HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) MENJADI HAK MILIK (HM) UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (Studi Di Kota Balikpapan)

AbstrakADE FITRIAWAN SAYUTI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ,Hambatan Dalam Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) Menjadi Hak Milik (HM) Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan (Studi di Kota  Balikpapan), Prof. Dr Mochamad Bakri, SH.MS ; Imam Kuswahyono, SH.M.Hum Peningkatanhak guna bangunan yang dibebani oleh hak tanggungan menjadi hak milikmerupakan penegasan mengenai hapusnya hak atas tanah semula dan pemberian hak atas tanah yang baru. Dengan hapusnya hak atas tanah semula tersebut maka hapus pula hak tanggungan yang membebaninya. Oleh karena itu kreditur merasa  keberatan apabila debitur ngin melakukan peningkatan hak atas tanah, karena  berakibat hapusnya hak tanggungan semula yang menjadi jaminan dalam pelunasan hutang debitur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan dalam  pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggunan menjadi hak milik dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak debitur didalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan deskriptif analitis, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder serta metode analisis adalah analisis kualitatif, yang pengambilan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis berupa hambatan dalam pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggungan menjadi hak milik di kota Balikpapanpihak kreditur keberatan apabila debitur melakukan peningkatan terhadap hak guna bangunan yang telah dijaminkan dan dibebani hak tanggungan, akibat hukum yang timbul atas peningkatan hak  tersebut adalah hak tanggungan yang membebani hak guna bangunan gugur dengan sendirinya dengan hapusnya hak guna bangunan yang telah menjadi hak milik. Upaya yang dapat dilakukan oleh debitur apabila ingin melakukan peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik adalah dengan melakukan pelunasan terlebih dahulu atas hutangnya. Alternatif lain debitur dapat memberikan jaminan tambahan selain daripada surat kuasa membebankan hak tanggungan, yang senilai dengan hak tanggungan semula,selama debitur melakukan proses peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik. KATA KUNCI : Peningkatan Hak, Hak Guna Bangunan¸ Hak Tanggunga

PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG MENGANDUNG PEWARNA TEKSTIL RHODAMIN B UNTUK PEMENUHAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN (Studi di Kabupaten Nganjuk)

ABSTRAKSINURCAHYANTI KARTIKASARI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2012, Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi di Kabupaten Nganjuk), Indrati, S.H.M.S. ; Djumikasih, S.H. M.H.Skripsi ini membahas tentang peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya makanan yang  mengandung pewarna tekstil Rhodamin B yang beredar di masyarakat Kabupaten Nganjuk. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran Dinkes dalam  pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, hambatan yang dialami dan upaya yang dilakukan untuk  mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan berbentuk pengawasan berkala dan pengawasan khusus bekerjasama dengan BPPOM Provinsi Jawa Timur. Kendala yang dialami adalah terbatasnya dana, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinkes, rendahnya pemahaman pegawai dalam lingkup Dinkes mengenai  substansi UU dan keamanan pangan, tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar, tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap makanan dan minuman, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk,  rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan, rendahnya  pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen,  rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran  makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meminta penambahan anggaran dana dari pemerintah pusat, meminta penambahan jumlah pegawai kepada pemerintah pusat yang memiliki kemampuan dalam perlindungan konsumen, melakukan sosialisasi dan pelatihan, mengajukan pembanguan laboratorium, mengeluarkan SPT, melakukan sosialisasi kepada  masyarakat untuk selektif memilih makanan, melakukan sosialisasi terhadap keamanan pangan pada masyarakat, melakukan sosialisasi hak dan kewajiban konsumen menggunakan pamflet, melakukan pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan, mendorong masyarakat untuk melaporkan adanya makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Saran dari penulis agar Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk melakukan pengawasan secara intensif, bagi konsumen untuk berhati-hati membeli makanan, dan bagi pelaku usaha untuk memprioritaskan konsumen tanpa mengedepankan profit oriented.Kata Kunci : Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Pelaksanaan Pengawasan, Peredaran Makanan, Pewarna Tekstil Rhodamin B, Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen