Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Pada Anak (Studi Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mlg): The Basic Judicial Consideration in Delivering a Verdict regarding Correction within an Institution for Children (A Study on Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg)

Nira Maysyah Widi Anggraeni, Nurini Aprilainda, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijawa Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstract This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches to investigate (1) the basic judicial consideration in delivering a verdict regarding correction within an institution for children as in Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg; (2) whether the District Court Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg carries the justice value for children. The research results reveal that Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime points out that the criminal punishment imposed on the children concerned should be given as the last resort for the best interest of the child, restorative justice, ultimum remedium, and based on the theory of the criminalization in children. Justice for the victims can be seen from several regulations to ensure that justice is achieved. It can also refer to Law concerning Witness and Victim Protection. However, the violated rights of the children indicate that justice has not been achieved according to the Law concerning Child Protection. Keywords: Juvenile Perpetrator, Correction, Judicial Consideration, Child As Victim, Justice     Abstrak Penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Pembinaan dalam Lembaga pada Anak (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mlg)”. Yang di dalam penulisannya yakni menggunakan metode penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana pembinaan pada pelaku anak dalam lembaga didalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mlg?, (2) Apakah putusan pengadilan Negeri Malang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mlg sudah memuat nilai-nilai keadilan terhadap anak korban? Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian pidana pembinaan kepada para pelaku telah didapatkan hasil yakni Undang-Undang SPPA yang mengatur agar pemberian pidana pada anak yang melakukan tindak pidana merupakan tindakan terakhir, asas keputusan terbaik bagi anak, keadilan restorasi atau restorative justice, Ultimum Remedium, dan teori pemidanaan anak. Sedangkan hasil untuk nilai keadilan terhadap korban dapat dilihat dari beberapa peraturan agar keadilan tercapai antara lain mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban namun setelah menelaah Undang-Undang Perlindungan Anak, para pelaku melanggar hak anak yang artinya keadilan belum tercapai. Kata Kunci: Anak sebagai korban, Keadilan, Perbaikan, Pelaku Anak, Pertimbangan haki

Tinjauan Yuridis Pasal 5 Uu Sppa Keadilan Restoratif Terhadap Anak Kurir Narkotika (Analisis Putusan Nomor 36/Pid.Sus - Anak/2017/Pn Dps): Juridical Review of Article 5 of Law concerning Judicial System of Juvenile Crime Related to Restorative Justice for Child Narcotics Couriers: Analysis of Decision Number 36/PID.SUS-ANAK/2017/PN

Alodia Salsabila, Yuliati, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstract This thesis addresses the issue of restorative justice for children who conflict with the law in cases involving children as drug couriers. Based on the facts presented at trial, the defendant is a 14-year-old child, known under the Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime as a Child in Conflict with the Law (CCL). A CCL is a child between the ages of 12 and under 18 suspected of committing a criminal act. Given that the defendant is a CCL, the provisions of the Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime require that the case be processed using the criminal justice system with a mandatory emphasis on a restorative justice approach. The issues examined in this thesis are: (1) What is the juridical review of Article 5 of the Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime regarding restorative justice for child narcotics couriers, analysed through Decision Number 36/Pid.Sus - Child/2017/PN Dps? (2) What are the rights of the child to receive diversion as analysed through Decision Number 36/Pid.Sus - Child/2017/PN Dps? The researcher employed a normative-juridical approach with statutory and analytical approaches. The findings indicate that the best interests of the child were not prioritised, considering that a prison sentence of two years and six months is a lengthy and severe punishment for a child. Ideally, diversion should have been pursued for the child who acted as a drug courier in this case, especially since the criminal penalties referenced in the Narcotics Law stipulate a minimum of four to five years in prison. Additionally, facts presented at trial showed that the defendant was not a repeat offender and had a future that needed to be safeguarded. Keywords: Restorative, Children, Narcotics   Abstrak Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus anak sebagai kurir narkoba. Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa merupakan seorang anak yang berumur 14 tahun. Menurut UU SPPA dikenal dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH). ABH adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Mengingat Terdakwa merupakan seorang ABH, maka berdasarkan ketentuan UU SPPA, terdakwa harus diproses dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana dan wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan yuridis Pasal 5 UU SPPA keadilan restoratif terhadap anak kurir narkotika analisis putusan Nomor 36/Pid.Sus - Anak/2017/PN Dps? (2) Bagaimana hak anak dalam mendapatkan diversi analisis putusan Nomor 36/Pid.Sus - Anak/2017/PN Dps? Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian tersebut adalah belum mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, mengingat pidana penjara 2 tahun 6 bulan merupakan waktu yang cukup lama dan sangat berat untuk dijalani anak. Seyogyanya anak yang menjadi kurir narkotika dalam putusan ini dapat di upayakan diversi, mengingat ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan mengacu pada UU Narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun. Selain itu fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa bukan seorang residivis, bahkan terdakwa memiliki masa depan yang harus diselamatkan. Kata Kunci: Restoratif, Anak, Narkotik

