The Rise and Fall of the New Judicial Federalism under the Montana Constitution

Rise and Fall of the New Judicial Federalis

The New Federalism of the Supreme Court: Diminished Expectations of National League of Cities

The New Federalis

Dari Federalis ke Unitaris: Studi Kasus Sulawesi Selatan 1945-1950

Kajian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan latar belakang dan proses Perubahan sistem ketatanegaraan dari federalis ke unitaris di Sulawesi Selatan 1945-1950. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yang menjelaskan persoalan penelitian berdasarkan perspektif sejarah. Prosedurnya meliputi empat tahapan, yaitu pencarian dan pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (seleksi data), interpretasi (penafsiran), dan penyajian atau penulisan sejarah (historiografi). Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) bukan semata-mata kehendak Belanda, melainkan juga keinginan sebagian masyarakat yang menghendaki negara Indonesia berbentuk federal. Negara federal diyakini tidak hanya sesuai dengan kondisi Indonesia yang terdiri atas beberapa pulau, etnis, dan budaya, tetapi juga akan memberikan kesempatan luas kepada pemerintah tiap-tiap negara bagian untuk mengelolah potensi wilayahnya masing-masing. Namun upaya untuk mempertahankan eksistensi NIT, kalah bersaing dengan semangat unitaris, sehingga melapangkan terwujudnya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia

Important Lessons from History

Book review of Mark Curriden & Leroy Phillips, Jr.\u27s Contempt of Court: The Turn-Of-The_Century Lynching That Launched A hundred Years Of Federalis

DINAMIKA BADAN PERMUSYAWARATA FEDERAL (BFO) MENUJU KEDAULATAN INDONESIA

Abstrak Badan Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federale Overleg disingkat BFO) merupakan badan yang beranggotakan negara bagian dan daerah otonom bentukan Belanda di Indonesia. BFO dibentuk Belanda untuk menandingi kekuasaan Republik Indonesia (RI), tetapi pada akhirnya BFO ikut membantu RI memperoleh pengakuan kedaulatan bagi Indonesia. BFO menyadari bahwa posisi RI tidak akan pernah berubah dalam pandangan bangsa Indonesia. RI telah menjadi lambang perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. BFO menjadi pemberitaan surat kabar di Indonesia tahun 1948 sampai tahun 1949, karena usahanya mendekati RI dan juga mendekati Belanda. Usaha yang dilakukan BFO tersebut bertolak belakang dengan usaha Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) tanpa keikutsertaan RI. Surat kabar republik, seperti surat kabar Merdeka memberitakan usaha tersebut sebagai peringatan bagi republieken untuk waspada terhadap setiap usaha yang dilakukan Belanda dan BFO dalam memecah belah persatuan Indonesia. Pandangan republieken berubah sejak melihat usaha yang dilakukan BFO mendekati RI untuk berjuang bersama memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda untuk Indonesia. Pada surat kabar Pelita Rakjat pemberitaan mengenai federalisme dan BFO digunakan sebagai bukti bahwa hampir semua rakyat Indonesia menginginkan bentuk federalisme kecuali RI. Pada akhirnya BFO mampu menunjukkan bahwa federalisme merupakan salah satu jalan menuju kemerdekaan dan hal tersebut tidak akan berarti tanpa adanya kehadiran RI. Kata Kunci : BFO, pengakuan kedaulatan, pemberitaan surat kaba

DEMOCRACY’S SPREAD: Elections and Sovereign Debt in Developing Countries

I carry out a power analysis of changes in voting weights and rules in the Nice Treaty of the EU on the widening and deepening of European integration, by applying methods that use Shapley-Shubik and Banzhaf indices. Significant decrease in voting power of small countries makes widening of integration more acceptable to incumbent members due to small size of the applicants. Relative increase in the conciliatory power of smaller members, and relative increase in the independent power of bigger members make smaller members compromise more in the coalitions they form, and improve the position of large members for further deepening of the integration. Lastly, the fairness analysis reveals a more federalist face for the EU in the way votes are distributed in Nice.EU, Voting Power, Integration, Enlargement, Federalis

MENENGOK WATAK PARLEMEN BIKAMERAL DI INDONESIA

After the refomation of constitution in Indonesia, there are some perspetives that make the new configuration for its government mechanism. One is the repotition from the People Consulatative Assem- bly (MPR) both of the functions and structures. The 1945 Constitution make the new composition from the MPR and guide the purposes to build of bicameral system. In this regulation, MPR consists from the members of House of Representatives (DPR) and members House of Province (DPD). Its purposes to make check and balances system in the representative democracy and also to respons from the local interest problems in the national public policy. But in the normative and real politic, the honorable goals has serious problems when the power of DPD not equal with the DPR as comon reality in the others countries in the legislative and control for reformance of the executive. The presumption give the adjusment that the character of the parliement in Indonesia is weak bicameralism. Therea are some factors can explained why the condition like this exist in Indonesia. Keywords: representative, bicameralism, and democracy

Meneropong Konsepsi Negara Kesatuan dengan Sistem Otonomi Seluas-Luasnya

This study is about the implementation unitarty state with decentralization or autonomysystem. Autonomy as a principle of local governance based on the provisions ofarticle 18 of 1945 constitution and Local government law No.32 year 2004. Thisprovision states that Indonesia adopts a quasi-federal unitary state building, theUnitary Conception in Article 18 UUD 1945, the problem of residual power,institutional Parliament as the legislative