The Struggle and the Effects of Being Transgender as Depicted in Julie Anne Peters' Luna

Transgender is a gender identity disorder. To be accepted by the societythat believes gender stereotypes of both male and female, transgender tries to be the opposite gender by changing his or her appearance. Unfortunately, many of them are still getting alienated and mocked. These treatments surely affecttransgender psychology such as feeling depressed and committing suicide. In this study, the researcher identifies how is the struggle of transgender in dealing with negative treatments from the society and the effects of those treatments toward his psychological condition, as represented by Luna, in Julie Anne Peters' Luna.This research uses qualitative method because it is aimed to analyze andexplain the meaning of the message inside the novel. Therefore, by usingqualitative design of research, the writer needs to collect the text from the novel to be analyzed. The study uses sociological approach and queer theory to help the writer understands more about transgender. The writer also uses psychological approach and mood disorder concept to analyze the psychological effects of society negative treatments toward transgender psychology, represented by Luna.The result of the study shows that Liam is a transgender, named Luna. Every time he comes out as Luna, she gets some negative treatments such as bullying, mocking, transphobia and harassment. These treatments affect Liam'spsychology and make him feels depressed and thinks of committing suicide.However at the end, Liam, can encourage himself after meeting anothertransgender who supports him to be transgender and to do sex reassignmentsurgery. Gradually he has her new identity developed.For the next researchers, the writer suggests the use of transgender themeand queer theory as an approach can be applied in another novel and the othergenres of literary works to enrich the study of queer gender and sexuality in theliterature

Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Penguasaan Obyek Lelang (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 61/pdt.g/2012/pn.kdr)

Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang lelang atas obyek yang dibelinya melalui lelang. Dalam proses lelang yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak obyek lelang dari penjual kepada pemenang lelang. Dalam peralihan hak obyek lelang ternyata menimbulkan suatu permasalahan, seperti tidak dapat dikuasainya obyek lelang oleh pemenang lelang, serta pembatalan lelang berdasar putusan Pengadilan Negeri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan atas penguasaan obyek lelang serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr terkait pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan adalah Vendu Reglement, HIR, serta PMK Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 dan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sedangkan Risalah lelang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang. Adanya pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan oleh putusan pengadilan mengakibatkan pemenuhan hak preferen yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur pemegang hak tanggungan melalui lelang eksekusi menjadi tidak memiliki kepastian hukum

Upaya Perusahaan Rental untuk Menyelesaikan Wanprestasi dan Overmacht yang Berupa Kerusakan pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus di Daniswara , Adfan, Nagoya Transport Rent Car YOGYAKARTA)

LUKMAN YUWONO, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret2013, Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Daniswara, Adfan, Nagoya Transport Rent Car Yogyakarta), Mudayati P. Sumarman, SH.,CN. ; Djumikasih, SH.,M.H.Upaya yang ditempuh Perusahaan rental mobil untuk menyelesaikan wanprestasi yang diakibatkan oleh penyewa pada perjanjian sewa menyewa mobil melalui upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu negosiasi atau Perundingan dengan penyewa dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi. Sedangkan, mengenai kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam penyelesaian permasalahan tersebut terbagi dalam dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang Perusahaan rental mobil adalah : karakter penyewa, penyewa yang menunda pembayaran, proses pengajuan claim asuransi yang membutuhkan waktu lama, sedangkan dari sudut pandang penyewa mobil adalah : pengelolaan USAha Perusahaan rental mobil yang kurang baik, kedudukan yang tidak seimbang antara Perusahaan rental mobil dengan penyewa mobil, kondisi yang tidak dapat diduga. maka perlu kiranya diadakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap naskah perjanjian sewa menyewa mobil agar perjanjian tersebut dapat mengakomodir seluruh kepentingan para pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dikemudian hari tidak merugikan para pihak ataupun salah satu pihak

Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

: Implementation of Malang City Local Regulation No. 6 Year 2006 About Boarding House Exertion to Increase Local Revenue. Order to improve business licensing boarding (boarding house) and increase revenue. This study intends to investigate and analyze implementation constraints and what is happening in implementing the Regional Regulation No. 6 year 2006 regarding business lodgement to the improvement of the original income. Research using qualitative methods. The results of this study indicate that the implementation of Malang city local Regulation No. 6 year 2006 on the Implementation of Housing can not be done well and the resulting tax is still small. This is evidenced the presence of the owner of boarding (boarding house) were just a little on the permits for the business. In addition, owners of boarding (boarding house) also has not paid taxes

Pembentukan Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Single Index Model (Studi Pada Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar Di Bei Periode 2008-2011)

This research was motivated by the development of the Indonesian economy which indirectly attract investors to invest in the capital market, especially investment activities. To minimize the investation risk, investors can invest in the portfolio. The aim of this study is to investigate the performance of the company's stock Food and Beverages and see which stocks that make up the optimal portfolio through a single index models approach. Types of research used in descriptive research with quantitative pendekakan. Nine samples taken from the company's Food and Beverages sector. The results showed that of the nine sampled companies, there are four companies forming the optimal portfolio. Fourth shares are PT. Sekar Laut Tbk (SKLT), PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk (MLBI), PT. Delta Jakart, Tbk (DLTA), and PT. Mayora Indah, Tbk (MYOR) with the proportion of funds amounting to 17.23%, 28.43%, 38.11%, and 16.23%. The largest proportion of the funds owned by PT. Delta Jakarta, Tbk (DLTA), because it has high value of ERB and beta and also small value of unsystematic risk. Portfolio made ​​up of four shares give the expected return of 4.73% and 0.17% risky

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Retribusi Parkir Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

The aims of this research to discover implementation of parking retribution collection system and to discover internal control over parking retribution collection system at Departement of Transportation (Dinas Perhubungan) Sidoarjo Regency. The type of this study used was descriptive study with case study approach, thus data collection technique used in this study is by interviewing head office and employees of UPT Parking Departement of Transportation Sidoarjo Regency. Based on qualitative analysis result we found out that parking retribution system in Departement of Transportation Sidoarjo Regency held two ways, that is collected in site (non subscriber) and collected as subcriber. The finding of this research were some weaknesses in showing good intern controlling such as double task of Good Inventory Coordinator which carrying double-task as Receive and Depositor Treasury, lack of completeness in the form being used as the Card Stock and Deposit Token Money. Keywords: System, Internal Control, Collection, Parking Retribution Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pemungutan retribusi parkir dan mengetahui pengendalian intern atas sistem pemungutan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan studi kasus, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara kepada Kepala dan Pegawai UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil analisis kualitatif dapat diketahui bahwa sistem pemungutan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo terdapat dua cara, yakni dipungut di tempat (tidak berlangganan) dan dipungut berlangganan. Masih terdapat beberapa kekurangan yang belum menunjukkan pengendalian intern yang baik yaitu terdapat perangkapan tugas pada Koordinator Penyimpan Barang yang merangkap sebagai Bendahara Penerima dan Penyetor, formulir yang digunakan masih kurang lengkap seperti tidak adanya Kartu Persediaan dan Tanda Setor Uang

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi ini selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (Cyber crime). Sasaran kejahatan baru ini (Cyber crime) tidak jarang menjadikan anak di bawah umur sebagai sasaran korbannya, kejahatan baru yang dapat dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah eksploitasi seksual komersial pada anak yang di lakukan dengan menggunakan media sosial online. Eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak, di dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pengaruh Customer Experience Terhadap Repurchase Intention (Niat Membeli Ulang) (Survei Pada Konsumen Kfc Di Lingkungan Warga Rw 3 Desa Kandangrejo, Kedungpring, Lamongan)

This study aims to describe and analyze the effect of customer experience consisting of variables sensory experience, emotional experience, and social experience on repurchase intention or the intention of buying influence over either jointly or individually. Type of research is explanatory research with quantitative approach. Data collection by questionnaires given to 65 respondents fromconsumer of KFC branch Lamongan environment in RW 3, Desa Kandangrejo, Kedungpring, Lamongan. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results of the study explained that the sensory experience, emotional experience, and social experience positive and significant impact jointly on repurchase intention. The results also showed a positive and significant effect independently of variable sensory experience, emotional experience, and social experience on repurchase intention. Variable emotional experience is the dominant variable affecting repurchase intention

Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Produksi Sebagai Suatu USAha Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi (Studi Pada PT. Pabrik Gula Krebet, Malang)

An attempt to increase efficiency production cost in planning and control production cost namely by pressing charges efficient possible to obtain maximum profit that the company management had to manage production activity effectively and efficiently. The objective of research is to explain the planning and control of production cost as an effort to increase production cost efficiency at PT. Pabrik Gula Krebet, Malang. Type of research is descriptive with case study approach at PT. Pabrik Gula Krebet, Malang. Data are collected with interview and documentation. From the results of research and analysis that has been done can be inferred that the budget cost of production at PT. Pabrik Gula Krebet, Malang factory is still not efficient. A causal factor is lacking of monitoring against production cost. This monitoring shall be improved to reduce the possibility of fraud on production cost by the deviating actors. Company should improve the supervision of the use of production costs overall budget and revise back production cost more accurate in forebode total production costs happened

Tanggung Jawab Negara Arab Saudi Atas Pejabat Diplomatiknya Di Jerman Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia

SIPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tanggung Jawab Negara ArabSaudi Atas Pejabat Diplomatiknya Di Jerman Yang Melakukan Tindak PidanaTerhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangiadanya seorang pejabat diplomatik asal Arab Saudi yang melakukan pelanggaranHAM dan tindak pidana penganiayaan di negara penerima (Jerman), sementara iamemiliki hak kekebalan dan keistimewaan dari yurisdiksi pidana, perdata danadministrasi dari negara penerima. Korbannya seorang TKW asal Indonesia yangbekerja menjadi pembantu rumah tangga keluarga diplomat tersebut. Kejadianberlangsung diluar negara tersangka maupun korban. Berdasarkan hal tersebut,penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana tanggung jawabnegara Arab Saudi atas pejabat diplomatiknya yang melakukan pelanggaranhukum di negara penerima (dalam kasus ini di Negara Jerman)? (2) Bagaimanaupaya hukum Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukumterhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang menjadi korban tindakpidana di Jerman? Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatifdengan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahanhukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisisdengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan cara menentukan isi ataumakna aturan hukum dari konvensi Internasional, deklarasi Internasional, statutainternasional, perjanjian Internasional, pendapat para ahli hukum Internasional,yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadiobyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperolehjawaban atas permasalahan yang ada bahwa berdasarkan Pasal 9, 32 dan 41 ayat(1) Konvensi Wina 1961, Jerman dapat melakukan persona non grata terhadappejabat diplomatik asal Arab Saudi yang telah melakukan pelanggaran hukum dinegaranya. Sebagai negara pengirim Pemerintah Arab Saudi wajib bertanggungjawab terhadap negara penerima dengan jalan menanggalkan hak kekebalan dankeistimewaan lalu memanggil pulang pejabat diplomatik yang bersangkutan,kemudian menjatuhi sanksi sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di ArabSaudi. Disamping itu upaya hukum Pemerintah Indonesia dalam memberikanperlindungan hukum terhadap TKW Indonesia yang menjadi korban tindak pidanadi Jerman adalah dengan melakukan negosiasi yang diwakilkan diplomat RI/AtaseKetenagakerjaan dengan Pihak Pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikankasus tersebut. Jika Pemerintah Arab Saudi menolak melakukan negosiasi, makaPemerintah Indonesia dapat meminta bantuan Pemerintah Jerman sebagai pihakketiga yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Hal lain PemerintahIndonesia dapat meminta TKW Indonesia yang menjadi korban untukmelayangkan gugatan yang ditujukan kepada majikan TKW tersebut agar diadilidi Pengadilan Umum Riyadh yang selanjutnya dijatuhi sanksi sesuai aturanhukum negara Arab Saudi