Optimalisasi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelanggaran Pemasangan Reklame Jenis Baliho Di Kota Samarinda

Muhammad Rangga Kusuma, Shinta Hadiyantina, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstract This study highlights the issue of insufficient oversight as stipulated in Article 35 of the Mayor\u27s Regulation of Samarinda City No. 12 of 2020 concerning the Implementation, Licensing, and Regulation of Advertising. The Samarinda Civil Service Police Unit bears the responsibility. The failure to properly implement these regulations creates an opportunity for Samarinda residents to cause problems that endanger drivers and result in financial losses for the city government due to suboptimal tax collection from advertising. Advertisements should not be used in ways that violate moral standards, religious beliefs, or public morality. To achieve the purpose of using billboard-type advertisements, the regulation of billboard advertising cannot be separated from the duties of the Civil Service Police Unit. Maintaining social discipline, local regulations, and mayoral regulations, as well as providing security for citizens, are essential. For the security and comfort of citizenship, the Civil Service Police Unit needs to optimise oversight. The research findings indicate that the Civil Service Police Unit has not optimally conducted surveillance and inspection of billboard advertising violations. Keywords: Civil Service Police Unit, Optimisation   Abstrak Penelitian ini memaparkan persoalan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh warga Kota Samarinda terkait penggunaan reklame berjenis baliho yang tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Walikota Samarinda. Pelanggaran yang dilakukan warga Kota Samarinda menimbulkan beberapa permasalahan yang membahayakan pengendara serta merugikan pemerintah kota karena tidak asertaya pemasukan dari pajak dari reklame tersebut. Penggunaan reklame tak dapat berlawanan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan serta kesehatan. Demi tercapainya maksud penggunaan reklame jenis baliho penertiban penggunaan reklame jenis baliho tidak lepas dari tugas serta tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan warga. Demi memberikan keamanan serta kenyamanan dalam berwarga serta bernegara, perlu dilakukannya optimalisasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP. Dalam hasil penelitian penulis menemukan bahwa belum terselenggaranya pengawasan secara optimal oleh Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemasangan reklame jenis baliho. Kata Kunci: Satpol PP, Pengawasa

Analisis Yuridis Penggunaan Artificial Intelligence Yang Menjalankan Fungsi Legal Audit Dalam Regulatory Compliance System Di Indonesia: The Juridical Analysis of the Use of Artificial Intelligence Performing Legal Audit Function in Regulatory Compliance System in Indonesia

Timothy Adrianus P Gultom, Diah Pawestri Maharani, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat isu kekosongan hukum mengenai kedudukan AI yang menjalankan fungsi legal audit dalam RCS. RCS merupakan System merupakan platform berbasis AI yang dikembangkan oleh Hukumonline sebagai solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan Kemudian pertanggungjawaban AI yang melakukan kesalahan saat menjalankan fungsi audit hukum. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah bagaimana analisis yuridis dalam penggunaan Artificial intelligence yang menjalankan fungsi legal audit dalam Regulatory Compliance System di Indonesia; Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pengguna Artificial Intelligence dalam hal melakukan kesalahan legal audit. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang- Undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian, bahwa hukum positif Indonesia belum mengakui AI sebagai subyek hukum dan belum ada ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban AI. Meskipun demikian, doktrin pertanggungjawaban pengganti (Vicarious liability) dapat diaplikasikan, yang berarti perusahaan pengguna AI bertanggung jawab atas kesalahan AI dalam sistem. Berdasarkan UU ITE, AI dapat dianggap sebagai Agen Elektronik dan bertanggung jawab atas transaksi elektronik, dengan penyedia perangkat AI bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul. Penyelenggara dari Agen Elektronik yang mengawasi dan mengontrol perangkat AI dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang dirugikan jika terjadi kerugian akibat kesalahan yang dilakukan oleh AI. Kata Kunci: Artificial Intelligence, Legal Audit, Regulatory Compliance System   Abstract This research studies the legal vacuum regarding the standing of AI running the function of legal audit in RCS—an AI-based platform developed by Hukumonline as a solution to supervise a company’s compliance with the law. From this development, this research seeks to investigate the juridical analysis of the use of Artificial Intelligence that runs legal audit function in the Regulatory Compliance System in Indonesia and what liability is held by companies utilising Artificial Intelligence in case of errors caused. This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analysed by drawing on grammatical and systematic approaches. The research results reveal that the positive law in Indonesia has not recognised AI as a legal subject and there have not been any provisions specifically supervising the liability of AI. However, the doctrine of vicarious liability can be applied, meaning that the companies utilising AI can be held liable for the errors caused by AI systems. According to Electronic Information and Transactions law, the AI can be deemed an electronic agent and is responsible for all electronic transactions, while AI providers are held liable for any impacts arising. The providers representing electronic agents supervising and controlling AI devices can be held liable by the aggrieved parties in case of losses on account of issues caused by AI. Keywords: Artificial Intelligence, Legal Audit, Regulatory Compliance Syste

