Tinjauan Status Kewarganegaraan Asing Akibat Perkawinan Campuran Menjadi Warga Negara Indonesia

Status kewarganegaraan seseorang mengalami masalah ketika seseorang tersebut berada di suatu Negara tertentu selama 5 tahun berturut, adanya perkawinan campuran, status kewarganegaraan anak, adanya masalah hukum, social, politik dan ekonomi dan status kematian warga Negara, undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan belum secara eksplisit menjelaskan terkait status kewarganegaraan asing, dimana status kewarganegaraan asing ini mengalami pergeseran akibat perubahan iklim, kepadatan penduduk dan globalisasi. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan deskriptif, studi literature. Sumber data primer berupa hasil wawancara langsung, laporan penelitian dan artikel ilmiah yang relevan tentang perkawinan campuran dan status kewarganegaraan asing dan sumber data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, makalah, undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan lainnya yang relevan. Analisis data yang telah digunakan yakni interaktif analisis model dengan kajian secara konseptual peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang menjelaskan status kewarganegaraan asing menjadi warga negara Indonesia termuat dalam pasal  Pasal 14 sampai 18 dan Pasal 7 sampai 10 dan Pasal 18 sampai Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa status kewarganegaraan asing akibat perkawinan campuran untuk  menjadi warga Negara Indonesia mengikuti prinsip-prinsip kewaragnegaraan yang mengandung asas apatride dan bipatride. Jadi undang-undang  no. 12 tahun 2006 menjadi instrumen dalam menjadikan seseorang warga negara asing menjadi warga negara indonesia dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.A person's citizenship status has problems when the person is in a certain country for 5 consecutive years, the existence of mixed marriages, the citizenship status of the child, the existence of legal, social, political and economic problems and the death status of citizens, Law no. 12 of 2006 concerning citizenship has not explicitly explained the status of foreign citizenship, where the status of foreign citizenship has shifted due to climate change, population density and globalization. The research method uses normative juridical research with a descriptive approach, literature study. Primary data sources in the form of direct interviews, research reports and relevant scientific articles on mixed marriages and foreign citizenship status and secondary data sources in the form of books, scientific articles, papers, laws, presidential regulations, ministerial regulations and other relevant. The data analysis that has been used is an interactive model analysis with a conceptual study of the laws and regulations. Based on the results of the study indicate that the law no. 12 of 2006 concerning citizenship which explains the status of foreign citizenship to become Indonesian citizens is contained in Articles Articles 14 to 18 and Articles 7 to 10 and Articles 18 to 21 of Government Regulation no. 2 of 2007. The law confirms that foreign citizenship status due to mixed marriages to become Indonesian citizens follows the principles of citizenship which contain the principles of apatride and bipatride. So law no. 12 of 2006 became an instrument in making a foreign citizen an Indonesian citizen by following the regulations in force in Indonesia

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENGGUNAAN ABSEN ONLINE BERBASIS ANDROID DI PEMERINTAH DESA MASBAGIK UTARA BARU KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sistem absensi saat ini perlu memerlukan pembaharuan sistem yang baru. Karena dengan melakukan hal ini akan berdampak sangat baik bagi Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru dilihat dari sisi efisien, efektif, dan cepat. Dalam hal ini Kantor Desa Masbagik Utara Baru berlomba membuat sistem absensi yang dapat berjalan pada teknologi saat ini seperti smartphone android. Hal tersebut membutuhkan sebuah design rancangan sebelum sistem ini dibuat sehingga dapat mengetahui permasalahan dan solusi pada sistem yang akan dibuat. Design sistem absensi online digunakan untuk mempercepat absen hanya melalui smartphone android yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Hal ini membutuhkan jaringan lokal yang berjarak hanya didalam lingkungan Kantor Desa Masbagik Utara Baru sehingga karyawan tidak dapat absen diluar Kantor Desa Masbagik Utara Baru. Apabila Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru beralih menggunakan smartphone android, Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru hanya perlu menyiapkan server untuk mengendalikan/mengatur data yang masuk dan pengaturan jam masuk dan pulang. Dan perlu juga jaringan WIFI lokal untuk menghubungkan smartphone android dengan server, jaringan ini juga di atur agar jangkauannya hanya wilayah Kantor Desa Masbagik Utara Baru saja karena untuk menghindari karyawan curang yang absen dari luar Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru. Sistem absensi dengan cara ini sangatlah efektif dan harga yang dikeluarkan tergolong murah dan terjangkau

IMPLIKASI YURIDIS POLITIK DINASTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA (STUDI KASUS KABUPATEN BIMA)

Abstrak: Praktek politik dinasti kian subur setelah mahkamah konstitusi melalui pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015 mencabut pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karena bertentangan dengan Pasal 28 i ayat (2) UUD NRI 1945. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana implikasi yuridis politik dinasti di Kabupaten Bima berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 dan bagaimana dampak politik dinasti di Kabupaten Bima. Hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa implikasi yuridis politik dinasti di Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa dinamika politik lokal merupakan bagian dari refleksi ‘wajah’ politik nasional, dan membuka ruang bagi terciptanya politik dinasti, walaupun lahirnya Undang-undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebetulnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat yang tidak menginginkan adanya politik dinasti. Kenyataanya menunjukan lahirnya Undang-undang pilkada membuka keikutsertaan keluarga dari petahana dalam politik dinasti. Melihat data beberapa politik dinasti ternyata Undang-undang tersebut berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah. Dampak politik dinasti di Kabupaten Bima yaitu sebagai berikut: politik dinasti dianggap hanya melenggangkan kekuasaan segelintir orang, tidak memberi ruang kepada orang lain yang lebih kompeten, untuk bergabung ke dalam partai atau pemerintahan, sulit menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, dan inasti politik tidak tepat jika diterapkan di Indonesia karena bukan negara kerajaan.Abstract: The political practice of the dynasty is increasingly fertile after the constitutional court through the reading of the verdict of case number 33 / PUU-XIII / 2015 revoked article 7 letter r of Law No. 8 of 2015 concerning the election of Governors, Regents and Mayors because it is contrary to Article 28 I paragraph (2) of the 1945 NRI Constitution. Based on the background above, researchers formulated the problem of how the juridical implications of dynastic politics in Bima Regency based on Law No. 6 of 2020 and how the political impact of dynasties in Bima Regency. The results of the research carried out, can be concluded that the juridical implications of dynastic politics in Bima Regency based on Law No. 6 of 2020 that local political dynamics are part of the reflection of the 'face' of national politics, and open space for the creation of dynastic politics, although the birth of Law No. 6 of 2020 on the Election of Governors, Regents, and Mayors is not following the will of the people who do not want the existence of Dynastic politics. The birth of the electoral law opened the family participation of the incumbent in dynastic politics. Looking at the data of several dynastic politics it turns out that the law affects the election of regional heads. The political impact of the dynasty in Bima Regency is as follows: dynastic politics is considered to only tolerate the power of a few people, does not give space to others who are more competent, to join the party or government, difficult to create a good and clean government, and political inaction is not appropriate if applied in Indonesia because it is not a royal state

HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

The existence of human rights in the conception of the rule of law and democracy in Indonesia is the most basic. However, the concept of regulating human rights by the state does not mean that there is a restriction on human rights by the State, but the concept is regulation by the State. Using normative legal research, also called doctrinal law research. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books). Analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that, in a democratic country, the implementation of human rights is a must. The degree of implementation of democracy and human rights is also influenced by the role of the State. The implementation of democracy and human rights with the people's sovereignty are ideals to be achieved.Keywords: democracy; human rights. AbstrakKeberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum dan demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Menggunakan penelitian hukum normatif, di sebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (law in books). Dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada suatu Negara yang berdemokrasi, implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai.Kata Kunci : demokrasi; hak asasi manusia

HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA

This study discusses the implementation of elections as an indicator in the democratic system because it is the people who determine the direction of the policy of state power through their political suffrage. The people as the highest authority in their voting rights are very important in the implementation of elections. After the issuance of the Constitutional Court ruling Number 14/PUU-XI/2013 concerning the implementation of simultaneous general elections in 2019, what became much of a conversation and debate was about the voters' rights for persons with mental disability. This study uses the normative legal research method. Using secondary data sources and qualitative descriptive analysis. The results of this study show that the KPU Commissioner stated that persons with mental disabilities can exercise their right to vote by bringing a letter of recommendation or information from a doctor to be able to exercise their right to vote at the polling station (TPS). This is confirmed after the decision of the Constitutional Court Number 135/PUU-XIII/2015 which states Article 57 paragraph (3) of the Election Law does not have binding legal force as long as the phrase 'mentally disturbed or memory' is not interpreted as' experiencing mental disorders and/or permanent memory impairment which according to mental health professionals has eliminated a person's ability to vote in elections'. This reinforces and becomes a normative basis that persons with mental disabilities have the right to vote in the simultaneous general elections in 2019.Keywords: general elections; people with mental disabilities; voting rights.Penelitian ini mebahas tentang pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyatlah yang menjadi penentu arah kebijakan kekuasaan negara melalui hak pilihan politiknya. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hak pilihnya menjadi sangat penting dalam pelaksaan pemilihan umum. Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019, yang menjadi banyak perbincangan dan perdebatan adalah mengenai hak pemilih bagi penyandang diisabilitas mental. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum normatif. Menggunakan sumber data sekunder serta analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini terlihat bahwa Komisioner KPU menyatakan penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa surat rekomendasi atau keterangan dari dokter untuk bisa menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini dipertegas pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘terganggu jiwa atau ingatannya’ tidak dimaknai sebagai ‘mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguaningatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihanumum’. Hal ini memperkuat dan menjadi dasar normatif bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019.Kata kunci: hak memilih; pemilihan umum; penyandang disabilitas mental

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan dasar dalam membina dan terwujudnya suatu Negara. Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama maka terbentuk rumah tangga yang sah, perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Rumusan Masalah dalam penyuluhan ini adalah bagaimana efektivitas Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Apa yang menjadi kendala bagi aparat dan penegak hukum dalam  menanggulangi dan mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Metode pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu langsung dan berdialog), dengan metode antara lain : ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan, simulasi dan lain sebagainya.Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya keterlibatan masyarakat dilihat dari kehadiran peserta cukup memuaskan. Disamping itu, kegiatan penyuluhan ini juga berjalan dua arah hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam menanggapi dan menyampaikan pertanyaan terhadap materi yang disampaikan. Kesimpulan penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut : efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terhadap proses pemahaman masyarakat peserta penyuluhan adalah dapat diketahui bahwa Implementasi dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT belum sepenuhnya terlaksana dengan baik,   masyarakat maupun penyidik masih beranggapan bahwa hanya kekerasan fisik yang korbannya mendapat luka serius saja yang dilanjutkan perkaranya atau dapat dilaporkan/proses secara hukum. Kendala-kendala yang dihadapi bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam  adalah faktor korban, proses pembuktian, persepsi penegak hukum yang dianggap kurang serius, terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus tindak pidana yang terjadi. Adapun saran yang dapat direkomendasikan adalah perlunya ditingkatkan sosialisasi/penyuluhan oleh Polres Lombok Barat tentang pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat dan dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polres lombok barat dengan benar-benar menerapkan sanksi yang ada dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT agar mampu menimbulkan efek jera bagi para pelakunyaAbstract: Households are the smallest unit of the composition of a community group, a household is also a basis in fostering and realizing a country. Indonesia as a country based on Pancasila which is supported by religious people is formed by a legitimate household, marriage is nothing but the beginning of a household. The Problem Formulation in this counseling is how the effectiveness of Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence (PKDRT), What is the obstacle for officials and law enforcement in tackling and preventing Domestic Violence (Domestic Violence), Method of implementing this legal counseling carried out directly (the instructor and the counseled meet directly can have a dialogue), the methods used include: lectures, discussions, gatherings, meetings, demonstrations, simulations and so on. The level of participation of participants in this extension activity especially community involvement is seen from the presence of sufficient participants satisfying. Besides that, this counseling activity also runs in two directions. It can be seen from the participants' participation in responding and asking questions about the material presented. The conclusions of this counseling are as follows: The effectiveness of the implementation of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) on the process of understanding the counseling participant's community is that the implementation in Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has not fully implemented properly, the community and investigators still assume that only physical violence has only been seriously injured and the case can be reported / proceeded legally. The constraints faced by the community and law enforcers are victims, proof processes, perceptions of law enforcers who are considered to be less serious, limited supporting facilities and infrastructure, and a lack of public participation in reporting cases of crimes that occur. The suggestion that can be recommended is the need to increase the socialization / counseling by West Lombok District Police on understanding domestic violence to the community and the need for firmness from law enforcement officials in handling cases of domestic violence in the West Lombok district police jurisdiction by actually implementing sanctions which is contained in Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in order to be able to cause a deterrent effect for the perpetrators

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN PERATURAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT TINGGI KECATAMAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari bertempat di Aula Kantor Desa Bukit Tinggi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengadian kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Tujuannnya adalah untuk memberikan Pengetahuan dan Pemahaman kepada Masyarakat lebih khusus kepada Pemerintah Desa termasuk Mahasiswa yang ikut sebagai peserta dalam kegiatan ini. Metode Penyuluhan yang digunakan yaitu dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya Peraturan Desa dalam pembangunan Desa yang berkualitas selanjutnya Peserta juga memahami dan mengetahui proses penyusunan peraturan Desa dan memahami dan mengetahui teknik penyusunan Peraturan Desa. Rekomendasi kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya adalah melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan Desa dengan Pemerintah Desa

KONSTRUKSI HUKUM ADAT DALAM MENENTUKAN KECAKAPAN HUKUM (STUDI DI MASYARAKAT ADAT DUSUN SADE LOMBOK TENGAH)

This study intends to describe legal skills in the prespective of indigenous people by photographing the implementation of merari’in sade community. This research is a normative legal by not putting aside empirical research conducted through library research and interviews, to be analyzed qualitatively based on legal, conceptual and socio legal aprroach. The result show that sade community tends to interpret a person’s legal maturity from the real aspect, namely the fullfilment of “aqil balig” indicator, which sade women are also skilled in weaving to strengthen the definiton of legal skills based on national laws such as marriage law. in addition, it is necessary to make legislative efforts to review the marriage law by making the values of local wisdom as a source of ideas so that national law does not exists in a vacuum due to its inability to respond to the values of life and apply around it.keyword : legal skill;, sade community; merari’ ABSTRAKPenelitian ini bermaksud mendeskripsikan kecakapan hukum dalam perspektif masyarakat adat dengan memotret penyelenggaraan merari’ di masyarakat Sade. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tidak mengenyampingkan penelitian empiris yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendekatan undang-undang, konsep dan sosio-legal. Diperoleh hasil bahwa masyarakat Sade cenderung memaknai kedewasaan hukum seseorang dari aspek sesungguhnya yaitu terpenuhinya indikator aqil-baliq, yang perempuan Sade juga telah terampil dalam hal menenun untuk memperkuat definisi kecakapan hukum berdasarkan hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, perlu kiranya dilakukan upaya legislative review terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber ide agar hukum nasional tidak berada di ruang hampa akibat ketidakmampuannya dalam merespon nilai-nilai yang hidup dan berlaku di sekelilingnya