Karakter Hukum Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pada saat ini bangsa Indonesia memiliki momen penting dalam kehidupan nasional maupun global, karena sejak Januari 2016 telah diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (Economic Asean Community), yaitu era Sumber Daya Manusia dari negara-negara ASEAN secara bebas memasuki pasar di negara anggota ASEAN lainnya. Era MEA dapat disebut juga sebagai era kompetisi dan kompetensi. Disebut era kompetisi karena sumber daya manusia Indonesia bersaing secara ketat dengan sumber daya manusia negara anggota ASEAN lainnya. Sumber daya manusia negara lain akan memasuki lowongan dan kesempatan kerja yang ada di Indonesia bersaingdengan orang Indonesia, sebaliknya sumber daya manusia Indonesia juga dapat memasuki pasar kerja di negara-negara ASEAN lainnya. Disebut era kompetensi karena untuk memasuki dunia kerja, baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya harus didasarkan pada standart kompetensi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Hanya orang yang memiliki dan diakui kompetensinya yang dapat memasuki pasar kerja di negara ASEAN

Pentingnya Pemilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Pencapaian Tujuan Organisasi

Every organization even business oriented organization, social (foundation) organization, government organization and other social organization surely have a purpose to reach that become motivation to act. Human resources\u27 role will be more appreciated especially in human resources competency in business management. Appreciation of human resources competency is needed because it will influence the effectivity of business activities. The leading ability should be well controlled by manager, because without the leading ability which connected to human resources, the manager will imposible to reach the success

Jaminan Kepastian Hukum Bagi Tersangka dalam Syarat-syarat Penahanan

Penahanan merupakan salah satu mekanisme yang berlaku dalam proses penegakkan hukum dalam perkara pidana di Indonesia. Masyarakat harus memahami mekanisme ini supaya masyarakat tidak mendapat perlakuan yang semena-mena dari aparat penegak hukum serta untuk tetap dapat menjamin kepastian hukum bagi seorang yang diduga melakukan tindak pidana atau disebut tersangka. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya yang memiliki status sebagai tersangka sering kali tidak memahami aturan yang berlaku mengenai penahanan. Dalam hukum acara pidana mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Akan tetapi perlu disadari bahwa syarat-syarat penahanan yang diatur di dalam KUHAP masih belum dapat menjamin kepastian hukum bagi seorang tersangka karena dalam KUHAP tidak diatur secara detail mengenai syarat-syarat penahanan. Dalam faktanya, ketidakpastian hukum dalam syarat-syarat penahanan dapat menjadi celah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada tersangka. Kesewenang-wenangan tersebut juga memberi celah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tawar menawar dengan tersangka sehingga suap menyuap menjadi sorotan tersendiri akibat ketidakpastian hukum dalam penahanan. KUHAP harus menyempurnakan syarat-syarat penahanan sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi tersangka

Peranan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dalam Kepatuhan Pedoman Good Corporate Governance

Generally accepted accounting principle included doctrin of accounting are materiality, consistency, objectivity, matching, conservation and accounting assumption are economic entity, going concern, monetary unit, historical cost, periodicity, revenue recognition doctrin of accounting and accounting assumption support by good audit system of corporate governance. Regulatory the objective of system audit good corporate governance regulatory is the appreciated of transparancy, accountability. Responsibility of information income statement corporation through the maximalization the value of the firm by shareholder wealth

Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan Dimediasi Kepuasan pada PT. Telkomsel di Kota Kediri

To know clearly about customer satisfaction and loyalty at PT. Telkomsel in KediriTown of East Java, this research focused on the models of customer\u27s satisfaction andloyalty increase based on customer trust, and product prices. From the testing results ofthe model in this research, by using random sampling, structural equation modeling (SEM)analysis, and the assistance of software Amos 20, on 150 respondents, it was able toexplain the relationship between trust, price, and customer satisfaction on the customerloyalty in PT. Telkomsel in Kediri Town of East Java. In this research, it was obtained astrong influence of customer trust and satisfaction, amounting to 0.429, and a stronginfluence between customer satisfaction and loyalty, that is of 0.233, it showed that, withthe rising customer trust, it will increase customer satisfaction, which in turn raise theloyalty of PT. Telkomsel customers.In this study, it also found the negative effects of price and customer satisfaction,amounting to -0.089, and the strong influence of negative between price and loyalty ofcustomers, that is of -0.406, this case indicated that, with the rising of product prices, itwill lower customer satisfaction, which further lowers the loyalty of PT. Telkomselcustomers

Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kemandirian Hakim dalam Pengadilan Pajak masih menggunakan “dual roof system” dimana di berbagai peradilan telah menganut “one roof system”. Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana kedudukan pengadilan pajak menurut UU Pengadilan Pajak? 2) Bagaimana kemandirian hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua metode pendekatan yakni pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Kemandirian hakim dalam Pengadilan Pajak masih menganut “dual roof system” yakni disatu sisi berada dalam Kementerian Keuangan sedangkan disisi lain berada dalam Mahkamah Agung, hal demikian dapat menyebabkan tidak ada kemandirian hakim dalam memutus sengketa dibidang pajak

Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing

Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara asing merupakan salah satu upaya perlindungan anak bertujuan melindungi anak dan membahagiakan mereka dengan memiliki keluarga yang melindungi, mendidik, serta memberikan kasih sayang. Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dijelaskan dalam PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta UU No. 35Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut dapat diteliti bagaimana proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dan akibat hukum bagi anak tersebut serta bagaimana perlindungan dari pemerintah. Dengan mengkaji permasalahan tersebut menggunakan metode yuridis normatif, terdiri dari peraturan Perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Sebelum mendapat putusan dari Pengadilan

Penerapan Perjanjian Kredit Baku Bank Perkreditan Rakyat Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak

Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Bank terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debiturnya sebelum melakukan penyaluran kreditnya. Perjanjian kredit baku yang dilakukan bank prekeditan rakyat tidak bertentangan dengan asas kebebasasn berkontak selama tidak bertentangan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan dalam undang-undang tersebut tidak dilarang memuat klausa baku dalam membuat perjanjian. Perjanjian kredit baku yang dilakukan bank prekeditan rakyat tidak bertentangan dengan asas kebebasasn berkontak selama tidak bertentangan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan dalam undang-undang tersebut tidak dilarang memuat klausa baku dalam membuat perjanjian

Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia Periode 2008-2011

Banks are the most important financial institutions affect the economy both micro and macro. To assess the growth of the banking industry is not only seen from the banking internal factors but its need to consider to the sensitivity of the banking sector to external factors such as macroeconomic conditions. This study aimed to analyze the influence of external and internal factors to the bank's performance in IndonesiaFinancial data derived from the financial statements publications issued by Bank Indonesia and the Central Bureau of Statistics for the period 2008-2011. Total population in this study were 111 banks and samples used were 28 banks selected by using purposive random sampling. The data analysis used is the analysis of Structural Equation Modelling (SEM).The results showed that (1) external factors have significant influence to the operatio-nal policies and the bank's performance, (2) internal factors have significant influence to the operational policies and the bank's performance, and (3) operational policies have a significant influence to the bank's performance. The results of this research can be used to guide, either by bank management in managing the company to improve their perfor-mance or investors in investing