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCARI SUAKA YANG MASUK TERITORI POLANDIA DALAM KRISIS DI PERBATASAN ANTARA BELARUSIA DAN POLANDIA

Alariq Pasha Dewangga, Rika Kurniaty, Fransiska Ayulistya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstrak Pada penelitian ini, Penulis mengangkat isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum para pencari suaka yang masuk ke teritori Polandia dalam krisis di perbatasan antara Belarusia dengan Polandia. Hal ini dikarenakan para pencari suaka saat meminta perlindungan pada negara Polandia di perbatasannya ditolak tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada permintaan perlindungannya tersebut. Tindakan tersebut melanggar beragam peraturan-peraturan internasional seperti pasal 3 ECHR dan Pasal 4 protokol tambahan ke-empat ECHR sehingga tindakan pemerintah Polandia tersebut telah melanggar hukum dan para pencari suaka tersebut berhak mendapatkan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Polandia. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode gramatikal dan metode teleologis. Hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa perlindungan hukum para pencari suaka terjamin dengan adanya ECHR yang ditegakkan dengan dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia Uni Eropa (ECtHR). Setiap Individu baik mereka itu warga Uni Eropa ataupun bukan dapat menyampaikan aduan pada pengadilan tersebut apabila telah terjadi pelanggaran pada ECHR oleh negara Uni Eropa. Bentuk pertanggungjawaban yang bisa dilakukan oleh negara Polandia kepada para pencari suaka adalah dengan memberikan kompensasi berupa kerusakan non uang dan mengamandemen Undang-undang orang asingnya. Kata Kunci: pencari suaka, pertanggungjawaban negara, Uni Eropa   Abstract This research studies the issue regarding the legal protection of asylum seekers entering the territory of Poland amidst the crisis at the border between Belarus and Poland. The request for protection made by asylum seekers has been rejected by Poland without further investigation of this request. This rejection violates international laws, such as Article 3 of ECHR and Article 4 of the fourth additional protocol to ECHR. In other words, Poland has violated the laws, and the asylum seekers concerned are entitled to the responsibility of the government of Poland. This research employed a normative-juridical method and statutory, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and teleological methods. The research results reveal that the legal protection of asylum seekers is guaranteed under ECHR. European and non-European citizens can express their grievances to the European Court of Human Rights following the violation committed by the states of the European Union. Poland in this case can be held responsible for providing compensation other than money for the parties concerned due to the loss and amending the law concerning foreigners. Keywords: asylum seeker, state’s responsibility, European Unio

Analisis Yuridis Tentang Tindakan Indonesia Membatasi Impor Produk Baja Bukan Paduan Dari Taiwan dan Vietnam Berdasarkan Prinsip Safeguard: Juridical Analysis of Indonesia Restricting Non-Alloy Steel Imports from China, Taipei, and Vietnam According to Safeguard Principle

