Eksistensi Pemerintah Lokal dalam Melindungi TKI di Perbatasan Negara Melalui Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 di Sambas (Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintahan Daerah)

Penelitian ini bertujuan menganalisa secara yuridis kewenangan pemerintahan daerah di Perbatasan negara melalui peraturan perundang-undangan dalam hal perlindungan TKI sebagai korban perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yaitu penelitian yang berhubungan dengan efektivitasnya suatu hukum terhadap badan hukum. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa banyaknya kasus perdagangan orang terhadap buruh migran atau TKI di Kabupaten Sambas disebabkan: Pertama, faktor geografis karena letaknya berada di perbatasan dan kurangnya pengelolaan keamanan di lintas batas; Kedua, faktor ekonomi yaitu masyarakat termarjinal; Ketiga, faktor pendidikan dan budaya yaitu rendahnya pendidikan dan pola pikir masyarakat menganggap nilai ringgit Malaysia lebih tinggi dari rupiah. Adapun kewenangan yang khas sebagai bentuk eksistensi pemerintahan daerah Kabupaten Sambas yaitu wujud pelaksanaan atas instrumen nasional dalam upaya perlindungan TKI korban perdagangan manusia yang di realisasikan secara spesifik pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perdagangan Orang. Berdasarkan analisa peraturan tersebut, bentuk kewenangannya: Pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai kewajiban pemerintahan Kabupaten Sambas yaitu telah mencakup standar urusan tingkat Kabupaten; Kedua, pelaksanaan otonomi daerah karena atas dasar kebutuhan, sesuai keperluan daerah yaitu mengatasi masalah lalu lintas yang berdampak pada masyarakat setempat; Ketiga, pelaksanaan fungsi legislatif daerah yaitu dengan terbentuknya peraturan daerah tingkat II tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.Penelitian ini bertujuan menganalisa secara yuridis kewenangan pemerintahan daerah di Perbatasan negara melalui peraturan perundang-undangan dalam hal perlindungan TKI sebagai korban perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yaitu penelitian yang berhubungan dengan efektivitasnya suatu hukum terhadap badan hukum. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa banyaknya kasus perdagangan orang terhadap buruh migran atau TKI di Kabupaten Sambas disebabkan: Pertama, faktor geografis karena letaknya berada di perbatasan dan kurangnya pengelolaan keamanan di lintas batas; Kedua, faktor ekonomi yaitu masyarakat termarjinal; Ketiga, faktor pendidikan dan budaya yaitu rendahnya pendidikan dan pola pikir masyarakat menganggap nilai ringgit Malaysia lebih tinggi dari rupiah. Adapun kewenangan yang khas sebagai bentuk eksistensi pemerintahan daerah Kabupaten Sambas yaitu wujud pelaksanaan atas instrumen nasional dalam upaya perlindungan TKI korban perdagangan manusia yang di realisasikan secara spesifik pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perdagangan Orang. Berdasarkan analisa peraturan tersebut, bentuk kewenangannya: Pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai kewajiban pemerintahan Kabupaten Sambas yaitu telah mencakup standar urusan tingkat Kabupaten; Kedua, pelaksanaan otonomi daerah karena atas dasar kebutuhan, sesuai keperluan daerah yaitu mengatasi masalah lalu lintas yang berdampak pada masyarakat setempat; Ketiga, pelaksanaan fungsi legislatif daerah yaitu dengan terbentuknya peraturan daerah tingkat II tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang

Analyzing the Role of Automatic Voltage Regulator towards Excited Synchronous Generators on the Sultan Hasanuddin Training Ship

Voltage instability in a synchronous generator can lead to system instability, affecting the quality and ability to transfer power to consumers. The worst-case scenario is load- shedding. To prevent this, the Automatic Voltage Regulator (AVR) is used to control the voltage stability of the synchronous generator. However, the AVR is often damaged, which prompted us to investigate its role in stabilizing the output voltage of the synchronous generator. This study was conducted on the Sultan Hasanuddin Training Ship owned by the Marine Science Polytechnic (PIP) Makassar using experimental research methods. Data collection techniques included observation, measurement, and documentation, and quantitative descriptive methods were used for analysis. Results indicated that the role of the AVR on the Sultan Hasanuddin Training Ship was insignificant since changes in generator load did not result in high fluctuations. The excitation current on the voltage amplifier or the output voltage of the synchronous generator remained within the working limit. This was proven by the generator's rotation speed, which ranged from 1470 to 1500 rpm, and a generator load of 36 to 38 kW

Kewenangan pemerintahan daerah tentang perlindungan TKI di daerah perbatasan dalam tinjauan Siyāsah al Dustūriyyah: studi pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas, Kalimantan Barat

