Quo Vadis Peradilan Agama dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

  Tulisan ini berupaya mengelaborasi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan dekonstruksi digunakan dengan mendeskripsikan setiap tahapan pengembangan hukum ekonomi syariah dengan melihat aspek progresifitas dan stagnansi dalam upaya tersebut. Langkah progresif pengembangan tersebut melalui tiga tahap, yaitu: inisiatif, formatif, dan reformatif. Akan tetapi, peran peradilan agama berada pada posisi status quo, sehingga hal ini merupakan bentuk stagnansi dalam pengembangan tersebut. Penyebabnya adalah 1) adanya aturan lain yang mereduksi kewenangan absolut peradilan agama. Disahkannya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, menyelesaikan persoalan tersebut; 2) moral hazard perbankan syariah dengan menjadikan sulhu sebagai solusi penyelesaian sengketa. Sekalipun dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan, upaya damai mengakibatkan tidak terungkapnya akar masalah dari suatu sengketa, sehingga tidak adanya keputusan hakim yang bisa dijadikan rujukan evaluative untuk pengembangan hukum ekonomi syariah di satu sisi, dan tindakan preventif agar masalah yang sama tidak terjadi terhadap nasabah atau perbankan syariah yang lain

Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi Tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam KHES dan Implementasinya terhadap Ekonomi Nasional)

Economic crisis which knock over world in this time, is factor from mistake of itself human being, running economic system capitalist, this system only giving wide of opportunity to big investors, whereas small investors will be pulled over. Differ the things of with economic system of Islam applying the infinite system, justice, prohibition order obligation and lap pay forreligious obligatory (zakat). This matter make economic growth and growth of Islam go forward by significant. Therefore need the existence of Islam economic principle implementation in national economic system. One of the way of by applying sharing holder system (profit-sharing)

PELIT SEBAGAI ALASAN FASAKH: KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKO No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko

.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Bangko Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA .Bko danuntuk mengetahui dasar hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA .Bko Tentang suami yang pelit dan suami menuduh istri selingkuh di Pengadilan Agama Bangko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan deskriftif kualitatif, karena penelitian ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara medetail.Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkanbahwa pengajuan cerai gugat hendaknya penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkama syari’ah. Lalu gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah dengan beberapa ketentuan diantaranya ialahyang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko diantaranya ialah sudah dilakukan upaya damai antara pengguggat dan tergugat, keributan dalam rumah tangga yang sudah terjadi sejak lama, adanya bahan bukti serta saksi dalam persidangan, dan surah ruum ayat 21 juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang mengabulkan permohonan tergugat

PELIT SEBAGAI ALASAN FASAKH: KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKO No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Bangko Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA .Bko danuntuk mengetahui dasar hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA .Bko Tentang suami yang pelit dan suami menuduh istri selingkuh di Pengadilan Agama Bangko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan deskriftif kualitatif, karena penelitian ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara medetail.Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkanbahwa pengajuan cerai gugat hendaknya penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkama syari’ah. Lalu gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah dengan beberapa ketentuan diantaranya ialahyang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko diantaranya ialah sudah dilakukan upaya damai antara pengguggat dan tergugat, keributan dalam rumah tangga yang sudah terjadi sejak lama, adanya bahan bukti serta saksi dalam persidangan, dan surah ruum ayat 21 juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang mengabulkan permohonan tergugat

Dynamics of Child Marriage in Suku Anak Dalam Community

This paper aims to explain the dynamics of child marriage and its impact on the Suku Anak Dalam community. This research uses observation, interview, and documentation methods, in which researchers directly go to the field to observe and interview perpetrators of early marriages and tribal chiefs. The results of the study show that the Suku Anak Dalam community has its own rules and traditions regarding the appropriate age limit for marriage and does not include provisions in the law that have been positive. This tradition is a way of measuring the maturity of the bride and groom. According to the Suku Anak Dalam, men can get married if they can earn a living through skill tests in hunting animals or are suitable for farming. At the same time, women are considered adults if they have menstruated. Child marriage is generally a tradition passed down from generation to generation and is an unwritten legal system in society. This practice is a form of neglect regarding women's rights in domestic life, which impacts divorce, physical health, malnutrition, and marriage administration. Several factors, including tradition, arranged marriages/endogamous marriages, economics, promiscuity, and gender inequality, cause this child marriage

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA GERUNGGUNG KABUPATEN MUARO JAMBI

Skripsi ini dibuat untuk mengungkapkan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Gerunggung Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Gerunggung dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Gerunggung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan mungunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatannya deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa data dokumen pemerintahan desa Gerunggung dan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah,dan lainya. Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama, dari sebagian kecil masyarakat desa telah berpartisipasi dalam pembangunan desa gerunggung tetapi sebagian besarnya lagi masyarakat di desa Gerunggung kurang aktif karena masyarakat desa belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama berpatisipasi, hal ini akibat masih sedikit lemahnya dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan. Kedua, pihak LPMD dan pemerintah desa kurang maksimal dalam memberikan perhatian seperti mensosialisasikan program pemerintah desa kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak, atau mengundang masyarakat untuk berpatisipasi dalam program pemerintah desa tersebut dan pihak desa bisa dapat berkerjasama dengan bai

EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DESA SEKERNAN KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI NO 02 TAHUN 2018 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Desa Sekernan No 02 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa” skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah Efektif Penerapaan Peraturan Desa No 02 Tahun 2018 di Desa Sekernan. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Data yang di pakai dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer yang di gunakan diantaranya UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Desa No 02 Tahun 2018 tentang kewenangan desa. Bahwa di dalam peraturan desa sekernan no 02 tahun 2018 terdapat beberapa kewenangan yang belum mencapai kriteria efektivitas. Salah satu nya adalah tempat pariwisata yang belum ada

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN DAUR ULANG SAMPAH :Studi pada Komunitas Bank Sampah Bangkitku Kelurahan Pall Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

Abstrak Miftahul Khairi 105170523 “Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah. Studi pada Komunitas Bank Sampah Bangkitku Kelurahan Pall Lima kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Studi pada Komunitas Bank Sampah Bangkitku Kelurahan Pall Lima kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Sebagai tujuan antara lain untuk melihat bagaimana proses pendaur ulang yang di lakukan diBank Sampah Bangkitku dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah diKota Jambi. Lokasi penelitian ini di Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Bank Sampah Bangkitku dengan menggunakan penelitian jenis deskriptif kualitatif, dengan sumber data wawancara dan observasi dilapangan. Hasil peneliti dilapangan bahwasanya kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah dalam mengepuyakan pengurangan sampah yang ada sudah berjalan, Sebagaimana pemerintah sudah mengupayakannya dengan adanya kegiatan pendaur ulang sampah yang ada di Bank Sampah Bangkitku (BSB) yang mana terdapat masyarakat dalam kegiatannya. Kata Kunci :Kebijakan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Daur Ulang Sampah

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA JAMBI

Skripsi ini khusus membahas bagaimana penerapan PERMA dan pelaksanaan sidang online atau yang disebut e-court. Skripsi ini dibuat dengan tujuan sebagai pemahaman dan pembelajaran tentang bagaimana berjalannya sistem e-court khususnya di Pengadilan Agama Jambi. Dan dalam pelaksanaannya apakah berjalan dengan lancar, atau ada faktor-faktor tertentu yang menghambat berjalannya sistem e-court yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer melalui wawancara dan data sekunder yang berupa arsip dan dokumen serta literatur yang berhubungan dengan pembahasan. Adapun hasil dari penelitian ini, Pertama sidang online atau e-court merupakan salah satu cara untuk mempermudah individu yang hendak berperkara di pengadilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang tertera dalam asas peradilan yang tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kedua dengan adanya e-court yang telah diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI, maka beberapa tahap dalam berperkara di pengadilan dapat dilakukan melalui online atau daring. Ketiga didalam pelaksanaan e-court dapat dijumpai berbagai faktor-faktor kendala seperti kurangnya penyuluhan dan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan e-court, serta masih ada nya advokat-advokat yang belum terdaftar dan mendaftarkan diri untuk menggunakan e-court