Moderating effect of gender and age on the relationship between emotional intelligence with social and academic adjustment among first year university students

This study examined whether emotional intelligence is significantly correlated with social adjustment and academic adjustment. It also explored the moderating effects of gender and age factors and their linked between emotional intelligence and social adjustment as well as academic adjustment among first year university students. 289 first year university students (148 males and 141 females) at the Irbid Govern Orate, North of Jordan, participate in the study and were categorized based on two age groups, younger students between the age of 18 – 25 and older students between the range of 26 and above. Two valid and reliable instruments were used to assess student’s emotional intelligence, social adjustment and academic adjustment. Correlation and multi-group analysis using structural equation model were used to analyse these data. The result shows no significant relationship between emotional intelligence and of both social adjustment and academic adjustment. In addition, the moderating effect of gender was not found. However, the moderating effect of age on the relationship between emotional intelligence with social adjustment and academic adjustment were established

Peran Penting Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Konsumen

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa penanganan sengketa konsumen di daerah yang belum ada BPSK berdasarkan UUPK, dan untuk mengkaji dan menganalisis putusan BPSK dan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen di daerah apabila terjadi sengketa konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dari bahan kepustakaan, yang kemudian di analisa dengen menggunakan analisa kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa 1). Penyelesaian sengketa konsumen di daerah yang belum ada BPSK menurut UUPK dapat dilakukan melalui cara di luar pengadilan, yaitu dengan bantuan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), yang menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase, yang mana cara-cara tersebut diserahkan para pihak untuk memilihnya. Selain itu juga, penyelesaian sengketa konsumen dilakukan lewat jalur peradilan umum, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan beracara di pengadilan; 2). Dalam hal pelaku USAha menerima (menyetujui atau sependapat) diktum (amar, isi) putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka ia wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jika pelaku USAha tidak menggunakan upaya keberatan atau upaya hukum, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi berkekuatan tetap. Dengan begitu, jika tidak dilaksanakannya putusan tersebut, apalagi setelah diajukan Fiat eksekusi berdasarkan Pasal 57 UUPK, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen. Adapun saran dari penelitian ini adalah pendirian BPSK hendak dapat dilakukan di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga upaya mewujudkan penyelesaian sengketa konsumen secara efektif dan efisien, dengan tidak mengurangi unsur keadilan, dapat di wujudkan

Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Demamberdarah Dengue (Dbd) di Kelurahan Baturaja Lama dan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku), Provinsi Sumatera Selatan

Ogan Komering Ulu (OKU) District is one of dengue endemic areas in South Sumatera Province. One of the effort to prevent the occurrence of DHF transmission is by controlling mosquito vectors at the larval level. The use of insecticides in the control of DHF vectors, in addition to causing resistance, can also adversely affect the environmental health. Currently, DBD vector control in OKU District is done biologically (biological control), that is by using larvae-eating fish. This study was conducted to determine the level of community participation in the control of dengue vectors using larvae-eating fish. The research location was in Baturaja Lama and Sekarjaya village. The population was all households in both urban villages. The number of samples was determined by reference to the WHO provisions on the minimum standard of DBD entomology survey sample that is 100 houses, the number of household samples that were obtained was 217 chosen by purposive method. The result of index calculation of larvae showed the number of HI in Baturaja Lama village was 42,1% and Sekar Jaya village was 48,2%. CI figures in the Baturaja Lama village was 19.2% and Sekar Jaya village was 16.2%. BI figures in Baturaja Lama village was 51.4% and Sekar Jaya village was 75.5%. Fishing behavior showed significant correlation to larva existence, but the percentage of households maintaining fish in the two sub-districts was low, less than 10%. It is necessary to increase the community's knowledge about the benefits and potential development of larvae-eating fish species in the effort of controlling DHF

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Rumah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan PPJB, kekuatan hukum PPJB yang dibuat oleh para pihak, dan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh para pihak (Ngadiman dan PT Surya Cemerlang) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Raden Maruhum Hutabarat selaku pemilik tanah melakukan perjanjian dengan PT. Surya Cemerlang selaku developer/pemasar yang melakukan perjanjian kerjasama untuk membangun sejumlah rumah yang kemudian akan dijual kepada konsumen, sedangkan pemilik tanah mendapatkan sejumlah uang atas penjualan rumah tersebut. PPJB yang dibuat oleh para pihak menjadi tidak sah pada saat Putusan Pengadilan yang memutus hubungan hukum antara pemilik tanah dengan developer yang merupakan legalitas atas tanah yang diperjualbelikan kepada konsumen. PPJB yang dibuat oleh Ngadiman (Pembeli) dengan PT. Surya Cemerlang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi mereka dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM belum memberikan keadilan kepada Ngadiman selaku konsumen dengan tidak menjadikan asas perlindungan konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan itikad baik pembeli sebagai pertimbangan hukum.Perjanjian pendahuuan (PPJB) merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, hal tersebut diperlukan karena belum dapat dipenuhinya ketentuan untuk melangsungkan jual beli di hadapan Pejabat Umum/(PPAT). Dasar hukum PPJB sebagai perjanjian pendahuluan dijelaskan dalam ketentuan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 42 ayat (1) serta Kepmenpera No 9 Tahun 1995. PPJB yang dibuat oleh para pihak (developer dan pembeli) merupakan perjanjian yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak kewajiban yang tertuang didalamnya serta hak yang akan diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat guna mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dalam transaksi jual beli baik secara tunai maupun angsuran. Perjanjian permulaan tersebut berisi klausula yang dibutuhkan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan para pihak, serta prestasi dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Selain dalam ketentuan KUHPerdata, hukum juga menjamin perlindungan kepada para pembeli sebagai konsumen melalui Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya UUPK untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pelaku usaha, selain itu melalui UUPK ini diharapkan dapat menciptakan bargaining position (posisi seimbang) antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan hukum PPJB, serta melihat perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB sebagaimana Putusan Hakim PN Simalungun Nomor. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM

Klasifikasi Hasil Seleksi Kompotensi Dasar CPNS Menggunakan Metode Decision Tree

Civil Servants (PNS) are one of the jobs that are of interest to various groups of people in Indonesia. The need for qualified and competitive human resources in this era of globalization requires the government to be more serious in recruiting prospective civil servants so that the realization of good service and organizational needs for existing position qualifications can be met. The implementation of the 2021 civil servant candidate selection at Pattimura University is carried out based on the regulations of the State Civil Service Agency with several stages of selection, one of which is the Basic Competence Selection with a predetermined value standard. This study aims to classify the test results of Candidates for Civil Servants at Pattimura University. The data used in this study is secondary data obtained from the State Civil Service Agency in 2021. The method used in this study is the Decision Tree method. The results show that there are 4 classes (classification) with an Accuracy value of 75%, Classification Error of 25%, Kappa of 0.947, Recall of 97.14%, and Precision of 93.94%

UJI EFEKTIVITAS CANGKANG KEONG MAS (POMACEA CANALICULATA L) SEBAGAI BIOSORBEN DALAM MENYERAP LOGAM TIMBAL (Pb)

ABSTRAK. Logam berat  Pb merupakan logam berat yang berbahaya bagi kesehatan. Logam Pb dapat merusak sistem organ. Salah satu cara untuk mengurangi adanya kandungan logam Pb dapat dilakukan dengan penggunaan adsorben. Keong mas merupakan salah satu hama bagi aktivitas pertanian. Di dalam cangkang keong mas mengandung banyak kalsium karbonat. Kalsium karbonat dapat dijadikan sebagai adsorben. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektivan serbuk cangkang keong mas dalam menyerap logam Pb. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat terdiri dari konsentrasi 10 ppm timbal dn kecepatan waktu pengadukan 100 rpm. Sedangkan variabel bebas terdiri dari variasi massa serbuk dan waktu pengadukan. Massa serbuk keong mas yang digunakan yaitu 0 gr; 5 gr; 10 gr; 15 gr dan 20 gr dengan variasi waktu pengadukan selama 15 menit dan 30 menit untuk tiap sampel Pb. Tiap Pb yang digunakan dengan konsentrasi 10 ppm. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh didapatkan hasil efektivitas serbuk cangkang keong mas dalam menyerap Pb 10 ppm terdapat pada massa 5 gr serbuk cangkang keong mas dan dengan waktu pengadukan 15 menit yaitu sebesar 99,99% dengan hasil penurunan konsentrasi Pb 10 ppm menjadi Pb 0,0001 ppm

Counterexample Guided Abstraction Refinement Algorithm for Propositional Circumscription

Circumscription is a representative example of a nonmonotonic reasoning inference technique. Circumscription has often been studied for first order theories, but its propositional version has also been the subject of extensive research, having been shown equivalent to extended closed world assumption (ECWA). Moreover, entailment in propositional circumscription is a well-known example of a decision problem in the second level of the polynomial hierarchy. This paper proposes a new Boolean Satisfiability (SAT)-based algorithm for entailment in propositional circumscription that explores the relationship of propositional circumscription to minimal models. The new algorithm is inspired by ideas commonly used in SAT-based model checking, namely counterexample guided abstraction refinement. In addition, the new algorithm is refined to compute the theory closure for generalized close world assumption (GCWA). Experimental results show that the new algorithm can solve problem instances that other solutions are unable to solve