Tesis ini bertujuan untuk memaparkan eksistensi pemerintah daerah melindungi TKI bermasalah akibat lalu lintas perbatasan melalui pembentukan produk hukum. Teori yang dipakai adalah teori kewenangan menurut Philipus Hadjon dan teori hierarki perundang-undangan menurut Hans Kalsen dalam proses legislasi. Sedangkan dalam perspektif Siyāsah Al-Dustūriyyah menggunakan pendekatan fiqh siyāsah oleh Muhammad Iqbal. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris (non doktrinal) atau sosio legal yaitu penelitian yang menyangkut efektvitas dan bekerjanya hukum terhadap lembaga. Pendekatan-pendekatan yang digunakan seperti: perundang-undangan; konseptual; historis dan politik hukum. Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif deduktif sedangkan kesimpulan menggunakan induktif. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan sampel, menggali undang-undang, dokumen, buku, karya ilmiah dan melakukan wawancara secara mendalam. Berdasarkan temuan dan analisis dari penelitian ini yaitu: Pertama, kewenangan pemerintah daerah terkait pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan manusia memuat latar belakang pemerintah daerah perlu membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015 yaitu disebabkan berbagai faktor seperti geogrfis, keamanan, ekonomi, pendidikan, budaya, perlindungan hukum, dan politik. Kedua, melalui pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 memuat kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari: melaksanakan urusan pemerintahan; mengimplementasikan otonomi daerah, melaksanakan delegasi pasal ; berperan sebagai legislatif daerah; koordinasi dan penyediaan sarana dan prasarana. Ketiga, dalam tinjauan Siyāsah Al-Dustūriyyah, kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (DPRD dan Bupati) memiliki relevansi dengan Al-Sulṭah al-Tasyrī’iyyah yaitu kekuasaan membuat undang-undang. Analisis yang diperoleh peneliti yaitu sama-sama memiliki sumber kewenangan berdasarkan aturan tertinggi seperti Al-Quran dan Hadist dan umat atas kesamaan aqidah. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah membentuk Perda Nomor 3 Tahun 2015 berasal dari undang-undang dan legitimasi rakyat berdasarkan Pemilu. Perumusan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dalam analisa Siyāsah Al-Dustūriyyah yaitu memiliki Illat (latar belakang/sebab hukum), berlandaskan aturan tertinggi dan memakai mekanisme syura (musyawarah). Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan menjadi acuan peneliti selanjutnya mempertajam kajian terkait pemerintah daerah khususnya lembaga legislatif daerah sebagai wadah aspirasi rakyat demi mewujudkan cita-cita negara berkedaulatan rakyat

PENGARUH KONFLIK PERAN, KETIDAKJELASAN PERAN, DAN KELEBIHAN PERAN TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNAL

PENGARUH KONFLIK PERAN, KETIDAKJELASAN PERAN, DAN KELEBIHAN PERAN TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNA

DETERMINAN KEMAMPUAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (STUDI KASUS PADA AUDITOR INTERNAL PERGURUAN TINGGI SULAWESI SELATAN)

DETERMINAN KEMAMPUAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (STUDI KASUS PADA AUDITOR INTERNAL PERGURUAN TINGGI SULAWESI SELATAN

Pelatihan Pengeloaan Kas Rumah Tangga Untuk Mencegah Kegagalan Keuangan Rumah Tangga (Family Financial Distress) Pasca Pandemi pada Desa Bojo Kec Mallusetasi Kabupaten Barru

Pelatihan Pengeloaan Kas Rumah Tangga Untuk Mencegah Kegagalan Keuangan Rumah Tangga (Family Financial Distress) Pasca Pandemi pada Desa Bojo Kec Mallusetasi Kabupaten Barr

IbM PELATIHAN IDENTIFIKASI POTENSI BISNIS SERTA MANAJEMEN KEUANGAN BUMDES DESA NISOMBALIA

BUM Desa there are successful but some are running in place or fail. The challenges faced in businessmanagement as a business institution with a business (commercial) and social nature are very large. Skills andknowledge about business management are needed to develop BUM Desa. Especially in the village ofNisombalia Marusu District Maros Regency. This BUMDes has been established since December 15, 2015.Local potential for nature in the village of Nisombalia as a coastal area, such as crabs, milk fish, seaweed andseveral other types of marine products and has Mambue Hamlet, Tala-Tala Hamlet, Kuri Lompo Hamlet andKurun Caddi Hamlet. Forms of implementation of IbM activities are Business Potential Training andFinancial Management Training for administrators of Nisombalia BUMDes. The activities will be carried outfor 8 (eight) months in the office of the Regional Office of Nisombalia. There are many potential villages thatcan become BUMDes businesses including pertamini business, emperor motorbike rental and PAMDes(Village Water Supply Company

PENGARUH SKEPTITISME, KECERDASAN EMOSIONAL DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP KUALITAS AUDIT

This study aims to describe the effect of skepticism, emotional intelligence and locus of control on audit quality.Measurement and operationalization of variables is carried out by referring to previous research. Operationalization ofvariables is the influence of skepticism on audit quality, the influence of emotional intelligence on audit quality, and theinfluence of locus of control on audit quality, qualitative questions will be submitted to the auditor of the PublicAccountant Office. The population of this study is the auditor who works in the Public Accountant Office in Makassar.The sample is an auditor who works and lives in Makassar taken randomly. The results of the study will be analyzeddescriptively based on respondents' answers. Likert scale is used to provide an overview of the extent of the influence ofskepticism, emotional intelligence and locus of control on audit quality

IBM PENINGKATAN KAPASITAS KARANG TARUNA DESA NISOMBALIA MELALUI BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

IBM PENINGKATAN KAPASITAS KARANG TARUNA DESA NISOMBALIA MELALUI BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGA