Resonant Behaviour of Head Tail Modes

Bunched beams in synchrotrons suffer from synchro-betatron resonances. They are produced by the coupling of the longitudinal motion into the transverse plane via dispersion and/or off-centre orbits in the accelerating cavities. These resonances are incoherent. The wake fields from bunches on central orbits, provoke head tail modes, which at a certain intensity will lead to the mode coupling instability. Besides head-tail modes, these wake fields create also new resonant conditions for coherent motion. In LEP, these coherent resonances, which are also present for central orbits, start to dominate the beam behaviour as of a certain bunch current and the mode coupling instability limit can only be reached for well defined betatron tune

The Beam-Beam Interaction in the Presence of Strong Radiation Damping

The beam-beam interaction in electron-positron storage rings depends strongly on the radiation damping. It has been shown before that the achievable beam-beam tune shift (the beam-beam limit) is a function of the damping decrement (the damping rate per beam-beam interaction). The LEP collider has been operated and has delivered luminosity in the range of 45 GeV to 101 GeV. The beam-beam performance data from LEP is revisited and fitted with a simple model. The scaling of the beam-beam limit with the damping decrement is estimated

IMPLIKASI HUKUM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH LAUT ANTARA INDONESIA (PROVINSI SULAWESI UTARA) DAN FILIPINA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan dan penegasan secara yuridis kawasan pulau-pulau terluar di Indonesia terutama di kawasan Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan wilayah negara Filipina. Penetapan dan penegasan batas wilayah dilakukan sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Internasional No.102 tertanggal 17 Desember 2002 dalam sengketa kedaulatan wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan yang kini menjadi milik kedaulatan wilayah Malaysia.  Konsekuensi lainnya yakni  sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif.  Dalam hal ini menganalisis relevansi peraturan perundang-undangan, konvensi hukum internasional, putusan Mahkamah Internasional serta sumber hukum lainnya yang disinergikan dengan kondisi masyarakat di kawasan perbatasan. Penelitian ini  dilaksanakan dengan mengidentifikasi peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan regulasi yang diberlakukan di kawasan. Selanjutnya analisis pelaksanaan penetapan dan penegakan secara yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.Key words : Implikasi hukum, penetapan  dan penegasan batas wilayah laut.  PENDAHULUAN A.   Latar Belakang PenelitianKegagalan negara Indonesia mendapatkan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan sebagaimana ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Internasional No. 102 Tertanggal 17 Desember 2002, berakibat pada penetapan dan penegasan kembali batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penetapan dan penegasan kembali batas-batas wilayah NKRI harus dilakukan mengingat dari 67 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, 10 pulau diantaranya memerlukan perhatian khusus, karena terletak di perbatasan terluar.  Kesepuluh pulau tersebut antara lain pulau Marore dan Pulau Miangas yang terletak di kawasan Provinsi Sulawesi Utara, yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Filipina.(https://docs.google.com/Makalah).Perhatian khusus tersebut seperti peninjauan kembali konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan ataupun regulasi terkait dengan batas-batas wilayah negara.  Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menekankan bahwa pengaturan wilayah negara dilakukan untuk memberikan keapastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara

Synchro-Betatron Resonances in LEP

During LEP operation in 1995 studies have continued on the subject of synchro-betatron resonances; their strength and their effect on the beam in terms of emittance blow-up. Specifically data is presented on the effect of beam energy on the strength of such resonances