PROBLEMATIKA OTONOMI DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENTINGYA HUMAN RELATIONS DAN PUBLIC RELATIONS

Human relations dan public Relations adalah metode komunikasi yang digunakan untuk mengkaji hubungan antar personal dalam suatu organisasi dan hubungan antara organisasi dengan publiknya. Human relation dan public Relations menyoroti aspek kejiwaan yang secara manusiawi memecahkan berbagai masalah yang menyangkut manusia dalam organisasi sambil melakukan motivasi agar bekerja lebih baik, bergairah serta rasa bahagia dan puas hati serta keterampilan membina hubungan antara manusia di dalam dan diluar organisasi seraya mencegah timbulnya masalah. Manfaat Human Relations dan Public Relations di Indonesia ke depan adalah turut mengambil bagian dalam berbagai konflik di dalam negeri yang mengancam utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga hubungan yang harmonis dengan negara lain agar memberi dukungan terhadap keutuhan negara Republik Indonesia. Konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi antara penduduk asli dan warga pendatang di Kalimantan, Maluku, Papua serta daerah-daerah lainnya di Indonesia,merupakan wujud konkrit belum maksimalnya hubungan yang harmonis antara sesama anak bangsa, dan konflik antara Indonesia dengan Australia juga menunjukkan belum optimalnya hubungan yang harmonis antara sesama bangsa. Human Relations dan Public Relations secara komprehensif dapat menyuguhkan metode pendekatan dalam mengantisipasi kesenjangan komunikasi antara warga dengan pemerintah, dan antara Indonesia dengan negara lain, sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah kebangsaan. Kata kunci: Hubungan manusiawi, hubungan masyarakat, otonomi daera

KONSEP PEMERINTAHAN YANG ADAPTIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK

This article discusses the concept of adaptive future governance and its implications for public policy. This article was created using secondary data from literature studies. Adaptive governance is a concept of institutional theory related to the development of institutions that manage shared assets (especially public resources and various other forms of natural capital). The author argues that the idea of adaptive governance is valuable to economists because it can help understand the factors that together determine the adoption of potential policy solutions that we can design in the future

Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang

The use of information and communication technology in governance is a digital governance concept. Online single submission through government regulation number 24 of 2018 as a licensing reform through the concept of implementing digital government. As a response, the Sumedang Regency government underwent a digital-based service transformation through SI ICE MANDIRI. SI ICE MANDIRI as an online-based service system for each licensing and non-licensing at the one-stop integrated investment office. This study uses a descriptive qualitative method through direct observation and interviews with leadership informants, DPMPTSP technical employees, and the community in Sumedang. This study aims to determine and describe the extent of the service transformation process through SI ICE MANDIRI which is integrated with OSS on business permits in the Sumedang Regency environment. The results of this study reveal that SI ICE MANDIRI is still in the development stage, so licensing services are still not optimal. Using the theoretical concept of the Digital Government Maturity Model, it shows that the digital transformation of MANDIRI's SI ICE which is integrated with OSS occupies the integration stage, which means that the business license service process through OSS is carried out through an integrated system between the central government and the regions in various government agencies. Through this service system, the community or business actors carry out the permit process in one stage through the SI ICE MANDIRI and OSS systems

Perwujudan Desentralisasi Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

            Cirebon Regency is one of the regencies in West Java Province that implemented of decentralization as a form of commitment in carrying out the mandate of the central government and the local government of West Java Province which indicating as one of the regions that contributed to the lack of optimalization of government effectiveness and the human development index in Indonesia. The purpose of this study is to find out more about the realization of decentralization that has been carried out by the Local Government of Cirebon Regency as a form of their accountability in building and prospering public.             The method in this study using the method of content analysis with qualitative approach. Overall, the result of this research was the implementation of decentralization in Cirebon Regency has not been fully realized, due to the lack of optimalization in strategic planning through the implementation and controlling; technical problems related to inadequate in supporting facilities and infrastructure, and still not done for adaptability to current and future conditions in realizing sustainable regional development in Cirebon Regency, both in the economic, environmental and social fields

KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENANGANAN DUGAAN MALADMINISTRASI DI JAWA BARAT TAHUN 2017-2018

Penelitian ini menjelaskan tentang kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam penanganan dugaan maladministrasi di Jawa Barat tahun 2017-2018. Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih belum tercapainya target penyelesaian laporan dugaaan maladministrasi dan salah satu tujuan organisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di segala bidang, membantu menciptakan dan meningkatkan perbaikan pelayanan publik dan upaya pemberantasan serta pencegahan  praktek maladministasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aspek yang ada dalam kinerja organisasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Teori yang dikemukan oleh Agus Dwiyanto (2006) dijadikan acuan dalam penelitian ini, dimana kinerja organisasi dapat diukur melalui lima indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat masih belum optimal. Belum optimalnya kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dapat dilihat dari beberapa aspek yang belum optimal. Belum optimalnya pecapaian target kinerja tersebut disebabkan karena adanya  beberapa hambatan seperti dari sumber daya manusia, sistem manajemen, aturan dan adanya keterbatasan kewenangan.Saran dari penelitian ini diantaranya terkait dengan produktivitas kinerja organisasi perlunya peningkatan kembali kualitas dari Asisten Ombudsman  peningkatan sistem pengawasan dalam melakukan penanganan laporan dugaan maladministrasi. Dibuatnya skala prioritas terkait dengan penyelesaian laporan seperti dari segi waktu penanganan sebagai bentuk kepastian penyelenggara layanan. Meningkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki peranan penting dalam pengawasan pelayanan publik

PELAKSANAAN SABILULUNGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (SASIKAP) DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG

ABSTRACTSabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) is a form of e-government implemented in Bandung Regency Government. With the Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP), it is hoped that it can facilitate performance appraisal. However, using the Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) still experiences several problems, such as server disturbances; not all users can use the Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP). The implementation of the Sabilulungan Employee Job Assessment System (SASIKAP) has not been successful.    This study aims to determine the causes of the unsuccessful Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP) in Bandung Regency Government. The theory used in this research is the theory of the success factors of e-governance by Gil Garcia and Theresa Pardo (2005). This study uses a research method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were through interviews, observations, and documents.This study indicates that the Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP) in Bandung Regency Government has not been successful because it has not fulfilled all the success factors of e-government. The management of data and information is not optimal, and there are no facilities for users to provide input. The server capacity is not able to accommodate many users who access it. There are still users whose performance appraisal process through Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) is assisted or carried out by others. ABSTRAK.Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) merupakan salah satu bentuk e-government yang diterapkan di Pemrintahan Kabupaten Bandung. Dengan adanya Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) diharapkan dapat mempermudah penilaian kinerja. Namun, pada kenyataannya penggunaan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) ini masih mengamali beberapa permasalahan seperti gangguan pada server dan belum semua pengguna bisa menggunakan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP), sehingga pelaksanaan Sabilulungan Sistem Penilaian Kerja Pegawai (SASIKAP) belum berjalan dengan berhasil.Tujuan dari penelitian ini adalah diketahui penyebab belum berhasilnya Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Pemerintahan Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor-faktor keberhasilan e-governmnet yang dikemukakan oleh Gil Garcia dan Theresa Pardo (2005). Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumen.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Pemerintahan Kabupaten Bandung belum berhasil karena belum memenuhi semua faktor keberhasilan e-government. Pengelolaan data dan informasi yang dilakukan belum optimal, tidak tersediannya sarana untuk pengguna memberikan masukan, kapasitas server belum mampu menampung banyak pengguna yang mengakses, dan masih terdapat  pengguna yang proses penilaian kinerja melalui Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) dibantu atau dilakukan oleh orang lain. 

PENGENDALIAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDUNG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan toko modern di Kota Bandung yang semakin banyak dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Minimarket sebagai salah satu jenis toko modern yang ada di Kota Bandung. Bahkan menurut Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2018 tercatat terdapat 465 jumlah minimarket yang tersebar di 30 Kecamatan di Kota Bandung.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam melakukan pengendalian penataan minimarket di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Ricky W. Griffin tentang langkah-langkah pengendalian atau Levels of Control tentang empat langkah dalam pengendalian yaitu: establishing standards, measuring performance, comparing performance against standards, dan considering corrective action.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan aspek yang ada dalam Pengendalian Penataan Minimarket di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, observasi, wawancara dan dokumen. Dan untuk memvalidasi data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian penataan minimarket di Kota Bandung belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang terjadi mulai dari permasalahan perizinan, hingga ketidaksesuaian tata ruang. Selain itu terdapat pengawasan yang tidak diikuti dengan laporan. Hingga masih lemahnya penindakan terhadap minimarket yang melanggar. Walaupun terdapat Surat Moratorium, namun Surat Moratorium bukanlah solusi atas pelanggaran-pelanggaran minimarket di Kota Bandung. Karena Surat Moratorium hanya menyelesaikan masalah penerbitan izin baru minimarket di Kota Bandung

IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM SATU ARAH PADA KAWASAN SUKAJADI DALAM MENGURAI KEMACETAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

This study explains how to implement a one-way system program in breaking down traffic jams in the Sukajadi area of Bandung City. The implementation of this one-way system program is motivated by the problem of increasing levels of congestion in the Sukajadi area, which is a fairly congested road that is passed by the community of road users. Therefore, government action is needed to address the issue of congestion in the Sukajadi area through this one-way system program. The purpose of this study is to understand how the implementation of the one-way system program in the Sukajadi Area by the Bandung City Transportation Service in breaking down congestion and managing safe, comfortable and orderly traffic flow for the community. The research method used by the author is a qualitative approach. The results showed that the implementation of a one-way system program by the Bandung City Transportation and Polrestabes Service was still not in accordance with the principles of existing program implementation because the dimensions of bureaucratic professionalism, public awareness and community response to the program had not been fulfilled. From the professionalism dimension, bureaucrats are still lacking in conducting socialization so that the dissemination of information about the program is not evenly distributed. Also, it is still fixated on the procedures contained in the Minister of Transportation Regulation Number 96 of 2015 concerning Traffic Management and Engineering Guidelines which makes implementers inflexible in taking action in program implementation.  Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi program sistem satu arah dalam mengurai kemacetan di  Kawasan Sukajadi Kota Bandung. Penerapan program sistem satu arah ini dilatarbelakangi dari permasalahan tingkat kemacetan yang semakin tinggi di Kawasan Sukajadi yang merupakan ruas jalan cukup padat yang dilewati masyarakat pengguna jalan. Maka dari itu, diperlukan tindakan Pemerintah dalam mengatasi isu kemacetan di Kawasan Sukajadi melalui program sistem satu arah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pelaksanaan penerapan program sistem satu arah pada Kawasan Sukajadi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengurai kemacetan dan mengatur alur lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib untuk masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sistem satu arah oleh Dinas Perhubungan dan Polrestabes Kota Bandung masih belum sesuai dengan prinsip implementasi program yang ada karena masih belum terpenuhinya dimensi profesionalisme birokrat, kesadaran masyarakat serta respond an tanggapan masyarakat atas program. Dari dimensi profesionalisme birokrat masih kurang dalam melakukan sosialisasi sehingga penyebaran informasi mengenai program tidak merata. Serta, masih terpaku pada prosedur yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang membuat implementor tidak fleksibel dalam mengambil tindakan dalam pelaksanaan program