicators and expenditure indicators are used in the fiscal decentralization indicator. This study shows that fiscal decentralization, both in terms of revenue and expenditure, has a considerable favorable impact on governance performance using the Panel Ordered Probit Regression. The sub-sample study reveals that the impact of fiscal decentralization on governance performance varies depending on whether a jurisdiction is a district or a city, as well as whether it is located in the Java area or outside Java. Where district regional governments and regional governments outside of Java are more affected by fiscal decentralization

Impact of Investment on Inclusive Economic Development in Indonesia: BPS, Politeknik Statistika STIS

Capaian pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia berkaitan erat dengan kapasitas fiskal pemerintah. Hingga kini kemampuan anggaran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif masih terbatas. Sebagai alternatifnya, pemerintah dapat menggunakan dana yang bersumber dari investasi untuk meningkatkan capaian pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur besarnya pengaruh dari adanya investasi tersebut terhadap tingkat pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Pengaruh tersebut kemudian dianalisis secara lebih spesifik dengan memperhatikan klasifikasi wilayah antara Indonesia Bagian Barat dan Timur. Berbeda dengan penelitian lainnya, pada penelitian ini pembangunan ekonomi inklusif dimaknai lebih komprehensif dan analisis dilakukan dengan memperhatikan heterogenitas wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh positif dari kenaikan nilai investasi terhadap tingkat pembangunan ekonomi inklusif. Lebih spesifik, pengaruh tersebut terlihat nyata untuk Indonesia Bagian Timur. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa investasi memiliki pengaruh yang lebih positif terhadap capaian pembangunan ekonomi inklusif dibandingkan dengan dana perimbangan pemerintah pusat ke daerah (dana alokasi umum dan dana alokasi khusus).The achievement of inclusive economic development in Indonesia is closely related to the government\u27s fiscal capacity. Until now, the government budget\u27s ability to realize inclusive economic development is still limited. Alternatively, the government can use funds sourced from investment to increase the achievement of inclusive economic development in Indonesia. The aim of this research is to measure the magnitude of the influence of the size of this investment on the level of inclusive economic development in Indonesia. This influence is then explained more specifically by paying attention to the regional classification between Western and Eastern Indonesia. In contrast to other research, this research on inclusive economic development is interpreted more comprehensively and the analysis is carried out taking into account regional heterogeneity. This research uses a quantitative approach with panel data regression analysis. The results of this research show that there is a significant and positive influence from the increase in investment value on the level of inclusive economic development. More specifically, this influence is clearly visible for Eastern Indonesia. This research also shows that investment has a more positive influence on achieving inclusive economic development compared to central government balancing funds to regions (general allocation funds and special allocation funds)

The Impact of Corruption on Productivity in The Middle-Income Trap Countries: BPS, IPB University

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh korupsi terhadap produktivitas di negara-negara yang terjebak dalam Middle-Income Trap (MIT). Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 2003 hingga 2019 mencakup 50 negara yang dikonfirmasi terjebak dalam MIT berdasarkan berbagai definisi dalam penelitian Pruchnik dan Zowczak (2017). Produktivitas diproksikan dengan Total Factor Productivity (TFP), sedangkan untuk menggambarkan tingkat korupsi menggunakan Control of Corruption index. Temuan menunjukkan adanya dampak negatif yang signifikan dari korupsi terhadap produktivitas di negara-negara yang terjebak dalam MIT, sesuai dengan hipotesis "sand on the wheel". Selain itu, berdasarkan nilai perkiraan pertumbuhan TFP, Tiongkok memiliki kemungkinan paling besar untuk lepas dari MIT dibandingkan dengan negara-negara lain yang diteliti. Studi ini juga menggunakan regresi dengan instrumental variabel (IV) untuk  mengantisipasi adanya masalah endogenitas antara korupsi dan produktivitas dan menunjukkan hasil yang konsisten dengan temuan sebelumnya. Oleh karena itu, penanganan korupsi harus menjadi prioritas dalam upaya suatu negara keluar dari MIT, karena hal ini berpotensi meningkatkan produktivitas negara tersebut.This study aims to explore the influence of corruption on productivity in countries trapped in the Middle-Income Trap (MIT). The study utilizes panel data from 2003 to 2019 covering 50 countries confirmed to be trapped in the MIT based on various definitions in Pruchnik and Zowczak\u27s (2017) research. Productivity is proxied by Total Factor Productivity (TFP), while the Control of Corruption index is used to depict the level of corruption. Findings indicate a significant negative impact of corruption on productivity in MIT-trapped countries, consistent with the "sand on the wheel" hypothesis. Additionally, based on estimated TFP growth values, China has the highest likelihood of escaping the MIT compared to other studied countries. This study also employs instrumental variable (IV) regression to anticipate endogeneity issues between corruption and productivity, yielding consistent results with previous findings. Therefore, addressing corruption should be a priority in a country\u27s efforts to exit the MIT, as it has the potential to enhance the country\u27s productivity

Leading Sectors and Low Carbon Development: An Approach of Environmentally-Extended Input-Output Table: BPS, IPB University

Isu perubahan iklim telah menjadi pertimbangan penting di Indonesia karena adanya kompromi antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Akan tetapi, penelitian yang menggabungkan aspek lingkungan ke dalam model ekonomi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Tabel Input-Output Lingkungan (EE-IOT) dan menentukan sektor-sektor unggulan dalam ekonomi Indonesia dengan mempertimbangkan emisi gas rumah kaca sebagai tekanan lingkungan. EE-IOT dibangun dalam bentuk model I-O Wilayah Tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar emisi CO2 langsung dihasilkan oleh sektor-sektor produktif dan sisanya berasal dari konsumsi rumah tangga. Berdasarkan analisis sektor unggulan, sektor Manufaktur Produk Makanan dan Minuman menjadi sektor unggulan dengan emisi CO2 rendah. Selain itu, sektor dengan pengganda output tertinggi dan pengganda CO2 relatif rendah adalah Jasa Makanan dan Minuman. Sementara itu, Peternakan memiliki pengganda CO2 terendah dan pengganda output yang tinggi. Namun, perkembangan sektor unggulan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain dalam hal input dan output karena sektor-sektor pendukung ini juga akan menghasilkan emisi CO2. Oleh karena itu, dengan pendekatan rendah emisi, pemerintah perlu melakukan upaya tambahan untuk mendorong sektor-sektor pendukung ini, seperti sektor energi, transportasi, pertanian, dan kehutanan.Climate change issues have become a consideration in Indonesia due to the trade-off between economic development and environmental conservation. However, studies that incorporate environmental aspects into economic models are still limited. This study aims to develop the Environmentally-Extended Input-Output Table (EE-IOT) and determine the leading sectors in the Indonesian economy by considering greenhouse gas emissions as environmental pressures. EE-IOT is built in the form of Single-Region I-O. The result shows that the most direct CO2 emissions are produced by productive sectors and the rest from household consumption. Based on the leading sector analysis, the manufacturing of Food and Beverages Products is the leading sector with low CO2 emissions. Moreover, the sector with the highest output multiplier and relatively low CO2 multiplier is Food and Beverage Services. Meanwhile, Animal Productions has the lowest CO2 multiplier and high output multiplier. However, the development of these leading sectors cannot stand alone because it will have linkages with other sectors regarding inputs and outputs. After all, these supporting sectors will produce CO2 emissions as well. Therefore, with a low-emission approach, the government needs additional efforts to encourage these supporting sectors, such as energy, transportation, agriculture, and forestry

The Impact of the Cash Transfer Program on Poverty of Households in Bogor Regency: BIG, IPB University

Pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah lebih dari 26 juta orang pada Maret 2020. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 2017. Untuk menyelamatkan hidup keluarga miskin yang terdampak pandemi, Pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya untuk memaksimalkan program Bantuan Sosial Tunai (BST). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak program BST terhadap kemiskinan rumah tangga penerima program BST di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimental dengan membagi rumah tangga menjadi kelompok treatment dan kelompok control. Kelompok treatment dalam penelitian ini adalah rumah tangga penerima program BST. Sedangkan kelompok control adalah rumah tangga yang tidak menerima program BST. Penelitian ini menggunakan data primer dari 80 rumah tangga di Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Untuk mendapatkan kelompok control yang serupa dengan kelompok treatment, penelitian menggunakan metode propensity score matching (PSM) dengan model probit. Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode difference in difference (DID). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BST tidak memberikan dampak signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bogor.The Covid-19 pandemic caused that the number of poor people increase more than 26 million people on March 2020.  That is the highest since 2017. To save the lives of poor families affected by the pandemic, the Government through the Ministry of Social Affairs is maximizing the Bantuan Sosial Tunai (BST) program. This research aims to examine the impact of the BST program on poverty of households that received BST program in Bogor Regency. This study used a quasi experimental by dividing households into the treatment group and the control group. The treatment group in this study were households that received the BST program. While the control group is households that do not receive the BST program. This study used primary data from 80 households in Karihkil Village, Ciseeng District, Bogor Regency. To get a control group that is similar to the treatment group, the study used the propensity score matching (PSM) method with the Probit model. The quantitative analysis method used in this research is the difference in difference (DID) method. The research show that the BST program does not have a significant impact on poverty of households in Bogor Regency