Abstract This research investigates whether the measures taken by Indonesia to implement the security of steel imports from Taiwan and Vietnam comply with the provisions of international economic law—Safeguard on Certain Iron or Steel Products (DS496). This dispute began when Indonesia put security in place against Galvalume. The Regulation of Finance Minister of the Republic of Indonesia Number 137.1/PMK.001/2014 put in place on 22 July 2014 in 2015 implies that Taiwan and Vietnam raised a claim against Indonesia according to Articles 1 and 4 concerning Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), Article XXII of GATT 1994 and Article 14 of Safeguards Agreement concerning policies in Indonesia regarding Galvalume. This research employed normative-juridical methods supported by case and statutory approaches, revealing that Indonesia is deemed to have violated the regulatory provisions of WTO and was declared guilty. In this case, Vietnam requested retaliation from an Arbitral Board of WTO demanding that Indonesia pay the compensation for the losses caused in galvalume trade from Vietnam. Indonesia and Vietnam agreed to settle the dispute through a bilateral agreement following the recommendation from the panels of WTO. Keywords: Galvalume, Safeguard Measures, Settlement of International Economic Disputes   Abstrak Penelitian ini membahas tentang apakah upaya Indonesia menerapkan tindak pengamanan impor produk baja dari Taiwan dan Vietnam sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi internasional terkait Indonesia – Safeguard on Certain Iron or Steel Product (DS496).Sengketa ini bermula ketika Indonesia melakukan tindakan pengamanan terhadap impor Baja Alumunium Lapis Seng (atau sering dikenal dengan galvalum) yang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 137.1/PMK.011/2014 yang diberlakukan pada 22 Juli 2014 Pada 2015, Taiwan dan Vietnam mengajukan tuntutan kepada Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan 4 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), pasal XXII dari GATT 1994, serta pasal 14 dari Perjanjian tentang Safeguards, mengenai kebijakan yang diambil Indonesia terhadap impor BjLAS. Jenis penelitian adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Indonesia dianggap melangar aturan-aturan yang sudah dibuat dalam ketentuan perdagangan WTO dan dinyatakan bersalah, sehingga Vietnam mengajukan retaliasi pada badan arbitrase WTO agar Indonesia membayar kerugian perdagangan glavalum dari Vietnam. Pada akhirnya Vietnam-Indonesia sepakat menyelesaikan kasus sengketa dagang tersebut melalui perjanjian bilateral atas rekomendasi dari panel WTO. Kata Kunci: Galvalum, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Internasional, Tindakan Pengamana

URGENSI PENGATURAN PEMBERIAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN SALAH TANGKAP

Gita Anggita Gultom, Prija Djatmika, Alfons Zakaria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 196 Malang e-mail: [email protected]   Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kekaburan norma pada pengaturan mengenai pembayaran ganti kerugian salah tangkap. Dimana pengaturan mengenai pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada pasal 11 dijelaskan mengenai pembayaran ganti kerugian salah tangkap dibayarkan 14 hari kerja setelah keluarnya putusan. Namun pada kasus yang telah terjadi, pembayaran ganti kerugian salah tangkap kerap dibayarkan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau terlambat dibayarkan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan juga alternatif pengaturan pemberian denda atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian salah tangkap. Hasil dari penelitian ini mengetahui urgensi pengaturan pemberian denda atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian salah tangkap ialah melindungi hak-hak korban salah tangkap, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan efektivitas pembayaran dalam pasal 11 peraturan pemerintah nomor 92 Tahun 2015 dan juga memberikan alternatif pengaturan berupa memberikan bunga atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian yang dibayarkan oleh Menteri Keuangan dan juga pemberian sanksi administratif kepada Menteri Keuangan karena keterlambatan pembayaran ganti kerugian salah tangkap. Kata Kunci: denda, ganti kerugian, keterlambatan pembayaran, salah tangkap   Abstract This research departed from the vagueness of the norm regulating the provision of compensation in the case of false arrest. The regulation of this matter is further regulated in the Government Regulation Number 92 of 2015 concerning the Second Amendment to the Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Enforcement of Criminal Code Procedure, Article 11, mentioning the payment of the compensation within 14 working days upon the issuance of the decision. What often happens is that the compensation is delayed. This research aims to study the urgency of and the alternative to the regulation of the payment of fines over the delay of the compensation payment in the case of false arrest. The research results reveal that the compensation is intended to ensure that the victim’s rights are protected, to avert the abuse of authority, to improve the effectiveness of the compensation payment as in Article 11 of the Government Regulation Number 92 of 2015, and to provide an alternative of regulation by charging fines on the delay of compensation paid by the Finance Minister and administrative sanction imposed on the Finance Minister due to compensation delay. Keywords: compensation, false arrest, fines, payment dela

Efektivitas Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Hak Pesepeda (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)

Hery Yudha Prakoso, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   AbstractThis research is aimed to look into the effectiveness of implementation of Article 62 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport over the rights of cyclists. This law implies that cyclists have rights to facilities that back up their safety, security, order, and smooth traffic. However, the implementation of the law mentioned above is not effective since no special space is provided for the bicycles and there is an issue concerning road geometry. This research was conducted based on socio-juridical method that involved direct observation to obtain data needed. Some data was obtained from interviews with Department of Transportation in Malang. The data collected was analysed based on qualitative-descriptive analysis where research results were given in organised, orderly, logical, and effective sentences. The result of the research has found out that the Article 62 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport over the rights of cyclists has not been appropriately implemented due to some factors as mentioned above.Keywords: Effectiveness, Road Traffic And Transport, Rights Of Cyclists   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai efektifitas dari penerapan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Hak Pesepeda. Dalam Pasal 62 ayat (2) tersebut mengatur Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Namun dalam pelaksanaan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan dengan Hak Pesepeda tidak berjalan secara efektif, karena adanya beberapa faktor, salah satunya adalah tidak adanya faktor pendukung ke amanan di jalur tersebut seperti pemisahan jalur dengan kendaraan bermotor, selain ada hambatannya, salah satunya dalah masalah geometri jalan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data data mengenai efektifitas Pasal 62 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan dengan Hak Pesepeda. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara di Dinas Perhubungan Kota Malang. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa efektifitas Pasal 62 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan dengan Hak Pesepeda belum berjalan dengan baik dan efektif karena terhambat oleh beberapa faktor. Kata Kunci: Efektifitas, hambatan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Hak Peseped

Daya Ikat Montreux Document Dalam Mengatur Pertanggungjawaban Wagner Group PMC Dalam Invasi Rusia Ke Ukraina 2022: Binding Force of Montreux Document in Regulating the Accountability Held by Wagner Group PMC in Case of Russia’s Invasion of Ukraine 2022

Nicolas Samuel Juanito, Ikaningtyas, Fransiska Ayulistya Susanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstrak Pada penulisan ini penulis mengkaji kekuatan mengikat dari The Montreux Document dalam mengatur pertanggungjawaban perilaku negatif Wagner Group PMC dalam upaya memenuhi kepentingan internal Rusia dalam peristiwa invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Penulis mengangkat rumusan masalah, yakni: (1) Apakah The Montreux Document mempunyai peran untuk menahan perilaku negatif PMC? dan (2) Apakah perilaku negatif PMC Wagner Group pada Invasi Rusia ke Ukraina 2022 dapat dipertanggungjawabkan oleh negara penyewa sesuai dengan The Montreux Document? Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa The Montreux Document berpengaruh atas tumbuhnya kesadaran masyarakat internasional mengenai konsep good practices, khususnya dalam aktivitas PMC. Implikasi hukum secara tidak langsung muncul melalui suatu pembentukan hukum kebiasaan baru dalam bentuk gentleman’s agreement. Sebagai sebuah entitas bisnis yang menawarkan jasa tenaga militer, Wagner Group PMC telah memenuhi persyaratan dari The Montreux Document. Atas perihal ini, posisi Rusia yang menolak menjadi anggota The Montreux Document menjadi penghalang untuk penerapan The Montreux Document. Karena itu, komunitas internasional harus bekerja sama untuk mencipatkan suatu kebiasaan internasional yang dapat menumbuhkan keanggotaan The Montreux Document menjadi umum. Dengan didukung oleh pengawasan aktif organisasi antar pemerintah, PMC Wagner Group melalui keikutsertaan aktif Rusia dapat dipertanggungjawabkan tindakan negatifnya. Kata Kunci: Daya Ikat, Pertanggungjawabanm The Montreux Document, Wagner Group PMC, Invasi Rusia ke Ukraina   Abstract This research seeks to investigate the binding force of the Montreux Document in the regulation concerning the accountability of the negative act taken by Wagner Group PMC in satisfying Russian internal interest in Russia’s invasion of Ukraine in 2022. This research aims to investigate the following problems: (1) does the Montreux Document play a role in holding the negative act committed by PMC; (2) can the state as the lessee be held accountable for this negative act by PMC Wagner Group according to the Montreux Document? This research employed a normative method and statutory and case approaches. The research results reveal that the Montreux Document affects the awareness among international members of the public in the concept of good practices, particularly regarding the activities of PMC. It leaves legal implications for the formulation of new norms in the form of gentleman’s agreement. In terms of the business entity offering military services, Wagner Group PMC has fulfilled the requirements set by the Montreux Document. Concerning this matter, the Russian position refusing to be a member of the Montreux Document presents an obstacle to the implementation of the Montreux Document. It is, therefore, pivotal that international communities cooperate to create international norms that carry the capability of transforming the membership of the Montreux Document into being general. With the support of active supervision of inter-government organisations, the PMC Wagner Group can take responsibility for the negative act through the active participation of Russia. Keywords: Binding Force, The Accountability Of The Montreux Document, Wagner Group PMC, Russia’s Invasion Of Ukrain

Analisis Yuridis Penentuan Batas Kemripan Yang Bersifat Substansial Dalam Modifikasi Karya Seni Arsitektur: The Juridical Analysis of Determining the Scope of Substantial Resemblance in the Modification of Architectural Work

Achmad Zidan Huda, Yenny Eta Widianti, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [email protected]   Abstract This research studies the work of architecture according to the law governing intellectual property rights by analyzing the determination of substantial resemblance in the modification of architectural work, which serves as one of the elements of the infringement of copyright in the scope of architectural work. This issue departed from the infringement of the modification between Love Light Bandung vs Urban Light USA, in which one of the parties is disadvantaged due to the resemblance of a tourism building without involving any consent of the original creator, thereby causing immaterial and material losses. It has also left the question of how judges will determine the substantial resemblance in the case of this copyright infringement. This research employed a normative method and statutory, case, and comparative approaches. The research results reveal that the creation should meet the following four criteria: (1) having consent from the original creator, (2) not taking the substantial part, (3) not using the creation for commercial purposes, (4) mentioning the source of the work modified. Determining the substantial resemblance takes into account qualitative reasoning, not quantitative one, meaning that the implementation applied by the judges for every architectural object is determined by each architectural work in dispute. In comparison, the US, in the same case, refers to two steps: (1) filtering the object protected by UUHC, (2) testing and analyzing the entire architectural object, allowing for easier identification of the substantial resemblance. Keywords: Substantial Resemblance, Architectural Work, Copyright Infringement   Abstrak Penelitian ini membahas terkait karya seni arsitektur dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang terfokus pada analisis dari penentuan kemiripan yang bersifat substansial dalam modifikasi karya seni arsitektur yang merupakan salah satu unsur terjadinya pelanggaran hak cipta di bidang karya seni arsitektur. Isu ini dilatarbelakangi pelanggaran atas modifikasi antara Love Light Bandung vs Urban Light USA, dimana terdapat pihak yang dirugikan karena adanya kesamaan dari suatu bangunan pariwisata tanpa adanya izin dari pencipta asli yang menyebabkan kerugian immateriil dan materiil, dan bagaimana penerapan hakim dalam menentukan kesamaan yang bersifat substansial dalam kasus pelanggaran hak cipta tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang pada penulisannya menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban yang atas permasalahan yang ada, didapatkan, dalam modifikasi karya cipta yang diperbolehkan yaitu ada 4 (empat), (1) adanya izin dari pencipta, (2) tidak mengambil sebagian yang bersifat substansial , (3) tidak digunakan untuk kegiatan bersifat komersil (4) mencantumkan sumber terhadap karya yang dimodifikasi. Penentuan kesamaan yang bersifat substansial ditentukan melalui penalaran yang bersifat kualitatif, tidak ditentukan melalui penalaran kuantitatif, dimana penerapan hakim dalam setiap objek karya seni arsitektur ditentukan oleh masing-masing karya arsitektur yang bersengketa. Dan perbandingan pengaturan berdasarkan analisis dari beberapa putusan pelanggaran hak cipta di Amerika Serikat adalah dengan menggunakan dua langkah dengan (1) menyaring objek yang tidak dilindungi oleh UUHC, (2) Uji tampilan dan analisis secara keseluruhan objek karya arsitektur, dengan begitu dapat mempermudah dalam mengidentifikasi adanya kesamaan yang bersifat substansial. Kata Kunci: Batasan Modifikasi, Karya Seni Arsitektur, Pelanggaran Hak Cipt